Bapemperda DPRD Langkat Bahas Naskah Akademik

Bapemperda DPRD Langkat Bahas Naskah Akademik

 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat undang pembuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Larangan Membawa Telepon Genggam (Handphone) di Sekolah dari Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (FSH UINSU), Selasa (7/5).

Dalam rapat itu, pihak FSH UINSU memaparkan isi naskah akademik yang mereka susun dihadapan Ketua Bapemperda Nurul Azhar Lubis, SH dan beberapa anggota Bapemperda lainnya yakni Makhruf Ritonga, SE, Fatimah, S.Si. M.Pd, H. Syamsul Bahri Surbakti, SE. MM dan Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan.

Pihak FSH UINSU menjelaskan kedudukan hukum Naskah Akademik dalam penyusunan Ranperda tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang atau  Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

“Oleh karena itu, kedudukan hukum naskah akademik, menjadi syarat yang harus disertakan dalam penyusunan Ranperda,” terang pihak FSH UINSU.

Setelah mendengar paparan pihak FSH UINSU, Ketua Bapemperda Nurul Azhar Lubis berharap Naskah Akademik harus sudah layak untuk dibahas bersama dalam rapat Panitia Khusus pembahasan Ranperda ini nantinya.

Ia menginginkan larangan membawa handphone di sekolah ini berlaku tidak hanya di sekolah umum tetapi juga sekolah agama dan pesantren.

“Pemberlakuan Perda ini yang kami inginkan berlaku untuk sekolah umum dan juga sekolah agama maupun pesantren,” jelas Nurul Azhar.

Anggota Bapemperda lainnya juga memberikan masukan bahwa perlu ada  perbaikan-perbaikan pada Naskah Akademik seperti pengkhususan bahwa handphone yang dilarang hanya dalam ruangan saja dan untuk diluar sekolah tiperkenankan. Selain itu perlu mengupdate data-data yang disajikan kepada instansi terkait seperti jumlah sekolah yang ada di Langkat.

“Ruh dibuatnya Perda ini adalah untuk kebaikan,” ujar Makhruf Ritonga menambahkan, karena negara maju pun juga menerapkan melarang membawa handphone di sekolah.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply