DPRD Langkat Laksanakan Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif

Bertempat di ruang rapat paripurna, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat laksanakan acara konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD yang telah mendapat kajian akademis dari Tim Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Senin (19/7/2021).

Konsultasi publik dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan masukan-masukan demi pengkayaan isi atau materi Ranperda dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Ranperda inisiatif DPRD Langkat agar lebih sempurna lagi.

Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda Pimanta Ginting saat menyampaikan maksud diadakannya acara konsultasi publik terhadap Ranperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang dihadiri para Camat dan Lurah.

Bapemperda juga mengundang narasumber pembanding terhadap Ranperda LPMK yakni dari Kejaksaan Negeri Stabat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Tata Pemerintahan Setdakakab Langkat.

Pimanta Ginting mengharapkan kepada peserta dan narasumber untuk memberikan dukungan atas Ranperda LPMK karena LPMK ini mempunyai peran sebagai mitra kelurahan dengan memberikan ide-ide yang sesuai dengan aturan dan kondisi yang ada.

Wakil Ketua Bapemperda Sedarita Ginting juga mengatakan bahwa Ranperda LPMK itu penting karena untuk perbaikan di kelurahan. Ia meminta semua pihak berperan demi kesempurnaan Ranperda, walaupun Ranperda ini lahirnya atas inisiatif DPRD Langkat.

“Kami berharap Ranperda ini menjadi tanggung jawab besar bersama bagi kita semua sampai akhirnya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat,” pinta Sedarita Ginting.

Dalam acara konsultasi publik itu, narasumber dan peserta konsultasi publik memberikan ide-ide dan pemikiran terhadap pengkayaan Ranperda, baik dari segi kesesuaian konsideran dan isi Ranperda.

Ada sebanyak enam Ranperda inisiatif DPRD yang akan dikonsultasikan ke publik yakni Ranperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ranperda Badan Usaha Milik Desa, Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia, Ranperda Produk Unggulan Daerah dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Konsultasi publik dilaksanakan selama enam hari yakni pada tanggal 19, 21, 22, 23, 26 dan 27 Juli 2021.

Dimediasi Komisi A dan D, Listrik Ke Dusun V Aman Damai Akan Dipasang

Penantian panjang warga Barak Induk Dusun V Aman Damai Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan untuk menikmati aliran listrik PLN bakalan terwujud. Hal ini setelah Komisi A dan Komisi D DPRD Kabupaten Langkat memediasinya dengan mengundang warga Barak Induk, pihak PLN dan PT. Bandar Meriah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat, Selasa (13/7/2021).

Dalam RDP, dari Komisi A hadir Dedek Pradesa, Dedi, Pimanta Ginting dan Sukardi. Komisi D hadir Johan Wiryawan Bangun dan H. Ajai Ismail.

Selama ini terhambatnya aliran listrik masuk ke Dusun V Aman Damai Desa Harapan Maju karena melintasi areal perkebunan PT. Bandar Meriah, walaupun warga sudah bermohon kepada PT. Bandar Meriah.

Demikian disampaikan Amir Hamzah salah satu warga dalam RDP dan berharap PT. Bandar Meriah memberikan izin agar arealnya dapat dilintasi jaringan listrik ke Dusunnya.

Pihak PLN menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin dari pihak TNGL untuk pemasangan jaringan listrik menuju lokasi. “Izin ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan TNGL karena Dusun V Aman Damai Desa Harapan Maju berbatasan dengan TNGL,” sebut pihak PLN sembari mengatakan bahwa pohon-pohon yang dilintasi jaringan listrik dibeberapa tempat sudah dibebaskan, tinggal ke areal PT. Bandar Meriah yang belum.

Dedek Pradesa selaku Ketua Komisi A yang memimpin RDP, meminta PT. Bandar Meriah tidak mempersulit keinginan warga. “Penderitaan warga sudah diluar batas, dengan tidak adanya listrik dimasa sekarang ini,” jelasnya kepada Abdi Nusa Tarigan selaku kuasa hukum PT. Bandar Meriah yang datang mewakili Direktur.

Johan Wiryawan Bangun yang kenal dekat dengan Direktur PT. Bandar Meriah dikesempatan itu meminta kepada Abdi Nusa Tarigan untuk menyampaikan salamnya atas nama pribadi kepada Direktur PT. Bandar Meriah.

“Sampaikan salam saya kepada Direktur, tolong dibantu masyarakat,” pesannya kepada Abdi Nusa Tarigan.

Ajai Ismail dengan sedikit nada kesal juga menyampaikan agar PT. Bandar Meriah memberikan izin terhadap keinginan masyarakat menikmati terangnya lampu PLN. Presiden Jokowi sebutnya, sudah menyatakan agar seluruh masyarakat Indonesia harus menikmati aliran listrik.

Menanggapi hal yang diminta, akhirnya Abdi Nusa Tarigan menyatakan pihaknya bersedia arealnya dilalui jaringan tiang listrik PLN untuk masyarakat Dusun V Aman Damai Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan.

Ia meminta pihak PLN segera berkoordinasi dan berkirim surat ke pihaknya sebagai pertanggung jawaban pihak perusahan kepada pemegang saham di PT. Bandar Meriah.