Penandatanganan SK dan Berita Acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat

7 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat Disahkan

7 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat Disahkan

 

Dipenghujung berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-2019 mampu menyelesaikan 7 peraturan daerah di tahun 2019. Hal ini ditandai dengan disahkannya 7 ranperda inisiatif DPRD menjadi peraturan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat yang digelar pada Senin, (2/9).

Pengesahan 7 peraturan daerah ini membuktikan bahwa tidak melemahnya semangat wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD Langkat untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai salah satu fungsinya yakni pembuatan peraturan daerah.

Terlihat dengan bersemangat diatas podium, Ketua Bapemperda DPRD Langkat Nurul Azhar Lubis, SH menjelaskan secara rinci dari awal proses sebelum hingga menjadi perda.

“Dimulai dengan penetapan draft ranperda inisiatif DPRD Langkat menjadi ranperda inisiatif DPRD. Selanjutnya dibentuk pansus dengan SK nomor 11 tahun 2019, yang mana sesuai PP nomor 12 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa pembahasan dalam rapat pansus dilakukan bersama kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, hingga pengesahan menjadi perda pada hari ini,” jelas Nurul Azhar Lubis.

Nurul Azhar Lubis juga merinci 7 ranperda inisiatif yang akan disahkan yakni Ranperda Wajib Belajar MDTA, Ranperda Larangan Membawa Hp di Sekolah, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolan Perpustakaan, dan Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengesahan 7 ranperda inisiatif menjadi peraturan daerah ditandai dengan ditandatanganinya SK dan Berita Acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat setelah seluruh fraksi DPRD Langkat menyetujui dan anggota dewan yang hadir menyatakan setuju untuk disahkan.

Wakil Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH yang hadir mewakili Bupati menyambut baik disahkannya 7 ranperda inisiatif yang merupakan wujud penyelesaian tugas-tugas konstitusional.

Dengan disahkannya ketujuh ranperda ini semoga memperkaya kuantitas regulasi daerah yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak ada hak-hak masyarakat yang terabaikan.

“Yang terpenting adalah sejauh mana peraturan daerah tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dijalankan tanpa menimbulkan permasalahan,” harap Bupati Langkat.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut segenap anggota DPRD Langkat, perwakilan usur Forkopimda Langkat, para pejabat Pemkab Langkat dan undangan lainnya.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply