Berita – DPRD-LANGKAT

Tak Tahan Dengan Aroma Ternak Ayam, Warga Beraudiensi ke DPRD Langkat

April 16, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Puluhan warga Dusun X Petak Serong Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat datang beraudiensi ke DPRD Langkat mengadukan aktifitas ternak ayam yang aroma nya mengganggu warga sekitar.

Puluhan warga yang datang bersama Kuasa Hukum warga, Mas’ud, SH, diterima Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD Langkat diruang kerja Komisi B saat mereka akan melaksanakan rapat penyusunan rencana kerja tahun 2026, Selasa (15/4/2025).

Mas’ud yang mewakili 31 orang warga yang keberatan atas keberadaan ternak ayam mengatakan aktifitas ternak ayam pedaging ini sangat meresahkan warga.

Pasalnya, jarak kandang ayam dengan jalan utama desa hanya sekitar 3 meter dan dekat dengan permukiman warga. Warga sudah juga melaporkan ke pihak Kepala Dusun, Kepala Desa serta pihak Satpol PP, namun malah warga mendapat intimidasi dari oknum yang mengatasnamakan pengusaha ternak ayam yang diperkirakan memiliki kapasitas populasi 500.000 ekor ayam.

“Ini merupakan kejahatan lingkungan, karena itu kami mengadu ke Komisi B DPRD Langkat,” ungkap Kuasa Hukum warga.

Selanjutnya salah seorang ibu-ibu yang ikut beraudiensi, meminta DPRD Langkat cepat menindak lanjuti persoalan ini sebab dengan adanya ternak ayam ini terganggu juga aktifitas jualannya.

“Kami ini orang tak punya, jadi tolong lah kami, kami diintimidasi,” keluh si ibu dengan nada lirih kepada Komisi B.

Perwakilan Warga Dusun X Petak Serong, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Langkat

Ketua Komisi B DPRD Langkat Sedarita Ginting, SH. MH menyambut baik aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD Langkat. Kami akan tampung apa yang disampaikan warga dan kami siap membantu masyarakat. Untuk menindak lanjuti aduan warga ini, Komisi B DPRD Langkat akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perizinan, pihak Kecamatan maupun Desa, perwakilan warga serta pengusaha ternak ayam yang informasinya berdomisi di Helvetia Medan.

Selain dinas terkait, ditegaskan Sedarita Ginting yang juga pernah menjadi Pengacara ini, pihaknya akan membawa persoalan ini ke lintas Komisi di DPRD Langkat sebab berkaitan dengan perizinan yakni Komisi A dan terkait dengan lingkungan yakni Komisi D.

Ketua Komisi B DPRD Langkat Sedarita Ginting, Didampingi Wakil Ketua Juriah, Sekretaris H. Arifuddin, dan Para Anggota

Hadir dalam menerima audiensi warga yakni Wakil Ketua Komisi B Juriah, Sekretaris Komisi B Arifuddin, Anggota Komisi B Martono, Sunarman, Safitri Harianto, Jhon Binsar A Ketaren, Elfa Susana dan Anggota Komisi C DPRD Langkat Purwanto yang berasal dari Dapil I yang ikut bersama warga.

Maraknya Kasus Pencurian, Judi dan Narkoba Membuat Warga Desa Raja Tengah Kuala Mengadu ke DPRD Langkat

March 27, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Langkat, 27 Maret 2025 – Resah dengan kondisi didesa akibat maraknya pencurian buah kelapa sawit, judi ikan dan narkoba membuat puluhan warga Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala mengadu ke DPRD Kabupaten Langkat meminta solusi demi menghindari tindakan anarkis warga.

Puluhan warga ini datang ke kantor DPRD Langkat didampingi Camat Kuala, Kepala Desa Raja Tengah dan beberapa Kepala Dusun. Kedatangan warga diterima langsung oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin dengan menghadirkan pihak Polres Langkat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNN, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kasatpol PP dan Kapolsek Kuala.

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin angin, SE saat menyampaikan pengarahan

Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Langkat dapat memberikan solusi atas maraknya kasus pencurian sawit, judi ikan dan narkoba. Mereka mengeluhkan dan sangat resah dengan kasus pencurian yang terjadi disebabkan pelaku tidak dapat dijerat hukum. Mereka meminta hendaknya ada solusi efek jera bagi pelaku pencurian. Pasalnya tanaman sawit maupun jagung maupun tanaman lainnya sering hilang yang dilakukan oleh pelaku yang mereka duga uangnya dipergunakan untuk membeli narkoba.

“Kami sudah lapor ke Polsek, tetapi karena nilai curian ini jumlahnya kecil, akhirnya kasus ini hanya dimediasi saja, tidak bisa ditahan pelakunya. Ini membuat kami resah karena pelaku akan berbuat lagi. Kami tidak ingin terjadi bentrok antara warga dengan pelaku sehingga terjadi tindakan anarkis, karena itu kami berharap ada solusi dari pertemuan ini,” pinta warga.

Kapolsek Kuala Roy Panjaitan mengatakan pihaknya sudah turun ke lapangan melihat lokasi pondok yang disinyalir digunakan untuk memakai narkoba dan tempat perjudian ikan, namun tidak ditemukan bukti nyata pada saat pihaknya turun. Namun demikian pihaknya berjanji akan terus melakukan pemantauan atas laporan masyarakat ini.

Terhadap kasus pencurian buah kelapa sawit maupun tanaman lainnya, Roy Panjaitan menyatakan pihaknya telah memproses dengan memediasi namun pihaknya tidak dapat menahan pelaku karena kasusnya bersifat tindak pidana ringan (tipiring) karena nominalnya dibawah 2,5 juta rupiah. Hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang menyebut kasus yang nilainya 2,5 juta itu tipiring dan tidak bisa ditahan.

Antusias kehadiran warga

Atas dasar ini, maka pihaknya hanya bisa memediasi persoalan yang disampaikan warga Desa Raja Tengah.

Sementara itu Kasi Intel Kejari Langkat Ika Lius Nardo menimpali apa yang disampaikan oleh Kapolsek Kuala bahwa Perma itu sudah ada 13 tahun yang lalu (Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP), namun ia menjelaskan kalau kasus pencurian yang sifatnya berulang dan ada salinan putusan bisa untuk dijadikan untuk proses berikutnya.

Dari Pemerintah Kabupaten Langkat, melalui Mulyono Asisten Pemerintahan dan Kesra mengatakan pihaknya akan menangani persoalan ini melalui Tim P4GN.

Dipenghujung rapat, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin berharap Aparat Kepolisian dapat terus memperhatikan keluhan warga sehingga kasus pencurian, judi dan narkoba dapat diberantas.

DPRD Kabupaten Langkat Gelar Paripurna LKPJ Bupati

March 24, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Senin, 24 Maret 2025 – DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2024.

Rapat paripurna ini digelar setelah Bupati Langkat menyampaikan buku LKPJ ke DPRD Langkat melalui suratnya nomor : 300.2.12.3-7/PEM/2025 tertanggal 12 Maret 2025 dan telah dirapatkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Langkat.

Pembukaan Rapat Paripurna Oleh Ketua DPRD Langkat

LKPJ merupakan kewajiban Kepala Daerah untuk disampaikan kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun dan paling lambat penyampaiannya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Hal ini sesuai pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” demikian sebut Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin jalannya rapat paripurna.

LKPJ itu sendiri lanjut Sribana menjelaskan, paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan Perda maupun Perkada dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Penandatanganan surat LKPJ Bupati Langkat tahun 2024

Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH pada paripurna itu menjelaskan bahwa LKPJ disusun berdasarkan realisasi dari pelaksanaan APBD tahun 2024 dan perubahan APBD 2024.

Pada ringkasan itu disampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menunjukkan capaian kinerja yang baik, seperti capaian kinerja keuangan yang menunjukkan realisasi pendapatan daerah sebesar 96,94%. Untuk capaian kinerja makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,70% dari tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin berhasil turun menjadi 9,04% dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 4,93% menjadi 4,98%. PDRB tumbuh sebesar 9,84%.

Foto bersama Pimpinan DPRD Langkat dan Bupati Langkat

Dikesempatan itu Bupati Langkat mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD Langkat atas sinergi dan kemitraan yang terjalin dengan baik selama ini.

Akhir rapat paripurna ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen LKPJ oleh Bupati kepada Ketua DPRD Langkat yang selanjutnya akan dibahas oleh Pansus DPRD untuk memberikan rekomendasi berupa catatan strategis.

DPRD Langkat Gelar Paripurna Sambutan Perdana Syah Afandin Sebagai Bupati Langkat

March 4, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Langkat, 03 Maret 2025 – DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pidato sambutan sebagai Bupati Langkat masa jabatan 2025-2030. Paripurna ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari pelantikan H. Syah Afandin, SH sebagai Bupati Langkat dan Tiorita Br. Surbakti, SH sebagai Wakil Bupati Langkat masa jabatan 2025-2030 oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Pidato perdana Bupati Langkat didampingi Wakil Bupati Langkat

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin rapat paripurna menyampaikan dasar pelaksanaan paripurna adalah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/4378/SJ tertanggal 8 September 2024 yang menyatakan bahwa bagi Bupati yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati pada sidang paripurna di masing-masing DPRD Kabupaten/Kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama.

Sribana dalam rapat paripurna mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang baru dilantikan dan menyampaikan harapan agar kepemimpinan yang baru dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Ketua DPRD menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam pidato sambutannya, Bupati Langkat H. Syah Afandin didampingi Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat yang merupakan sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Langkat, memperkenalkan diri mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah Bupati dan Wakil Bupati Langkat milik seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, bukan Bupati dan Wakil Bupati Langkat kelompok tertentu.

“Oleh karenanya, kami mengajak semua pihak untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Langkat, mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat yakni Menuju Langkat Yang Maju, Sehat, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan,” ucap Syah Afandin.

Ia pun mengajak semua pihak saling bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Langkat dan meninggalkan perbedaan saat Pilkada dan melupakan perbedaan pilihan dalam Pilkada.

Selanjutnya ia memohon dukungan semua elemen dan lapisan masyarakat untuk membangun Kabupaten Langkat dengan jumlah 23 kecamatan, 37 kelurahan serta 240 desa khususnya dan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya.

Salam-salaman pimpinan DPRD kepada Bupati dan Wakil bupati

Rapat Paripurna ini berlangsung dengan penuh khidmat dan diakhiri dengan ucapan selamat oleh unsur Forkopimda, para Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat serta para undangan rapat yang saling bersalam-salaman dengan Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Dengan terselenggaranya rapat paripurna ini, maka proses serah terima kepemimpinan di Kabupaten Langkat secara resmi telah dilaksanakan, menandai awal perjalanan kepemimpinan baru dalam mewujudkan Langkat yang lebih Maju, Sehat, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan.

DPRD Langkat Gelar RDP dengan GEMAS dan Warga Perlis Terkait Dugaan Penyimpangan Subsidi BBM Nelayan

March 2, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Langkat, 25 Februari 2025 – Komisi A DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gerakan Masyarakat Selamatkan Langkat (GEMAS) dan warga Desa Perlis pada 25 Februari 2025. Rapat ini membahas dugaan pemotongan subsidi BBM untuk nelayan yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Nelayan dan Kepala Desa. Meski kasus ini sudah ditangani Polres Langkat, masyarakat menilai belum ada kejelasan terkait penyelesaiannya.

Dalam rapat tersebut, GEMAS memaparkan bahwa pemotongan subsidi BBM bagi nelayan dilakukan secara sepihak tanpa transparansi. Masyarakat sudah beberapa kali mengadu kepada pihak berwenang, namun belum mendapatkan solusi yang memuaskan. Mereka meminta DPRD turun tangan agar hak nelayan bisa dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, kuasa hukum pemerintah desa mempertanyakan legalitas GEMAS dan menolak melanjutkan pembahasan. Namun, DPRD menegaskan bahwa rapat ini diadakan secara resmi dan sah sebagai bagian dari pengawasan terhadap penggunaan dana subsidi. Masyarakat yang hadir mendukung agar kasus ini dibahas secara terbuka guna mendapatkan kejelasan hukum.

Pimpinan komisi A DPRD Langkat

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan perwakilan warga menyampaikan bahwa masyarakat Desa Perlis sudah berulang kali mengajukan keluhan terkait kasus ini. Bahkan, sempat terjadi ketegangan yang nyaris berujung pada penyegelan kantor desa. Warga juga menuntut agar Kepala Dusun yang diduga terlibat dalam kasus ini segera diberhentikan dari jabatannya.

Selain itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perlis mengungkapkan bahwa dirinya merasa dirugikan karena tanda tangannya diduga dipalsukan dalam laporan keuangan. Ia juga menyebut adanya dana sebesar Rp 185 juta yang harus dikembalikan oleh Kepala Dusun. Kepala Dusun sendiri sebelumnya telah berjanji akan mundur dari jabatannya.

Pihak Inspektorat yang turut hadir dalam rapat menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan mereka menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 144 juta dalam pengelolaan subsidi BBM nelayan. Namun, Ketua Kelompok Nelayan telah mengembalikan dana tersebut, meski belum ada kejelasan lebih lanjut terkait tanggung jawab Kepala Desa dalam perkara ini.

Menanggapi hal ini, perwakilan Polres Langkat mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, mereka masih membutuhkan bukti tambahan untuk memproses kasus ini secara hukum. DPRD Langkat pun meminta semua pihak bekerja sama dalam mengumpulkan bukti agar kasus ini bisa segera ditindaklanjuti dan hak masyarakat nelayan tidak lagi dirugikan.

Bapemperda DPRD Langkat Bahas Usulan Ranperda RPJMD dan Progres Penyusunan Naskah Akademik

March 1, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Langkat, 25 februari 2025 – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat pembahasan terkait penambahan usulan Ranperda dalam perubahan Propemperda Tahun 2025 dan progres penyusunan Naskah Akademik serta Draf Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2025.

Rapat dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Sedarita Ginting, S.H., M.H, dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, seperti Asisten II Setdakab Langkat, Bagian Hukum Setdakab Langkat, Kabid Perencanaan Bappeda, serta Tim Penyusun Naskah Akademis dari STAI Syech Abdul Halim Hasan.

Pembacaan pembahasan rapat tersebut

Dalam rapat tersebut, Asisten II Setdakab Langkat menyampaikan usulan agar Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2025-2029 dimasukkan dalam Propemperda 2025. Hal ini merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa RPJMD harus disahkan dalam waktu enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

Namun, keterlambatan dalam pengusulan Ranperda RPJMD ini menjadi sorotan anggota Bapemperda. Mereka mempertanyakan mengapa Ranperda RPJMD tidak diusulkan sejak awal dalam penyusunan Propemperda 2025.
Bagian Hukum Setdakab Langkat dan Bappeda mengakui adanya keterlambatan serta menyatakan bahwa hal ini terjadi akibat menunggu Pedoman Umum Penyusunan RPJMD dari Kemendagri.

Beberapa anggota Bapemperda, seperti Rahmad Rinaldi, S.E., M.Pd dan Ahmad Senang, S.HI., M.H, menyoroti kurangnya komitmen dari SKPD dalam proses perencanaan peraturan daerah. Mereka meminta agar ke depan tidak lagi terjadi kelalaian serupa dan menegaskan bahwa rapat pembahasan ini harus dihadiri oleh Sekda dan Kepala Bappeda, guna memastikan keseriusan serta tanggung jawab penuh dari pihak eksekutif.

Anggota DPRD saat mendengarkan pembacaan rapat

Selain pembahasan Ranperda RPJMD, rapat juga membahas progres penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2025, salah satunya terkait Ranperda Desa Wisata.

Tim Penyusun Naskah Akademis memaparkan bahwa Ranperda ini mencakup sembilan ruang lingkup utama, termasuk penetapan desa wisata, pengelolaan, pengembangan daya tarik wisata, promosi, serta pembinaan dan pengawasan.

Setelah mendengarkan berbagai masukan, Ketua Bapemperda memutuskan untuk menskors rapat sementara sebelum dilanjutkan kembali dalam beberapa waktu ke depan. Skorsing ini dilakukan untuk memastikan kehadiran pihak eksekutif yang berwenang, seperti Sekda dan Kepala Bappeda, agar pembahasan dapat berlangsung lebih komprehensif dan pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih matang.

“Dengan demikian, rapat akan dilanjutkan kembali setelah pihak-pihak terkait dapat hadir untuk melanjutkan pembahasan Ranperda RPJMD serta penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2025”, sebut Sedarita menutup rapat.

Gaji Belum Dibayar, Karyawan Rumah Makan Ayam Presto Cabai Hijo Beraudiensi ke Pimpinan DPRD Langkat

February 26, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Pimpinan DPRD Langkat menerima audiensi dari karyawan Rumah Makan Ayam Presto Cabai Hijo terkait tunggakan gaji selama tiga bulan yang belum dibayarkan. Sebanyak delapan karyawan mengeluhkan gaji mereka yang belum diterima dengan total kurang lebih Rp. 45.720.000.

Selain gaji, beberapa karyawan juga menuntut pembayaran THR tahun lalu yang hingga kini belum dikeluarkan. Mereka telah melaporkan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), namun belum mendapatkan penyelesaian yang pasti.

Pihak manajemen restoran mengaku tidak bermaksud menunda pembayaran, tetapi kondisi usaha sedang sulit akibat sepinya pelanggan. Mereka berjanji akan mencicil pembayaran gaji namun masih membutuhkan waktu.

Pihak management saat mengklarifikasi

Disnaker menyatakan bahwa kasus ini sudah diproses dan telah dilakukan pemanggilan serta klarifikasi dengan pihak manajemen. Namun, ada beberapa karyawan yang langsung mengadu ke DPRD tanpa melalui Disnaker.

Ketua DPRD Langkat menegaskan bahwa pemilik usaha harus bertanggung jawab atas hak karyawan. Ia meminta Disnaker memastikan semua karyawan mendapatkan gaji, bukan hanya yang melapor.

Pihak restoran menyebutkan bahwa kepastian pembayaran masih dalam pembahasan. Mereka berjanji, insya Allah, gaji akan dilunasi pada Lebaran hari kedua, tetapi tidak dapat memberikan kepastian karena kondisi usaha yang sedang menurun.

Sebagai solusi, DPRD Langkat akan mengundang langsung pemilik restoran untuk mencari penyelesaian. Disnaker juga akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada kepala dinas agar proses penyelesaian segera dipercepat.

Salah seorang karyawan menyampaikan keluhannya

Karyawan berharap permasalahan ini segera mendapat kepastian karena mereka hanya menuntut hak yang seharusnya diterima. Mereka mendesak agar proses penyelesaian dilakukan secepatnya tanpa menunggu waktu yang tidak pasti.

Komisi D DPRD Langkat Turun Kelapangan Tinjau Limbah

February 25, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Komisi D DPRD Langkat Turun Kelapangan Tinjau Limbah

Menindak lanjuti aduan yang diterima Komisi D DPRD Kabupaten Langkat terhadap indikasi adanya aktifitas pembuangan limbah ke sungai oleh PT. Lembu Andalas Langkat yang berada di Desa Ara Condong Kecamatan Stabat, membuat Komisi D langsung bergerak cepat melakukan peninjauan kelapangan, Selasa (25/02/2025).

Dipimpin Ketua Komisi D Muhammad Rio, bersama Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Langkat, juga didampingi Dinas Lingkungan Hidup langsung ke lokasi PT. Lembu Andalas Langkat dengan membawa Tim Laboratorium Shafera Enviro Medan untuk mengecek limbah.

Pada peninjauan itu, Tim Laboratorium mengambil 6 titik sampel untuk mengecek kadar ambang batas yang diperbolehkan dialirkan ke sungai sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pantauan Komisi D, melihat kondisi pengelolaan limbah PT. Lembu Andalas Langkat sudah cukup baik, yang mana limbah diolah melalui beberapa tahap penguraian sebelum dialirkan ke sungai.

Hal ini terlihat dari ikan-ikan yang ada dalam kolam pengurai limbah kotoran lembu itu hidup, yang berarti ph air dalam kolam dalam kondisi aman. Namun hasil akhir akan diketahui 14 hari setelah Tim Laboratorium Shafera Enviro melakukan penelitian.

Komisi D berjalan menuju lokasi limbah

Untuk diketahui bahwa PT. Lembu Andalas Langkat ini bergerak dibidang usaha penggemukan lembu yang berjumlah berkisar 1.500an ekor lembu dengan mempekerjakan 70 karyawan.

Komisi D menyambut baik adanya PT. Lembu Andalas Langkat, yang diharapkan dapat berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Langkat dan untuk kesejahteaan masyarakat sekitar dan Komisi D meminta PT. Lembu Andalas Langkat agar dalam menjalankan usaha harus sesuai SOP sehingga lingkungan tetap terjaga dengan baik.

Dalam peninjauan itu, Wakil Ketua Komisi D Muhammad Rizki Rifai menyarankan kepada pihak PT. Lembu Andalas Langkat yang pada saat itu diterima Manajer Ilyas Hasibuan, untuk meninggikan dinding kolam 1 yang berisi kotoran lembu, agar apabila di musim penghujan, tidak melimpah secara langsung ke kolam 2 tanpa penyaringan.

Dikesempatan itu, Manajer PT. Lembu Andalas Langkat Ilyas Hasibuan, menyambut baik kedatangan Komisi D DPRD Langkat dan menyatakan pihaknya selalu berusaha untuk mematuhi agar ambang batas baku mutu limbah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Komisi C DPRD Langkat Gelar RDP dalam Upaya Peningkatan PAD

February 24, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Komisi C DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang memfokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (24/02/2025). Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Komisi C DPRD Langkat untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah guna mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Langkat. RDP yang dipimpin Ketua Komisi C Pimanta Ginting ini, menekankan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap kinerja dinas-dinas pengelola pendapatan daerah.

Sebanyak 11 dinas dan instansi terkait diundang dalam RDP tersebut. Instansi yang hadir meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bank Sumut, BRI, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rumah Sakit Umum (RSU) Tanjung Pura, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Setiap perwakilan diminta untuk memberikan laporan terkait kontribusi mereka terhadap PAD.

Salah satu dinas menjelaskan pernyataannya

Dalam pertemuan tersebut, Komisi C secara aktif menggali informasi mengenai potensi-potensi kebocoran PAD yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Fokus utama diskusi adalah untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk efisiensi pemungutan pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset yang belum termanfaatkan secara optimal. Komisi C berharap upaya ini dapat mengurangi kebocoran yang selama ini menjadi hambatan dalam meningkatkan PAD.

Komisi C juga memberikan perhatian khusus pada dinas-dinas yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan pendapatan, seperti Bapenda, Dinas Perhubungan, dan Disperindag. Mereka diminta untuk menjelaskan secara rinci mekanisme pengumpulan pajak daerah, retribusi pasar, serta potensi pengembangan kawasan industri. Selain itu, Dinas Pariwisata diminta memaparkan strategi untuk mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang menjanjikan.

Dinas Kesehatan dan RSU Tanjung Pura menjadi sorotan terkait pengelolaan retribusi layanan kesehatan. Komisi C menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana dari layanan kesehatan, termasuk optimalisasi layanan berbasis BPJS yang dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Sementara itu, Dinas Perikanan dan Kelautan didorong untuk mengembangkan potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya yang memiliki peluang besar dalam mendongkrak pendapatan daerah.

Bank Sumut dan BRI, sebagai lembaga keuangan yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, diminta menjelaskan peran mereka dalam memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Komisi C berharap sinergi dengan perbankan dapat memperkuat sistem pembayaran elektronik, sehingga meminimalkan potensi kebocoran dan mempercepat proses transaksi.

Suasana saat rapat Komisi C dengan dinas-dinas terkait

Dalam rapat tersebut, Komisi C juga meminta mengoptimalkan potensi pendapatan dari retribusi kebersihan dan pengelolaan sampah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara Dinas PU diminta meningkatkan PAD melalui retribusi sewa alat berat, retribusi pemakaian alat laboratorium dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memiliki potensi besar menambah pendapatan.

Melalui RDP ini, Komisi C DPRD Kabupaten Langkat berharap seluruh dinas pengelola pendapatan daerah dapat bersinergi untuk mencapai target PAD yang lebih tinggi. Optimalisasi pendapatan daerah diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretariat DPRD Langkat Jalin Kerja Sama dengan Kejari Langkat untuk Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

February 18, 2025/0 Comments/in Berita /by SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANGKAT

Langkat, Senin 17 Februari 2025 – Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat menandatangani perjanjian kerja sama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat, Drs. Basrah Pardomuan, dan Kepala Kejari Langkat, Yuliarni Appy, S.H., M.H. Acara tersebut turut disaksikan oleh Pimpinan DPRD Langkat dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Langkat di ruang aula kantor Kejari Langkat.

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin terjadi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

Perjanjian kerja sama antara Sekretariat DPRD Langkat dengan Kejaksaan Negeri Langkat

Sekretaris DPRD Langkat, Basrah Pardomuan, menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelesaian permasalahan hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Langkat. Ia juga menegaskan bahwa perjanjian ini merupakan perikatan yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak. Tahun ini merupakan tahun kedua bagi Sekretariat DPRD Langkat menjalin kerja sama dengan Kejari Langkat dalam penanganan hukum perdata dan tata usaha negara.

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, SE menyambut baik kerja sama ini dan menekankan pentingnya upaya mengantisipasi potensi permasalahan hukum, baik dengan badan hukum maupun perorangan. Ia menilai bahwa kerja sama ini akan memastikan penanganan hukum dilakukan secara profesional, arif, dan bijaksana.

Sementara itu, Kepala Kejari Langkat, Yuliarni Appy, SH, MH, menjelaskan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam kerja sama ini meliputi beberapa aspek penting, di antaranya Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, melalui litigasi dan non-litigasi. Pemberian Pertimbangan Hukum, termasuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA), dan Audit Hukum (Legal Audit). Tindakan Hukum Lain, seperti negosiasi, mediasi dan fasilitasi dalam rangka menyelamatkan serta memulihkan keuangan atau kekayaan negara.

“Kerja Sama dalam Mitigasi Risiko Hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi dan pendampingan hukum dalam pemulihan aset milik Sekretariat DPRD Langkat yang dikuasai pihak ketiga,” jelas Kajari.

Moment foto bersama

Hadir dalam acara tersebut empat Pimpinan DPRD Langkat, yakni Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Wakil Ketua DPRD Langkat H. Ajai Ismail, Antoni dan Romelta Ginting serta para Kepala Seksi di Jajaran Kejari Langkat.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi DPRD serta Sekretariat DPRD Langkat dalam menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.