LKPJ Bupati Langkat Tahun 2020 Dibahas

LKPJ Bupati Langkat Tahun 2020 Dibahas

 

Beranggotakan 15 orang Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Langkat bahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2020, Minggu (11/4/2021).

Kelima belas anggota pansus yang merupakan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Langkat sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Langkat nomor 7 tahun 2019 yang mensyaratkan anggota pansus paling banyak 15 orang.

Pansus DPRD Langkat bahas LKPJ

Pujianto selaku Ketua Pansus bersama wakilnya Johan Wiryawan Bangun yang memimpin rapat pembahasan LKPJ meminta anggota pansus untuk mempertanyakan kinerja maupun memberi saran kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran terhadap anggaran tahun 2020.

Masing-masing Kepala OPD memaparkan anggaran dan realisasi dari anggaran yang digunakan sesuai dengan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun.

Pada pembahasan di OPD Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), anggota pansus Zulhijar mempertanyakan realisasi pelaksanaan kegiatan paskibraka.

Manna Wasalwa selaku Kadispora menjelaskan, dikarenakan pandemi covid maka pelaksanaan kegiatan paskibraka tidak maksimal.

Anggota pansus Ajai Ismail dari Fraksi Nasdem berharap kegiatan kompetisi keolahragaan dapat dilaksanakan kembali.

Terhadap kinerja Direktur RSU Tanjung Pura, anggota pansus dari Fraksi KPK, Fatimah memberikan apresiasi program jampersal yang terlaksana dengan baik dan meminta RSU Tanjung Pura dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sementara itu untuk peningkatan pendapatan daerah, masing-masing anggota pansus berharap Kepala Bapenda untuk dapat meningkatkan pendapatan dengan adanya proyek jalan tol yang ada di Kabupaten Langkat.

Pada pembahasan LKPJ itu juga dipertanyakan anggota pansus terhadap tindak lanjut rekomendasi tahun 2019 yang telah diberikan pansus sebelumnya.

Untuk diketahui output dari hasil kerja pansus adalah pemberian rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi perbaikan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

OPD yang dibahas

DWP Sekretariat DPRD Langkat Santuni Anak Yatim

Jelang Ramadhan, Dharma Wanita Sekretariat DPRD Langkat Santuni Anak Yatim

 

Menyambut bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah yang sebentar lagi tiba, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat santuni puluhan anak yatim.

Penyantunan kepada anak yatim itu berupa uang dan bingkisan yang diberikan langsung Ketua DWP Sekretariat DPRD Langkat Ny. Rosdanelly Basrah Pardomuan di kantor DPRD Langkat, Selasa (6/4/2021) disaksikan ibu-ibu Dharma Wanita.

Anak yatim yang disantuni, merupakan anak yatim yang berada di lingkungan tempat tinggal para ibu-ibu anggota DWP Sekretariat DPRD Langkat.

Dihadapan para ibu-ibu Dharma Wanita, Rosdanelly menyampaikan bahwa kegiatan arisan bulanan ini kita isi dengan menyantuni anak yatim. “Semoga dengan kegiatan berbagi ini kita semua mendapat keberkahan, terkhusus menjelang puasa di bulan Ramadhan,” sebutnya.

Ia pun menambahkan, semoga keberadaan organisasi DWP Sekretariat DPRD Langkat dapat terus memberikan kontribusi yang positif kepada anggota DWP khususnya dan untuk masyarakat sekitarnya juga.

“Saya berupaya DWP Sekretariat DPRD akan terus mengadakan kegiatan yang bermanfaat dan bernilai efektif bagi Anggota DWP,” ungkap Rosdanelly.

Selain menyantuni anak yatim, arisan juga diisi ceramah agama

Lanjutnya lagi, arisan bulanan ini juga kita isi dengan mengundang ustadzah yang diharapkan dapat memberikan tausiah agama kepada kita semua.

“Saya berharap pencerahan agama yang diberikan ustadzah nantinya dapat menjadi bekal dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Kita berharap puasa tahun ini, dapat lebih baik dan meningkat kualitas puasanya dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Ustadzah yang diundang pada arisan DWP Sekretariat DPRD Langkat itu adalah Hj. Umi Supriatun, S.Pd.I dari Stabat. Dalam ceramahnya Umi Supriatun menceritakan tentang amal-amal kebaikan di bulan puasa dan memberikan pencerahan atas pertanyaan dari ibu-ibu Dharma Wanita yang berkaitan dengan ibadah sholat, puasa dan persoalan lainnya.

“Di bulan Ramadhan ini mari kita tingkatkan amalan wajib dan memperbanyak amalan-amalan sunnah serta mari sibukkan diri kita dalam kebaikan,” pesan ustadzah.

DPRD Langkat Gelar Paripurna Usul Penggantian Ketua DPRD

DPRD Langkat Gelar Paripurna Usul Penggantian Ketua DPRD

 

DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna penggantian Ketua DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 atas nama Surialam, SE kepada Sribana Perangin Angin di gedung DPRD Langkat, Kamis (1/4/2021).

Mekanisme penggantian Ketua DPRD Langkat itu melalui dua tahap rapat paripurna internal dengan agenda usul pemberhentian Surialam, SE sebagai Ketua DPRD Langkat dan usul calon pengganti Ketua DPRD Langkat.

Sribana PA

 

Surialam yang saat ini masih berstatus Ketua DPRD Langkat saat memimpin rapat menjelaskan bahwa UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD, yang menjadi pedoman dilaksanakannya rapat paripurna.

Penggantian Ketua DPRD Langkat yang berasal dari Partai Golkar ini juga menindak lanjuti surat DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat nomor : PB-21/GK-LKT/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal menindak lanjuti surat DPP Partai Golkar Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Langkat sisa masa jabatan 2019-2024 yang menetapkan Sribana Perangin Angin yang menggantikan Surialam.

Dalam rapat paripurna itu, Zulhijar anggota DPRD Langkat dari Fraksi Gerindra mempertanyakan alasan Ketua DPRD Langkat mengundurkan diri dari jabatannya.

“Jawaban dari pertanyaan ini perlu kami ketahui untuk dapat kami sampaikan kepada masyarakat kalau ada yang bertanya,” kata Zulhijar.

Surialam mengatakan alasan kesehatan yang menjadi dasar dirinya mengundurkan, selain itu faktor umur yang sudah 60 tahun lebih.

“Dengan kondisi itu dan banyaknya tugas-tugas di DPRD Langkat, maka saya mengundurkan diri,” ungkapnya.

Setelah memberi jawaban, Surialam melanjutkan rapat paripurna yang menjelaskan setelah ditetapkannya keputusan DPRD Langkat tentang usul pemberhentian Ketua DPRD Langkat dan usul calon pengganti Ketua DPRD Kab. Langkat akan diteruskan ke Gubernur Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

DWP Sekretariat DPRD Gelar Sosialisasi Vaksin

DWP Sekretariat DPRD Langkat Undang Narasumber Sosialisasikan Vaksin

 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat dibawah pimpinan Ny. Basrah Pardomuan (Rosdanelly) undang narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat untuk mensosialisasikan mengenai suntik vaksinasi covid-19 bagi anggotanya, Selasa (30/3/2021).

Narasumber yang diundang adalah dr. Lambok Elisabet Sitohang, M.Kes selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

Saat membuka acara, Rosdanelly mengharapkan kepada ibu-ibu DWP dan pegawai Sekretariat DPRD Langkat yang turut menghadiri kegiatan untuk mendengarkan dengan baik penjelasan narasumber.

“Sengaja arisan bulan ini saya buat dengan diisi kegiatan sosialisasi vaksinasi corona virus, karena saat ini di Kabupaten Langkat sedang dilaksanakan tahapan vaksinasi,” ungkapnya.

Narasumber dalam penjelasannya, menguraikan bahwa vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan. Narasumber juga menerangkan tentang siapa saja yang bisa atau tidak bisa menerima vaksinasi. Diantaranya usia diatas 18 tahun sampai lansia bisa divaksin. Tekanan darah harus dibawah 180/100 mmHg. Yang pernah terkonfirmasi covid lebih tiga bulan bisa divaksin. Ibu hamil harus ditunda untuk divaksin dan bagi ibu menyusui bisa mendapatkan vaksin setelah usia bayinya berusia 6 bulan.

Selain itu, dr. Lambok menjelaskan efek samping vaksin covid yang menurut WHO sangat jarang terjadi yakni demam, sakit kepala, diare, nyeri otot dan nyeri tempat suntikan.

dr. Lambok mengingatkan bahwa vaksin bukanlah obat, karena itu kalaupun sudah divaksin harus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Ia pun menjelaskan alur pelayanan vaksinasi dimulai dari meja 1 pendaftaran, lalu proses skrinning untuk memastikan seseorang layak apa tidak divaksin di meja 2, setelah layak baru dilakukan suntik vaksin di meja 3 dan terakhir meja 4 untuk pencatatan hasil vaksinasi dan observasi selama 30 menit.

Usai mendengarkan penjelasan narasumber, Ketua DWP Sekretariat DPRD Langkat sebelum menutup kegiatan meminta kepada anggota DWP untuk turut menyampaikan informasi yang didapat kepada masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal agar memahami pentingnya vaksinasi.

“Berikan pemahaman kepada masyarakat lingkungan kita agar program nasional ini terlaksana dengan baik. Ayo sama-sama kita sukseskan vaksinasi di Kabupaten Langkat,” pungkasnya.

PNS Sekretariat DPRD Ikuti Sosialisasi Entri Data Pokir

PNS Sekretariat DPRD Ikuti Sosialisasi Entri Data Pokir

 

Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat dibawah pimpinan Drs. Basrah Pardomuan adakan sosialisasi entri data pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Langkat dari hasil reses pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan mengundang pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat di ruang rapat Banmus DPRD Langkat, Senin (15/3/2021).

Hadir Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Abdul Jaminson, ST sebagai nara sumber pada acara sosialisasi itu yang diikuti staf komisi DPRD Langkat yang ditugaskan untuk entri data hasil reses Anggota DPRD Langkat dari daerah pemilihannya masing-masing.

Sekretaris DPRD Langkat Basrah Pardomuan yang membuka sosialisasi berharap kepada staf yang mengikuti untuk bersungguh-sungguh, karena aplikasi SIPD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru berlaku di tahun 2021.

“Ini aplikasi baru, jadi peserta harus aktif bertanya kepada narasumber,” pesan Basrah kepada peserta sosialisasi.

Abdul Jaminson sebelum menjelaskan secara rinci cara entri data di SIPD melalui laman website http://sipd.kemendagri.go.id menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Langkat harus sudah disampaikan ke Bappeda satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

“Pokir DPRD itu merupakan rangkuman dari hasil reses. Pokir itu usulan dari lembaga DPRD bukan perorangan, yang prioritas dijadikan pokir DPRD,” jelas Jaminson.

Alur entri data, papar Jaminson diawali dengan input pokir menggunakan akun anggota dewan, lalu divalidasi OPD Setwan, lalu divalidasi OPD Bappeda, lalu masuk ke OPD tujuan pokir, terakhir divalidasi TAPD.

Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Langkat Zubaidah Kaunar, SH sebagai leading sektor yang menangani pokir DPRD Langkat diakhir sosialisasi mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan meminta staf yang telah ditugaskan untuk entri data pokir ke SIPD agar menyelesaikan secepatnya.

“Ini tugas mulia, dimana aspirasi masyarakat Kabupaten Langkat dapat kita fasilitasi,” pungkasnya menutup acara sosialisasi.

Solusi Bagi Korban Penipuan Oknum Pegawai Samsat Disepakati

Solusi Bagi Korban Penipuan Oknum Pegawai Samsat Disepakati

 

Setelah beberapa kali mengadukan nasibnya, akhirnya warga Pangkalan Brandan yang menjadi korban penipuan oknum pegawai outsourcing Samsat Pangkalan Brandan yang berinisial M menemui kejelasan.

Hal ini terbukti setelah Pimpinan DPRD Kabupaten Langkat memediasi permasalahan warga tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Kasatlantas Polres Langkat Ali Umar S, Kepala UPT Samsat Pangkalan Brandan M. Azmi, pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provsu yang dihadiri Kabid Bangdal Harris Topan dan Kasubbid Hukum Ahmad Yamin di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat, Rabu (10/3/2021).

Awalnya warga yang menjadi korban, meminta agar uang mereka yang disetor ke oknum M dapat diganti pihak-pihak yang terkait karena mereka merasa mengurus perpanjangan STNK resmi di kantor UPT Samsat Pangkalan Brandan.

“Karena kami merasa taat pajak, jadi kami bermohon keadilan dan penegakan hukum terhadap oknum M dengan menangkapnya dan diproses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” pinta Arba’i Fauzan yang menjadi salah satu korban.

Kasatlantas Polres Langkat Ali Umar selaku pembina UPT Samsat Stabat dan Pangkalan Brandan merasa prihatin atas kasus yang menimpa warga yang sudah lama terjadi.

Ia menyayangkan warga seharusnya cepat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun meyakinkan bahwa tidak ada anggotanya yang terlibat dengan oknum M. “Saya pastikan itu,” sebutnya.

M. Azmi yang baru beberapa bulan menjadi Kepala UPT Samsat Pangkalan Brandan dalam kasus ini telah berbuat dengan memerintahkan oknum M diketahui keluarganya untuk mengganti uang warga dan memindahkan oknum M yang sebelumnya di bagian administrasi ke bagian keamanan dan akhirnya memecatnya.

Usai masing-masing pihak memberikan penjelasan, pimpinan rapat yakni Ketua DPRD Langkat Surialam dan Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni meminta pihak Satlantas melalui kewenangannya membantu 252 berkas warga yang belum dikembalikan oknum M. Kepada pihak BPPRD Provsu agar membantu meringankan atau pemutihan terhadap 252 berkas tadi.

“Terakhir kami minta diperbaiki sistem di UPT Samsat Brandan untuk menghindari kasus serupa dikemudian hari,” pinta Antoni sembari menutup rapat.

 

Penjabat Kades Tanjung Putus Akan Ditetapkan

Penjabat Kades Tanjung Putus Akan Ditetapkan

 

Terhambatnya aktivitas di Pemerintahan Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang, membuat Camat Padang Tualang bersama Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Tanjung Putus dan beberapa Kepala Dusun Desa Tanjung Putus beraudiensi ke Pimpinan DPRD Langkat, Jum’at (5/3/2021).

Hal ini disebabkan Plh Kades hanya dapat melaksanakan tugas-tugas administrasi saja sedangkan untuk kegiatan keuangan tidak menjadi kewenangan Plh. Akibat ini ada hak-hak para Perangkat Desa Tanjung Putus yang tidak bisa dibayarkan.

Salah seorang Kepala Dusun mengatakan bahwa dirinya sudah 10 bulan belum terima gaji dan meminta hak-haknya sebagai Kepala Dusun dapat diperjuangkan.

Pada audiensi itu, turut dihadirkan Plt. Asisten Administrasi Tata Pemerintahan Basrah Pardomuan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Inspektorat Kabupaten Langkat. Sementara dari Pimpinan DPRD Langkat hadir Ketua DPRD Surialam dan Wakil Ketua DPRD Antoni.

Dalam audiensi itu, didapat keterangan bahwa Kepala Desa Tanjung Putus (berinisial E) tidak diketahui keberadaannya sejak 15 Januari 2021 dan kasusnya sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Stabat.

“Kasus ini sudah ditangani aparat penegak hukum, namun belum ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Sekretaris Dinas PMD yang datang mewakili Kepala Dinas PMD.

Sekretaris Dinas PMD menjelaskan pihak telah berbuat agar Penjabat Kepala Desa Tanjung Putus dapat segera ditetapkan.

Dalam audiensi itu Sekretaris Inspektorat juga banyak memberikan masukan dan memaparkan tentang mekanisme pemberhentian Kepala Desa sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Setelah mendengarkan keterangan dalam audiensi, Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni meminta melalui Dinas PMD untuk segera menetapkan Penjabat Kepala Desa Tanjung Putus definitif.

“Pemerintahan Desa Tanjung Putus saat ini berjalan tanpa anggaran, dengan adanya Penjabat Kepala Desa, maka pemerintahan Desa Tanjung Putus diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Langkat Surialam menegaskan dalam pertemuan itu, meminta Maret 2021 Penjabat Kepala Desa Tanjung sudah ditetapkan.

PWI Langkat Audiensi Ke DPRD

PWI Langkat Audiensi Ke DPRD

 

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Langkat periode 2020-2023 dibawah pimpinan M. Darwis Sinulingga lakukan audiensi ke pimpinan DPRD Langkat, Jum’at (26/2/2021).

Audiensi PWI dikatakan Darwis kepada Ketua DPRD Langkat Surialam yang menerima dalam rangka silaturahmi dan memperkenalkan pengurus PWI periode 2020-2023 yang sudah terbentuk beberapa bulan yang lalu dengan susunan Wakil-Wakil Ketua yakni M. Sejari, Abd. Malik Ariadi dan Budi Zulkifli serta Sekretaris PWI Sukardi F. Bakara.

Darwis Sinulingga selaku Ketua PWI berharap PWI Langkat dapat berperan dalam mempublikasikan kegiatan DPRD Langkat sehingga masyarakat Kabupaten Langkat mengetahui peran dan fungsi lembaga DPRD.

“33 orang anggota dan pengurus PWI baik wartawan cetak maupun wartawan tv siap untuk mempublikasikan kegiatan DPRD Langkat,” sebutnya.

Ia pun menambahkan wartawan yang tergabung dalam PWI sudah profesional karena anggotanya telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagaimana yang disyaratkan Dewan Pers.

Semua orang bisa jadi wartawan tetapi belum tentu seseorang itu wartawan profesioanl, ibarat mengendarai mobil tetapi belum memiliki SIM, yang berarti itu salah, demikian Darwis menganalogikan makna wartawan yang sebenarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, seseorang dapat menolak diwawancarai oleh wartawan yang belum memiliki UKW.

Ketua DPRD Langkat dikesempatan itu mengucapkan selamat kepada Kepengurusan PWI periode 2020-2023 yang sudah terbentuk.

Terhadap rencana PWI Langkat yang akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan, Surialam sangat mendukung dan menyambut positif program-program PWI dibawah kepemimpinan Darwis Sinulingga.

“Semoga sinergitas PWI dengan DPRD Langkat dapat terbentuk dengan baik agar kegiatan-kegiatan DPRD Langkat terpublikasi ditangan orang-orang yang profesional,” ujarnya.

Hadiri Forum Perangkat Daerah, DPRD Langkat Minta Perhatian Pemda

Hadiri Forum Perangkat Daerah, DPRD Langkat Minta Perhatian Pemda

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat laksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021 yang mengusung tema peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pengembangan pariwisata yang dibuka Wakil Bupati Langkat Syah Afandin di ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Rabu (24/2/2021).

Dalam forum yang merupakan sarana koordinasi antar pelaku pembangunan daerah untuk mencapai program pembangunan itu, Ketua DPRD Langkat melalui Ketua Komisi D DPRD Langkat Sribana Perangin Angin meminta perhatian pemerintah daerah setelah Kepala Bappeda Sujarno menjelaskan bahwa bidang infrastruktur jalan, infrastruktur sekolah dan infrastruktur kesehatan yang banyak diminta masyarakat.

Menyikapi itu, DPRD Langkat meminta utamakan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran dan tidak tumpang tindih program antara OPD.

Selain itu perlu verifikasi dan validasi data sehingga tidak ada satu daerah atau sektor yang terlupakan dalam pembangunan. DPRD Langkat juga meminta Pemda merealisasikan aspirasi masyarakat dari hasil reses anggota DPRD Langkat dengan menyediakan ruang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sribana pun mengingatkan RKPD nantinya harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah termuat dalam RPJMD demi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Langkat.

Sementara itu Wabup mengingatkan peserta forum untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Langkat.

“Semoga forum ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Langkat,” ungkapnya.

Diakhir kegiatan, dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan Wakil Bupati, Ketua Komisi D DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Sekda, Kepala Bappeda, Kadis LH, Kadis Perkim, Akademisi, Camat Pematang Jaya dan unsur masyarakat H. Zulkifli A. Dian.

Komisi A Mediasikan Perselisihan Masyarakat Desa Sei Tualang

Komisi A Mediasikan Perselisihan Masyarakat Desa Sei Tualang

 

Permasalahan tanah yang terjadi antara masyarakat Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat dengan perkebunan PT. Sri Timur yang membuat terjadinya perselisihan, membuat Komisi A DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasikannya, Kamis (25/2/2021).

Permasalahan dipicu akibat jalan yang dianggap jalan desa oleh masyarakat Desa Sei Tualang diklaim masuk dalam HGU PT. Sri Timur dan mempertanyakan legalitas HGU yang ada serta meminta HGU PT. Sri Timur yang berada Desa Sei Tualang tidak diperpanjang. Selain itu masyarakat mengatakan tidak adanya kontribusi PT. Sri Timur kepada masyarakat sekitar perkebunan.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi A Dedek Pradesa didampingi Wakil Ketua Komisi A Dedi meminta pihak-pihak yang diundang menanggapi yang disampaikan masyarakat Desa Sei Tualang.

Perwakilan BPN Langkat menjelaskan bahwa jalan yang berada disamping Koramil yang disebutkan masyarakat, adalah benar masuk dalam HGU PT. Sri Timur. Selain itu PT. Sri Timur juga telah memperpanjang 3 HGUnya dengan nomor 187, 188 dan 189 tertanggal 16 April 2019.

Sementara Konsultan PT. Sri Timur Abd. Karim menyebutkan ada 73 orang warga Desa Sei Tualang yang menjadi karyawan tetap di perkebunan PT. Sri Timur. “Ini menunjukkan bahwa kami dari PT. Sri Timur berkontribusi ke masyarakat,” ucapnya.

Terkait ternak lembu yang memasuki lahan perkebunan, pihak perkebunan menganggap hal itu dapat mengganggu perkembangan pohon sawit mereka. Karim menyatakan keberatannya adanya ternak yang masuk ke lahan perkebunan karena dapat mengakibatkan penyakit jamur ganoderma pada pohon sawit.

Pihak perkebunan memberikan solusi kepada masyarakat, boleh mengambil rumput di areal perkebunan tanpa harus ternak yang masuk dalam lahan mereka.

Terhadap pemasangan portal jalan yang dilakukan masyarakat, PT. Sri Timur meminta masyarakat membukanya.

“Kami tunggu sampai besok (Jum’at, 26/2/2021) agar portal dicabut,” tegas Karim kepada masyarakat.

Dari pihak Polres Langkat meminta kedua belah pihak tetap mengedepankan itikad baik walaupun pihaknya telah menerima pengaduan dari PT. Sri Timur.

RDP yang begitu alot dan sedikit memanas itu karena masyarakat tetap meminta pembatalan HGU itu akhirnya diakhiri Komisi A dan meminta PT. Sri Timur dapat merawat jalan dimaksud dan meminta masyarakat juga menjaga jalan tersebut. Komisi A juga berharap masyarakat dan PT. Sri Timur dapat berdampingan dengan baik. Terhadap keinginan masyarakat untuk dibatalkannya HGU dapat menempuh jalur hukum.

Turut hadir dalam RPD tersebut segenap anggota Komisi A seperti Zulhijar, Pimanta Ginting, Salam Sembiring, Sukardi, Suwarmin, Plt. Asisten I, Kabag Tata Pemerintahan, Camat Brandan Barat dan Polsek Pangkalan Brandan.