RDP DPRD Langkat Beri Rekomendasi Penyelesaian

RDP DPRD Langkat Beri Rekomendasi Penyelesaian Illegal Logging

 

Permasalahan praktik penebangan liar (illegal logging) yang terjadi di wilayah kerja Kelompok Tani dan Nelayan (KTN) Lestari Mangrove Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Langkat.

Kali ini, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi D dan Komisi A yang dipimpin Sekretaris Komisi D Juriah bersama Sandrak Herman Manurung, Aidir Syahputra dan Dedi, undang pihak-pihak terkait untuk membantu mencari solusi mengatasi kegiatan illegal logging dimaksud, Kamis (27/8/2020).

Hadir dalam RDP itu Balai Gakkum LH Provsu, Kadis LH Langkat, KPH, Camat Brandan Barat, Polres Langkat, Marinir Tangkahan Lagan, Dosen Fakultas Kehutanan USU, Lurah Pangkalan Batu, Ketua KTN Lestari Mangrove dan warga pengepul arang.

Dalam RDP terungkap, Dinas LH Langkat yang telah turun kelapangan menindaklanjuti RDP sebelumnya, menyebutkan para penebang menebang mangrove sampai keakar-akarnya sehingga mangrove tidak dapat tumbuh kembali.

Hal itu juga dikuatkan oleh pernyataan Rohman Ketua KTN Lestari Mangrove. “Mereka tebang semua sampai keakar, tidak ada tebang pilih lagi,” ucapnya dengan kesal.

Sungguh ironis lanjutnya mengatakan, kami yang menanam dan menjaga hutan itu, tetapi dirusak orang lain.

Rohman yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh perhutanan sosial se Indonesia dari Presiden menyebutkan bahwa lahan yang mereka usahakan seluas 410 Ha, dengan 360 Ha di hutan produksi dan 50 Ha di hutan lindung.

Keberadaan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang juga berdampak baik bagi masyarakat desa sebut Kepala Desa Lubuk Kertang Zul Insan yang hadir dalam RDP menambahkan.

Ia pun meminta para pihak-pihak yang berwenang untuk menumpas sampai keakar-akarnya permasalahan di desanya, sebagaimana tindakan penebang yang telah menebang mangrove sampai keakar-akarnya.

Sementara dari pihak KPH dan Polres Langkat melihat permasalahan terjadi karena adanya permintaan arang dari kayu bakau (mangrove) yang sangat tinggi dan adanya dapur arang masyarakat.

“Tutup saja dapur arang yang tidak memiliki izin,” pinta Puji Hartono selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Langkat.

Sementara itu, pihak Marinir Tangkahan Lagan yang dihadiri Kapten Marinir Tulus Krido Sulistiyo memberikan klarifikasi bahwa tidak benar anggota marinir terlibat dalam persoalan illegal logging di Desa Lubuk Kertang sebagaimana isu diluaran yang terdengar.

“Kami sudah sudah kros cek, itu tidak ada, kalau ada akan kami tindak dengan tegas. Marinir itu, diminta atau tidak diminta untuk mengamankan wilayah akan selalu siap,” tegasnya.

Setelah mendapatkan penjelasan dan masukan dari peserta RDP yang hadir, akhirnya RDP DPRD Langkat merekomendasikan agar menghentikan kegiatan dapur arang yang illegal, menindak tegas penebang mangrove yang melakukan diwilayah yang dilarang, pemegang izin perhutanan sosial untuk tetap melakukan kewajibannya dan perlu kolaborasi semua pihak untuk penyelesaian praktik penebangan liar di Desa Lubuk Kertang.

DPRD Langkat Tetapkan Tujuh Ranperda Menjadi Perda

DPRD Langkat Tetapkan Tujuh Ranperda Menjadi Perda

 

Sebanyak tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Langkat tahun 2020 secara resmi disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat dalam Rapat Paripurna DPRD yang ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Langkat, Senin (24/8/2020).

Sebelum tujuh Ranperda disahkan, Sedarita Ginting, SH selaku Ketua Panitia Khusus (pansus) pembahasan tujuh Ranperda menyampaikan bahwa melalui tahapan pembahasan internal pansus maupun pembahasan dengan mitra kerja yang berkenaan dengan materi Ranperda, sepakat agar tujuh Ranperda dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Pernyataan penetapan Ranperda oleh pansus ini juga diikuti oleh delapan fraksi yang ada di DPRD Langkat yang menyatakan menyetujui untuk disahkan menjadi Perda melalui pendapat akhir fraksi yang dibacakan Ketua Fraksi maupun juru bicara masing-masing fraksi.

Tujuh Perda itu adalah Perda Ketahanan Keluarga, Perda Kabupaten Layak Anak, Perda Pengelolaan Wisata Mangrove, Perda Ruang Terbuka Hijau, Perda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Perda Retribusi Jasa Umum dan Perda Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat, mengingatkan OPD terkait sebagai pelaksana Perda untuk dapat membuat Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaanya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyampaikan Perda ke Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

Sementara itu Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu pengesahan tujuh Ranperda menjadi Perda khususnya yang tergabung dalam Pansus.

“Semoga tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat kedepannya dapat terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Ketua DPRD Langkat Baca Teks Proklamasi

Ketua DPRD Langkat Baca Teks Proklamasi Pada Upacara HUT RI Ke 75

 

Ketua DPRD Kabupaten Langkat Surialam, SE bacakan teks proklamasi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Langkat, Senin (17/8).

Ketua DPRD yang berasal dari Partai Golkar itu, terlihat berwibawa mengenakan jas hitam dengan lancar membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia disamping Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Upacara HUT Kemerdekaan tahun 2020 ini tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan meriah di lapangan Tengku Amir Hamzah Stabat, disebabkan pandemi covid-19 yang belum juga sirna.

Usai Ketua DPRD membacakan teks proklamasi, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera (paskibra) yang berasal dari utusan sekolah-sekolah di Kabupaten Langkat.

Bertindak sebagai penggerak dan pembentang bendera sebanyak 3 orang yaitu Indra Maulana dari SMA Negeri 1 Kuala, Shakira Sakib dari SMA Negeri 1 Stabat dan R. Yuda Alfi dari MAN 1 Tanjung Pura.

Peserta upacara yang hanya diikuti oleh para pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Langkat (Kepala OPD) tampak berbaris rapi dan khidmat mengikuti jalannya upacara dengan menggunakn masker dan tetap menjaga jarak mengikuti protokol kesehatan.

Bertindak sebagai komandan upacara Danramil 08 Hinai Kapten Arhanudse Utoyo dan pembaca doa Kakan Kementerian Agama H. Zulfan Effendi, S.Ag. M.Si.

Hadir dalam upacara itu, Dandim 0203 Langkat Letkol Inf. Bachtiar Susanto, Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga, SIK, Danyon Marinir 8 Tangkahan Lagan Letkol. Mar. Imam Supriyanto, M.Tr. Opsla, Kajari DR. Iwan Ginting, SH. MH, Ketua PN As’ad Rahim Lubis, SH. MH, Kepala BNN AKBP Dr. H. Ahmad Zaini, SH. MH dan Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes. MM.

Usai upacara, dilaksanakan pemberian bingkisan kepada 90 orang veteran berupa paket sembako yang secara simbolis diterima 3 orang perwakilan pengurus LVRI Langkat.

Ketua DPRD Langkat Surialam, usai upacara mengatakan tetap berkesan dengan peringatan HUT kemerdekaan tahun ini, dahulu para pejuang berperang untuk memerdekaan negara ini, sekarang kita mengisi kemerdekaan itu dengan berjuang bagaimana membuat masyarakat dapat menikmati arti kemerdekaan itu.

“Selain itu, dimasa seperti sekarang ini kita juga harus berjuang menjaga diri dan keluarga dan lingkungan kita agar terhindar dari virus corona yang begitu dampaknya,” ujar Surialam.

Upacara HUT Kemerdekaan di halaman kantor Bupati

 

Wakil Ketua DPRD Langkat Terima Audiensi Pemuda Muhammadiyah

Wakil Ketua DPRD Langkat Terima Audiensi Pemuda Muhammadiyah

 

Wakil Ketua DPRD Langkat, Ir. Antoni menerima audiensi Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Langkat di ruang kerjanya, Selasa (18/8/2020).

Selain Antoni, Ketua Fraksi PAN DPRD Langkat M. Salam Sembiring juga menyambut audiensi PD Pemuda Muhammadiyah yang dipimpin Irfan, MA bersama Sekretaris M. Sholihin Nur Tarigan dan beberapa anggota PD Pemuda Muhammadiyah yang hadir.

Dalam audiensi itu, Irfan selaku Ketua PD Pemuda Muhammadiyah menjelaskan maksud audiensi untuk berdiskusi mengenai program yang ada di Pemuda Muhammadiyah.

Irfan mengatakan Pemuda Muhammadiyah bisa melakukan tiga program yakni dakwah, pengkaderan dan wirausaha, selain itu juga kami berharap kerjasama ekonomi, sosial, kesehatan, serta mendukung pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati Langkat.

“Juga bisa melakukan sosialisasi dengan BNN terkait narkoba dan kami juga sudah melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba ke sekolah-sekolah dan masyarakat dengan adanya mobil bantuan Pertamina,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Ahmad Zaki mengatakan niatannya yang berencana membuat pertemuan seluruh Organisasi Kepemudaan dalam kegiatan buka puasa bersama tetapi terhalang covid sehingga tidak terlaksana.

Dihadapan Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PAN, Zaki juga berharap Pemuda Muhammadiyah dapat dilibatkan pada upacara Hari Sumpah Pemuda.

“Jadi Komandan Upacara pun kami siap,” ucap Zaki.

Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni menyambut baik kunjungan Pemuda Muhammadiyah dengan sharing program yang bisa difasilitasi pemerintah daerah.

Dirinya menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan program yang ada seperti program pertanian, dengan pemberdayaan kelompok tani dan ternak, serta program lainnya.

Selain itu, ia pun sangat mendukung program pengkaderan, sehingga Pemuda Muhammadiyah bisa mewujudkan kader pemuda yang bisa melahirkan kader-kader pemuda yang progresif.

“Pemuda harus proaktif melihat peluang yang ada dan bagaimana visi dan misi Bupati Langkat bisa terealisasikan,” kata Antoni.

Jelang Pindah Tugas, Kajari Langkat Pamitan Ke Ketua DPRD Langkat

Jelang Pindah Tugas, Kajari Langkat Pamitan Ke Ketua DPRD Langkat

 

Kepala Kejaksaan Negeri Stabat Wahyu Sabrudin, S.Ip. SH. MH pamitan ke Ketua DPRD Kabupaten Langkat menjelang pindah tugas ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Dalam agenda pamitan yang diterima diruang kerja Ketua DPRD, Senin siang (10/7/2020) itu, Wahyu Sabrudin mengatakan ia akan pindah tugas menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Ia mengaku tadi pagi telah dilakukan serah terima jabatan antara dirinya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Stabat yang baru di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Kepala Kejaksaan Negeri Stabat yang baru bernama DR. Iwan Ginting, SH. MH,” sebutnya.

Dikesempatan pamitan yang diterima Ketua DPRD Langkat Surialam, SE dan Wakil Ketua DPRD Langkat Ir. Antoni itu, Wahyu Sabrudin mengucapkan permohonan maaf atas tingkah laku maupun tutur kata yang kurang berkenan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat selama bertugas 2 tahun di Kabupaten Langkat.

Ia pun memohon doa kesuksesan dan kelancaran untuk bertugas ditempat yang baru.

Tidak lupa Wahyu Sabrudin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari DPRD Langkat selama ini sehingga tidak ada kendala yang begitu berarti dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten Langkat.

Ketua DPRD Langkat menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Wahyu Sabrudin di tempat yang baru.

“Pindah tugas merupakan hal yang biasa, dengan pindah tugas ini tentu pengalaman dalam bekerja akan lebih baik dan matang lagi,” sebut Ketua DPRD.

Wakil Ketua DPRD pun mengucapkan semoga kesuksesan selalu menyertai Wahyu Sabrudin ditempat yang baru.

Pimpinan DPRD Langkat juga menyatakan permohonan maaf secara pribadi maupun secara kelembagaan terhadap segala tindakan selama bergaul dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Ucapan sukses dalam bertugas dan dalam meniti karir kedepannya juga disampaikan Pimpinan DPRD Langkat kepada Wahyu Sabrudin.

Di penghujung pertemuan itu, kedua belah pihak saling memberikan cindera mata sebagai tanda kenang-kenangan.

MUI, Ormas dan Aktivis Islam Langkat Beraudiensi ke DPRD

MUI, Ormas dan Aktivis Islam Langkat Beraudiensi ke DPRD Langkat

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dan Aktivis Islam Kabupaten Langkat lakukan audensi ke kantor DPRD Kabupaten Langkat, Jum’at (7/8/2020).

Diterima di ruang rapat paripurna, Pelaksana Tugas Ketua MUI Kabupaten Langkat H. Zulkifli A. Dian menyatakan maksud audiensi untuk menindak lanjuti dari aksi pernyataan sikap pada 1 Juli 2020 lalu dalam mendukung maklumat MUI Pusat menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi  Pancasila (RUU HIP).

Pihaknya memastikan apakah DPRD Langkat telah menindak lanjuti pernyataan sikap itu.

Selain itu mereka juga meminta penjelasan DPRD Langkat terkait permintaan agar Pemerintah Kabupaten Langkat dapat membangun monumen sejarah ditempat pembantaian Pahlawan Nasional Tengku Amir Hamzah dan 26 lainnya di Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai untuk mengingat sejarah kekejaman komunis (PKI).

Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni Ginting dan Donny Setha yang menerima audiensi bersama Ketua-Ketua Fraksi DPRD Langkat menegaskan bahwa DPRD Langkat telah membuat rekomendasi sesuai yang diminta untuk menolak RUU HIP dan telah disampaikan ke DPR-RI.

Terkait pembangunan monumen, Ketua Fraksi Partai Golkar Munhasyar mengatakan mendukung terbangunnya monumen tersebut.

“Pembangunan monumen diusulkan Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait, dalam hal ini DPRD Langkat dipastikan akan mendukungnya,” tegas Munhasyar.

Dalam audiensi itu, mereka juga meminta DPRD Langkat meneruskan aspirasi mereka terkait pemberantasan perederaan narkoba dan perjudian kepada Kapolres agar visi misi Bupati yang menjadikan Kabupaten Langkat yang religius dapat tercapai.

Tidak hanya itu, mereka pun meminta perhatian pemerintah daerah terkait sistem pendidikan selama pandemi covid-19 yang menggunakan sistem belajar on-line atau sistem daring (dalam jaringan) yang membutuhkan biaya yang besar.

Audiensi tersebut, ditandai dengan penyerahan petisi oleh MUI bersama Ormas kepada Wakil Ketua DPRD Langkat disaksikan Ketua Fraksi Golkar H. Munhasyar, Ketua Fraksi Gerindra Dedek Pradesa, Ketua Fraksi PDI.P Romelta Ginting, Ketua Fraksi PAN M. Salam Sembiring, Ketua Fraksi Nasdem H. Ajai Ismail dan Ketua Fraksi KPK Fatimah.

Hadir dalam audiensi itu, Ketua DMI Langkat Iskandar Sugianto, PD Muhammdiyah Thantawi J, Ketua Al-Washilyah H. Bahrum Jamil, Ketua BKPRMI Edy Syahputra serta perwakilan seluruh Ormas dan Aktivis Islam Kabupaten Langkat.

Ranperda Pengelolaan Wisata Mangrove Untuk Menambah PAD

Ranperda Pengelolaan Wisata Mangrove Untuk Menambah PAD

 

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Langkat saat ini sedang membahas 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), satu diantaranya adalah Ranperda tentang Pengelolaan Wisata Mangrove.

Untuk membahas Ranperda itu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Langkat undang para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Langkat terkait Ranperda juga instansi terkait yakni Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Bappeda, Satpol PP, Bagian Hukum, KPH Wilayah I dan BKSDA, Sabtu (8/8/2020).

Bertempat di ruang rapat badan anggaran, Ketua Pansus Sedarita Ginting, SH pada pembahasan Ranperda Pengelolaan Wisata Mangrove yang merupakan Ranperda inisiatif DPRD, mengharapkan masing-masing peserta rapat dapat memberikan masukan-masukan terhadap substansi Ranperda.

“Ranperda ini sudah melalui beberapa proses, seperti telah dibahas di Bapemperda DPRD dan juga telah dilakukan uji publik, karena itu hari ini kami harapkan Ranperda Pengelolaan Wisata Mangrove dapat lebih sempurna lagi dengan ide-ide dari peserta rapat,” ujar Sedarita.

Fatimah, selaku Wakil Ketua Pansus menambahkan ruh dari Ranperda ini adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar lahan mangrove sehingga bisa menambah kesejahteraan masyarakat dan disamping itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat.

Dari BKSDA menjelaskan bahwa hutan mangrove yang berada di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang bisa dikelola karena diwilayahnya merupakan kawasan ekosistem yang bisa dikelola.

Kadis Pariwisata yang langsung hadir dalam rapat itu, yang merupakan pelaksana Perda nantinya, mengaku siap menjalankan Perda inisiatif DPRD ini.

Sehari sebelumnya, Pansus juga telah mendapatkan masukan-masukan terhadap Ranperda Ketahanan Keluarga dan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak.

Pembahasan berikutnya ujar Sedarita Ginting saat menutup rapat adalah membahas Ranperda Ruang Terbuka Hijau, Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Pembahasan Ranperda di ruang rapat DPRD Langkat