Reses Wakil Ketua DPRD Langkat Didampingi Anggota DPR-RI

Reses Wakil Ketua DPRD Langkat Didampingi Anggota DPR-RI

 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Ir. Antoni Ginting, bersama anggota DPRD Langkat dari fraksi PAN, M. Salam Sembiring, laksanakan reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yakni dapil 4.

Reses yang dilaksanakan secara kelompok itu didampingi anggota DPR-RI dari fraksi PAN, H. Nasril Bahar, SE yang dilaksanakan di Dusun Afdeling 2 Kwala Sawit, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, yang dihadiri Camat Batang Serangan, Ari Ramadhani, SSTP, Kanit Reskrim mewakili Kapolsek, perangkat desa, tokoh agama, kaum ibu dan masyarakat desa, Minggu (5/1/2020).

Antoni menjelaskan kepada masyarakat bahwa reses adalah kesempatan bagi mereka untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) dalam rangka mendengarkan keinginan masyarakat dalam hal pembangunan maupun permasalahan sosial lainnya.

Ia juga menjelaskan bahwa reses salah satu media untuk merealisasikan usulan pembangunan selain melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).

“Karena itu sampaikan saja dalam pertemuan ini, kebutuhan disini, tetapi harap bersabar dalam hal tidak terealisasi usulan tersebut karena APBD Langkat terbagi untuk 23 kecamatan,” ucap politisi PAN itu.

Salam Sembiring turut menyampaikan bahwa reses merupakan pembuktian bagi dirinya yang baru saja menjadi anggota DPRD Langkat periode 2019-2024 untuk mendengarkan aspirasi masyarakat agar mereka tahu bahwa wakil masyarakat yang duduk di lembaga DPRD telah bekerja.

“Kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya, tidak akan saya sia-siakan,” ucapnya.

Dalam reses tersebut, masyarakat meminta agar para pensiunan karyawan PTPN II yang berpenghasilan 300 ribu perbulan untuk dapat masuk dalam program bantuan pemerintah yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kami terkendala karena KTP kami status pekerjaannya karyawan BUMN, walaupun kami sudah pensiun, sehingga dianggap tidak berhak mendapatkan PKH,” keluh salah seorang warga.

Selain itu, terkendalanya Desa Namo Sialang yang terdiri dari 5 dusun perkebunan dan 13 dusun perkampung, dari pembangunan infrastruktur seperti jembatan karena tidak bisa dibangun menggunakan APBD Langkat disebabkan wilayahnya berbatasan dengan PTPN II.

Nasril Bahar yang duduk di komisi yang membidangi BUMN, menyahuti  permintaan masyarakat dengan akan membawa aspirasi itu kedalam rapat dengan Kementerian BUMN dan holding perkebunan.

“15 tahun saya sudah di komisi ini, jadi lengkapi data-data, akan saya bawa aspirasi ini ke DPR-RI,” sebut  anggota DPR RI 4 periode itu.

Selain usulan pembangunan, masyarakat juga meminta pembutan sumur bor dan adanya program pemerintah daerah untuk program pemberdayaan bagi kaum ibu dan bapak agar perekonomian masyarakat bisa bertambah.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply