Bupati Langkat Jawab Pandangan Umum Fraksi

Bupati Langkat Jawab Pandangan Umum Fraksi

 

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat terhadap Ranperda perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat, Selasa (4/9).

Bupati Langkat yang diwakili Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM secara rinci memberikan jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya disampaikan fraksi Partai Golkar oleh juru bicaranya Pujianto, SE, fraksi HNB oleh Arifuddin, fraksi Nasdem oleh H. Ajai Ismail, SE, fraksi PDIP oleh Suwanto, fraksi Demokrat oleh H. Agus Salim, fraksi Gerindra oleh Yusri Handoko dan dari fraksi BSPN oleh Fatimah, S.Si, M.Pd.

Dalam penjelasan Sekda, terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah yang semula Rp. 144.050.847.030,- menjadi Rp. 148.432.567.030,- berasal dari sektor retribusi daerah yang mendominasi yaitu dari retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari dana kapitasi JKN sebesar lebih kurang Rp. 1.515.000.000,-

Selanjutnya, mengapa terjadi pengurangan dana desa, dijelaskan karena adanya perubahan aturan dari Permendagri 33/2017 disesuaikan dengan Permenkeu Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa.

Mengenai peningkatan belanja pegawai pada belanja tidak langsung disebabkan penganggaran dana DAK non fisik yang berasal dari pemerintah pusat yaitu belanja tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru yang belum dianggarkan pada APBD 2018.

Menjawab kurang perhatiannya Pemkab terhadap robohnya jembatan di Dusun Gapuk Desa Bukit Mas, dr. Indra menjelaskan karena keterbatasan waktu pelaksanaan untuk rehab jembatan sehingga tidak dianggarkan pada perubahan APBD 2018 akan tetapi dianggarkan pada R.APBD 2019.

Mengenai pasien bersalin yang dilakukan tindakan di ruang IGD tidak di ruang bersalin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan sesuai dengan bimbingan akreditasi yang sedang berjalan. RSU Tanjung Pura telah menyiapkan alat USG bagi ibu hamil dan mempersiapkan dokter spesialis kebidanan dan kandungan 24 jam.

Terkait masih tingginya pengangguran dikalangan pemuda dan angka kemiskinan yang menjadi perhatian serius Pemkab Langkat telah melaksanakan program ketenagakerjaan seperti program pelatihan kepada calon TKI dan program peningkatan kesempatan kerja melalui kegiatan program padat karya mandiri.

“Tentang keberadaan guru honor, fraksi PDIP yang menginginkan ada perhatian terhadap gaji guru honor yang sangat tidak layak, maka Pemkab Langkat sedang mengkaji pemberian honor tambahan dari APBD sehingga tidak membebani belanja APBD dikarenakan jumlah guru honor yang saat ini berjumlah 2.800 orang,” sebut Sekda.

Sekda juga menjelaskan bahwa pada tahun ini Pemkab menerima alokasi dana DAK sebesar Rp. 414.927.706.000,00 yang terdiri dari DAK fisik sebesar Rp. 124.853.633.000,00 dan DAK non fisik sebesar Rp. 290.074.073.000,-

Terkait kebutuhan penerimaan PNS, Pemkab telah menyampaikan kebutuhan PNS dan dokumen pendukung ke Kementerian PAN dan RB.

Dan tentang peningkatan prestasi atlet yang ada di Kabupaten Langkat, Pemkab telah melakukan pembinaan terhadap seluruh cabang olahraga dan juga memberikan apresiasi terhadap atlet berprestasi. Mudah-mudahan suatu saat atlet-atlet Kabupaten Langkat dapat menjadi atlet nasional yang berprestasi seperti yang diharapkan fraksi BSPN.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply