PWI Langkat Audiensi Ke DPRD

 

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Langkat periode 2020-2023 dibawah pimpinan M. Darwis Sinulingga lakukan audiensi ke pimpinan DPRD Langkat, Jum’at (26/2/2021).

Audiensi PWI dikatakan Darwis kepada Ketua DPRD Langkat Surialam yang menerima dalam rangka silaturahmi dan memperkenalkan pengurus PWI periode 2020-2023 yang sudah terbentuk beberapa bulan yang lalu dengan susunan Wakil-Wakil Ketua yakni M. Sejari, Abd. Malik Ariadi dan Budi Zulkifli serta Sekretaris PWI Sukardi F. Bakara.

Darwis Sinulingga selaku Ketua PWI berharap PWI Langkat dapat berperan dalam mempublikasikan kegiatan DPRD Langkat sehingga masyarakat Kabupaten Langkat mengetahui peran dan fungsi lembaga DPRD.

“33 orang anggota dan pengurus PWI baik wartawan cetak maupun wartawan tv siap untuk mempublikasikan kegiatan DPRD Langkat,” sebutnya.

Ia pun menambahkan wartawan yang tergabung dalam PWI sudah profesional karena anggotanya telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagaimana yang disyaratkan Dewan Pers.

Semua orang bisa jadi wartawan tetapi belum tentu seseorang itu wartawan profesioanl, ibarat mengendarai mobil tetapi belum memiliki SIM, yang berarti itu salah, demikian Darwis menganalogikan makna wartawan yang sebenarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, seseorang dapat menolak diwawancarai oleh wartawan yang belum memiliki UKW.

Ketua DPRD Langkat dikesempatan itu mengucapkan selamat kepada Kepengurusan PWI periode 2020-2023 yang sudah terbentuk.

Terhadap rencana PWI Langkat yang akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan, Surialam sangat mendukung dan menyambut positif program-program PWI dibawah kepemimpinan Darwis Sinulingga.

“Semoga sinergitas PWI dengan DPRD Langkat dapat terbentuk dengan baik agar kegiatan-kegiatan DPRD Langkat terpublikasi ditangan orang-orang yang profesional,” ujarnya.

Komisi A Mediasikan Perselisihan Masyarakat Desa Sei Tualang

 

Permasalahan tanah yang terjadi antara masyarakat Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat dengan perkebunan PT. Sri Timur yang membuat terjadinya perselisihan, membuat Komisi A DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasikannya, Kamis (25/2/2021).

Permasalahan dipicu akibat jalan yang dianggap jalan desa oleh masyarakat Desa Sei Tualang diklaim masuk dalam HGU PT. Sri Timur dan mempertanyakan legalitas HGU yang ada serta meminta HGU PT. Sri Timur yang berada Desa Sei Tualang tidak diperpanjang. Selain itu masyarakat mengatakan tidak adanya kontribusi PT. Sri Timur kepada masyarakat sekitar perkebunan.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi A Dedek Pradesa didampingi Wakil Ketua Komisi A Dedi meminta pihak-pihak yang diundang menanggapi yang disampaikan masyarakat Desa Sei Tualang.

Perwakilan BPN Langkat menjelaskan bahwa jalan yang berada disamping Koramil yang disebutkan masyarakat, adalah benar masuk dalam HGU PT. Sri Timur. Selain itu PT. Sri Timur juga telah memperpanjang 3 HGUnya dengan nomor 187, 188 dan 189 tertanggal 16 April 2019.

Sementara Konsultan PT. Sri Timur Abd. Karim menyebutkan ada 73 orang warga Desa Sei Tualang yang menjadi karyawan tetap di perkebunan PT. Sri Timur. “Ini menunjukkan bahwa kami dari PT. Sri Timur berkontribusi ke masyarakat,” ucapnya.

Terkait ternak lembu yang memasuki lahan perkebunan, pihak perkebunan menganggap hal itu dapat mengganggu perkembangan pohon sawit mereka. Karim menyatakan keberatannya adanya ternak yang masuk ke lahan perkebunan karena dapat mengakibatkan penyakit jamur ganoderma pada pohon sawit.

Pihak perkebunan memberikan solusi kepada masyarakat, boleh mengambil rumput di areal perkebunan tanpa harus ternak yang masuk dalam lahan mereka.

Terhadap pemasangan portal jalan yang dilakukan masyarakat, PT. Sri Timur meminta masyarakat membukanya.

“Kami tunggu sampai besok (Jum’at, 26/2/2021) agar portal dicabut,” tegas Karim kepada masyarakat.

Dari pihak Polres Langkat meminta kedua belah pihak tetap mengedepankan itikad baik walaupun pihaknya telah menerima pengaduan dari PT. Sri Timur.

RDP yang begitu alot dan sedikit memanas itu karena masyarakat tetap meminta pembatalan HGU itu akhirnya diakhiri Komisi A dan meminta PT. Sri Timur dapat merawat jalan dimaksud dan meminta masyarakat juga menjaga jalan tersebut. Komisi A juga berharap masyarakat dan PT. Sri Timur dapat berdampingan dengan baik. Terhadap keinginan masyarakat untuk dibatalkannya HGU dapat menempuh jalur hukum.

Turut hadir dalam RPD tersebut segenap anggota Komisi A seperti Zulhijar, Pimanta Ginting, Salam Sembiring, Sukardi, Suwarmin, Plt. Asisten I, Kabag Tata Pemerintahan, Camat Brandan Barat dan Polsek Pangkalan Brandan.

Usulan Masyarakat Dari Hasil Reses Diparipurnakan

 

DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses masa sidang I tahun ke-II tahun anggaran 2021, Selasa (16/2/2021).

Paripurna digelar setelah sebelumnya pimpinan dan anggota DPRD Langkat selama 3 hari melaksanakan reses dari tanggal 11, 13 dan 14 Februari 2021 ke daerah pemilihannya (dapil) masing-masing secara perorangan maupun kelompok.

Diatas podium, juru bicara masing-masing dapil membacakan usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dan aspirasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

Dapil I dibacakan H. Agus Salim, dapil II Hotland Sitompul, dapil III Sedarita Ginting, dapil IV Ismail Fandi dan dapil V oleh Ahmad Senang.

Ketua DPRD Langkat Surialam yang memimpin rapat meminta kepada Bupati agar usulan masyarakat yang didominasi usulan-usulan infrastruktur dapat ditampung dalam e-planning (perencanaan elektronik) dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Langkat dalam reses, hendaknya masuk dalam RKPD. Terealisasinya aspirasi masyarakat melalui pokir DPRD ini semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat,” ungkap Ketua DPRD.

Sementara itu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin melalui Wakil Bupati H. Syah Afandin mengatakan bahwa kegiatan reses merupakan bentuk tanggung jawab bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam menjawab berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Ia mengucapkan terima kasih atas kiprah anggota DPRD Langkat dalam memfasilitasi berbagai aspirasi masyarakat ketika langsung berada dilapangan untuk melihat dan mendengar keinginan masyarakat sebagai wujud amanah sebagai wakil rakyat.

“Kesemua hasil reses akan menjadi perhatian pemerintah daerah yang diwujudkan dalam program-program kerja yang menyentuh kepentingan masyarakat berdasarkan skala prioritas,” ucapnya.

Hadir dalam acara itu unsur Forkopimda, segenap anggota DPRD Langkat, Kepala OPD Pemkab Langkat dan undangan lainnya.

 

Warga Pulau Kampai Minta Pembangunan Jalan dan Perbaikan Listrik

 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat Dr. Donny Setha, ST. SH. MH laksanakan reses Masa Sidang I Tahun ke II di Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Sabtu (13/2/2021).

Reses yang dilaksanakan di Pantai Berawe Desa Pulau Kampai ditempuhnya melalui jalur laut menggunakan perahu boat dengan waktu tempuh 40 menit dari dermaga Pangkalan Susu.

Saat menyampaikan maksud reses, Donny mengingatkan warga agar memanfaatkan dirinya untuk membangun desa mereka dengan menyampaikan informasi apa-apa persoalan dan keinginan warga.

“Sampaikan kepada saya, apakah informasi tentang pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lainnya, karena tanpa informasi dari warga saya tidak tahu persoalan di desa sehingga amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Langkat dapat saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam reses tersebut diisi dengan berbagai aspirasi masyarakat Desa Pulau Kampai. Supianto, salah satu warga yang menyampaikan permasalahan yang saat ini diharapkan masyarakat Desa Pulau Kampai diantaranya, permasalahan listrik yang sering hidup mati sampai puluhan kali oleh pihak PLN.

Kemudian, permasalahan infrastruktur jalan yang menyebabkan penyaluran distribusi hasil pertanian dan kelautan di Pulau Kampai lambat, sehingga akan mengurangi nilai ekonomis harga jual, terutama hasil laut berupa udang dan kepiting.

Selanjutnya, permasalahan pintu air untuk persawahan yang membuat warga resah, akibat sirkulasi pasang surut air laut yang tak terkontrol secara otomatis di sekitar areal persawahan.

Sementara itu, Zailani yang merupakan seorang nelayan turut menyampaikan aspirasinya yang meminta bantuan kapal boat, keramba dan bibit udang.

Menanggapi aspirasi warga, Donny Setha pun mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan dan mengatakan, mana yang menjadi hal mendesak untuk kepentingan warga desa akan segera dibantu untuk merealisasikannya.

“Keterbatasan anggaran di Pemkab membuat kita bersabar dalam menanti pembangunan yang diinginkan. Untuk bantuan nelayan, segera buat legalitas kelompok nelayan atau tani, agar bantuan apapun baik dari pemerintah maupun swasta dapat direalisasikan,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini pun meminta masyarakat agar pro aktif menyampaikan permasalahan yang ada di desa. “Pintu kantor saya selalu terbuka untuk masyarakat Langkat,” tuturnya.