Dua Perda Inisiatif DPRD Disosialisasikan

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat melalui alat kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah lakukan sosialisasi Peraturan Daerah (perda) Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sosialisasi dilaksanakan selama lima hari di bulan Desember pada tanggal 17, 18, 19, 27 dan 28 Desember 2018 ke sekolah-sekolah yang berada di kecamatan. Untuk  Kecamatan Babalan dilaksanakan pada sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah dan SMA/SMK Yayasan Dharma Patra, Kecamatan Besitang pada sekolah SMK Ridho Zahra.

Pada sosialisasi di Kecamatan Gebang dilaksanakan di aula Kantor Desa Air Hitam, Kamis (27/12).

Hadir diacara sosialisasi itu unsur Pemerintahan Desa Air Hitam, Ormasy, OKP, perwakilan guru dan pemuda dan masyarakat Desa Air Hitam.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Makhruf Ritonga, SE yang membuka sosialisasi mengatakan bahwa perda yang disosialisasikan merupakan perda inisiatif DPRD Langkat.

“Membuat perda merupakan tugas kami sebagai wakil rakyat dan mensosialisasikan perda itu juga bagian dari tugas kami, walaupun filosofisnya setiap aturan apabila sudah disahkan maka masyarakat dianggap sudah mengetahui,” jelas Makhruf.

Jadi dalam hal ini, kami turun langsung melaksanakan sosialisasi perda ini merupakan bentuk tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD Langkat, sambungnya.

Sementara itu anggota BPPD M. Syahrul, S.Sos mengatakan sebelumnya perda ini juga telah disosialisasikan ke sekolah-sekolah, karena perda inisiatif DPRD Langkat ini isinya bersinggungan langsung untuk diketahui pelajar.

“Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, merupakan wujud cinta kami kepada masyarakat,” ujar Syahrul.

Syahrul pada kesempatan itu mengajak masyarakat, ormasy dan OKP untuk dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ia juga menghimbau agar kantor-kantor pemerintahan untuk membuat slogan anti narkoba sebagai bentuk ikut sertanya mensosialisasikan perda ini.

Nurul Azhar Lubis, SH yang juga anggota BPPD, pada sosialisasi ini memaparkan tentang perda pendidikan. Ia menjelaskan pendidikan adalah salah satu benteng untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Dengan perda pendidikan, kami sebagai unsur penyelenggara pemerintahan berperan memajukan pendidikan di Kabupaten Langkat, walaupun ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi perda ini mengatur celah-celah kearifan lokal yang dapat diterapkan di Langkat,” ujar politisi PPP ini.

Sambungnya, kita berharap dengan perda ini mutu pendidikan di Kabupaten Langkat dapat berkualitas, merata pada semua daerah dan berbiaya murah. Dengan pendidikan yang berkualitas diharapkan masyarakat Langkat dapat meningkat daya saingnya di era sekarang ini.

Ia juga menyinggung bahwa pendidikan itu tidak hanya dari segi nilai, tapi moral atau akhlak juga harus menjadi perhatian. Seorang guru jangan lah hanya mengajar tapi lebih kepada mendidik, kalau pendidikan maju maka kita akan hebat.

HIMPAUDI Kecamatan se Kabupaten Langkat Dilantik

 

Bertempat di aula Gedung PKK Kabupaten Langkat, Pengurus Kecamatan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) se Kabupaten Langkat masa bakti 2017-2021 resmi dilantik, Senin (17/12).

Secara serentak masing-masing Pengurus HIMPAUDI Kecamatan berikrar di prosesi pelantikan itu, kemudian ditandai dengan penandatangan berita acara pelantikan oleh Ketua HIMPAUDI Kabupaten Langkat Jamaliah, S.Ag, juga turut ditandatangani oleh Bunda PAUD Kabupaten Langkat Ny. Nuraida Ngogesa Sitepu dan Ketua DPRD Langkat yang diwakili Pujianto, SE

Hadir diacara pelantikan itu Kadis Pendidikan, Ketua Ikatan Guru Raudatul Athfal, Ketua Ikatan Guru TK dan ratusan anggota HIMPAUDI Kecamatan.

Pujianto dalam pidatonya mengucapkan selamat atas pelantikan HIMPAUDI Kecamatan se Kabupaten Langkat masa bakti 2017-2021, semoga dengan pelantikan ini terlahir program-program kerja HIMPAUDI yang dapat menyentuh dan menumbuh kembangkan pendidikan anak usia dini.

Karena pendidikan bagi anak usia dini sangat lah penting, di usia ini anak-anak sebelum masuk pendidikan dasar, terlebih dahulu diberi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar lebih siap untuk pendidikan berikutnya.

Lebih lanjut Pujianto yang merupakan anggota Komisi B DPRD Langkat mengatakan bahwa HIMPAUDI merupakan organisasi yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini yang berperan menjadi panutan, pembimbing, pengasuh dan fasilitator bagi anak.

“Jadi HIMPAUDI itu merupakan perpanjangan tangan untuk memajukan anak-anak PAUD dalam mencerdaskan anak-anak bangsa dan juga merupakan pelopor pendidikan,” harapnya.

Sementara itu Ny. Nuraida Ngogesa Sitepu mengharapkan para pengurus yang dilantik dapat amanah dalam menjalankan tugas untuk membangun dunia pendidikan.

“Didik anak-anak sebaik mungkin karena mereka seperti kertas putih, ditangan para pendidik lah mereka anak menjadi lebih baik,” harap Nuraida.

Ketua DPRD : Usulan Reses Masuk e-Pokir

Semua usulan reses yang disampaikan baik berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan akan dimasukkan dalam e-pokir anggota DPRD Kabupaten Langkat. Tidak seperti yang dulu begitu usulan disampaikan dapat direalisasikan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Langkat Surialam, SE saat reses secara perseorangan di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai, Sabtu (15/12/2018).

Masyarakat yang hadir pada acara reses rata-rata mengusulkan tentang infrastruktur seperti pengaspalan maupun pengerasan jalan, lanjutan pengaspalan, perbaikan rehab beton, pembangunan jembatan, pembuatan lening parit dan pembuatan bronjong.

Di acara reses ini, Surialam yang telah tiga periode menjadi anggota DPRD Langkat ini mengatakan usulan reses akan diperjuangkan karena di bulan Januari 2019 akan ada Musrenbang Kabupaten, disitu akan saya perjuangkan walaupun semua usulan tidak semuanya terealisasi karena Langkat yang terdiri dari 277 desa dan kelurahan, yang semuanya juga harus diratakan pembangunan sesuai skala prioritas.

“Saya tidak mau banyak berjanji tapi saya akan perjuangkan usulan yang telah disampaikan,” ucapnya.

Pada kesempatan reses itu, Ketua DPRD Langkat juga memberikan pemahaman politik, tentang pemilihan umum 2019 yang terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Mantan Kepala Desa Padang Brahrang ini juga mengajak masyarakat agar santun dalam menentukan pilihan, jangan gara-gara berbeda pilihan politik kita tidak berbaikan. Ia juga berharap kalaupun berbeda pilihan jangan lah berbuat anarkis seperti mencoret ataupun mengoyak alat peraga kampanye (APK) salah satu calon tertentu.

“Saya ingin bapak-ibu juga menyampaikan hal ini kepada yang lainnya agar pemilu 2019 berjalan dengan baik,” harapnya.

Pada reses itu Ketua DPRD Langkat juga mengajak ustadz M. Arifin, S.Ag yang memberikan siraman rohani kepada peserta reses karena pemahaman agama sangatlah penting.

Turut hadir diacara itu perwakilan dari Polsek Tandem, kader Partai Golkar, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sambirejo.

 

Donny Setha Tampung Aspirasi Masyarakat Desa Alur Cempedak

 

Hari pertama pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Langkat yang pelaksanaannya dari tanggal 13 sampai dengan 16 Desember 2018 digunakan Wakil Ketua DPRD Langkat Dr. Donny Setha, ST. SH. MH untuk turun kelapangan laksanakan reses ke Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu, Kamis (13/12).

Di acara reses, Donny Setha mengatakan kepada para peserta reses agar dapat menyampaikan permasalahan yang terjadi karena reses itu momennya untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai tupoksi anggota dewan.

“Jadi sampaikan saja apa permasalahan yang ada, karena tanpa ada informasi dari warga masyarakat, tentunya saya sebagai wakil bapak-ibu di DPRD Langkat tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya.

Terungkap permasalahan di reses itu seperti keluh kesah yang disampaikan seorang ibu rumah tangga yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah berupa jatah beras PKH padahal ia keluarga miskin. Dihadapan Wakil Ketua DPRD Langkat, ibu ini berharap suatu keadilan kenapa ada yang lebih baik keadaan ekonominya daripada dirinya bisa mendapatkan jatah beras PKH dan bantuan-bantuan lainnya.

Selain itu, warga lainnya berharap adanya perhatian pemerintah daerah terhadap warga sekitar PLTU yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu agar diberi kesempatan bekerja sehingga warga sekitar tidak menganggur dan perekonomian warga juga bisa baik.

Mendengar aspirasi masyarakat, Donny Setha mengungkapkan inilah pentingnya reses itu, dengan informasi ini saya akan tindaklanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait di Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencarikan solusi mengatasi permasalahan yang disampaikan.

“Permasalahan keinginan adanya irigasi, perbaikan jalan yang telah disampaikan juga akan saya tindaklanjuti karena semua itu tanggung jawab saya kepada masyarakat di daerah pemilihan saya,” sebut Donny.

Ia juga berharap agar masyarakat sering berkomunikasi dengan dirinya dan jangan sungkan untuk datang ke Kantor DPRD Langkat.

Donny Setha yang berasal dari Partai Gerindara ini juga mengingatkan para kadernya turut hadir pada reses itu yang berada di tengah-tengah masyarakat agar menjadi jembatan penghubung permasalahan masyarakat bagi dirinya di lembaga DPRD Langkat.

Hadir diacara reses itu aparat pemerintahan Desa Alur Cempedak, tokoh agama dan raturan masyarakat desa. Reses ini juga didampingi Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Langkat H. Zurwansyah, SH, Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Umi Kalsum, SHI dan Tim Ahli Pimpinan DPRD Langkat Sutiman, SIP.

DPRD Langkat Sepakat Bentuk Pansus Sengketa Lahan

 

Melalui rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Langkat, sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Sengketa Lahan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang dengan PT. Prima Sum.

Bertempat di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat, Selasa (11/12/2018), hadir Surialam, SE selaku unsur Pimpinan DPRD, hadir unsur pimpinan dari Fraksi Partai Golkar M. Syahrul, S.Sos dan Edi Bahagia, dari Fraksi PDIP Kirana Sitepu, dari Fraksi Gerindra H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn, dari Fraksi Nasdem Syamsul Bahri S, SE, dari Fraksi BSPN Makhruf Ritonga, SE dan dari Fraksi HNB Sukirin, SE.

Pada rapat itu hadir juga Raja Kamsah Sitepu perwakilan dari anggota Komisi A DPRD Langkat. Dalam penjelasannya, bahwa anggota Komisi A telah sepakat mengusulkan dibentuknya pansus untuk persoalan sengketa lahan Kelompok Tani ini dengan PT. Prima Sum yang sampai saat ini belum selesai juga.

Ditambahkan M. Syahrul yang juga anggota Komisi A, bahwa pansus ini dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan karena di Komisi A sifatnya selama ini kemitraan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

“Saya berkeyakinan dengan pansus ini mudah-mudahan dapat terselesaikan masalah ini, seperti pada pansus sebelumnya yang telah mampu menyelesaikan masalah tanah juga,” tegas Syahrul.

Dikuatkan oleh Kirana Sitepu, saatnya kita membantu masyarakat dengan dibentuknya pansus ini.

Sementara itu, H. Zurwansyah, SH Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Langkat menjelaskan bahwa usulan anggota Komisi A untuk membentuk suatu pansus telah memenuhi syarat karena telah ditandatangani anggota Komisi sebanyak sembilan orang.

“Hal ini telah sesuai PP 12 tahun 2018 dan Tatib DPRD Langkat nomor 28 tahun 2018, bahwa minimal lima orang anggota dewan untuk mengusulkan terbentuknya pansus. Hasil rapat ini akan dibawa dalam rapat Badan Musyawarah untuk merekomendasikan pembentukan pansus ini kepada Pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna,” jelas H. Zurwansyah.

Lebih lanjut H. Zurwansyah menjelaskan bahwa pansus ini merupakan alat kelengkapan dewan yang sifatnya tidak tetap dan masa kerja pansus paling lama enam bulan.