DPRD Langkat Mediasi Rusaknya Rumah Warga Akibat Pengerjaan Jembatan Wampu

Menyahuti laporan adanya rumah warga Dusun Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat Kabupaten Langkat yang rusak akibat pengerjaan jembatan wampu, membuat Komisi D DPRD Langkat lakukan mediasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang PT. Nur Ikhsan Minasa Mulya selaku kontraktor pekerjaan, Rabu (15/1/2020).

Selain pihak perusahaan, hadir juga di RDP itu Wakil Ketua DPRD Langkat Ir. Antoni selaku koordinator Komisi D, Camat Wampu Syamsul Adha, Kepala Desa Stabat Lama Barat Tengku Firmansyah, masyarakat Dusun Pantai Luas dan segenap anggota Komisi D.

Ir. Antoni yang memimpin rapat meminta penjelasan pihak-pihak yang hadir agar permasalahan yang dibahas dapat dipahami Komisi D.

Warga Dusun Pantai Luas mengharapkan kepada perusahaan untuk secepatnya memperbaiki rumah warga yang rusak akibat dari pengerjaan jembatan wampu.

“Rumah kami retak-retak akibat pengerjaan jembatan ini,” beber salah seorang warga yang bernama Ainul Hidayat.

General Superintendent PT. Nur Ikhsan Minasa Mulya, Supriadi Ginting mengaku ada efek akibat pemasangan paku bumi pengerjaan jembatan wampu.

Ia mengatakan pihak perusahaan bertanggung jawab atas rusaknya 14 rumah warga akibat pemasangan paku bumi pada pengerjaan jembatan wampu.

“Selambat-lambatnya awal minggu pertama bulan Februari 2020, rumah warga akan selesai kami perbaiki,” ucapnya.

Supriadi Ginting menuturkan Maret 2020 proyek jembatan wampu yang panjangnya 140 meter dengan tinggi 80 meter dan merupakan jembatan paling tinggi di Sumatera Utara akan selesai dikerjakan.

Selain perbaikan rumah yang rusak, dalam RDP itu Camat Wampu berharap pihak perusahaan mengeluarkan dana CSR untuk pembangunan gerai penjualan durian di Kecamatan Wampu.

Petani Di Teluk Aru Langkat Butuh Irigasi

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Donny Setha, laksanakan reses di Kecamatan Pangkalan Susu, tepatnya di Desa Tanjung Pasir untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Langkat 5, Selasa (7/1).

Daerah pemilihan 5 (Teluk Aru) yang terdiri dari Kecamatan Besitang, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan dan Pematang Jaya dijadwalkan Wakil Ketua DPRD untuk menemui konstituennya pada reses pertama di masa periode 2019-2024 selama 5 hari dari tanggal 3 sampai dengan 7 Januari 2020.

Dalam reses yang dihadiri Camat Pangkalan Susu, Tengku Fahrizal Azmi, Kepala Desa Tanjung Pasir, Faisal Rehza, Babinkamtibmas, perangkat desa dan warga itu, salah seorang peserta reses yang bernama Sumarno ungkapkan bahwa Desa Tanjung Pasir dan 2 desa yang berdampingan dengan desanya yang mayoritas sebagai petani menginginkan adanya irigasi di persawahan mereka.

Ia menyakini dengan adanya irigasi, hasil pertanian akan meningkat menjadi lebih baik.

“Diperkirakan 400 kg gabah per rantei dapat dihasilkan dari tanaman padi yang beririgasi,” ujarnya menyakinkan.

Sumarno juga mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi dan rendahnya harga jual gabah, sementara pupuk non subsidi yang petani beli mahal harganya.

Mendengar keluhan warga, Wakil Ketua DPRD Langkat, Donny Setha, mengatakan bersabar dan akan memperjuangkannya.

Selama ini jelasnya, pemerintah daerah masih memfokuskan irigasi di Kecamatan Sei Lepan karena daerahnya sering terkena banjir.

“Saya sebagai wakil rakyat yang hari ini turun ke daerah pemilihan saya, mudah-mudahan kedepannya desa ini akan tersentuh pembangunan,” ujar politisi Gerindra itu.

Ia juga mengingatkan warga, agar tidak sungkan untuk menyampaikan permasalahan di daerah dengan menemuinya di Kantor DPRD Langkat.

Selain masalah pertanian, disampaikan juga keinginan rehab sekolah SD Negeri 050776 Desa Tanjung Pasir oleh kepala sekolah. Adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah agar setiap desa terbentuk Relawan Anti Narkoba. Pengaspalan jalan setiap dusun secara bertahap dan jalan pertanian sebagai akses petani untuk mengangkut hasil bumi.

Reses Wakil Ketua DPRD Langkat Didampingi Anggota DPR-RI

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Ir. Antoni Ginting, bersama anggota DPRD Langkat dari fraksi PAN, M. Salam Sembiring, laksanakan reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yakni dapil 4.

Reses yang dilaksanakan secara kelompok itu didampingi anggota DPR-RI dari fraksi PAN, H. Nasril Bahar, SE yang dilaksanakan di Dusun Afdeling 2 Kwala Sawit, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, yang dihadiri Camat Batang Serangan, Ari Ramadhani, SSTP, Kanit Reskrim mewakili Kapolsek, perangkat desa, tokoh agama, kaum ibu dan masyarakat desa, Minggu (5/1/2020).

Antoni menjelaskan kepada masyarakat bahwa reses adalah kesempatan bagi mereka untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) dalam rangka mendengarkan keinginan masyarakat dalam hal pembangunan maupun permasalahan sosial lainnya.

Ia juga menjelaskan bahwa reses salah satu media untuk merealisasikan usulan pembangunan selain melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).

“Karena itu sampaikan saja dalam pertemuan ini, kebutuhan disini, tetapi harap bersabar dalam hal tidak terealisasi usulan tersebut karena APBD Langkat terbagi untuk 23 kecamatan,” ucap politisi PAN itu.

Salam Sembiring turut menyampaikan bahwa reses merupakan pembuktian bagi dirinya yang baru saja menjadi anggota DPRD Langkat periode 2019-2024 untuk mendengarkan aspirasi masyarakat agar mereka tahu bahwa wakil masyarakat yang duduk di lembaga DPRD telah bekerja.

“Kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya, tidak akan saya sia-siakan,” ucapnya.

Dalam reses tersebut, masyarakat meminta agar para pensiunan karyawan PTPN II yang berpenghasilan 300 ribu perbulan untuk dapat masuk dalam program bantuan pemerintah yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kami terkendala karena KTP kami status pekerjaannya karyawan BUMN, walaupun kami sudah pensiun, sehingga dianggap tidak berhak mendapatkan PKH,” keluh salah seorang warga.

Selain itu, terkendalanya Desa Namo Sialang yang terdiri dari 5 dusun perkebunan dan 13 dusun perkampung, dari pembangunan infrastruktur seperti jembatan karena tidak bisa dibangun menggunakan APBD Langkat disebabkan wilayahnya berbatasan dengan PTPN II.

Nasril Bahar yang duduk di komisi yang membidangi BUMN, menyahuti  permintaan masyarakat dengan akan membawa aspirasi itu kedalam rapat dengan Kementerian BUMN dan holding perkebunan.

“15 tahun saya sudah di komisi ini, jadi lengkapi data-data, akan saya bawa aspirasi ini ke DPR-RI,” sebut  anggota DPR RI 4 periode itu.

Selain usulan pembangunan, masyarakat juga meminta pembutan sumur bor dan adanya program pemerintah daerah untuk program pemberdayaan bagi kaum ibu dan bapak agar perekonomian masyarakat bisa bertambah.

Jelang Peringatan Hari Jadi Langkat, Pimpinan DPRD Undang Dinas Pariwisata

Di awal tahun 2020, Pimpinan DPRD Langkat awali kerja dengan mengundang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat untuk membahas persiapan pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke 270 tahun 2020.

Hari Jadi Kabupaten Langkat yang jatuh pada Jum’at, 17 Januari 2020 agar terlaksana dengan sukses.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Langkat, Surialam, SE saar memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPRD, Ir. Antoni di hadapan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan di ruang kerjanya, Kamis (2/1/2020).

“Kami ingin alokasi anggaran yang telah disahkan, dapat maksimal digunakan untuk perayaan Hari Jadi Kabupaten Langkat,” ujar Surialam.

Kadis Pariwisata, Nur Elly Heriani Rambe mengatakan bahwa dinasnya sudah mempersiapkan segala sesuatu tentang Hari Jadi.

Dalam agenda tahunan itu, akan dilibatkan 14 etnis yang ada di Kabupaten Langkat untuk turut serta memeriahkannya.

“14 etnis itu, kita tampilkan di acara resepsi Hari Jadi,” ujar Nur Elly Heriani.

Selain itu, menjelang pelaksanaan Hari Jadi diadakan perlombaan seperti lomba memasak, lomba busana melayu, pantun dan tarian melayu.

Kadis Pariwisata berharap kedepannya, DPRD Langkat dapat menyetujui anggaran pembuatan tenda untuk Hari Jadi karena saat ini masih menyewa pada pihak ketiga.

Di kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Langkat, Antoni menyinggung tentang pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kepariwisataan.

Ia berharap agar Dinas Pariwisata dapat menggenjot pendapatan dari sektor pariwisata ada PAD Kabupaten Langkat jadi meningkat.

“Ini merupakan bagian dari suksesi visi dan misi Bupati Langkat periode 2019-2024 yang menitik beratkan sektor pariwisata,” demikian harapnya.

Bapemperda Bahas Hasil Fasilitasi Ranperda

Dengan mengundang Dinas Perhubungan, Kantor Satpol PP dan Bagian Hukum Setdakab Langkat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat adakan rapat untuk membahas hasil fasilitasi Biro Hukum Setdaprovsu terhadap Ranperda Pengelolaan Jalan Daerah, Selasa (31/12).

Ranperda Pengelolaan Jalan Daerah yang merupakan Ranperda inisiatif DPRD ini terlambat difasilitasi pihak Biro Hukum disebabkan banyaknya Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang menyampaikan Ranperda.

Hal ini disampaikan Alimat Tarigan, SH selaku Kabag Hukum Setdakab Langkat. Disamping itu, dengan pergantian pejabat di Biro Hukum menjadi salah satu penyebab terlambatnya fasilitasi.

Ketua Bapemperda, Drs. Pimanta Ginting yang memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Bapemperda Sedarita Ginting, SH, sebelumnya memperkenalkan anggotanya yang hadir.

“Ini merupakan rapat perdana kami, setelah terbentuknya alat kelengkapan dewan beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.

Karena keberadaan anggota Bapemperda masih diisi oleh wajah-wajah baru, Pimanta meminta penjelasan instansi terkait terhadap hasil fasilitasi Biro Hukum.

Alimat Tarigan menjelaskan bahwa Ranperda inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Jalan Daerah yang telah difasilitasi Biro Hukum sudah tinggal disempurnakan saja.

“Ada catatan-catatan untuk penyempurnaan Ranperda dari pihak Biro Hukum Setdaprovsu yang harus disesuaikan dengan Ranperda ini. Setiap Ranperda sebelum dijalankan harus mendapatkan nomor register dari Biro Hukum dengan terlebih dahulu melalui fase fasilitasi,” jelasnya.

Sekretaris Kantor Satpol PP, Hilman Angga dalam pemaparannya, peran Satpol PP selalu ada dalam penegakan Perda.

“Pada Ranperda Pengelolaan Jalan Daerah, kami fokus pada pasal 51, 53 dan 54 untuk mengawal Perda ini nantinya,” jelas Angga.

Mendapat penjelasan dari pihak yang hadir, Bapemperda DPRD Langkat berharap Ranperda Pengelolaan Jalan Daerah dapat segera disempurnakan sesuai hasil fasilitasi Biro Hukum.

Selain itu, Bapemperda meminta Bagian Hukum untuk berkoordinasi lagi ke Biro Hukum terhadap penambahan-penambahan perbaikan yang dibicarakan dalam rapat dan untuk selanjutnya dapat mengundangkan perda dalam lembaran daerah serta menyiapkan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis perda.