DPRD Langkat Bacakan Rekomendasinya Terhadap Kinerja Bupati

 

DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna pembacaaan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019 yang dihadiri langsung oleh Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, Selasa (19/5).

Rekomendasi yang berisikan puluhan lembar itu dibacakan Munhasyar selaku Ketua Panitia Khusus (pansus) bergantian dengan anggota pansus lainnya Bahri dan Sedarita Ginting yang berisikan kritik dan saran atas kinerja Bupati melalui Kepala OPD sebagai pelaksananya.

Dalam penjelasannya, Munhasyar mengatakan bahwa rekomendasi yang dibacakannya adalah hasil kerja pansus LKPJ dan telah mendapat masukan dan saran dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi DPRD Langkat.

Kritik dan saran terhadap Kepala OPD sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya dirinci oleh Ketua Pansus. Seperti saran dari Fraksi Partai Golkar yang meminta Bumdes yang dalam kondisi tidak baik agar dilakukan pembinaan secara khusus. Selain itu Fraksi Partai Golkar meminta penyesuaian data PMKS agar lebih valid guna menghindari kekisruhan dalam penyaluran bantuan sosial.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penyelesaian pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan dan berharap kota adipura dapat dicapai Kabupaten Langkat lagi.

Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangkitan (KPK) yang diketuai Fatimah, berharap kualitas pengerjaan proyek dapat ditingkatkan lagi dengan memperhatikan rekanan lokal sebagai pelaksananya.

Munhasyar menyebutkan tujuan rekomendasi DPRD sebagai koreksi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih baik lagi.

Mendapat rekomendasi itu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin mengucapkan terima kasih atas berbagai pandangan, tanggapan dan masukan dari anggota DPRD Langkat.

“Ini merupakan bentuk aktualisasi besarnya rasa tanggung jawab moral kita agar Kabupaten Langkat kearah yang lebih baik lagi,” sebut Bupati.

Lanjutnya, rekomendasi ini adalah tanggung jawab bersama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial demi penyempurnaan dan perbaikan guna memberhasilkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat dimasa yang akan datang.

“Rekomendasi ini juga menjadi masukan bagi kami sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

Ketua DPRD Langkat, Surialam, yang memimpin rapat, berharap rekomendasi DPRD untuk dapat ditindak lanjuti Bupati Langkat sehingga kinerja perangkat daerah lebih baik lagi kedepannya.

Turut hadir dalam rapat paripurna itu, Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, perwakilan Forkopimda, beberapa Kepala OPD dan sebagian anggota DPRD Langkat demi untuk memenuhi protokol kesehatan dimasa covid-19.

Protokol Kesehatan Dijalankan Ketua DPRD Langkat Saat Reses

 

Pandemi virus corona yang terjadi saat ini membuat Ketua DPRD Langkat sesuaikan kegiatan reses yang dijadwalkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Langkat selama 6 hari dari tanggal 12 sampai dengan 16 Mei 2020 dalam menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya menyesuaikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan suatu acara.

Reses yang dilakukannya di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai, Rabu, 13/5/2020, dengan mengumpulkan warga dalam beberapa tahap untuk mengikuti anjuran pemerintah menjaga jarak dan memberikan masker yang telah disiapkannya untuk dipakai warga yang menghadiri reses.

Hadir diacara reses itu Kepala Desa Padang Brahrang, Ketua BPD dan Kepala Dusun Simpang Selesai yang mengusulkan beberapa pembangunan seperti hotmix jalan menuju perkuburan muslim Desa Padang Brahrang sepanjang 1.500 x 2 meter, hotmix lanjutan Dusun Tanjung Hulu sepanjang 600 x 3 meter dan hotmix lanjutan Dusun Kantil sepanjang 600 x 3 meter.

Pada reses yang dilaksanakan sore itu, Ketua DPRD Langkat, Surialam, juga berbagi tali asih kepada 50 warga yang hadir dengan memberikan beras 5 kilo gram.

“Ini secara pribadi saya ada rezeki untuk berbagi beras, semoga bermanfaat bagi keluarga dirumah dan nasi kotak juga snack ini dibiayai APBD Langkat bagi setiap anggota DPRD yang melaksanakan reses, semoga bisa digunakan untuk berbuka puasa,” ucap Surialam.

Dikesempatan reses yang singkat itu, ia mengingatkan warga untuk tetap pakai masker dimasa pandemi virus corona, menjaga jarak dengan setiap orang dan tidak keluar rumah kalau tidak terlalu penting.

“Jangan lupa berdoa di bulan puasa ramadhan ini, mudah-mudahan virus corona cepat berlalu,” pesannya kepada warga.

Selain memberikan beras, dalam reses itu, Ketua DPRD Langkat juga memberikan santunan uang kepada puluhan anak yatim yang berada di Desa Padang Brahrang.

Pansus Bahas LKPJ Bupati Langkat

 

Setelah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019 dalam rapat paripurna DPRD Langkat kemarin, selanjutnya panitia khusus (pansus) DPRD Langkat lakukan pembahasan LKPJ bersama para Kepala OPD, Selasa (5/5/2020).

Ketua pansus, Munhasyar didampingi wakilnya Romelta Ginting saat membuka rapat mengatakan kepada anggota pansus untuk mencermati pembahasan LKPJ dari segi realisasi pelaksanaan kegiatan agar pembahasan sesuai koridor sehingga pembahasan terstruktur.

Selain pembahasan secara data, Munhasyar mengatakan bahwa pansus juga dapat mendalami pembahasan dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat riil pelaksanaan pekerjaan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada pembahasan LKPJ itu, para Kepala OPD memaparkan data yang telah disiapkan yang memuat implementasi penyelenggaraan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun.

Masing-masing anggota pansus yang terdiri dari Johanes Sitepu, Sedarita Ginting, Dedek Pradesa, Zulhijar, Sandrak Herman Manurung, Salam Sembiring, Ade Khairina Syahputri, Ajai Ismail, Fatimah, Suwarmin, Dedi, Bahri dan Lucky Saputra menanggapi apa yang dipaparkan Kepala OPD.

Seperti Wakil Ketua Pansus, Romelta Ginting mempertanyakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang menyebut bahwa Pabrik Kelapa Sawit PT. Jaya Palma Nusantara (PT. JPN) di Kecamatan Gebang sampai sekarang masih beroperasi walaupun sudah ada rekomendasi penutupan pabrik tersebut.

Dalam penjelasannya, Kepala Dinas LH, Iskandar Zurkarnain Tarigan menjelaskan bahwa PT. JPN sudah ditangani langsung oleh Kementerian LH pusat, Dinas LH Kabupaten hanya sebagai pendamping pengawasan.

Dihari pertama pembahasan LKPJ, 14 OPD yang telah dibahas oleh anggota pansus yang berjumlah 15 orang yang merupakan utusan dari fraksi-fraksi.

Untuk diketahui output dari hasil kerja pansus adalah pemberian rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi perbaikan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.