DPRD Langkat Berikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati

Setelah disepakati sebelumnya dalam rapat paripurna internal, akhirnya digelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka pembacaan rekomendasi berupa catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2020, Selasa (20/4/2021).

Rekomendasi yang diberikan merupakan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) ditambah dengan pendapat dan saran dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi DPRD Langkat.

Ketua Pansus LKPJ Pujianto dalam membacakan rekomendasi terhadap 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan-kecamatan berharap mendapatkan perhatian dan tindakan konkrit dari Bupati Langkat.

Hal ini ungkap Pujianto, semata-mata demi mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengemban amanah masyarakat.

Ketua Pansus LKPJ Pujianto, SE membacakan rekomendasi pansus

Ketua DPRD Langkat, Surialam yang memimpin rapat, dalam pidatonya mengharapkan kepada Bupati agar rekomendasi DPRD Langkat yang telah diberikan dapat ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Langkat kedepannya dapat lebih baik lagi.

“Rekomendasi ini jadi bahan evaluasi kedepannya karena berisi saran, masukan maupun koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum,” ungkap Ketua DPRD Langkat.

Sementara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang hadir bersama Wakil Bupati Syah Afandin menanggapi rekomendasi yang diberikan mengucapkan terima kasih kepada Pansus, fraksi-fraksi dan komisi-komisi DPRD Langkat yang telah memberikan masukan dan saran agar kinerjanya lebih optimal lagi.

Ia menyebutkan rekomendasi merupakan tanggung jawab moral dalam upaya menjalankan fungsi kontrol untuk penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

“Rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi kami,” ungkap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat, perwakilan unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan undangan lainnya.

Bupati dan Pimpinan DPRD meninggalkan ruangan usai rapat paripurna

Komisi A DPRD Langkat Minta Selesaikan Permasalahan Kelompok Tani Nipah

Permasalahan Kelompok Tani Nipah yang berada di Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang memiliki izin mengelola hutan seluas 242 Ha merasa terusik dengan kegiatan yang dilakukan pihak “IS” didalam lahan tersebut.

Untuk memediasi hal itu, Komisi A DPRD Langkat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Dinas Kehutanan Provsu, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah I Medan, Walhi Sumut, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Langkat, Camat Tanjung Pura dan Kapolsek Tanjung Pura di ruang rapat gedung DPRD Langkat, Selasa (13/4/2021).

Dari Komisi A hadir Dedek Pradesa selaku Ketua Komisi A bersama anggota Komisi A Sedarita Ginting, Pimanta Ginting dan Salam Sembiring.

Syamsul Bahri selaku Ketua Kelompok Tani Nipah mengatakan pihaknya yang dipercaya pemerintah untuk kelola hutan merasa tertindas oleh oknum yang mengaku memiliki areal tanaman sawit seluas 60 Ha dilahan mereka. Dijelaskannya, pihaknya merasa diintimidasi di lahan yang sejak 2018 mereka kelola.

“Kami dapat perizinan tapi merasa terancam,” ungkap Syamsul Bahri.

Keberadaan 242 Ha lahan Kelompok Tani Nipah dibenarkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri Djonner E.D. Sipahutar selaku Kabid PGH. Ia menjelaskan persoalan muncul setelah Kelompok Tani Nipah diberikan izin kemitraan kehutanan (NKK) untuk mengelola hutan produksi tetap (HPT), yang mana pihak IS mengatakan mereka memiliki alas hak, tetapi sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan.

Lanjutnya menjelaskan, secara administrasi sebelum diberikan izin, tidak ada lahan sawit tersebut, namun sesuai aturan, kalau memang lahan sawit itu ada alas hak (legalitasnya) maka bisa dikeluarkan dari NKK Kelompok Tani, kalau tidak ada maka menjadi bagian dari lahan Kelompok Tani.

Djonner E.D. Sipahutar mengatakan dalam waktu dekat akan mengadakan rapat bersama pihak KPH Wilayah I Langkat dengan mengundang IS untuk membantu penyelesaian masalah yang dihadapi Kelompok Tani Nipah.

Sedarita Ginting yang melanjutkan memimpin RDP, berharap para pihak terkait membantu Kelompok Tani Nipah yang notabene sah dimata hukum.

“Masyarakat jangan dikorbankan karena memiliki legalitas resmi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Pimanta Ginting dan Salam Sembiring juga melihat Kelompok Tani merupakan pahlawan yang merawat hutan, karena itu Komisi A DPRD Langkat meminta para pihak dapat membantu Kelompok Tani Nipah.

Jelang Ramadhan, Dharma Wanita Sekretariat DPRD Langkat Santuni Anak Yatim

Menyambut bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah yang sebentar lagi tiba, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat santuni puluhan anak yatim.

Penyantunan kepada anak yatim itu berupa uang dan bingkisan yang diberikan langsung Ketua DWP Sekretariat DPRD Langkat Ny. Rosdanelly Basrah Pardomuan di kantor DPRD Langkat, Selasa (6/4/2021) disaksikan ibu-ibu Dharma Wanita.

Anak yatim yang disantuni, merupakan anak yatim yang berada di lingkungan tempat tinggal para ibu-ibu anggota DWP Sekretariat DPRD Langkat.

Dihadapan para ibu-ibu Dharma Wanita, Rosdanelly menyampaikan bahwa kegiatan arisan bulanan ini kita isi dengan menyantuni anak yatim. “Semoga dengan kegiatan berbagi ini kita semua mendapat keberkahan, terkhusus menjelang puasa di bulan Ramadhan,” sebutnya.

Ia pun menambahkan, semoga keberadaan organisasi DWP Sekretariat DPRD Langkat dapat terus memberikan kontribusi yang positif kepada anggota DWP khususnya dan untuk masyarakat sekitarnya juga.

“Saya berupaya DWP Sekretariat DPRD akan terus mengadakan kegiatan yang bermanfaat dan bernilai efektif bagi Anggota DWP,” ungkap Rosdanelly.

Selain menyantuni anak yatim, arisan juga diisi ceramah agama

Lanjutnya lagi, arisan bulanan ini juga kita isi dengan mengundang ustadzah yang diharapkan dapat memberikan tausiah agama kepada kita semua.

“Saya berharap pencerahan agama yang diberikan ustadzah nantinya dapat menjadi bekal dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Kita berharap puasa tahun ini, dapat lebih baik dan meningkat kualitas puasanya dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Ustadzah yang diundang pada arisan DWP Sekretariat DPRD Langkat itu adalah Hj. Umi Supriatun, S.Pd.I dari Stabat. Dalam ceramahnya Umi Supriatun menceritakan tentang amal-amal kebaikan di bulan puasa dan memberikan pencerahan atas pertanyaan dari ibu-ibu Dharma Wanita yang berkaitan dengan ibadah sholat, puasa dan persoalan lainnya.

“Di bulan Ramadhan ini mari kita tingkatkan amalan wajib dan memperbanyak amalan-amalan sunnah serta mari sibukkan diri kita dalam kebaikan,” pesan ustadzah.