Komisi B DPRD Langkat Gelar RDP Yang Jadi Isu Nasional

 

Komisi B DPRD Kabupaten Langkat yang membidangi ketenaga kerjaan undang pihak-pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui secara jelas peristiwa kebakaran home industry perakitan mancis yang terjadi pada Jum’at (21/6) di Desa Sambi Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat yang sudah menjadi isu nasional, Jum’at (28/6).

Pihak terkait yang hadir dalam RDP diantaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala BPBD, yang mewakili dari Dinas Sosial dan Dinas PM & PPTSP (perizinan), Camat Binjai dan Kepala Desa Sambi Rejo beserta Kepala Dusun.

Terungkap dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi B Kirana Sitepu, bahwa home industry perakitan mancis itu tidak ada mengantongi satu izin apapun dari Pemkab Langkat dan juga karyawannya tidak terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja.

“Secara ketentuan home industry perakitan mancis ini tidak terdaftar di Langkat,” sebut Kadis Tenaga Kerja Drs. Rajanami YS, M.Si dan mengatakan berdasarkan informasi, bahwa home industry yang pabrik utamanya berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang yang bernama PT. Kiat Unggul.

Harusnya juga sesuai UU Tenaga Kerja, karyawan yang bekerja didaftarkan sebagai anggota BPJS, akan tetapi berdasarkan fakta hanya ada 1 orang yang terdaftar sebagai peserta BPJS dan itupun terdaftar di Deli Serdang bukan di Langkat, lanjut Rajanami menerangkan.

Senada dengan penjelasan Kadis Tenaga Kerja, Camat Binjai Rizal Gunawan Gultom, AP. MAP juga mengatakan hal sama, bahwa pihak kecamatan tidak ada mengeluarkan rekomendasi izin usaha.

Rizal Gultom pun yang baru setahun menjadi Camat Binjai juga menanyakan kepada Camat-Camat Binjai sebelumnya bahwa memang tidak ada rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan.

Sementara itu, dari Dinas Sosial mengatakan bahwa para korban akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 15 juta melalui ahli warisnya.

Ketua Komisi B Kirana Sitepu dengan nada keras mengatakan agar peristiwa yang sama seperti ini tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Pihak Desa dan Kecamatan agar dapat mengawasi setiap ada usaha yang berada diwilayahnya.

Selain itu Komisi B juga meminta melalui Dinas Sosial untuk memberikan tambahan bantuan dari APBD selain bantuan dari Kementerian Sosial. Kepada Dinas Tenaga Kerja, Camat dan pihak terkait agar berupaya ada bantuan ataupun santunan lain kepada korban dari pihak perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

Hadir dalam RDP itu, Sekretaris Komisi B, H. Ajai Ismail, SE dan anggota Komisi B, Nurul Azhar Lubis, SH dan Risna Lela Sari, SE serta hadir H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. M.Kn dari Komisi A yang membidangi perizinan.

7 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat Disetujui Dalam Rapat Paripurna

 

Sebelum Draft Ranperda inisiatif DPRD Langkat dalam proses lebih lanjut akan dibahas oleh panitia khusus, terlebih dahulu diambil keputusan melalui rapat paripurna untuk menyetujui Draft Ranperda inisiatif menjadi Ranperda inisiatif.

Ada 7 Ranperda inisiatif DPRD Langkat yang akan disetujui dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (27/6), yakni Ranperda tentang Wajib Belajar MDTA, Ranperda Larangan Membawa Hand Phone Ke Sekolah, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Museum dan Ranperda Pelayanan Publik.

Setelah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Langkat Nurul Azhar Lubis, SH menjelaskan secara rinci latar belakang dan tujuan penyusunan Ranperda kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat, akhirnya floor menyetujui Draft Ranperda inisiatif menjadi Ranperda inisiatif DPRD Langkat tahun 2019.

Dalam penjelasannya Nurul Azhar Lubis merinci bahwa latar belakang Ranperda tentang Wajib Belajar MDTA dibentuk untuk mencerdaskan, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa. Selain itu wajib belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama islam bagi siswa sekolah dasar.

Untuk Ranperda Larangan Membawa Hand Phone (hp) Ke Sekolah, Ketua Bapemperda menjelaskan tujuannya antara lain untuk mencegah efek negatif yang ditimbulkan dari hp dan mencegah kenakalan remaja.

Nurul juga menerangkan sasaran larangan lokasi membawa hp yakni di tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah sekolah, laboratorium sekolah, perpustakaan sekolah dan lingkungan sekolah.

Selanjutnya juga Nurul Azhar Lubis merinci 5 Ranperda inisiatif lainnya, baik dasar hukum dan jangkauan arah pengaturan Ranperda.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat paripurna yang digelar secara internal ini, mengharapkan kepada seluruh anggota DPRD Langkat agar untuk proses selanjutnya dapat memastikan Ranperda yang dibuat benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat.

DPRD Langkat Laksanakan Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif

 

Bertempat di ruang rapat paripurna, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat laksanakan acara konsultasi publik terhadap Ranperda inisiatifnya, Selasa (11/6).

Konsultasi publik dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Ranperda inisiatif yang dibuat DPRD Langkat agar lebih sempurna lagi.

Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda Nurul Azhar Lubis, SH saat menyampaikan maksud diadakannya acara sosialisasi/konsultasi publik terhadap Ranperda Wajib Belajar MDTA yang pertama disosialisasikan yang dihadiri para kepala sekolah SD, SLTP dan forum MDTA yang hadir sebagai peserta. Selain itu hadir narasumber pembanding terhadap Ranperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yakni Kadis Pendidikan DR. H. Saiful Abdi, Kasubbag Hukum Polres Langkat Iptu Maraganti Panggabean, SH. M.Hum, Kabag Kessos H. Syahrizal, S.Sos. M.Si dan yang mewakili Kakan Kemenag Langkat.

“Ada sebanyak tujuh Ranperda inisiatif DPRD yang akan disosialisasikan yakni Ranperda Wajib Belajar MDTA, Ranperda Larangan Membawa Hand Phone Ke Sekolah, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum dan Ranperda Pelayanan Publik,” sebut Nurul Azhar Lubis.

Ketujuh Ranperda itu disosialisasikan selama empat hari yakni dari tanggal 11, 17, 18 dan 19 Juni 2019.

Lebih lanjut Nurul Azhar mengharapkan kepada peserta dan narasumber untuk memberikan dukungan atas Ranperda Wajib Belajar MDTA karena dengan kondisi saat ini masih ada murid yang buta aksara Al-Qur’an dan diharapkan dengan lahirnya Perda ini moral dan akhlak jadi semakin lebih baik.

Sementara itu, anggota Bapemperda Fatimah, S.Si. M.Pd mengatakan Ranperda Wajib Belajar MDTA itu sangat penting karena jam pelajaran pendidikan agama islam di tingkat sekolah dasar hanya dua jam dalam sepekan sehingga dirasa sangat kurang, karena itu perlu ditambah jam belajarnya pada sekolah MDTA.

“Ranperda inisiatif ini bukti kecintaan DPRD Langkat terhadap masyarakat,” ucap Fatimah.

Dalam acara konsultasi publik itu, narasumber dan peserta konsultasi publik memberikan ide-ide dan pemikiran terhadap pengkayaan Ranperda yang disosialisasikan. Peserta juga berharap adanya perhatian pemerintah daerah terhadap para guru-guru MDTA dan bantuan ke sekolah MDTA setelah Ranperda ini disahkan menjadi Perda.