Aliansi Guru PAI Langkat Beraudiensi ke DPRD Langkat

 

Aliansi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Langkat lakukan audiensi ke kantor DPRD Kabupaten Langkat terkait pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2021.

Audiensi diterima Wakil Ketua DPRD Langkat, Ir. Antoni di ruang kerjanya, Selasa (22/9/2020).

Koordinator Aliansi Sami’in, S.Pd bersama Sekretaris M. Era Syahputra Siregar, S.Pd menjelaskan kepada Wakil ketua DPRD Langkat menyangkut tentang surat Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama nomor : B-1846/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/ 09/2020 tentang koordinasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dengan pemerintah daerah.

Sami’in meminta kepada DPRD Langkat dapat membantu dalam anggaran pemerintah daerah sebesar Rp. 6.200.000,- per peserta untuk mengikuti PPG sesuai surat Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama yang ditanda tangani oleh Rohmat Mulyana Sapdi.

“Ada 81 orang calon peserta Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama tahun 2021 dari Kabupaten Langkat,” jelasnya.

Menyahuti usulan yang disampaikan oleh Aliansi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Langkat, Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni menegaskan mendukung dan akan menyuarakan harapan Aliansi Guru dalam anggaran R.APBD Kabupaten Langkat tahun 2021 yang akan dibahas bulan Oktober.

“Ini wajib kami perjuangkan, karena tanpa peran guru kita semua tidak ada apa-apanya. Sebutan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan ikhlas beramal akan jadi perhatian kami,” sebutnya.

Dirinya pun akan menindak lanjuti dalam waktu dekat permintaan anggaran PPG dengan melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait termasuk dengan Komisi B DPRD Langkat dan menghadirkan Aliansi Guru PAI Kabupaten Langkat.

Antoni menambahkan bahwa Guru Agama Islam harus menjadi prioritas demi mewujudkan visi dan misi Bupati Langkat, jadi tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak merealisasikan usulan yang disampaikan oleh Aliansi Guru Pendidikan Agama Islam Langkat ini.

“Pemerintah daerah harus memperhatikan nasib guru agama islam yang mengajar di sekolah negeri dan swasta yang ada di Kabupaten langkat,” tegasnya.

Perubahan APBD Langkat Sebesar 2,4 T Disahkan

 

Setelah melalui proses yang cukup panjang, dari Paripurna penyampaian nota keuangan, Paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi hingga pembahasan Badan Anggaran DPRD Langkat dengan TAPD dan OPD, akhirnya DPRD Kabupaten Langkat sahkan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat, Senin (7/9/2020).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam didampingi Wakil Ketua DPRD, Donny Setha dan Ralin Sinulingga serta dihadiri segenap Anggota DPRD Langkat dan dihadiri Bupati, Wakil Bupati, perwakilan Forkopimda, Sekda, para Asisten, para Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Pengesahan Perubahan APBD 2020 ditandai dengan ditanda tanganinya Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Langkat, setelah juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD membacakan laporan hasil kerja Banggar dan penyampaian pendapat akhir 8 fraksi DPRD Langkat yang seluruhnya menyetujui Ranperda Perubahan APBD (P.APBD) 2020 disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Dalam laporan Banggar yang dibacakan Zulhijar, menguraikan bahwa dari hasil kesepakatan Banggar dengan TAPD dan OPD, untuk Pendapatan Daerah dalam P.APBD 2020 sebesar Rp. 2.167.870.438.792,- bertambah Rp. 226.834.084.633,- dari anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk Belanja Daerah sebesar Rp. 2.425.446.402.104,36

Usai disahkannya Ranperda P.APBD 2020, Ketua DPRD Langkat Surialam meminta Bupati untuk segera menyampaikan Perda P.APBD kepada Gubernur Sumatera Utara untuk proses evaluasi.

Dikesempatan itu, Ketua DPRD juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga proses pengesahan P.APBD 2020 berjalan dengan baik dan lancar.

“Mohon maaf apabila dalam proses penjadwalan, pembahasan, penyusunan dan pengesahan P.APBD ada kekurangan dan kesalahan,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin mengapresiasi semangat kemitraan dan kebersamaan dalam proses pengesahan P.APBD 2020 yang berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Bupati Langkat juga mengingatkan pimpinan OPD agar kegiatan yang dianggarkan benar-benar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan pengerjaannya dapat tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Ia juga meminta perhatian khusus kepada instansi pengelola PAD untuk dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada, sehingga target penerimaan PAD dapat tercapai.

Banggar DPRD Langkat Bahas Perubahan APBD

 

Dipimpin Ketua DPRD, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat lakukan pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan para Kepala OPD di ruang rapat DPRD, Rabu (2/9/2020).

Pembahasan dilakukan setelah sebelumnya disepakati rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat.

Dalam rapat, Ketua DPRD Langkat Surialam menjelaskan pembahasan Ranperda Perubahan APBD dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan bersama.

“Hal ini sesuai PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 177 yang menyatakan perubahan APBD disepakati pada minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan,” jelas Surialam.

Karena itu sambungnya, ia meminta anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD dapat memberikan masukan dan saran terhadap program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu disikapi bersama demi kebaikan.

Ketua TAPD Indra Salahudin yang juga selaku Sekda dalam rapat merinci penambahan maupun pengurangan anggaran pada perubahan APBD 2020.

Terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp. 226.834.084.633,- dan belanja sebesar Rp. 487.910.047.945,36 dengan pembiayaan dari Silpa sebelumnya.

Sementara itu Sekretaris TAPD Iskandarsyah menerangkan bahwa tahapan-tahapan perubahan APBD telah dilaksanakan sesuai tertib anggaran.

“Hari ini fokusnya pembahasan program dan kegiatan setiap OPD, apakah sesuai dengan sebelumnya atau perlu diubah dengan jumlah anggaran sesuai nota kesepakatan KUPA & PPAS,” jelas Iskandar.

Dalam pembahasan, masing-masing anggota Badan Anggaran DPRD memberikan masukan dan saran serta mengingatkan Kepala OPD setelah perubahan APBD disahkan dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan memperhatikan waktu.

Anggota Banggar M. Bahri yang juga Ketua Fraksi BPI mengingatkan Kadis Lingkungan Hidup (LH) yang dibahas anggarannya, untuk memperhatikan Kota Stabat sebagai Ibukota Kabupaten.

Ia meminta perubahan APBD 2020 Dinas LH dapat membenahi kebersihan dan keindahan Kota Stabat.

Pada saat pembahasan Bagian Kessos, anggarannya berkurang disebabkan dampak covid sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana.

“Tetapi bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat tidak terganggu,” sebut Sekda menyambung penjelasan Kabag Kessos.

Hadir dalam pembahasan tersebut, pimpinan Banggar Donny Setha, Ralin Sinulingga, Antoni dan anggota Banggar lainnya seperti Munhasyar, Edi Bahagia, Pujianto, Dedek Pradesa, Zulhijar, Ismail Fandi, Romelta Ginting, Juriah, Pimanta Ginting, Johan Wiryawan Bangun, Agus Salim, Ajai Ismail, Lucky Saputra, Siti Nurhayati, Fatimah, Azmaliah dan Suwarmin.

RDP DPRD Langkat Beri Rekomendasi Penyelesaian Illegal Logging

 

Permasalahan praktik penebangan liar (illegal logging) yang terjadi di wilayah kerja Kelompok Tani dan Nelayan (KTN) Lestari Mangrove Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Langkat.

Kali ini, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi D dan Komisi A yang dipimpin Sekretaris Komisi D Juriah bersama Sandrak Herman Manurung, Aidir Syahputra dan Dedi, undang pihak-pihak terkait untuk membantu mencari solusi mengatasi kegiatan illegal logging dimaksud, Kamis (27/8/2020).

Hadir dalam RDP itu Balai Gakkum LH Provsu, Kadis LH Langkat, KPH, Camat Brandan Barat, Polres Langkat, Marinir Tangkahan Lagan, Dosen Fakultas Kehutanan USU, Lurah Pangkalan Batu, Ketua KTN Lestari Mangrove dan warga pengepul arang.

Dalam RDP terungkap, Dinas LH Langkat yang telah turun kelapangan menindaklanjuti RDP sebelumnya, menyebutkan para penebang menebang mangrove sampai keakar-akarnya sehingga mangrove tidak dapat tumbuh kembali.

Hal itu juga dikuatkan oleh pernyataan Rohman Ketua KTN Lestari Mangrove. “Mereka tebang semua sampai keakar, tidak ada tebang pilih lagi,” ucapnya dengan kesal.

Sungguh ironis lanjutnya mengatakan, kami yang menanam dan menjaga hutan itu, tetapi dirusak orang lain.

Rohman yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh perhutanan sosial se Indonesia dari Presiden menyebutkan bahwa lahan yang mereka usahakan seluas 410 Ha, dengan 360 Ha di hutan produksi dan 50 Ha di hutan lindung.

Keberadaan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang juga berdampak baik bagi masyarakat desa sebut Kepala Desa Lubuk Kertang Zul Insan yang hadir dalam RDP menambahkan.

Ia pun meminta para pihak-pihak yang berwenang untuk menumpas sampai keakar-akarnya permasalahan di desanya, sebagaimana tindakan penebang yang telah menebang mangrove sampai keakar-akarnya.

Sementara dari pihak KPH dan Polres Langkat melihat permasalahan terjadi karena adanya permintaan arang dari kayu bakau (mangrove) yang sangat tinggi dan adanya dapur arang masyarakat.

“Tutup saja dapur arang yang tidak memiliki izin,” pinta Puji Hartono selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Langkat.

Sementara itu, pihak Marinir Tangkahan Lagan yang dihadiri Kapten Marinir Tulus Krido Sulistiyo memberikan klarifikasi bahwa tidak benar anggota marinir terlibat dalam persoalan illegal logging di Desa Lubuk Kertang sebagaimana isu diluaran yang terdengar.

“Kami sudah sudah kros cek, itu tidak ada, kalau ada akan kami tindak dengan tegas. Marinir itu, diminta atau tidak diminta untuk mengamankan wilayah akan selalu siap,” tegasnya.

Setelah mendapatkan penjelasan dan masukan dari peserta RDP yang hadir, akhirnya RDP DPRD Langkat merekomendasikan agar menghentikan kegiatan dapur arang yang illegal, menindak tegas penebang mangrove yang melakukan diwilayah yang dilarang, pemegang izin perhutanan sosial untuk tetap melakukan kewajibannya dan perlu kolaborasi semua pihak untuk penyelesaian praktik penebangan liar di Desa Lubuk Kertang.

Ketua DPRD Langkat Baca Teks Proklamasi Pada Upacara HUT RI Ke 75

 

Ketua DPRD Kabupaten Langkat Surialam, SE bacakan teks proklamasi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Langkat, Senin (17/8).

Ketua DPRD yang berasal dari Partai Golkar itu, terlihat berwibawa mengenakan jas hitam dengan lancar membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia disamping Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Upacara HUT Kemerdekaan tahun 2020 ini tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan meriah di lapangan Tengku Amir Hamzah Stabat, disebabkan pandemi covid-19 yang belum juga sirna.

Usai Ketua DPRD membacakan teks proklamasi, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera (paskibra) yang berasal dari utusan sekolah-sekolah di Kabupaten Langkat.

Bertindak sebagai penggerak dan pembentang bendera sebanyak 3 orang yaitu Indra Maulana dari SMA Negeri 1 Kuala, Shakira Sakib dari SMA Negeri 1 Stabat dan R. Yuda Alfi dari MAN 1 Tanjung Pura.

Peserta upacara yang hanya diikuti oleh para pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Langkat (Kepala OPD) tampak berbaris rapi dan khidmat mengikuti jalannya upacara dengan menggunakn masker dan tetap menjaga jarak mengikuti protokol kesehatan.

Bertindak sebagai komandan upacara Danramil 08 Hinai Kapten Arhanudse Utoyo dan pembaca doa Kakan Kementerian Agama H. Zulfan Effendi, S.Ag. M.Si.

Hadir dalam upacara itu, Dandim 0203 Langkat Letkol Inf. Bachtiar Susanto, Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga, SIK, Danyon Marinir 8 Tangkahan Lagan Letkol. Mar. Imam Supriyanto, M.Tr. Opsla, Kajari DR. Iwan Ginting, SH. MH, Ketua PN As’ad Rahim Lubis, SH. MH, Kepala BNN AKBP Dr. H. Ahmad Zaini, SH. MH dan Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes. MM.

Usai upacara, dilaksanakan pemberian bingkisan kepada 90 orang veteran berupa paket sembako yang secara simbolis diterima 3 orang perwakilan pengurus LVRI Langkat.

Ketua DPRD Langkat Surialam, usai upacara mengatakan tetap berkesan dengan peringatan HUT kemerdekaan tahun ini, dahulu para pejuang berperang untuk memerdekaan negara ini, sekarang kita mengisi kemerdekaan itu dengan berjuang bagaimana membuat masyarakat dapat menikmati arti kemerdekaan itu.

“Selain itu, dimasa seperti sekarang ini kita juga harus berjuang menjaga diri dan keluarga dan lingkungan kita agar terhindar dari virus corona yang begitu dampaknya,” ujar Surialam.