DPRD Langkat Paripurnakan Program Kerja 2020

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan yang disetujui dalam rapat paripurna.

Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan dalam rangka menetapkan Program Kerja DPRD Kabupaten Langkat tahun 2020, Senin (29/4/2019).

Paripurna yang digelar secara internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE ini langsung meminta kepada Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan membacakan draf Surat Keputusan DPRD yang berisi program kerja DPRD Langkat tahun 2020 sesuai tugas pokok dan fungsi anggota DPRD yakni anggaran, pembentukan perda dan pengawasan.

Seperti pada fungsi pembentukan perda, DPRD Langkat pada tahun 2020 merencanakan membuat 4 Ranperda inisiatif.

Sapta Bangun pada rapat itu mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Langkat yang menghadiri rapat agar terus meningkatkan kinerja dengan sebaik mungkin dengan lebih giat lagi menambah ilmu dan wawasan guna optimalnya pelaksanaan program kerja yang telah dibuat.

“Dengan bertambahnya ilmu dan wawasan diharapkan kinerja dapat optimal, sehingga seluruh kegiatan dalam program kerja dapat terselenggara sebagaimana semestinya,” ungkap Sapta Bangun.

Sapta Bangun juga mengingatkan kepada anggota DPRD Langkat yang duduk di alat kelengkapan DPRD agar dapat menjalankan semua rencana program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar.

Pansus Minta Percepat Pengukuran Lahan HGU PT. Prima Sum

Sengketa Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang dengan PT. Prima Sum yang berakibat 8 orang warga desa terjerat dalam kasus hukum sehingga mendekam dipenjara, membuat para istri-istri warga bersemangat datang ke DPRD Langkat, Senin (8/4/2019).

Para ibu-ibu yang datang itu memenuhi undangan Panitia Khusus DPRD Langkat yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan dengan menghadirkan pihak PT. Prima Sum yang diwakili manajernya Usaha Sembiring, perwakilan BPN Langkat, Asisten Administrasi Tata Pemerintahan Setdakab Langkat Drs. Abdul Karim, MAP dan Kabag Tapem Suriyanto, S.Sos.

Setelah para pihak saling menjelaskan, seperti yang disampaikan Danil perwakilan BPN Langkat, bahwa 5 tahun sebelum habis masa berlaku HGU, sudah bisa dilakukan pengukuran ulang.

“HGU PT. Prima Sum berakhir tahun 2022,” ungkap Danil.

Raja Kamsah Sitepu selaku Ketua Pansus, meminta kepada PT. Prima Sum agar segera mempercepat permintaan pengukuran lahan ini ke BPN Langkat, sehingga permasalahan sengketa lahan yang dipersoalkan yang biaya pengukurannya dari masyarakat ini selesai.

“Sudah 2 periode saya jadi anggota DPRD Langkat, baru kali ini masyarakat yang membayar biaya pengukuran lahan HGU yang nilai uangnya tidak sedikit,” ucap Raja Kamsah.

Pernyataan Raja Kamsah itu juga ditimpali anggota pansus Makhruf Ritonga, SE yang mengatakan bahwa dengan percepatan pengukuran ini akan menguntungkan pihak perusahaan karena masyarakat yang membiayai.

Sembari ia mengucapkan terima kasih atas investasi PT. Prima Sum di Kabupaten Langkat.

Dalam rapat itu, istri warga yang datang 5 orang itu meminta kepada lembaga DPRD agar dalam pengukuran nantinya, para suami mereka dapat dikeluarkan sementara karena mereka yang tahu batas-batas lahan yang disengketakan.

Sementara itu, Abdul Karim meminta kepada warga agar dapat bersabar sembari menunggu proses berlangsung, karena kita mau menegakkan hukum dengan tindakan yang tidak melanggar hukum.

Sekretaris DPRD Langkat Pimpin Apel Pembacaan Ikrar Netralitas ASN pada Pemilu

Sebagai wujud dukungan bagi terciptanya pesta demokrasi yang bermartabat, beretika dan demokratis, Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat Drs. Basrah Pardomuan pimpin pembacaan ikrar pernyataan sikap netralitas ASN yang diikuti seluruh jajaran PNS dan hononer di lingkungan Sekretariat DPRD pada saat apel pagi di halaman kantor DPRD Langkat, Jum’at (5/4/2019).

Pada apel pagi tersebut, Basrah Pardomuan membacakan enam poin penting dalam ikrar yang menegaskan posisi strategis ASN. Termasuk diantaranya, komitmen untuk tidak golput dan menolak kampanye ujaran kebencian dan hoax.

“Mendukung suksesnya pemilu dan pilpres serentak tahun 2019, menolak segala bentuk kampanye ujaran kebencian, fitnah, ujaran bermuatan sara serta hoax. Selain itu, mendorong kampanye bermartabat dan beretika yang mengedepankan adu program, adu konsep dan adu gagasan. Menjaga netralitas dan profesionalitas ASN dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya. Mengajak seluruh WNI untuk menggunakan hak pilihnya serta mendukung tetap tegaknya NKRI yang berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Basrah membacakan ikrar, yang diikuti ASN peserta apel.

Usai pembacaan ikrar, Basrah Pardomuan dalam arahannya mengatakan bahwa pembacaan ikrar netralitas ASN ini merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2019 yang lalu, yang telah ditindaklanjuti melalui surat Bupati Langkat kepada masing-masing Kepala OPD.

“Menjadi harapan kita semua, pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang akan datang dapat berjalan dengan sukses didalam pelaksanaannya. Gunakan hak pilih kita untuk memilih Presiden, anggota DPD-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Langkat,” ajak Basrah.

Ia juga mengingatkan kepada peserta apel agar arif dan bijak dalam menggunakan media sosial, karena begitu banyak informasi ataupun berita-berita yang harus disaring dan diteliti kebenarannya.

“Jangan salah untuk memberikan komentar maupun meneruskan sebuah berita yang bisa berakibat fatal,” ujar Basrah sembari mengingatkan stafnya agar tetap semangat dalam bekerja.