APBD Langkat Tahun 2019 Sebesar 1,8 T Disahkan

 

Setelah Fraksi-Fraksi DPRD Langkat dalam pendapat akhir fraksinya menyetujui Ranperda APBD 2019, akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun 2019 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat, Rabu (31/10).

APBD yang disahkan ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Langkat.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE ini mengesahkan APBD Kabupaten Langkat tahun 2019 sebesar Rp. 1.819.053.849.623,-

Secara rinci APBD yang disahkan dengan komposisi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.819.053.849.623,- dan belanja daerah sebesar Rp. 1.817.053.849.623,- dengan jumlah pembiayaan daerah sebesar Rp. 2 milyar. Hal ini berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Langkat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai yang disampaikan Suwanto selaku juru bicara Badan Anggaran yang membacakan hasil kerja Badan Anggaran DPRD Langkat dihadapan rapat paripurna itu.

Fraksi-Fraksi DPRD Langkat yang menyetujui pengesahan APBD, secara keseluruhan berharap agar adanya perhatian dari Pemkab Langkat untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah disegala bidang terutama dari sektor kepariwisataan.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH yang hadir secara langsung pada paripurna itu, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas semangat kemitraan yang terjalin antara DPRD Langkat dengan Pemkab Langkat.

“Semangat kemitraan ini diharapkan dapat tetap terjaga dengan baik dan saya juga berterima kasih atas saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Langkat demi tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah,” sambungnya.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga proses pengesahan APBD tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar.

Ketua DPRD berpesan kepada para Kepala OPD, agar APBD yang telah disahkan dalam rapat paripurna ini yang proses selanjutnya akan di evaluasi Gubernur Sumatera Utara, supaya melaksanakan kegiatan yang ada dalam APBD dengan sebaik mungkin.

“Laksanakan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya dan transparan sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, yang lebih penting penggunaan APBD Kabupaten Langkat tahun 2019 bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Ketua DPRD.

Hadir dalam paripurna itu, Bupati Langkat Terpilih periode 2019-2024 Terbit Rencana Perangin-Angin, anggota DPRD, Sekda, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

RAPBD Langkat 2019 Dibahas

 

Setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2019 disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD sebesar Rp. 1,7 triliun beberapa waktu yang lalu, secara maraton RAPBD 2019 dibahas di Alat Kelengkapan DPRD Langkat.

Terlihat dalam pantauan di Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D mengundang mitra kerjanya untuk membahas secara teknis program dan kegiatan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Seperti di Komisi D yang membidangi pembangunan, tampak dibahas program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Langkat yang dihadiri langsung Kepala Dinasnya Ir. Bambang Irawadi, Kamis (25/10).

Dalam pembahasan di Komisi D yang dipimpin Ketua Komisi D Drs. H. Sarikat Bangun, Komisi D berharap program dan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Perumahan dan Pemukiman dapat benar-benar dirasakan masyarakat Langkat.

“Hasil rapat ini menjadi rekomendasi Komisi D ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Langkat yang akan dibahas lebih lanjut nantinya,” sebut H. Sarikat Bangun.

Kegiatan terpisah masih membahas R.APBD, Badan Anggaran DPRD Langkat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM selaku Ketua TAPD melakukan akselerasi anggaran OPD yang telah direkomendasi Komisi A-D.

Terlihat beberapa anggota Badan Anggaran saat membahas anggaran masing-masing OPD dengan balutan busana melayu sesuai arahan Ketua DPRD Langkat Surialam, SE bahwa setiap hari Jum’at untuk memakai baju adat melayu.

Masih dalam pembahasan R.APBD, di hari libur Sabtu (27/10) Banggar dan TAPD terus melanjutkan pembahasan, masing-masing Kepala OPD memaparkan jumlah anggaran OPDnya baik belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan OPD.

Pada pembahasan anggaran RSU Tanjung Pura, Banggar memberikan tambahan anggaran sebesar Rp. 74 juta dari anggaran awal RSU Tanjung Pura, yang mana Banggar DPRD Langkat berharap agar pelayanan RSU Tanjung Pura dapat lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat Kabupaten Langkat.

“Jadikan RSU Tanjung Pura sebagai ikon RSU yang baik di Kabupaten Langkat dan jangan kalah pelayanannya dengan Rumah Sakit Swasta lainnya,” demikian disampaikan Nurul Azhar Lubis, SH selaku putra daerah Tanjung Pura yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Langkat.

Sapta Bangun Berbagi Strategi di Kursus Politik Forhati

 

Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE hadiri acara kursus politik bagi calon legislatif (caleg) perempuan DPRD Kabupaten Langkat yang dilaksanakan Majelis Daerah Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Wati (MD Forhati) Kabupaten Langkat yang digelar di Stabat, Rabu (24/10).

Kursus politik dibuka oleh Fauziah Ivo selaku Ketua Majelis Wilayah Forhati Sumatera Utara yang dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan kursus politik yang digagas MD Forhati Langkat.

“Saya mengapresiasi kegiatan kursus politik yang dilaksanakan MD Forhati, ini merupakan yang pertama sekali dilaksanakan di jajaran Forhati Sumatera Utara,” tutur Ketua MW Forhati Sumatera Utara tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun dalam kursus politik itu, diminta MD Forhati untuk memberikan strategi bagaimana untuk menjadi wakil rakyat, sebab telah dua periode beliau duduk di lembaga DPRD Langkat.

H. Sapta Bangun menjelaskan dihadapan caleg-caleg perempuan dari berbagai partai politik di Kabupaten Langkat yang hadir, bahwa 30 persen kuota perempuan dalam pemilihan calon anggota legislatif harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan hanya memenuhi kuota saja tetapi harus memiliki kualitas yang mumpuni untuk kompetisi yang sangat tinggi nantinya.

“Walaupun ada anggapan bahwa politik merupakan dunia laki-laki, pandangan itu harus diubah seiring keadaan zaman yang berkembang, yang mana partisipasi kaum perempuan semakin berperan di segala bidang,” ujar H. Sapta Bangun memberi semangat kepada ibu-ibu caleg.

Lanjut Sapta, diperlukan orang-orang di suatu daerah untuk duduk di lembaga legislatif, agar mampu membangun daerah itu dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat di lembaga legislatif.

Karena itu rangkul masyarakat dengan sebaik-baiknya, jalin tali silaturahmi yang baik dengan masyarakat dan kerabat serta yakinkan kepada mereka bahwa kita mampu menjadi wakilnya di lembaga legislatif.

“Hilangkan aura negatif dalam pikiran, didik masyarakat dengan ilmu politik, karena dalam berpolitik perlu ilmu, waktu dan juga kapital,” pungkas H. Sapta Bangun yang juga caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019.

Rancangan APBD Langkat Sebesar 1,7 Triliun Disampaikan ke DPRD

 

Melalui rapat paripurna DPRD Langkat, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Sapta Bangun, SE, Bupati Langkat sampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2019 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat, Senin (22/10).

Sebelumnya R.APBD 2019 ini telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Langkat untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, setelah sebelumnya Pemkab Langkat bersama DPRD Langkat terlebih dahulu menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penetapan strategi dan prioritas yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dengan memperhatikan sasaran dan program serta kemampuan anggaran.

Jumlah rancangan APBD yang disampaikan sebesar Rp.1.713.673.849.623,- dengan target pendapatan asli daerah sebesar Rp.151.480.847.030,- rinci Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM mewakili Bupati Langkat pada pembacaan nota keuangan R.APBD 2019 dihadapan rapat paripurna yang dihadiri segenap pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, para Asisten Setda, Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Usai pembacaan nota pengantar keuangan, masing-masing Fraksi DPRD Langkat memberikan saran, masukan, himbauan, tanggapan dan kajian terhadap rancangan APBD 2019 melalui pandangan umumnya yang disampaikan juru bicara fraksi.

Salah satunya Fraksi Partai Golkar menginginkan agar adanya peningkatan pendapatan asli daerah, Fraksi PDI Perjuangan menginginkan adanya perhatian terhadap insentif guru honorer dan permasalahan penanggulangan demam berdarah.

Selanjutnya Fraksi Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra menyoroti proses lelang atau tender yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Langkat.

Sementara itu Fraksi Nasdem menyoroti tentang galian C yang berimplikasi terhadap rusaknya infrasturktur jalan dan Fraksi BSPN juga menyoroti tentang infrasturktur jalan dan penanganan banjir di Kabupaten Langkat.

Pimpinan rapat H. Sapta Bangun, SE akhirnya mengskoor rapat paripurna sampai tanggal 23 Oktober 2018 untuk mendengarkan jawaban Bupati Langkat atas apa yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi dalam pandangan umum.

DPRD Langkat Sahkan Tatibnya Sesuai PP 12/2018

Setelah melalui proses pembahasan di panitia khusus (pansus), dimana sebelumnya pada awal September 2018 draf revisi Tatib DPRD telah disampaikan, akhirnya DPRD Langkat mengesahkan Peraturan Tata Tertib DPRD Langkat dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (15/10).

Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Langkat yang disahkan ini merupakan Tatib yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Ketua pansus tatib Makhruf Ritonga, SE dalam laporannya dihadapan rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE mengatakan bahwa setelah dilakukan pembahasan oleh pansus, Tatib DPRD Langkat yang baru terdiri dari 22 Bab dan 189 pasal.

“Secara keseluruhan revisi Tatib DPRD Langkat yang lama 70% berubah, diantaranya pengaturan pendelegasian tugas Ketua DPRD, pengaturan waktu jam kerja dan penganjuran memakai pakaian melayu setiap hari Jum’at, hal ini dalam rangka melestarikan budaya dan kearifan lokal,” jelas Makhruf.

Lebih lanjut dijelaskan Makhruf, yang mendasar dalam PP 12/2018 ini adalah untuk pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati dikarenakan bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, maka DPRD yang mengusulkan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati kepada menteri dalam negeri.

Sementara Sapta Bangun dalam pidatonya setelah seluruh anggota DPRD Langkat menyetujui revisi tatib DPRD, mengharapkan peraturan tatib DPRD Langkat yang disahkan agar menjadi pedoman bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyahuti dan menyikapi aspirasi masyarakat sekaligus merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Langkat.

Tidak lupa Sapta Bangun pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota pansus tatib atas kerjanya dalam penyempurnaan Peraturan Tatib DPRD Langkat.

Hadir dalam paripurna itu, Wakil Ketua DPRD Ralin Sinulingga, SE dan segenap anggota DPRD Langkat.