RDP Sengketa Lahan Antara Warga Dengan PT. LNK

DPRD Langkat Gelar RDP Sengketa Lahan Antara Warga Dengan PT. LNK

 

Puluhan warga Desa Nambiki Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, didampingi kuasa hukumnya dan lembaga Kontras Sumut, menghadiri undangan DPRD Langkat, untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara warga dengan PT. LNK, Selasa (9/4).

Hadir dalam RDP itu, pihak perwakilan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), PTPN II, perwakilan Polresta Binjai dan Polres Langkat, perwakilan BPN, Kabag Tapem, Sekcam Selesai dan undangan lainnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Langkat dihadiri Asisten Administrasi Tata Pemerintahan, Drs. Abdul Karim, MAP.

RDP dipimpin Sukirin, SE dan dihadiri 3 anggota Komisi A, diantaranya Joni Sitepu, Suwarmin dan Drs. H. Sarikat Bangun.

Dalam rapat tersebut terjadi debat pendapat dan pandangan, baik dari perwakilan warga Desa Nambiki, Pemerintah Langkat dan Anggota Komisi A DPRD Langkat.

Asisten Tata Pemerintahan Setdakab Langkat, Abdul Karim mengatakan, persoalan, terkait soal lahan yang masih dalam sengketa warga, jika di Stanpas bukan wewenang Pemerintah Langkat, melainkan itu wewenangnya dari keputusan Pengadilan.

Sementara beberapa warga yang hadir minta lahan tersebut, tidak dilakukan perpanjangan HGU.

Perwakilan PT. LNK Hamzah Lubis mengatakan, lahan yang diakui masyarakat, yang disengketakan itu, masih milik PT. LNK dan HGU nya masih belum berakhir.

Pimpinan RDP, Sukirin, yang juga Ketua Komisi A DPRD Langkat, mengatakan, terkait hasil kesimpulan rapat sementara yaitu, agar Pemerintah Kabupaten Langkat tidak lagi memperpanjang HGU lahan yang terdapat silang sengketa dengan masyarakat, termasuk di Desa Nambiki ini.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply