Pimpinan DPRD Langkat menerima audiensi dari karyawan Rumah Makan Ayam Presto Cabai Hijo terkait tunggakan gaji selama tiga bulan yang belum dibayarkan. Sebanyak delapan karyawan mengeluhkan gaji mereka yang belum diterima dengan total kurang lebih Rp. 45.720.000.

Selain gaji, beberapa karyawan juga menuntut pembayaran THR tahun lalu yang hingga kini belum dikeluarkan. Mereka telah melaporkan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), namun belum mendapatkan penyelesaian yang pasti.

Pihak manajemen restoran mengaku tidak bermaksud menunda pembayaran, tetapi kondisi usaha sedang sulit akibat sepinya pelanggan. Mereka berjanji akan mencicil pembayaran gaji namun masih membutuhkan waktu.

Pihak management saat mengklarifikasi

Disnaker menyatakan bahwa kasus ini sudah diproses dan telah dilakukan pemanggilan serta klarifikasi dengan pihak manajemen. Namun, ada beberapa karyawan yang langsung mengadu ke DPRD tanpa melalui Disnaker.

Ketua DPRD Langkat menegaskan bahwa pemilik usaha harus bertanggung jawab atas hak karyawan. Ia meminta Disnaker memastikan semua karyawan mendapatkan gaji, bukan hanya yang melapor.

Pihak restoran menyebutkan bahwa kepastian pembayaran masih dalam pembahasan. Mereka berjanji, insya Allah, gaji akan dilunasi pada Lebaran hari kedua, tetapi tidak dapat memberikan kepastian karena kondisi usaha yang sedang menurun.

Sebagai solusi, DPRD Langkat akan mengundang langsung pemilik restoran untuk mencari penyelesaian. Disnaker juga akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada kepala dinas agar proses penyelesaian segera dipercepat.

Salah seorang karyawan menyampaikan keluhannya

Karyawan berharap permasalahan ini segera mendapat kepastian karena mereka hanya menuntut hak yang seharusnya diterima. Mereka mendesak agar proses penyelesaian dilakukan secepatnya tanpa menunggu waktu yang tidak pasti.

Komisi C DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang memfokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (24/02/2025). Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Komisi C DPRD Langkat untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah guna mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Langkat. RDP yang dipimpin Ketua Komisi C Pimanta Ginting ini, menekankan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap kinerja dinas-dinas pengelola pendapatan daerah.

Sebanyak 11 dinas dan instansi terkait diundang dalam RDP tersebut. Instansi yang hadir meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bank Sumut, BRI, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rumah Sakit Umum (RSU) Tanjung Pura, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Setiap perwakilan diminta untuk memberikan laporan terkait kontribusi mereka terhadap PAD.

Salah satu dinas menjelaskan pernyataannya

Dalam pertemuan tersebut, Komisi C secara aktif menggali informasi mengenai potensi-potensi kebocoran PAD yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Fokus utama diskusi adalah untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk efisiensi pemungutan pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset yang belum termanfaatkan secara optimal. Komisi C berharap upaya ini dapat mengurangi kebocoran yang selama ini menjadi hambatan dalam meningkatkan PAD.

Komisi C juga memberikan perhatian khusus pada dinas-dinas yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan pendapatan, seperti Bapenda, Dinas Perhubungan, dan Disperindag. Mereka diminta untuk menjelaskan secara rinci mekanisme pengumpulan pajak daerah, retribusi pasar, serta potensi pengembangan kawasan industri. Selain itu, Dinas Pariwisata diminta memaparkan strategi untuk mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang menjanjikan.

Dinas Kesehatan dan RSU Tanjung Pura menjadi sorotan terkait pengelolaan retribusi layanan kesehatan. Komisi C menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana dari layanan kesehatan, termasuk optimalisasi layanan berbasis BPJS yang dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Sementara itu, Dinas Perikanan dan Kelautan didorong untuk mengembangkan potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya yang memiliki peluang besar dalam mendongkrak pendapatan daerah.

Bank Sumut dan BRI, sebagai lembaga keuangan yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, diminta menjelaskan peran mereka dalam memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Komisi C berharap sinergi dengan perbankan dapat memperkuat sistem pembayaran elektronik, sehingga meminimalkan potensi kebocoran dan mempercepat proses transaksi.

Suasana saat rapat Komisi C dengan dinas-dinas terkait

Dalam rapat tersebut, Komisi C juga meminta mengoptimalkan potensi pendapatan dari retribusi kebersihan dan pengelolaan sampah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara Dinas PU diminta meningkatkan PAD melalui retribusi sewa alat berat, retribusi pemakaian alat laboratorium dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memiliki potensi besar menambah pendapatan.

Melalui RDP ini, Komisi C DPRD Kabupaten Langkat berharap seluruh dinas pengelola pendapatan daerah dapat bersinergi untuk mencapai target PAD yang lebih tinggi. Optimalisasi pendapatan daerah diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Stabat, 10 Februari 2025 – Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat Tahun 2026 di aula Jentera Malay Stabat. Acara ini menjadi wadah bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan Kabupaten Langkat.

Kepala Bappeda Litbang Provinsi Sumatera Utara saat menyampaikan arahan

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, SE yang mewakili unsur legislatif dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah. Kehadirannya memberikan perspektif strategis terkait arah kebijakan yang diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan Langkat ke depan.

Ketua DPRD Kab. Langkat mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan program utama yakni kesehatan dan pendidikan. Selain itu sekor pertanian, pariwisata dan pembangunan infrastruktur jalan sesuai skala prioritas, terutama jalan-jalan yang belum tersentuh aspal.

Tidak lupa ia mengingatkan terkait dana CSR perusahaan, yang berharap agar dana itu tepat sasaran penggunaannya, “utamakan CSR itu untuk masyarakat disekitar perusahaan, perbaiki dulu rumah kita, baru rumah orang lain,” sebutnya mengistilahkan.

Acara ini mengusung tema “Langkat yang Maju, Sehat, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan”, konsultasi publik ini bertujuan untuk menyempurnakan RKPD 2026 agar lebih selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Langkat.

Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan dapat terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kabupaten Langkat.

Foto bersama Ketua DPRD Langkat, Sekda, Kepala Bappeda Litbang PROVSU, Kepala Bappeda Litbang Langkat

Hadiri pada pertemuan itu, Pj Bupati yang diwakilkan ke Sekda, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Langkat sebagai leading sektor, para nara sumber, para Kepala OPD, Camat, Pengusaha dan keterwakilan pelajar serta undangan lainnya.

Langkat 7 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa I Sidang ke-1 T.A. 2025. Rapat ini dilaksanakan dengan dihadiri Pj. Bupati Langkat yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Mulyono, M.Si, perwakilan Forkopimda, para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan undangan lainnya.

Pembacaan hasil reses oleh anggota DPRD Langkat

Rapat paripurna dimulai dengan laporan yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Langkat sebagai juru bicara bagi daerah pemilihannya. Enam Anggota DPRD yang menyampaikan laporan adalah Purwanto, Mardanta Sitepu, Meja Sembiring, Hermansyah, Eddy Wijaya dan Mahalli Hakim. Masing-masing juru bicara memaparkan hasil reses yang telah mereka lakukan selama rmasa reses, yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat di wilayah daerah pemilihan (dapil) mereka.

Laporan yang disampaikan mencakup berbagai aspirasi, keluhan serta usulan dari masyarakat yang mereka wakili, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan daerah. Para anggota DPRD juga menegaskan komitmen mereka untuk terus menjembatani aspirasi masyarakat demi tercapainya pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Langkat.

Penyerahan hasil reses kepada Ketua DPRD Langkat

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin rapat paripurna ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya pelaksanaan reses Anggota DPRD Kab. Langkat dan apresiasi kepada seluruh Anggota DPRD yang telah menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Langkat agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak eksekutif yang menunjukkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam memajukan Kabupaten Langkat.