Pansus Minta Percepat Pengukuran Lahan HGU PT. Prima Sum

Pansus Minta Percepat Pengukuran Lahan HGU PT. Prima Sum

 

Sengketa Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang dengan PT. Prima Sum yang berakibat 8 orang warga desa terjerat dalam kasus hukum sehingga mendekam dipenjara, membuat para istri-istri warga bersemangat datang ke DPRD Langkat, Senin (8/4/2019).

Para ibu-ibu yang datang itu memenuhi undangan Panitia Khusus DPRD Langkat yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan dengan menghadirkan pihak PT. Prima Sum yang diwakili manajernya Usaha Sembiring, perwakilan BPN Langkat, Asisten Administrasi Tata Pemerintahan Setdakab Langkat Drs. Abdul Karim, MAP dan Kabag Tapem Suriyanto, S.Sos.

Setelah para pihak saling menjelaskan, seperti yang disampaikan Danil perwakilan BPN Langkat, bahwa 5 tahun sebelum habis masa berlaku HGU, sudah bisa dilakukan pengukuran ulang.

“HGU PT. Prima Sum berakhir tahun 2022,” ungkap Danil.

Raja Kamsah Sitepu selaku Ketua Pansus, meminta kepada PT. Prima Sum agar segera mempercepat permintaan pengukuran lahan ini ke BPN Langkat, sehingga permasalahan sengketa lahan yang dipersoalkan yang biaya pengukurannya dari masyarakat ini selesai.

“Sudah 2 periode saya jadi anggota DPRD Langkat, baru kali ini masyarakat yang membayar biaya pengukuran lahan HGU yang nilai uangnya tidak sedikit,” ucap Raja Kamsah.

Pernyataan Raja Kamsah itu juga ditimpali anggota pansus Makhruf Ritonga, SE yang mengatakan bahwa dengan percepatan pengukuran ini akan menguntungkan pihak perusahaan karena masyarakat yang membiayai.

Sembari ia mengucapkan terima kasih atas investasi PT. Prima Sum di Kabupaten Langkat.

Dalam rapat itu, istri warga yang datang 5 orang itu meminta kepada lembaga DPRD agar dalam pengukuran nantinya, para suami mereka dapat dikeluarkan sementara karena mereka yang tahu batas-batas lahan yang disengketakan.

Sementara itu, Abdul Karim meminta kepada warga agar dapat bersabar sembari menunggu proses berlangsung, karena kita mau menegakkan hukum dengan tindakan yang tidak melanggar hukum.

RDP Sengketa Lahan Antara Warga Dengan PT. LNK

DPRD Langkat Gelar RDP Sengketa Lahan Antara Warga Dengan PT. LNK

 

Puluhan warga Desa Nambiki Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, didampingi kuasa hukumnya dan lembaga Kontras Sumut, menghadiri undangan DPRD Langkat, untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara warga dengan PT. LNK, Selasa (9/4).

Hadir dalam RDP itu, pihak perwakilan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), PTPN II, perwakilan Polresta Binjai dan Polres Langkat, perwakilan BPN, Kabag Tapem, Sekcam Selesai dan undangan lainnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Langkat dihadiri Asisten Administrasi Tata Pemerintahan, Drs. Abdul Karim, MAP.

RDP dipimpin Sukirin, SE dan dihadiri 3 anggota Komisi A, diantaranya Joni Sitepu, Suwarmin dan Drs. H. Sarikat Bangun.

Dalam rapat tersebut terjadi debat pendapat dan pandangan, baik dari perwakilan warga Desa Nambiki, Pemerintah Langkat dan Anggota Komisi A DPRD Langkat.

Asisten Tata Pemerintahan Setdakab Langkat, Abdul Karim mengatakan, persoalan, terkait soal lahan yang masih dalam sengketa warga, jika di Stanpas bukan wewenang Pemerintah Langkat, melainkan itu wewenangnya dari keputusan Pengadilan.

Sementara beberapa warga yang hadir minta lahan tersebut, tidak dilakukan perpanjangan HGU.

Perwakilan PT. LNK Hamzah Lubis mengatakan, lahan yang diakui masyarakat, yang disengketakan itu, masih milik PT. LNK dan HGU nya masih belum berakhir.

Pimpinan RDP, Sukirin, yang juga Ketua Komisi A DPRD Langkat, mengatakan, terkait hasil kesimpulan rapat sementara yaitu, agar Pemerintah Kabupaten Langkat tidak lagi memperpanjang HGU lahan yang terdapat silang sengketa dengan masyarakat, termasuk di Desa Nambiki ini.

Sekwan Pimpin Apel Pembacaan Ikrar Netralitas ASN pada Pemilu

Sekretaris DPRD Langkat Pimpin Apel Pembacaan Ikrar Netralitas ASN pada Pemilu

 

Sebagai wujud dukungan bagi terciptanya pesta demokrasi yang bermartabat, beretika dan demokratis, Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat Drs. Basrah Pardomuan pimpin pembacaan ikrar pernyataan sikap netralitas ASN yang diikuti seluruh jajaran PNS dan hononer di lingkungan Sekretariat DPRD pada saat apel pagi di halaman kantor DPRD Langkat, Jum’at (5/4/2019).

Pada apel pagi tersebut, Basrah Pardomuan membacakan enam poin penting dalam ikrar yang menegaskan posisi strategis ASN. Termasuk diantaranya, komitmen untuk tidak golput dan menolak kampanye ujaran kebencian dan hoax.

“Mendukung suksesnya pemilu dan pilpres serentak tahun 2019, menolak segala bentuk kampanye ujaran kebencian, fitnah, ujaran bermuatan sara serta hoax. Selain itu, mendorong kampanye bermartabat dan beretika yang mengedepankan adu program, adu konsep dan adu gagasan. Menjaga netralitas dan profesionalitas ASN dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya. Mengajak seluruh WNI untuk menggunakan hak pilihnya serta mendukung tetap tegaknya NKRI yang berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Basrah membacakan ikrar, yang diikuti ASN peserta apel.

Usai pembacaan ikrar, Basrah Pardomuan dalam arahannya mengatakan bahwa pembacaan ikrar netralitas ASN ini merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2019 yang lalu, yang telah ditindaklanjuti melalui surat Bupati Langkat kepada masing-masing Kepala OPD.

“Menjadi harapan kita semua, pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang akan datang dapat berjalan dengan sukses didalam pelaksanaannya. Gunakan hak pilih kita untuk memilih Presiden, anggota DPD-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Langkat,” ajak Basrah.

Ia juga mengingatkan kepada peserta apel agar arif dan bijak dalam menggunakan media sosial, karena begitu banyak informasi ataupun berita-berita yang harus disaring dan diteliti kebenarannya.

“Jangan salah untuk memberikan komentar maupun meneruskan sebuah berita yang bisa berakibat fatal,” ujar Basrah sembari mengingatkan stafnya agar tetap semangat dalam bekerja.

Ketua DPRD dan Para Pejabat Langkat Tes Urine

Ketua DPRD dan Para Pejabat Langkat Tes Urine

 

Secara dadakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat H. Ahmad Zaini dengan beberapa orang stafnya lakukan tes urine terhadap Ketua DPRD Kabupaten Langkat Surialam, SE, Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM dan para pejabat Pemkab Langkat lainnya di ruang Sekda, Kamis (4/4).

Tes urine yang dilakukan secara dadakan yang diinisiasi Sekda ini merupakan menyahuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE setelah diperiksa urinenya, hasil negatif. Hasil ini membuktikan bahwa Ketua DPRD Langkat bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Hasil negatif ini juga diikuti para pejabat lainnya seperti Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan, Kepala Bappeda H. Sujarno, S.Sos. M.Si, Kadis Lingkungan Hidup Drs. Iskandar Zurkarnain Tarigan, M.Si, Kadis PPKB & PPA Hj. Purnama Dewi Tarigan, SH, Kepala Bapenda Dra. Muliani S, Kabag Kessos H. Syahrizal, S.Sos. M.Si yang turut berada di ruang sekda.

Adha Wiradani selaku petugas BNN Langkat yang memeriksa menyatakan bahwa hasil tes urine menunjukkan garis dua yang berarti negatif terhadap semua yang diperiksa.

Ia juga menunjukkan hasil tes urine ini dapat juga untuk mengetahui seseorang itu menggunakan narkoba atau tidak seperti menggunakan ganja, sabu-sabu, morfin maupun obat-obatan.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE usai diperiksa tes urine-nya, sangat yakin mengatakan hasilnya pasti akan negatif.

“Saya menyakini hasilnya pasti negatif. Saya sangat anti dengan yang namanya narkoba, sebab penggunaan narkoba akan merusak segala sendi kehidupan seseorang,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda mengatakan akan menindak para pejabat kalau ada yang positif menggunakan narkoba.

“Kita komitmen agar para pejabat Pemkab Langkat dibawah kepemimpinan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama wakilnya H. Syah Afandin, SH terhindar dari penyalahgunaan narkotika,” pungkasnya.

DPRD Langkat Sambut Baik Gagasan Himala

DPRD Langkat Sambut Baik Gagasan Himala

 

Rencana memperkenalkan budaya melayu Langkat yang digagas Mahasiswa Langkat yang tergabung dalam Komisariat Himpunan Mahasiswa Langkat Universitas Sumatera Utara (Himala USU) disambut baik DPRD Kabupaten Langkat.

Rencana itu disampaikan Ketua Komisariat Himala USU Ami Pratama saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Langkat Surialam, SE di ruang kerjanya, Senin (25/3/2019).

“Ide ini muncul karena kami melihat generasi milenial saat ini sangat kurang kecintaannya terhadap budaya lokal, mereka lebih cenderung mengenal budaya asing dibandingkan budaya daerah,” ungkap Ami Pratama yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU ini.

Lanjutnya, kami akan libatkan semua elemen untuk event ini. Pada event ini nantinya akan ditampilkan tarian daerah, nyanyian-nyanyian dan drama melayu juga akan ditampilkan, selain itu kuliner khas Langkat juga akan kami perkenalkan, sehingga pepatah “Tak Kan Melayu Hilang Di Bumi” menjadi lebih dikenal masyarakat luas.

Sementara itu, Rahmad Hidayat mahasiswa Fakultas Kehutanan USU yang turut beraudiensi mengatakan bahwa rencana event memperkenalkan budaya melayu Langkat ini dilaksanakan di panggung terbuka gelanggang mahasiswa kampus USU di Medan.

“Kami juga akan tonjolkan ikon wisata Langkat agar Kabupaten Langkat lebih dikenal lagi, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas,” imbuhnya.

Anggota DPRD Langkat Makmur Ginting, SE yang juga hadir menerima audiensi itu mengucapkan salut dan bangga atas rencana yang akan dikerjakan adik-adik mahasiswa Langkat.

“Kalian ini kaum muda yang memiliki ide-ide yang brilian dari segi pemikiran dan saran. Kami selalu dorong hal itu. Langkat banyak objek wisata yang perlu dikenalkan, melalui kalian kami berharap dapat mempromosikan wisata langkat ke dunia luar,” harapnya.

Ketua DPRD Langkat, Surialam, SE dalam pertemuan itu mengatakan sangat mendukung gagasan bagus yang akan dibuat Himala USU untuk mengenalkan budaya melayu dan wisata Langkat.

“Ini sangat baik, karena salah satu misi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang ingin memajukan pariwisata di Kabupaten Langkat,” ungkapnya.

Ia juga meminta Himala USU untuk dapat mensosialisasikan juga kepada generasi milenial agar dapat memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Karena kalian ini merupakan pelopor masa depan bangsa dan merupakan agen-agen perubahan serta aset yang sangat berharga bagi Kabupaten Langkat,” ujar Surialam.

Turut hadir beberapa anggota DPRD Langkat yang menerima audiensi, seperti Pujianto, SE, Jumari S, H. Faisal Haq dan Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan.

Petani Secanggang Mengadu Ke DPRD Langkat

Terancam Gagal Panen

Petani Secanggang Mengadu Ke DPRD Langkat

 

Melihat kondisi pertanian di Kecamatan Secanggang yang berakibat akan gagal panen karena musim kemarau, Pengurus Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Secanggang beraudiensi mengadukan hal itu ke kantor DPRD Kabupaten Langkat, (25/3/2019).

Pengaduan pengurus KTNA ini diterima langsung Ketua DPRD Langkat Surialam, SE di ruang kerjanya yang turut dihadiri perwakilan dari Dinas Pertanian Langkat.

“Miris dengan kondisi yang memperihatinkan terhadap ratusan hektar lahan pertanian padi yang diprediksi gagal panen, maka kami datang kesini untuk mengadukannya,” sebut Sugito Sekretaris Pengurus KTNA.

Ada empat desa yang diprediksi mengalami gagal panen ini, yaitu Desa Tanjung Ibus, Kebun Kelapa, Sungai Ular dan Kelurahan Hinai Kiri terang Sugito menjelaskan.

“Sebenarnya prediksi gagal panen ini dapat diatasi kalau mesin kompanisasi dapat menyalurkan air ke persawahan petani,” ucap Purwanto Ketua KTNA.

Mariono selaku Kepala Bidang Irigasi Dinas Pertanian Langkat menjelaskan kepada Pengurus KTNA bahwa Dinas Pertanian telah memasang mesin kompanisasi di Kecamatan Secanggang.

Sebelum mesin kompanisasi di pasang, ia menjelaskan di hadapan Ketua DPRD dan Pengurus KTNA, bahwa Dinas Pertanian Langkat telah mensosialisasikan bahwa biaya operasional mesin kompanisasi tidak dianggarkan dan menjadi tanggung jawab masyarakat/petani.

“Dalam hal ini biaya pipa maupun saluran air untuk sampai ke sawah-sawah petani di tanggung oleh petani,” ungkap Mariono.

Ketua DPRD dalam pertemuan itu, meminta Pengurus KTNA sering berkomunikasi dengan Dinas Pertanian maupun pihak terkait lainnya. Ia berharap para petani untuk berembuk sehingga mampu menyelesaikan permasalahan ini.

Surialam juga mengingatkan, agar Pengurus KTNA berkomunikasi dengan kepala desa masing-masing karena setiap desa telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang dapat dipergunakan untuk bidang pertanian juga.

Demo Rias Kecantikan Isi Arisan DWP Sekretariat DPRD Langkat

Demo Rias Kecantikan Isi Arisan DWP Sekretariat DPRD Langkat

 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat terus bergeliat mengisi acara arisan yang rutin dilaksanakan setiap bulannya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya.

Kali ini Rabu (20/3/2019), Ketua DWP Sekretariat DPRD Langkat Nyonya Basrah Pardomuan mengundang salah satu penyedia merk produk kecantikan yang sudah terkenal untuk lakukan demo produknya dihadapan ibu-ibu DWP dan ibu-ibu pegawai Sekretariat DPRD Langkat yang hadir diacara itu.

“Sengaja saya undang mereka agar ibu-ibu DWP bertambah wawasannya dalam hal pengetahuan kecantikan,” ujar Nyonya Basrah dalam kata sambutannya.

Organisasi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Langkat ini harus kita yang membesarkan, jadikan motivasi dalam diri kita bahwa arisan ini untuk menjalin tali silaturahim yang berkesinambungan dan saya ingin keberadaan saya di kantor ini membawa manfaat bagi orang lain, sambungnya.

“Kebersamaan dan kerjasama yang baik merupakan suatu kunci keberhasilan suatu organisasi,” sebut Nyonya Basrah.

Arisan yang digelar DWP Sekretariat DPRD ini juga merupakan arisan terakhir bagi Nyonya Zainul Aryadi yang memasuki masa pensiun di akhir Maret 2019.

Nyonya Basrah juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sumbangsih Nyonya Zainul Aryadi selama di organisasi DWP Sekretariat DPRD Langkat.

“Ini bukan arisan terakhir bagi Nyonya Zainul Aryadi, karena sesuai aturan apabila berkenan Nyonya Zainul Aryadi masih menjadi anggota DWP walaupun suaminya sudah pensiun,” jelas Nyonya Basrah.

Dipenghujung acara arisan, dilakukan demo make-up standar untuk hari kerja bagi pegawai sekaligus pemberian cindera mata dari DWP Sekretariat DPRD Langkat kepada Nyonya Zainul Aryadi dan ia pun memberikan kenang-kenangan kepada seluruh anggota DWP yang hadir.

Ketua DPRD Langkat Ingin Hasil Reses Direalisasikan

Hadiri Musrenbang RKPD, Ketua DPRD Langkat Ingin Hasil Reses Direalisasikan

 

Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 yang secara resmi dibuka Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin di ruang pola kantor Bupati Langkat, Kamis (14/3).

Kepala Bappeda Langkat H. Sujarno, S.Sos, M.Si selaku leading sector pelaksana acara dalam laporannya menyebutkan Musrenbang RKPD merupakan perwujudan usulan-usulan dalam bidang pembangunan, sosial budaya dan ekonomi yang dimulai dari desa, kecamatan sampai kabupaten.

“Mayoritas usulan masyarakat tentang pembangunan infrastruktur jalan,” terang Sujarno dalam penjelasannya dihadapan Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Ir. H. Irman, M.Si.

Hadir juga diacara itu, Wakil Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Ketua MUI, perwakilan Dinas Pariwisata Sumut, Bappeda Deli Serdang, Binjai dan Aceh Tamiang, perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan Forum Anak Langkat.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang hadir dalam acara itu, pada pidatonya berharap Musrenbang RKPD yang juga merupakan penjabaran visi misi Bupati Langkat periode 2019-2024 ini mampu menghasilkan usulan-usulan program proyek terpadu yang ditampung dalam APBD yang dapat dirasakan masyarakat sebagai upaya pemerintah daerah menjadi pelayan publik.

Ketua DPRD juga meminta pokok-pokok pikiran anggota DPRD Langkat sesuai hasil reses tahun 2019 yang telah diparipurnakan beberapa waktu yang lalu, dapat terealisasi di tahun 2020 melalui OPD terkait berdasar skala prioritas dengan ketersediaan anggaran.

Sementara itu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin berharap diawal tahun kepemimpinannya, meminta kepada peserta Musrenbang RKPD agar dapat melaksanakannya dengan baik untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas dan akuntabel.

“Karena acara ini merupakan hal yang sangat penting menyangkut hajat hidup untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Langkat,” ucapnya.

Pembangunan pariwisata harus difokuskan, dengan tidak mengabaikan yang lainnya. Infrastruktur jalan menuju tempat wisata mutlak dilaksanakan sesuai dengan salah satu misi kami menjadi Bupati Langkat.

Bupati Langkat juga berharap kepada Pemprovsu agar pembangunan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Langkat dapat menjadi perhatian yang serius dan pembangunan sekolah SLTA yang merupakan kewenangan provinsi dapat terbangun di Kabupaten Langkat.

Menyahuti permintaan Bupati Langkat, Kepala Bappeda Provsu meminta Kepala OPD terkait agar menjalin koordinasi dengan pihak pemprovsu untuk mewujudkan pembangunan jalan provinsi maupun pembangunan sekolah SLTA.

“Pemprovsu juga menjadikan Bahorok sebagai skala prioritas penanganan pariwisata dengan mengucurkan dana 5 milyar tahun ini,” sebutnya dan berharap Bukit Lawang menjadi destinasi pariwisata di Kabupaten Langkat.

Aspirasi Masyarakat Langkat Diakomodir

Aspirasi Masyarakat Langkat Diakomodir

 

Dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM, unsur Forkopimda dan para Kepala OPD, Senin (11/3) DPRD Langkat paripurnakan hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat yang telah dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 6 Maret 2019 yang lalu.

Semua aspirasi masyarakat yang telah ditampung pada reses diakomodir oleh anggota dewan berdasarkan laporan dari juru bicara masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Seperti yang disampaikan oleh juru bicara dapil III Nurul Azhar Lubis, SH yang berharap kepada Pemerintah Daerah dapat merealisasikan pembuatan air bersih di Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang yang sama sekali tidak memiliki sarana air bersih bagi penduduknya.

“Miris mendengarnya terhadap keluhan masyarakat yang jika memasak dan mencuci menggunakan air yang berwarna hitam kecoklatan,” ucap Nurul.

Untuk di Kecamatan Tanjung Pura, Nurul Azhar Lubis juga berharap kepada Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang baru dilantik, dapat menjolok dana dari pemerintah pusat untuk pembuatan tanggul maupun pendalaman sungai-sungai yang telah dangkal sehingga masyarakat tidak merasakan lagi yang namanya banjir.

“Tolong perhatikan aspirasi masyarakat yang telah kami tampung diakhir masa tugas kami sebagai anggota DPRD Langkat periode 2014-2019 dapat dipenuhi,” harap Nurul Azhar Lubis diatas mimbar saat membacakan laporan hasil reses.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE itu, salah seorang anggota dewan H. Faisal Haq juga sempat interupsi pada saat berlangsungnya rapat paripurna dengan menyuarakan aspirasi masyarakat desa Pematang Cengal Barat yang mengeluhkan maraknya kasus pencurian dan narkoba.

“Dengan kasus pencurian ini, masyarakat takut untuk meniggalkan rumahnya, mohon menjadi catatan dan keseriusan bagi pihak Polres Langkat untuk menanganinya,” pinta anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini.

Bupati Langkat dalam pidatonya yang dibacakan Sekda, mengatakan bahwa hasil reses anggota DPRD Langkat yang merupakan masukan yang langsung didengar dari masyarakat, dilihat dan dirasakan ketika anggota dewan berada dilapangan sebagai wujud rasa pengabdian dalam menunaikan amanat rakyat, akan diwujudkan dalam bentuk program kerja yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat berdasarkan skala prioritas.

Sebelum menutup rapat, H. Sapta Bangun, SE mengharapkan hasil reses yang merupakan pokok-pokok pikiran DPRD Langkat dapat masuk dalam rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat.

DPRD Langkat Tindak Lanjuti Hasil Reses

DPRD Langkat Tindak Lanjut Hasil Reses

 

Untuk membicarakan pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD Langkat tahun 2019 yang hasilnya dituangkan menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPRD Langkat yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat, maka dilaksanakan rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Langkat dengan mengundang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jum’at (8/3).

Hadir pada rapat itu Asisten Administrasi Ekbangsos Drs. H. Hermansyah bersama Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kadis Pendidikan, Kadis Prindag dan perwakilan Kepala OPD lainnya.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE itu, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi berharap aspirasi masyarakat yang telah ditampung pada saat reses dapat diwujudkan dalam anggaran perubahan APBD 2019 atau R.APBD 2020.

“Prioritaskan infrastruktur jalan pada wilayah pesisir, karena kami sudah turun kelapangan, wilayah pesisir seakan tidak tersentuh pembangunan,” pinta Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE.

Senada dengan apa yang disampaikan Sapta, Ketua Fraksi PDI.P Kirana Sitepu juga mengungkapkan masih banyak jalan di Kabupaten Langkat yang belum diaspal.

“Perhatikan juga kualitas pembangunan, jangan dibangun tahun ini, tahun berikutnya sudah rusak dan kalau terus-terusan seperti ini bagaimana dapat dibangun di daerah lain,” keluh H. Ajai Ismail, SE Ketua Fraksi NasDem.

Kepala Bappeda H. Sujarno dalam rapat mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dihimpun melalui e-pokir semuanya diinput pada sistem Bappeda, sistem yang memilah langsung pendistribusian pokir itu.

“Misalnya pokir tentang infrastruktur masuk ke dinas PUPR, permasalahan ekonomi ke dinas perdagangan, lalu OPD tersebut yang nantinya menindak lanjuti,” jelas H. Sujarno.

Mendengar masih banyaknya jalan yang rusak dan belum beraspal pada rapat itu, Ketua Fraksi BSPN Makhruf Ritonga, SE memberi saran kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dalam pengerjaan jalan sebaiknya dikerjakan dari ujung baru ke pangkal sehingga kalau ada lanjutan pengerjaan jalan tersebut yang dilalui truk material, maka jalan awal tidak rusak.

Saran Makhruf ini mendapat respon yang positif dari Kadis PUPR Ir. Julius sembari menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan pada jalan kabupaten terlebih dahulu.

Julius juga mengatakan bahwa pokir DPRD sebenarnya sudah tertampung, keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terealisasinya usulan-usulan pembangunan.

“Untuk tahun 2019, sesuai misi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pembangunan sektor pariwisata jadi prioritas dan Bulangta (Bukit Lawang dan Tangkahan) salah satunya akan jadi prioritas,” ungkap Julius.

Hadir dari Fraksi Partai Golkar M. Syahrul, S.Sos, Edi Bahagia, S.IP, Pujianto, SE, dari Fraksi Demokrat H. Faisal Haq, Ade Khairina Syahputri, SE, H. Agus Salim, dari Fraksi PDIP Romelta Ginting, Makmur Ginting, SE dari Fraksi NasDem, Ketua Fraksi HNB Sukirin, SE dan Agustinus Riza Kaban, SE dan Nurul Azhar Lubis, SH dari Fraksi BSPN yang turut memberi saran dan masukan pada rapat.