Bapemperda Bahas Hasil Fasilitasi Ranperda

Bapemperda Bahas Hasil Fasilitasi Ranperda

 

Dengan mengundang Dinas Perhubungan, Kantor Satpol PP dan Bagian Hukum Setdakab Langkat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat adakan rapat untuk membahas hasil fasilitasi Biro Hukum Setdaprovsu terhadap Ranperda Pengelolaan Jalan Daerah, Selasa (31/12).

Ranperda Pengelolaan Jalan Daerah yang merupakan Ranperda inisiatif DPRD ini terlambat difasilitasi pihak Biro Hukum disebabkan banyaknya Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang menyampaikan Ranperda.

Hal ini disampaikan Alimat Tarigan, SH selaku Kabag Hukum Setdakab Langkat. Disamping itu, dengan pergantian pejabat di Biro Hukum menjadi salah satu penyebab terlambatnya fasilitasi.

Ketua Bapemperda, Drs. Pimanta Ginting yang memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Bapemperda Sedarita Ginting, SH, sebelumnya memperkenalkan anggotanya yang hadir.

“Ini merupakan rapat perdana kami, setelah terbentuknya alat kelengkapan dewan beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.

Karena keberadaan anggota Bapemperda masih diisi oleh wajah-wajah baru, Pimanta meminta penjelasan instansi terkait terhadap hasil fasilitasi Biro Hukum.

Alimat Tarigan menjelaskan bahwa Ranperda inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Jalan Daerah yang telah difasilitasi Biro Hukum sudah tinggal disempurnakan saja.

“Ada catatan-catatan untuk penyempurnaan Ranperda dari pihak Biro Hukum Setdaprovsu yang harus disesuaikan dengan Ranperda ini. Setiap Ranperda sebelum dijalankan harus mendapatkan nomor register dari Biro Hukum dengan terlebih dahulu melalui fase fasilitasi,” jelasnya.

Sekretaris Kantor Satpol PP, Hilman Angga dalam pemaparannya, peran Satpol PP selalu ada dalam penegakan Perda.

“Pada Ranperda Pengelolaan Jalan Daerah, kami fokus pada pasal 51, 53 dan 54 untuk mengawal Perda ini nantinya,” jelas Angga.

Mendapat penjelasan dari pihak yang hadir, Bapemperda DPRD Langkat berharap Ranperda Pengelolaan Jalan Daerah dapat segera disempurnakan sesuai hasil fasilitasi Biro Hukum.

Selain itu, Bapemperda meminta Bagian Hukum untuk berkoordinasi lagi ke Biro Hukum terhadap penambahan-penambahan perbaikan yang dibicarakan dalam rapat dan untuk selanjutnya dapat mengundangkan perda dalam lembaran daerah serta menyiapkan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis perda.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply