Paripurna Internal DPRD Ambil Keputusan Rekomendasi LKPJ

Paripurna Internal DPRD Ambil Keputusan Rekomendasi LKPJ

 

Setelah melalui proses pembahasan oleh Panitia Khusus (pansus) DPRD Kabupaten Langkat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2017, akhirnya DPRD Langkat menggelar Rapat Paripurna Intern untuk mengambil keputusan tentang rekomendasi atas hasil pembahasan pansus, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Kamis pagi (26/4).

Sebelum Rapat Paripurna DPRD Langkat mengambil keputusan, masing-masing juru bicara pansus yang terdiri dari pansus I sampai dengan IV membacakan rekomendasi dihadapan segenap anggota dewan yang hadir dan dilanjutkan dengan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Langkat atas rekomendasi pansus.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD Langkat nomor 1 tahun 2015 bahwa setelah pansus memberikan rekomendasi, kemudian fraksi-fraksi memberikan pandangan atas hasil kerja pansus, kemudian pimpinan DPRD mengesahkan keputusan tentang catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati untuk selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa,” sebut Plt. Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE selaku pimpinan Rapat Paripurna.

Hasil kerja Pansus I yang dibacakan oleh Suwanto diantaranya merekomendasikan kepada Camat agar memonitoring terhadap penggunaaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, perekaman KTP dan Camat dapat mendata galian C diwilayahnya. Pansus II yang dibacakan Ade Khairina Syahputri, SE salah satu rekomendasinya dalam bidang pendidikan misalnya perlu pendataan guru-guru honorer dengan mengeluarkan SK Bupati untuk dapat diberikan insentif, dalam bidang kesehatan Pansus II berharap pemaksimalan puskesmas 24 jam dengan pemerataan tenaga dokter di seluruh puskesmas, Pansus III yang dibacakan oleh Ir. Antoni merekomendasikan agar Pemda dapat mengupayakan penagihan tunggakan PBB PTPN II dan Pemda agar mampu meningkatkan PAD serta dapat meraih predikat WTP atas penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan dan Pansus IV oleh H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn menegaskan agar pemda harus cepat tanggap terhadap masalah lingkungan terutama masalah limbah dan menindak perusahaannya.

Selanjutkan Fraksi Partai Golkar memberikan rekomendasi agar KPU bersama pihak-pihak yang terkait termasuk aparat keamanan dapat bahu membahu menciptakan kondisi ketertiban dan keamanan yang kondusif agar hajatan demokrasi nasional dapat berjalan dengan baik dan juga Fraksi Partai Golkar meminta agar pemda segera menyelesaikan tata batas wilayah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo dan mendorong Pemprovsu untuk menyelesaikan batas wilayah Langkat dengan kabupaten di wilayah Provinsi Aceh.

Fraksi Nasdem dalam rekomendasinya meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan dapat menertibkan dan bertindak tegas terhadap pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Fraksi PDI Perjuangan meminta keseriusan pemda dan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba dan perjudian, juga perlu pembinaan olahraga di Kabupaten Langkat. Fraksi Partai Gerindra meminta pemda dalam penentuan formasi penerimaan CPNS tahun 2018 sesuai dengan kebutuhan yang ada dan juga agar anggaran pembangunan dapat diarahkan kepada wilayah kelurahan. Fraksi BSPN meminta perhatian pemerintah terhadap guru-guru mengaji dan dapat meningkatkan minat membaca Al-Qur’an kepada masyarakat. Fraksi HNB meminta pemda untuk dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang BPJS.

Setelah masing-masing fraksi menyetujui rekomendasi pansus, akhirnya pimpinan rapat mengskors rapat untuk dilanjutkan dalam Rapat Paripurna Istimewa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply