Komisi A DPRD Langkat Mediasi Pengaduan Masyarakat

Komisi A DPRD Kabupaten Langkat yang salah satunya membidangi masalah pertanahan, adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak PTPN II Tanjung Morawa, BPN Langkat, Plt. Asisten I, Camat Stabat, Danramil Stabat, Bagian Tata Pemerintahan, Manager PTPN II Kwala Madu, Kepala Desa Kwala Begumit dan masyarakat, Selasa (28/7/2020).

RDP digelar atas pengaduan Syamsul Bahri Rangkuti selaku Kuasa Masyarakat Pemilik Tanah yang berada di Lorong Bukit Mas dan Pasar III Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat.

Syamsul Bahri Rangkuti merasa keberatan atas tindakan okuvasi yang dilakukan pihak PTPN II Kwala Madu terhadap lahan mereka.

“Kami memiliki izin atas areal ex HGU PTPN II yang berada di Lorong Bukit Mas dan Pasar III Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat,” ucapnya sambil menunjukkan surat-surat alas hak yang dipegangnya.

Wakil Ketua Komisi A, Dedi, selaku pimpinan rapat meminta penjelasan para pihak yang diundang.

David Ginting selaku Kasubbag Hukum Pertanahan PTPN II mengklaim apa yang dilakukan pihak PTPN telah sesuai dengan prosedur.

“Pembersihan lahan (okuvasi) itu kami lakukan karena kami berhak mengelola lahan kami,” sebut David.

Ia mengatakan, okuvasi yang dilakukan untuk penanaman tebu demi memenuhi kebutuhan gula pasir khususnya di Sumatera Utara.

Koordinator Komisi A, Donny Setha yang ikut dalam RDP meminta PTPN II agar selalu melibatkan BPN Langkat dan pihak terkait lainnya demi menghindari hal-hal seperti ini.

“Libatkan pihak-pihak terkait, sehingga diketahui apakah lahan itu benar-benar HGU atau ex HGU PTPN II,” ucap Donny.

Sementara itu anggota Komisi A, Sedarita Ginting, meminta PTPN II fokus kepada titik koordinat yang telah ditinjau PTPN II bersama aparat desa dan aparat kecamatan yang berada di tiga lokasi yakni Kamboja, Slipit dan Simpang Laler.

“Sesuai penjelasan Kepala Desa dan Camat, lokasi yang kuasai Syamsul Bahri Rangkuti tidak ada disinggung dalam peninjauan, karena itu sementara ini PTPN II mengabaikan saja lokasi yang diklaim pihak Syamsul sebab berada diluar tiga wilayah titik koordinat tadi,” pinta Sedarita.

Setelah mendengarkan penjelasan semua pihak, akhirnya RPD Komisi A menyepakati untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta PTPN II hanya fokus di lokasi Kamboja, Slipit dan Simpang Laler demi menjaga kenyamanan bersama.

Banggar DPRD Langkat Bahas LPJ Bupati

Setelah Bupati menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2019 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat beberapa waktu yang lalu, maka Badan Anggaran DPRD mulai lakukan pembahasan LPJ dimaksud dengan mengundang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di gedung DPRD Langkat, Minggu (26/7/2020).

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE didampingi tiga Wakil Ketua DPRD meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Kepala OPD menjelaskan realisasi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2019 di OPD masing-masing berupa pendapatan dan belanjanya berupa belanja langsung dan tidak langsung.

Dalam penjelasan Ketua TAPD yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Indra Salahudin mengatakan bahwa LPJ yang dibahas secara administratif telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan opini WTP.

Pada pembahasan itu, masing-masing pimpinan dan anggota Banggar memberikan pertanyaan, kritik maupun saran terhadap realisasi maupun yang belum terealisasi atas program dan kegiatan yang telah direncanakan Kepala OPD selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab.

Seperti pada OPD Inspektorat, anggota Banggar Fatimah mengingatkan pengawasan internal dari Inspektorat terhadap OPD yang ada lebih ditingkatkan lagi. Anggota Banggar lainnya, Romelta Ginting mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani masalah limbah dan penanganan masalah pabrik PT. Jaya Palma Nusantara.

“Pengawasan terhadap semua limbah perusahaan harus benar-benar diperhatikan,” pinta Romelta kepada Kadis LH.

Dari beberapa OPD yang diundang, anggota Banggar Pimanta Ginting meminta kedepan target PAD dari Dinas Perhubungan yang diantara menangani parkir lebih ditingkatkan.

“Saya melihat target PAD dari parkir begitu kecil dan sesuai kondisi dilapangan, itu perlu ditingkatkan lagi,” harapnya.

Dalam pembahasan dihari pertama itu, dibahas juga unit kerja Sekretariat DPRD, Dinas PMD, BPBD, Satpol PP, Kesbang Pol, para Bagian Setdakab Langkat dan para Camat yang diwakili per wilayah Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Aru yang secara bergantian memasuki ruangan rapat.

Rapat Banggar DPRD Langkat bahas LPJ APBD 2019.

Tujuh Ranperda Disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPRD

Sebanyak tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Langkat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Langkat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam didampingi Wakil-Wakil Ketua DPRD; Donny Setha, Ralin Sinulingga dan Antoni, Senin (13/07/2020).

Dari tujuh Ranperda itu, tiga diantaranya yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Langkat dan empat Ranperda merupakan inisiatif DPRD Langkat.

Tiga Ranperda Pemkab itu yakni Ranperda tentang perubahan Perda nomor 15 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Sementara empat Ranperda inisiatif DPRD adalah Ranperda tentang Ketahanan Keluarga, Ranperda Kabupaten Layak Anak, Ranperda Pengelolaan Wisata Mangrove dan Ranperda Ruang Terbuka Hijau.

Pada rapat paripurna itu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin memberikan penjelasan latar belakang diajukannya Ranperda. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Langkat Pimanta Ginting juga menjelaskan Ranperda inisiatif yang diajukan DPRD Langkat dihadapan rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati H. Syah Afandin, anggota DPRD, unsur Forkopimda, Kepala OPD dan Camat.

Masing-masing Ranperda yang disampaikan ditanggapi oleh kedua belah pihak, Ranperda Pemkab ditanggapi melalui pandangan umum delapan fraksi DPRD Langkat, sedangkan Ranperda inisiatif DPRD ditanggapi Bupati Langkat dengan memberikan saran dan pendapat baik dari segi payung hukum maupun substansi materinya.

Ketua DPRD Langkat Surialam mengatakan bahwa proses pembentukan peraturan daerah itu dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

“Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

Akhirnya Ketua DPRD mengskoor rapat untuk mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi dan tanggapan fraksi atas pendapat Bupati terhadap penjelasan Ranperda inisiatif DPRD Langkat.

DPRD Langkat Tetapkan 4 Draf Ranperda Inisiatif

Melalui rapat paripurna tahun kesatu, rapat kesatu, masa persidangan ketiga, DPRD Kabupaten Langkat tetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif untuk tahun 2020, Kamis (9/7).

Empat Ranperda itu ialah Ranperda tentang Ketahanan Keluarga, Ranperda Kabupaten Layak Anak, Ranperda Pengelolaan Wisata Mangrove dan Ranperda Ruang Terbuka Hijau.

Proses penetapan empat Ranperda ini, setelah Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat mengetuk palu sidang sebanyak satu kali setelah menanyakan kepada anggota DPRD Langkat yang hadir dan menyatakan setuju.

Persetujuan ini juga diambil setelah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Langkat Drs. Pimanta Ginting diatas podium merinci secara detail latar belakang dan tujuan penyusunan Ranperda, sasaran yang ingin diwujudkan dan ruang lingkup yang akan diatur dalam Ranperda.

Ketua DPRD, Surialam, sebelum mengetok palu persetujuan penetapan empat Ranperda, menjelaskan bahwa proses panjang yang dilalui sampai diambilnya keputusan hari ini, dimulai dari paripurna pengambilan keputusan usul judul Ranperda inisiatif, penetapan dalam program pembentukan peraturan daerah, pembahasan di Bapemperda, pembuatan naskah akademik kemudian dilakukan konsultasi publik terhadap empat Ranperda.

“Proses yang begitu panjang ini hendaknya membuat kita semakin bersungguh-sungguh melahirkan empat Ranperda inisiatif yang berkualitas,” ucapnya.

Karena itu lanjutnya, kepada Panitia Khusus yang selanjutnya bertugas membahas empat Ranperda ini dengan mengundang pihak pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga nantinya peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Paripurna diakhiri dengan dibacakannya Surat Keputusan DPRD Kabupaten Langkat tentang penetapan draf Ranperda inisiatif DPRD menjadi Ranperda inisiatif DPRD oleh Sekretaris DPRD Langkat yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Sinar, SH.

Ketua Bapemperda Drs. Pimanta Ginting menyerahakan laporan penjelasan Ranperda kepada Pimpinan DPRD.

MUI Langkat Bersama Ormas Islam dan Ribuan Masyarakat Sampaikan Pernyataan Sikap Menolak RUU HIP

Adanya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang akan dibahas anggota DPR-RI, membuat MUI Langkat bersama puluhan Ormas Islam dan ribuan masyarakat sampaikan pernyataan sikap menolak RUU HIP ke gedung DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (1/7/2020).

Pernyataan sikap ini dipimpin langsung Ketua MUI Kabupaten Langkat H. Ahmad Mahfudz bersama Ketua Ormas-Ormas Islam seperti Ketua NU, Ketua Al-Washliyah, Ketua FPI, Ketua BKPRMI, Ketua DMI dan lainnya.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menolak RUU HIP untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU. Mereka juga meminta kepada DPR-RI untuk menghapus RUU HIP maupun RUU lainnya yang sejenis atau yang mengandung paham komunis, leninesme dan sosial marxisme dari daftar prolegnas DPR-RI.

H. Ahmad Mahfudz yang membacakan pernyataan sikap juga meminta Kapolri dapat mengusut secara hukum inisiator dan konseptor RUU HIP tersebut.

Selain itu, pada pernyataan sikapnya, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Langkat untuk dapat membangun monumen sejarah ditempat pembantaian pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah dan 26 lainnya di Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat untuk mengingat sejarah kekejaman komunis (PKI).

Penyampaian aspirasi MUI dan Ormas diterima puluhan anggota DPRD Langkat di ruang rapat paripurna dengan sambutan takbir Allahu Akbar.

Dedek Pradesa dari Fraksi Gerindra selaku Ketua Komisi A dan anggota DPRD lainnya berjanji akan mengawal pernyataan sikap yang disampaikan MUI dan Ormas untuk diteruskan ke DPR-RI agar anggota DPR-RI menolak RUU HIP.

“Kami menolak RUU HIP dan bentuk komunis ada di Indonesia. Kami juga akan mengeluarkan rekomendasi untuk menolak RUU HIP,” ujarnya dengan nada lantang dan ucapan takbir.

Ketua Fraksi KPK Fatimah, Ketua Fraksi BPI M. Bahri, Ketua Fraksi PAN Salam Sembiring dan anggota DPRD Langkat Sucipto juga mendukung pernyataan sikap yang disampaikan.

Menurut Fatimah, Pancasila itu sudah final dan Pancasila tidak bisa diperas menjadi Trisila maupun Ekasila.

Usai menerima aksi damai MUI dan Ormas dalam ruangan, anggota DPRD Langkat menemui ribuan orang lainnya yang menunggu diluar pagar gedung DPRD Langkat, bahwa DPRD Langkat juga menolak RUU HIP.

Aksi damai akhirnya membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan pengamanan yang dipimpin langsung Kapolres Langkat bersama para personilnya.

Ketua Komisi A Dedek Pradesa menemui ribuan pengunjuk rasa aksi damai