DPRD Langkat Laksanakan Konsultasi Publik

DPRD Langkat Laksanakan Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif

 

Bertempat di ruang rapat paripurna, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat laksanakan acara konsultasi publik terhadap Ranperda inisiatifnya, Selasa (11/6).

Konsultasi publik dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Ranperda inisiatif yang dibuat DPRD Langkat agar lebih sempurna lagi.

Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda Nurul Azhar Lubis, SH saat menyampaikan maksud diadakannya acara sosialisasi/konsultasi publik terhadap Ranperda Wajib Belajar MDTA yang pertama disosialisasikan yang dihadiri para kepala sekolah SD, SLTP dan forum MDTA yang hadir sebagai peserta. Selain itu hadir narasumber pembanding terhadap Ranperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yakni Kadis Pendidikan DR. H. Saiful Abdi, Kasubbag Hukum Polres Langkat Iptu Maraganti Panggabean, SH. M.Hum, Kabag Kessos H. Syahrizal, S.Sos. M.Si dan yang mewakili Kakan Kemenag Langkat.

“Ada sebanyak tujuh Ranperda inisiatif DPRD yang akan disosialisasikan yakni Ranperda Wajib Belajar MDTA, Ranperda Larangan Membawa Hand Phone Ke Sekolah, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum dan Ranperda Pelayanan Publik,” sebut Nurul Azhar Lubis.

Ketujuh Ranperda itu disosialisasikan selama empat hari yakni dari tanggal 11, 17, 18 dan 19 Juni 2019.

Lebih lanjut Nurul Azhar mengharapkan kepada peserta dan narasumber untuk memberikan dukungan atas Ranperda Wajib Belajar MDTA karena dengan kondisi saat ini masih ada murid yang buta aksara Al-Qur’an dan diharapkan dengan lahirnya Perda ini moral dan akhlak jadi semakin lebih baik.

Sementara itu, anggota Bapemperda Fatimah, S.Si. M.Pd mengatakan Ranperda Wajib Belajar MDTA itu sangat penting karena jam pelajaran pendidikan agama islam di tingkat sekolah dasar hanya dua jam dalam sepekan sehingga dirasa sangat kurang, karena itu perlu ditambah jam belajarnya pada sekolah MDTA.

“Ranperda inisiatif ini bukti kecintaan DPRD Langkat terhadap masyarakat,” ucap Fatimah.

Dalam acara konsultasi publik itu, narasumber dan peserta konsultasi publik memberikan ide-ide dan pemikiran terhadap pengkayaan Ranperda yang disosialisasikan. Peserta juga berharap adanya perhatian pemerintah daerah terhadap para guru-guru MDTA dan bantuan ke sekolah MDTA setelah Ranperda ini disahkan menjadi Perda.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply