DPRD Berikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Langkat

DPRD Berikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Langkat

 

DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Pembacaan Keputusan Rekomendasi DPRD Langkat berupa Catatan Strategis atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat Tahun 2017 di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Kamis sore (26/4).

Rapat Paripurna Istimewa dipimpin Pelaksana Tugas Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha, ST. SH. MH.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Wakil Bupati Langkat Drs. H. Sulistianto, M.Si mewakili Bupati, para anggota DPRD Langkat, para unsur Forkopimda, Sekdakab. Langkat, para Asisten dan Kepala SKPD, Camat se Kab. Langkat dan undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Pelaksana Tugas Ketua DPRD Langkat menyampaikan bahwa Rekomendasi DPRD ini merupakan hasil pembahasan yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus (pansus) bersama SKPD terkait, dimana pansus telah menyampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Internal yang sebelumnya dilaksanakan dan juga Fraksi-Fraksi DPRD Langkat telah menyampaikan pendapat akhirnya yang menyetujui rekomendasi pansus dan juga memberikan rekomendasi tambahan agar menjadi perhatian Pemerintah Kab. Langkat.

Lanjutnya, bahwa pembahasan LKPJ ini berpedoman kepada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 71 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 pasal 23 ayat (5) yang berbunyi “Keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan” dan berdasarkan Tata Tertib DPRD Langkat nomor 1 tahun 2015 pasal 89 ayat (5) berbunyi “Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna Istimewa”.

Sementara itu anggota DPRD Langkat Suwarmin sebagai juru bicara pansus dalam pembacaan rekomendasi atas LKPJ Bupati Langkat menyampaikan antara lain dari segi geografis agar pemerintah daerah segera menyelesaikan tata batas wilayah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo dan mendorong Pemprovsu untuk menyelesaikan batas wilayah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten di wilayah Provinsi Aceh.

Dari segi demografi, seluruh wajib KTP dapat terekam datanya dan memiliki KTP. Dari segi perekonomian, pemerintah daerah agar menyusun rencana umum penanaman modal dan data potensi investasi di Kabupaten Langkat dan mempermudah investor masuk guna mendongrak perekonomian serta dapat mengendalikan inflasi di daerah.

Selanjutnya dari segi pengelolan keuangan daerah, hendaknya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan PAD, penyelesaian tunggakan PBB dari PTPN II, memperjelas potensi riil bagi hasil PBB perkebunan dan pertambangan, menyesuaikan prosentase antara belanja langsung dan tidak langsung,

Sebelum menutup rapat paripurna, Pelaksana Tugas Ketua DPRD berharap kepada Bupati Langkat agar Rekomendasi yang berupa catatan strategis yang berisi saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dapat ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat dimasa yang akan datang.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply