Antoni Tinjau Lokasi Permintaan Bronjong Masyarakat Usai Reses

/0 Comments/in /by

Antoni Langsung Tinjau Lokasi Permintaan Bronjong Masyarakat Usai Reses

 

Jadwal reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat ke daerah pemilihannya masing-masing yang telah ditetapkan Badan Musyawarah selama lima hari dari tanggal 27-31 Januari 2022, dimanfaatkan maksimal oleh Wakil Ketua DPRD Langkat Ir. Antoni untuk menampung aspirasi masyarakat.

Pada hari ketiga pelaksanaan reses, Antoni tampung aspirasi warga Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Sabtu siang (29/1/2022).

Untuk memberikan pemahaman kepada warga desa yang hadir saat acara reses, Antoni menjelaskan mekanisme proses suatu usulan pembangunan dapat dilaksanakan pemerintah daerah.

Pertama, sebut DPD PAN Langkat itu adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa, lalu dibawa dalam musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. Selanjutnya yang kedua dengan mekanisme reses seperti sekarang ini lanjutnya memaparkan.

“Karena itu sampaikan apa-apa yang dibutuhkan desa ini, sampaikan yang prioritas saja agar dapat saya perjuangkan untuk terealisasi,” ucap politisi PAN itu.

Saat dialog, Miswadi warga dusun kampung 1 memohon agar parit induk (parit banjaran) dapat diperhatikan karena rawan banjir yang disebabkan tersumbatnya parit akibat adanya replanting pohon sawit. Selain itu, Miswadi juga bermohon pengaspalan jalan Dusun I.

Selain Miswadi, beberapa warga seperti Supiani, Rika dan Irawati turut menyampaikan aspirasi. Supiani meminta kepada Wakil Ketua DPRD Langkat agar memfasilitasi pembuatan bronjong sungai yang berada di Dusun Pondok 13 Kampung, Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang.

“Akibat belum adanya bronjong ini, terjadi abrasi pada bibir sungai sehingga tanah warga terus tergerus oleh terjangan air sungai terutama pada saat banjir,” sebut Supiani yang juga memohon kiranya lampu penerangan di jalan dusun difasilitasi.

Mendengar apa yang disampaikan warga, Antoni langsung responsif mengatakan semua aspirasi warga akan dibawanya dalam rapat paripurna DPRD Langkat yang akan digelar usai berakhirnya masa reses.

Terhadap permintaan bronjong, anggota dewan tiga periode itu langsung mengajak beberapa warga bersama pihak Kecamatan Sawit Seberang dan Anggota DPRD Langkat Salam Sembiring untuk meninjau langsung lokasi bronjong yang diminta warga sebagai bentuk perhatian Antoni pada daerah pemilihannya.

Donny Setha Reses Di Kawasan Hutan Mangrove

/0 Comments/in /by

Donny Setha Reses Di Kawasan Hutan Mangrove

 

Mengambil tempat di graha taman ekowisata hutan mangrove Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat Dr. Donny Setha, ST. SH. MH, Kamis (27/1/2022), sekitar pukul 14.00 Wib, laksanakan reses masa sidang I Tahun ke III Tahun Anggaran 2022.

Dalam reses itu, Donny menyampaikan banyak manfaat dari kegiatan reses. Reses adalah kegiatan untuk menjemput aspirasi, menampung aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di lembaga DPRD Langkat dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi itu terhadap persoalan di desa.

“Hari ini saya datang dan tujuan saya hadir pada hari ini,” ucap Donny saat menyampaikan arti reses kepada masyarakat yang hadir.

Kepala Desa Lubuk Kertang Jul Insan berharap kepada Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha untuk memperjuangkan adanya embung atau waduk di desa Lubuk Kertang untuk mengairi lahan pertanian karena masyarakatnya mayoritas petani.

Ada sekitar 830 hektare luas lahan pertanian tadah hujan di desa Lubuk Kertang dan desa Lubuk Kertang salah satu lumbung padi di Kabupaten Langkat, sebut Jul Insan.

Kemudian Jul Insan juga mengeluhkan masih maraknya pencurian kayu mangrove di kawasan hutan mangrove Lubuk Kertang.

Pada reses itu, warga desa Lubuk Kertang Syahyan Rahman berharap agar menjadi perhatian pembangunan akses jalan dan juga menyampaikan keinginan agar adanya waduk di desa Lubuk Kertang.

Warga lainnya, Ahadi Yusuf, berharap agar jalan dusun yang ada di desa Lubuk Kertang dapat diaspal hotmix dan meminta rehab tanggul air asin di Dusun II menuju Dusun III.

Sementara perwakilan dari ibu-ibu yang disampaikan ibu Icut mengeluhkan pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pemerintah lainnya untuk keluarga miskin yang tidak tepat sasaran, dimana yang mampu dapat bantuan PKH sedangkan yang miskin tidak dapat.

“Menangis kami di depan pintu, melihat yang mampu dapat bantuan, sedangkan kami yang miskin tidak dapat,” lirih ibu lainnya menyampaikan.

Peserta reses menyampaikan aspirasinya ke Wakil Ketua DPRD Kab. Langkat

Terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, Donny berjanji akan menindak lanjuti semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam rapat dan dengan berkoordinasi ke dinas maupun instansi terkait. Permasalahan pencurian kayu mangrove, akan kita undang pihak-pihak terkait untuk membicarakan lebih lanjut.

Terhadap permintaan hotmix jalan, ia berjanji akan memperjuangkan hotmix jalan dusun di desa Lubuk Kertang menjadi prioritas.

Giat reses ini dihadiri Camat Brandan Barat yang diwakili Sekcam, Ketua BPD Lubuk Kertang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan masyarakat desa Lubuk Kertang.

 

Masyarakat Brandan Adukan Semrawut Pasarnya Ke DPRD

/0 Comments/in /by

Masyarakat Brandan Adukan Semrawut Pasarnya Ke DPRD

 

Sebanyak lima puluhan warga Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat sambangi kantor DPRD Kabupaten Langkat untuk mengadukan semrawutnya pasar mereka yang berada di jalan Wahidin dan jalan Babalan.

Kedatangan warga diterima para anggota Komisi A dan Komisi B DPRD Langkat di ruang rapat paripurna yang dihadiri Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim, Kasatpol PP, Camat Babalan, Lurah Brandan Barat dan Lurah Brandan Timur, Selasa (18/1/2022).

Adhan Nur salah satu tokoh masyarakat Pangkalan Brandan yang hadir menyampaikan bahwa kondisi pasar kota Pangkalan Brandan sangat jorok, berlumpur, becek, sampah bertumpuk dan pedagang berjualan di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan.

Kondisi ini sangat mengurangi keindahan kota Pangkalan Brandan yang dulu sangat terkenal dengan kota minyaknya, ujarnya.

Warga lainnya, Ridwan Rambe menceritakan bahwa pengaduan mereka sudah lama namun tidak ditanggapi.

“Kami resah dengan keadaan ini, pajak (pasar) kami kumuh kali, fasilitas pajak tidak ada, becek dan sampah bertumpuk,” ungkapnya.

Menanggapi apa yang disampaikan warga Pangkalan Brandan, Anggota Komisi B, Safii, memberikan solusi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, agar membongkar bangunan/ruko yang lebih kapasitas peruntukannya, drainase air harus dilancarkan, bagi zona dagang, penambahan armada pengangkut sampah dan kekompakan atau kebersamaan untuk menertibkan pasar.

Sementara itu Sekretaris Komisi B DPRD Langkat, Fatimah, berharap pertemuan ini merupakan rapat terakhir agar keinginan warga dapat dikabulkan. Komisi A dan B akan mengawal persoalan ini dan meminta Pemkab Langkat harus dapat berkomitmen untuk menertibkan pasar ini.

Sekretaris Komisi B, Fatimah (tengah) bersama Pimanta Ginting (kiri) dan Safii saat memimpin rapat

Plt. Kadis Perkim, Musti, yang juga sebagai Asisten Administrasi Umum berjanji dan berkomitmen dalam waktu dekat bersama OPD yang hadir bersama pihak-pihak terkait lainnya akan melakukan penertiban pasar Pangkalan Brandan.

“Minggu depan akan kami laksanakan penertiban pasar ini,” ucap Musti dengan tegas dan disambut gembira oleh warga.

Dipenghujung pertemuan itu, warga berharap setelah dilakukan penertiban, harus dilakukan pengawasan lebih lanjut agar tidak terulang kembali berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah.

IMM Langkat Suarakan Masalah Pendidikan

/0 Comments/in /by

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Langkat Suarakan Masalah Pendidikan

 

Untuk menyuarakan masalah pendidikan, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Langkat yang diketuai Arie Armanda bersama pengurus dan anggota IMM lakukan audiensi ke Komisi B DPRD Kabupaten Langkat, Senin (10/1/2022).

Audiensi itu diterima Wakil Ketua Komisi B, Ismed Barus, bersama Sekretaris Komisi B, Fatimah dan Anggota Komisi B, Safii, di ruang rapat Komisi B DPRD Langkat.

Audiensi IMM Langkat di ruang Komisi B DPRD Kab. Langkat

Arie Armanda menyampaikan bahwa IMM Langkat merasa bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Langkat yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun 2022 masih sangat minim, karena itu mereka menilai perlu ditambah agar kualitas pendidikan di Kabupaten Langkat jadi lebih baik.

Alasan kami meminta penambahan anggaran ini berkaca dari kabupaten-kabupaten di daerah lain di Provinsi Sumatera Utara, anggaran beasiswa pendidikannya cukup besar.

“Beasiswa ini dapat memberi motivasi bagi mahasiswa untuk lebih berprestasi, diharapkan dengan beasiswa ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Langkat dapat meningkat, karena IPM salah satu indikator keberhasilan tingkat pendidikan,” jelas Arie.

Selain itu, Arie Armanda menyampaikan beberapa program IMM Langkat untuk membuat perpustakaan terapung yang akan mereka buat di Desa Kelantan Kecamatan Brandan Barat dan rencana penanaman pohon mangrove di desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang.

Menanggapi audiensi IMM, Wakil Ketua Komisi B, Ismed Barus, mengapresiasi kepedulian IMM Langkat terhadap dunia pendidikan dan program IMM. Dirinya menegaskan Komisi B komit untuk mengawasi pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan Komisi B DPRD Langkat juga sudah turun kelapangan untuk melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Langkat.

Untuk masalah beasiswa, Ismed mengatakan akan membicarakan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan maupun Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Langkat untuk menyuarakannya.

Senada dengan pernyataan Ismed Barus, Anggota Komisi B, Safii menyatakan sepakat terhadap keinginan mahasiswa sebab pendidikan merupakan pondasi yang sangat penting. “Dunia pendidikan kedepan harus lebih baik, karena itu kita perlu bersatu agar penddikan kita jadi baik,” ucapnya.

Sementara itu, Fatimah juga menanggapi bahwa fraksinya dan fraksi lainnya yang ada di DPRD Langkat telah menyuarakan masalah pendidikan pada pandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna.

Dijelaskan Fatimah, bahwa beasiswa yang dianggarkan pemerintah daerah saat ini berupa bantuan untuk mahasiswa yang sedang menyusun skripsi bukan beasiswa pendidikan.

Secara pribadi dirinya juga akan memasukkan usulan beasiswa pendidikan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Langkat pada penyampaian hasil reses yang akan datang.

“Kita berharap semakin banyak yang menyuarakan aspirasi ini, dapat menjadi perhatian semua elemen. Jadi jangan bosan untuk menyuarakan, menyuarakan itu sebuah usaha kita dan usaha itu sangat penting,” tutup Fatimah memberi semangat kepada IMM.

Dimediasi Komisi A, Permohonan Listrik di Dusun Mulya Bakti Jadi Prioritas

/0 Comments/in /by

Dimediasi Komisi A, Permohonan Listrik di Dusun Mulya Bakti Jadi Prioritas

 

Raut senang tampak dari wajah perwakilan masyarakat Dusun Mulya Bakti Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat saat mendapat penjelasan dari Kepala PLN ULP Stabat Edy Ibrahim Sirait mewakili Manajer PLN Binjai pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kabupaten Langkat, Kamis (6/1/2022).

Keinginan masyarakat Dusun Mulya Bakti Desa Karang Rejo adalah penambahan tiang listrik, pengadaan trafo listrik karena arusnya kurang dan penggantian tiang listrik yang telah rusak, disampaikan Waskito salah seorang perwakilan masyarakat.

Waskito mengucapkan terima kasih kepada Komisi A DPRD Langkat yang telah memediasi permohonan masyarakat Dusun Mulya Bakti bertemu dengan pihak PLN dalam Rapat Dengar Pendapat.

RDP Komisi A yang juga dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan

Wakil Ketua Komisi A DPRD Langkat, Dedi, yang memimpin rapat, mengingatkan Kepala PLN ULP Stabat yang menyatakan Dusun Mulya Bakti Desa Karang Rejo akan menjadi skala prioritas di tahun 2022, agar bertanggung jawab dengan pernyataannya untuk segera merealisasikan permohonan masyarakat.

“Semboyan PLN Pintar harus menjadi perhatian agar PLN itu cepat tanggap dengan keluhan masyarakat, apalagi hanya untuk satu dusun saja bukan desa. Coba jemput bola ke PLN Sumut agar anggaran tahun 2022 cepat turun,” pinta Dedi.

Salam Sembiring Anggota Komisi A juga mengingatkan, agar PLN jangan hanya tegas terhadap kesalahan maupun kelalaian konsumen tetapi hendaknya harus tegas dan cepat pula menindak lanjuti keluhan masyarakat.

Ia meminta PLN agar terus memberikan pelayanan kelistrikan yang baik kepada masyarakat seperti perawatan jaringan listrik demi menghindari kejadian yang dapat berakibat fatal bagi masyarakat.

Menanggapi masukan dan saran Komisi A DPRD Langkat, Kepala PLN ULP Stabat Edy Ibrahim Sirait akan berupaya memenuhi listrik di Dusun Mulya Bakti Desa Karang Rejo sembari mengingatkan masyarakat, kalau urusan yang berkaitan dengan PLN seperti pasang baru maupun yang lainnya agar langsung melapor ke kantor PLN, jangan melalui calo, ungkapnya.

Ada 170 Desa Di Kabupaten Langkat Ikuti Pilkades

/0 Comments/in /by

Ada 170 Desa Di Kabupaten Langkat Ikuti Pilkades

 

Sebanyak 170 desa akan mengikuti pesta demokrasi di tingkat pemerintahan desa yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Langkat yang direncakanan pada tanggal 31 Mei 2022.

Hal ini dikatakan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Basrah Pardomuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kabupaten Langkat dengan agenda acara persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022, Kamis (6/1/2022).

RDP dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Langkat dipimpin Ketua Komisi A Dedek Pradesa yang dihadiri perwakilan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Dukcatpil Faisal Rizal Matondang, Kabag Hukum Alimat Tarigan, para Camat dan para Ketua Apdesi Kecamatan.

Dalam keterangan yang disampaikan Plt. Asisten, ada 63 Kepala Desa yang telah berakhir masa tugasnya sebagai Kades tertanggal 21 Desember 2021, dari 63 ini ada 3 desa yang mengikuti Pilkades tahun 2019. Dan ada 110 Kepala Desa yang akan berakhir masa tugasnya sebagai Kades tertanggal 23 Mei 2022.

“Untuk Kades yang berakhir masa tugasnya tanggal 21 Desember 2021, telah ditunjuk Penjabat (Pj) Kades untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa,” disebutkan Plt. Asisten.

Kepala OPD yang hadir dalam RDP

Menyambung apa yang disampaikan Plt. Asisten, Kadis PMD melalui Kabidnya menjelaskan bahwa Pj Kades itu sama fungsinya dengan Kades definitif. Pj juga bisa mencairkan BLT untuk masyarakat. Dirinya juga memaparkan rencana tahapan-tahapan yang dituangkan dalam draft Peraturan Bupati Langkat terhadap pelaksanaan Pilkades.

“1 Maret 2022 tahap awal pembentukan panitia Pilkades. 6 April 2022 Kades yang akan maju kembali menjadi calon Kades harus mengundurkan diri (cuti),” katanya.

Disambung lagi oleh Plt. Asisten, bahwa Kades yang (cuti) tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji, tetapi tidak dibenarkan menggunakan fasilitas-fasilitas desa dan selama Kades cuti tugasnya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Mencermati keterangan-keterangan yang disampaikan, Komisi A melalui anggotanya Zulhijar meminta tahapan Pilkades dapat dibuat lebih maksimal sehingga masa tugas seorang Pj lebih pendek dan menyarankan agar pelaksanaan pencoblosan Pilkades dihari libur agar tingkat kehadiran masyarakat lebih maksimal dan tidak mengganggu kerja masyarakat.

Ketua Komisi A, Dedek Pradesa sebelum mengakhiri RDP, meminta Dinas PMD agar memaksimalkan draf Peraturan Bupati sesuai masukan dan saran dalam RDP serta tetap berkoordinasi dengan Komisi A.

“Komisi A akan terus mengawasi tahapan-tahapan Pilkades sampai dengan waktu pemilihan. Kta saling mengingatkan agar Pilkades ini dapat terlaksana dengan baik dan sempurna,” pungkasnya.

Baznas Langkat Belum Dilantik, Komisi B Gelar RDP

/0 Comments/in /by

Baznas Langkat Belum Dilantik, Komisi B Gelar RDP

 

Komisi B DPRD Kabupaten Langkat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti belum dilantiknya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Langkat periode 2021-2026 dengan mengundang Kepala Kementerian Agama Kabupaten Langkat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Langkat dan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Pimpinan Baznas di ruang rapat Komisi B DPRD Langkat, Rabu (5/1/2022).

Ketua Komisi B, Sandrak Herman Manurung, diawal rapat meminta penjelasan dari Ketua Pansel terhadap belum dilantiknya Baznas Kabupaten Langkat periode 2021-2026.

Suparliadi selaku Ketua Pansel, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan seleksi terhadap 11 peserta calon pimpinan Baznas. Dari 11 nama peserta itu, setelah melalui proses tahapan seleksi-seleksi, akhirnya ditetapkan dan dikirim 5 nama calon pimpinan Baznas Langkat sesuai rangking penilaian yakni H. Hasanuddin, H. Rismandianto Karo-Karo, H. M. Jamil, H. Panjang Harahap dan Thantawi Jauhari ke Baznas Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 22 Februari 2021 untuk dipertimbangkan pengangkatannya.

Namun, tertanggal 29 September 2021, Baznas Pusat mengeluarkan surat memberikan jawaban untuk dapat dipertimbangkan diangkat 5 orang sebagai Pimpinan Baznas Kabupaten Langkat periode 2021-2026 dengan nama yang berbeda dari yang diusulkan Pansel yakni Thantawi Jauhari, Juli Hukman, H. Rismandianto Karo-Karo, H. Hasanuddin dan Nasruddin.

Terkait hal ini, Syahrizal selaku Kabag Kesra, mengatakan Pemerintah Kabupaten Langkat merasa keberatan dan mengirimkan surat tertanggal 8 Oktober 2021 ke Baznas Pusat untuk mempertimbangkan kembali agar usulan Pansel yang ditetapkan menjadi Pimpinan Baznas Kabupaten Langkat periode 2021-2026.

Dalam RDP itu, Suparliadi meminta Komisi B DPRD Langkat dapat mempertimbangkan kinerja pansel dan dapat menjembatani keberadaan Baznas Langkat yang telah berakhir masa kerjanya tanggal 20 Maret 2021 dan saat ini hanya dijabat pelaksana tugas.

Setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak dan masukan dari Anggota Komisi B yang hadir, maka demi mendapatkan kepastian Pimpinan Baznas Langkat yang telah berakhir masa kerjanya, Komisi B DPRD Langkat dengan pihak-pihak terkait akan berkonsultasi secara langsung ke Baznas Pusat dalam waktu dekat ini untuk meminta penjelasan demi terkelolanya zakat di Kabupaten Langkat dengan baik.

Hadir dalam RDP, Wakil Ketua Komisi B, Ismed Barus, Sekretaris Komisi B, Fatimah, Anggota Komisi B, H. Agus Salim dan Muhammad Syukri mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Langkat.

Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD Langkat dalam RDP