BPK Serahkan LHP Pemda

BPK Serahkan LHP Pemda

 

Bertempat di ruang auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPK Dra. V.M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak., CA serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 kepada 7 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Daerah dan Ketua DPRD, Rabu (22/5).

7 Pemerintah Daerah itu antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, Labuhan Batu, Padang Lawas, Nias, Nias Utara, Tapanuli Tengah dan Kota Medan.

Kepala BPK Ambar Wahyuni dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Kepala Daerah dan DPRD dalam penerimaan LHP dimaksud. BPK yang bertugas untuk memeriksa semua laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan opini yang profesional mengenai kewajaran atas laporan keuangan itu berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Lanjutnya, LHP itu raport-nya pemerintah daerah (pemda) dan kami harap pemda agar memperhatikan saran-saran yang disampaikan BPK sehingga tidak terulang permasalahan-permasalahan dimasa yang akan datang.

“Agar opini pemda dapat lebih baik lagi, harap ikuti petunjuk-petunjuk BPK dan kami siap memberikan bimbingan dan arahan di kantor ini. Jangan sungkan datang ke BPK jika ada yang ingin dikoordinasikan atau ditanyakan terkait penyiapan administrasi laporan keuangan,” terang Ambar.

Ia juga mengingatkan kepada pemda, khususnya bagi DPRD diakhir masa jabatannya kiranya dapat menyelesaikan Perda Pertanggung Jawaban APBD 2018, Perda Perubahan APBD 2019 dan Perda APBD 2020.

Sebelum menerima LHP, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE dan Kepala BPK terlebih dahulu menandatangani berita acara penyerahan laporan keuangan.

Mewakili Ketua DPRD yang hadir untuk menerima LHP, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE diberikan kesempatan memberikan sambutan, mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK yang telah menjalankan tugas konstitusionalnya dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah yang wajib dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah.

Surialam mengingatkan kepada pemda lainnya bahwa apabila ada terjadi kerugian negara, maka wajib untuk mengembalikannya sesegera mungkin.

“Dengan hasil pemeriksaan ini, yang mana Pemkab Langkat mendapatkan opini WDP dari BPK, berupaya akan lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dalam menyelenggarakan pemerintahan,” pungkas Ketua DPRD.

Sebagai informasi, buku LHP yang diserahkan BPK terdiri dari tiga dokumen yakni LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply