Tatib DPRD Langkat Direvisi

 

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka untuk menyahuti aturan itu, DPRD Langkat laksanakan rapat paripurna di gedung DPRD Langkat untuk merevisi tatib lama DPRD Langkat yang masih mengacu pada PP nomor 16 tahun 2010, Senin (10/9).

Dalam paripurna tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat Makhruf Ritonga, SE yang merupakan alat kelengkapan dewan yang tugasnya sebagai garda terdepan dalam perubahan tatib ini menjelaskan, bahwa perubahan tatib mengacu pada PP 12/2018, yang mana dibutuhkan waktu paling lama enam bulan sejak PP ini diundangkan untuk merubah tatib DPRD Langkat yang lama.

“Adapun maksud dan tujuan disusunnya rancangan tatib ini sebagai dasar bagi setiap anggota DPRD Langkat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan PP ini,” jelas Makhruf.

Lebih lanjut Makhruf menjelaskan, salah satu hal yang mendasar dalam PP 12/2018 ini adalah untuk pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati dikarenakan bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, maka DPRD yang mengusulkan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati kepada menteri dalam negeri.

Selain itu, dalam hal bupati dan wakil bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

“Kedua contoh hal diatas, akan dituangkan dalam rancangan tatib DPRD Langkat yang baru,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE yang memimpin rapat paripurna, berharap kepada panitia khusus yang akan membahas rancangan tatib DPRD dapat bekerja secara maksimal, karena kami telah mempercayakan semua anggota BPPD duduk di panitia khusus yang membahasnya.

Pada paripurna itu juga disampaikan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Langkat yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 September 2018.

Usai paripurna, dilakukan pemilihan pimpinan panitia khusus pembahasan rancangan tatib, terpilih sebagai Ketua Makhruf Ritonga, SE dan Wakilnya M. Syahrul, S.Sos.

 

 

Ket foto :

Ketua BPPD Makhruf Ritonga, SE memberikan penjelasan rancangan tatib DPRD Langkat di ruang rapat paripurna.

Pimpinan DPRD Terima Audiensi Bawaslu Langkat

 

 

Pimpinan DPRD Langkat yang terdiri dari Ketua Surialam, SE dan Wakilnya H. Sapta Bangun, SE dan Donny Setha, ST. SH. MH terima audiensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Langkat di ruang Ketua DPRD Langkat, Senin (3/9).

Audiensi Bawaslu dalam rangka konsolidasi dan koordinasi demi suksesnya pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sebut Ketua Bawaslu Husli Laili, S.Pd.I saat menyampaikan maksud audiensi.

Bawaslu Langkat periode 2018-2023 yang baru terbentuk terdiri dari empat anggota yaitu Ahmad Sayuti, SHI yang bertugas pada divisi hukum, data dan informasi, Riono Hardiman divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, Juliadi, SH. MH divisi penindakan pelanggaran dan Marhadenis Nasution, M.Hum divisi sengketa.

“Saya sendiri pada divisi organisasi dan sumber daya manusia,” ungkap Husli Laili memperkenalkan Komisioner Bawaslu.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE sangat menyambut baik audiensi Bawaslu, dengan harapan pertemuan ini bermanfaat bagi kedua belah pihak dan terjalin hubungan silaturahim yang baik juga karena sudah saling mengenal.

Anggota Bawaslu Marhadenis Nasution yang merupakan senior di Bawaslu Langkat pada audiensi itu mengatakan bahwa berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 bahwa kedudukan Bawaslu saat ini bersifat permanen seperti KPU, yang mana dulunya namanya Panwaslu masih bersifat ad hoc (sementara).

“Oleh karena itu, kami mohon dukungan anggaran dari DPRD Langkat dalam hal kantor Bawaslu seperti kantor KPU Langkat karena saat ini kantor kami masih menyewa disebabkan keterbatasan anggaran, walaupun anggaran Bawaslu untuk pemilu nanti berasal dari pusat (APBN),” harap Marhadenis.

Ia juga menjelaskan bahwa dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat salah satunya yang jumlah anggota Komisioner Bawaslu sebanyak lima orang dari delapan Kabupaten/Kota yaitu Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Serdang Bedagai dan Kota Medan.

“Selain itu berjumlah tiga orang saja Komisioner Bawaslunya, hal ini berdasarkan jumlah penduduk,” papar Marhadenis.

Usai mendengarkan penjelasan Bawaslu, Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE mengatakan bahwa Bawaslu itu merupakan mitra DPRD, oleh karena itu anggaran Bawaslu yang berasal dari APBN agar dapat dipergunakan secara maksimal, tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

“Tempatkan pegawai sekretariat Bawaslu yang mampu dalam mengelola administrasi dan anggaran,” ucap Sapta memberikan masukan.

Lanjut Sapta, Bawaslu itu merupakan orang-orang pilihan, dengan pengalaman yang sudah ada, secara pribadi saya berharap kedepannya orang-orang Bawaslu dapat bergabung di lembaga DPRD Langkat.

Donny Setha berharap adanya komunikasi yang baik antara Bawaslu dengan DPRD maupun pihak-pihak lain, karena komunikasi yang baik salah satu kunci kesuksesan.

Sementara itu, M. Syahrul, S.Sos anggota Komisi A yang turut hadir pada waktu itu mengatakan bahwa kegiatan Bawaslu sudah terukur, jadi diharapkan Bawaslu dapat mendeteksi penganggaran untuk perhelatan pemilu nanti.

Dipenghujung pertemuan, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE mengharapkan kepada Bawaslu untuk dapat  bekerja dengan baik dalam hal pengawasan karena kita memahami tuntutan publik yang sangat besar terhadap kewenangan Bawaslu untuk menindak dugaan pelanggaran pemilu.

“Dan kami berharap Bawaslu dapat menciptakan pemilu yang bermartabat dan damai di Kabupaten Langkat,” pesan Ketua DPRD Langkat.