LKPJ Bupati Disampaikan Ke DPRD Langkat

 

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH sampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Langkat tahun 2014-2019 ke DPRD Langkat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Jum’at (25/1/2019).

Penyampaian LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Langkat ini disampaikan bersamaan telah sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, sebut Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE yang memimpin rapat paripurna.

Dijelaskan dalam aturan itu, bahwa LKPJ tahunan Bupati disampaikan satu kali dalam satu tahun yang akan dibahas DPRD untuk membuat rekomendasi berupa catatan strategis sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu apabila LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ tahunan, maka dapat disampaikan bersamaan dan LKPJ akhir masa jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dalam penjelasan LKPJ yang merupakan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ini memaparkan tentang progres report pelaksanaan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Seperti peningkatan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun dan kebijakan belanja daerah yang ditempuh selama ini telah mampu meningkatkan anggaran belanja daerah, jelas Ngogesa.

Ia juga mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan sudah menurun dimana pada tahun 2016 sebanyak 115.790 jiwa sedangkan pada tahun 2017 menjadi 114.410 jiwa. Tingkat pengangguran juga sudah menurun cukup tinggi dan tingkat kemakmuran daerah memperlihatkan trend yang meningkat dilihat berdasarkan PDRB perkapita.

Sembari mengatakan, keberhasilan ini dapat dicapai berkat kerja keras dan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan DPRD serta seluruh elemen masyarakat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Langkat dan seluruh masyarakat Langkat atas dukungan serta partisipasinya selama ini.

Dalam rapat paripurna itu juga dibacakan nama-nama anggota panitia khusus yang akan membahas LKPJ oleh Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan yang berjumlah 15 orang.

Dalam rapat terpisah, terpilih M. Syahrul, S.Sos sebagai Ketua Panitia Khusus LKPJ dan Sukirin, SE sebagai wakilnya.

Hari Jadi Kabupaten Langkat Ke 269 Diperingati

 

Perhelatan akbar memperingati Hari Jadi Kabupaten Langkat ke 269 tahun 2019 yang puncak acaranya ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat di gedung DPRD Langkat, Kamis (17/1).

Gedung DPRD Langkat yang mampu menampung seribuan tamu undangan ini, begitu meriah dipadati tamu-tamu yang hadir.

Terlihat di kursi pimpinan rapat paripurna, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili H. Rajali, S.Sos. MSP Kepala Dinas Sosial, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE dan wakilnya H. Sapta Bangun, SE, Ralin Sinulingga, SE dan Dr. Donny Setha, ST. SH. MH.

Dibarisan VIP juga terlihat anggota DPD-RI Parlindungan Purba, H. Syamsul Arifin, SE mantan gubernur Sumatera Utara dan juga mantan Bupati Langkat dua periode, Sultan Langkat Drs. H. Tuanku Azwar Aziz Djalil Rahmadsyah Al-Hajj, para Komandan Satuan TNI/Polri dan mantan-mantan pejabat yang pernah mengabdikan diri di Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang membuka rapat paripurna dengan dua buah pantun sebagai ciri khas bumi melayu Langkat menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke 269 yang ditetapkan tanggal 17 Januari setiap tahunnya merupakan momentum peringatan sejarah lahirnya Langkat sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Langkat Nomor 11 Tahun 1995 tentang Hari Jadi Kabupaten Langkat.

Ketua DPRD di momen hari jadi Kabupaten Langkat ini juga mengajak masyarakat dari 14 ragam etnis yang ada di Kabupaten Langkat untuk menjaga kekondusifan agar keberagaman yang ada menjadi pemersatu persaudaraan sebagai wujud Bhineka Tunggal Ika.

“Mari kedepankan sikap saling hormat-menghormati, rajut kebersamaan antara etnis, antar agama sebagaimana ajaran leluhur dimana bumi dipinak disitu langit dijunjung”, ajak Ketua DPRD.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam pesannya berharap di Hari Jadi Kabupaten Langkat ini agar lebih maju dan mandiri kedepannya sesuai dengan konsentrasi visi Gubernur Sumatera Utara yang ingin mewujudkan Sumatera Utara maju, aman, sejahtera dan bermartabat.

“Kami mengajak pemerintah dan masyarakat Kabupaten Langkat dapat membantu mewujudkan visi itu dengan bentuk program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Langkat,” harap Gubernur.

Sebelumnya, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dalam pidatonya mengatakan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat merupakan wujud penghormatan kepada para pendahulu yang telah berjasa mendirikan dan membesarkan bumi Langkat berseri.

Bupati Langkat dua periode yang akan mengakhiri periodeisasi sebagai Bupati Langkat di Februari 2019 ini berpesan kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Langkat untuk mencintai daerah ini dengan sepenuhnya, hormati para pendahulu pembesar negeri ini dan tanamkan bahwa hidup dalam kebersamaan merupakan anugerah yang harus di syukuri.

Dalam rangkaian acara rapat paripurna ini juga dibacakannya Lintasan Sejarah Hari Jadi Kabupaten Langkat oleh Sekdakab Langkat dan pemberian cendramata kepada mantan Bupati/Wakil Bupati Langkat, mantan Ketua DPRD, mantan Sekda dan keluarga para pejuang serta tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah Langkat.

Komisi B Undang Dinas Pendidikan dan K3S

 

Memulai masa kerjanya di tahun 2019, Komisi B DPRD Kabupaten Langkat yang diketuai Kirana Sitepu undang mitra kerjanya yakni Dinas Pendidikan dan para Ketua K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), Senin (7/1).

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat ini dihadiri Jumiran selaku Kabid PSD Dinas Pendidikan mewakili Kepala Dinasnya dan para K3S se Kabupaten Langkat.

Ketua Komisi B, Kirana Sitepu yang memimpin rapat mengatakan forum ini kami gelar untuk mengali informasi-informasi tentang pendidikan juga sekaligus sebagai ajang perkenalan susunan pimpinan dan anggota Komisi B yang baru saja terbentuk di tahun 2019.

“Hal ini merupakan komitmen kami di Komisi B, agar mitra kerja Komisi B dalam menjalankan tugas dapat terlaksana dengan baik,” ucap Kirana.

Jumiran dalam rapat itu menjelaskan setiap tahun diperkirakan ada lima guru yang pensiun, hal ini sangat berdampak pada anak didik di sekolah dan untuk menggantinya dengan mengangkat guru honor terkendala dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak membenarkan lagi mengangkat guru honor.

Sementara itu, para K3S menjelaskan kondisi yang sama yakni masih banyak sekolah-sekolah yang memerlukan guru-guru PNS dan juga masih minimnya gaji/honor para guru honorer.

“Padahal pengabdian seorang guru itu sangat luar biasa, mohon dapat ditingkatkan gaji guru honor,” sebut salah seorang K3S.

Minimnya gaji guru honor yang bersumber dari dana BOS ini disebabkan jumlah murid yang sedikit dan guru honor banyak di suatu sekolah dan gaji dibayarkan secara triwulan.

Salah seorang dari K3S juga menginginkan ada kebijakan untuk penerimaan guru honor.

Wakil Ketua Komisi B, H. Faisal Haq merasa miris dengan kondisi guru setiap tahun pensiun dan tidak ada penggantinya, “mau jadi apa anak didik di Kabupaten Langkat,” keluhnya walaupun di tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Langkat telah menganggarkan bantuan 150 ribu untuk tambahan uang bagi guru-guru honor.

Nurul Azhar Lubis, SH anggota Komisi B yang turut hadir menyarankan agar sekolah-sekolah yang muridnya sedikit agar dapat di merger (gabung dengan sekolah lain yang berdekatan) sehingga tidak mengganggu aktifitas belajar.

Untuk menggabung satu sekolah dengan sekolah yang lain diperlukan peraturan daerah sebagai pendukung menggabungkan sekolah, jawab Jumiran Kabid PSD.

Pernyataan Jumiran langsung ditanggapi Nurul Azhar Lubis, SH yang merupakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Langkat agar Dinas Pendidikan mengusulkan rencana pembentukan peraturan daerahnya.

Menutup rapat, Ketua Komisi B Kirana Sitepu merasa sedih kalau pendidikan di Kabupaten Langkat tidak maju dan berharap kepada Dinas Pendidikan agar merata dalam penempatan guru-guru di Kabupaten Langkat.