Anggota DPRD Langkat Ikuti Orientasi

Anggota DPRD Langkat Ikuti Orientasi

 

Anggota DPRD Kabupaten Langkat ikuti orientasi/pembekalan selama 5 hari di Medan (4 s/d 8 Nopember 2019) setelah dilantik medio 14 Oktober 2019 yang lalu.

Orientasi dibuka Bupati Langkat yang diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) H. Syah Afandin, SH dan turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara Dr. Kaiman Turnip, M.Si sebagai fasilitator kegiatan orientasi/pembekalan kepada anggota DPRD Langkat, Selasa pagi (5/11).

Wabup dalam pidato singkatnya berharap kepada anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 untuk memanfaatkan orientasi dengan sebaik-baiknya sebagai modal awal dalam bekerja menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Pencerahan yang diperoleh dari nara sumber kita harapkan untuk dapat bersama-sama menjalankan roda pemerintahan daerah antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan DPRD Langkat yang merupakan mitra sejajar,” ucap Wabup.

Sebelumnya, Ketua Sementara DPRD Langkat Surialam, SE menyatakan bahwa orientasi merupakan hak anggota DPRD untuk mengikutinya pada permulaan masa jabatan.

“Karena itu gunakan hak kita ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan wawasan dalam mengemban amanah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sebab anggota DPRD itu unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” ucap Surialam mengingatkan.

Timbalah ilmu dari kegiatan ini untuk mengetahui 3 fungsi anggota DPRD yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, lanjutnya menambahkan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan sebagai Ketua Panitia Penyelenggara dalam laporannya mengatakan bahwa dasar pelaksanaan orientasi sesuai UU 23 tahun 2014 pasal 160 huruf g, PP 12 tahun 2018 pasal 86 ayat (1) dan Permendagri 133 tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Basrah menjelaskan ada sebanyak 30 jam pelajaran yang akan diikuti anggota DPRD Langkat dengan narasumber dari Kemendagri, BPSDM Provsu dan BPJS Medan.

Lebih lanjut Basrah memaparkan materi pembelajaran yang akan diterima anggota DPRD Langkat adalah tentang PP 12 tahun 2018, Internalisasi integritas, Sistem pemerintahan indonesia, Pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Pancasila, UU 1945, bhineka tunggal ika dan wawasan kebangsaan NKRI, Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah, Fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, serta penyampaian materi tentang iuran kesehatan bagi anggota DPRD Langkat oleh BPJS.

Wakil Ketua Sementara DPRD Langkat Terima Audiensi HNSI

Wakil Ketua Sementara DPRD Langkat Terima Audiensi HNSI

 

Wakil Ketua Sementara DPRD Langkat Dedek Pradesa, S.Sos.I bersama anggota DPRD Langkat lainnya terima audiensi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Langkat di ruang pimpinan DPRD Langkat, Senin (28/10).

Ketua DPC HNSI Kabupaten Langkat Zulham Efendi dalam audiensi itu mengungkapkan keinginan keberadaan DPC HNSI dapat dilibatkan dalam urusan nelayan di Pemerintahan Kabupaten Langkat.

“Hal ini kami minta demi kesejahteraan nelayan di Kabupaten Langkat karena selama ini bantuan-bantuan yang diberikan Pemkab Langkat melalui dinas terkait banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

DPC HNSI hanya menjadi tempat pengaduan permasalahan nelayan saja jadinya, keluhnya,

Zulham Efendi juga berharap melalui anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 agar ada perhatian Pemkab Langkat kepada DPC HNSI untuk dapat berkantor di Stabat karena ada 50 rukun nelayan yang dibawahi DPC HNSI.

“Keberadaan kantor ini untuk mempermudah kerjasama dan kemitraan HNSI dengan Pemkab Langkat,” jelasnya.

Dedek Pradesa yang menerima audiensi mengatakan kepada Ketua DPC HNSI, saat ini DPRD Langkat hanya bisa menampung aspirasi HNSI dan belum bisa menindak lanjutinya lebih jauh karena komisi-komisi yang merupakan alat kelengkapan DPRD Langkat belum terbentuk.

“Saat ini DPRD Langkat dalam tahap sedang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Langkat, sehingga informasi yang telah disampaikan HNSI, akan kami tindak lanjuti di komisi yang menangani permasalahan nelayan,” jelas Dedek.

Turut hadir anggota DPRD Langkat yang menerima audiensi itu diantaranya Ir. Antoni, Azman dan Ismail Fandi.

8 Fraksi di DPRD Langkat Terbentuk

8 Fraksi di DPRD Langkat Terbentuk

 

Setelah dilantik anggota DPRD Kabupaten Langkat masa jabatan 2019-2024 pada 14 Oktober 2019 yang lalu, akhirnya melalui proses di 11 partai politik yang keterwakilan anggotanya duduk sebagai anggota DPRD Langkat, resmi membentuk fraksinya sebagai perpanjangan tangan partai politik di lembaga DPRD Langkat.

Ada 8 Fraksi di DPRD Langkat yang diumumkan pembentukan dan susunan pimpinan fraksinya dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Langkat, Surialam, SE didampingi Wakil Ketua Sementara Dedek Pradesa, S.Sos.I, Rabu (23/10).

Kedelapan fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Ketuanya Ir. H. Munhasyar, S.Pd. MM, Wakil Ketua Drs. Johanes Sitepu dan Sekretaris Edi Bahagia, S.IP.

Fraksi Partai Gerindra, Ketua Azman, Wakil Ketua H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn dan Sekretaris Zulhijar, S.Pd.

Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Romelta Ginting, SE, Wakil Ketua Drs. Pimanta Ginting dan Sekretaris Sandrak Herman Manurung, S.Sos.

Fraksi PAN, Ketua Mhd. Salam Sembiring, Wakil Ketua Syamsul Rizal, Sekretaris Sisanol Fahmi.

Fraksi Demokrat, Ketua Johan Wiryawan Bangun, Wakil Ketua Ade Khairina Syahputri, SE dan Sekretaris H. Agus Salim, SE.

Fraksi NasDem, Ketua H. Ajai Ismail, SE, Wakil Ketua Makmur Ginting, SE dan Sekretaris Zulihartono.

Dari 8 Fraksi itu, 2 merupakan fraksi gabungan yakni Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan (Fraksi KPK) merupakan gabungan dari PKS, PPP dan PKB, dengan Ketua fraksinya Fatimah, S.Si. M.Pd dari PKS, Wakil Ketua Aidir Syahputra, S.HI dari PKS dan Sekretaris Sucipto dari PPP. Dan Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (Fraksi BPI) merupakan gabungan dari PBB dan Partai Perindo dengan M. Bahri, SH MH dari PBB sebagai Ketua Fraksi, Wakil Ketua Jenda Kita Tarigan dari Perindo dan Sekretaris Lucky Saputra dari Perindo.

Ketua Sementara DPRD Langkat, Surialam, SE pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan partai politik atas kerjasamanya sehingga terbentuknya Fraksi-Fraksi di DPRD Langkat.

“Kita berharap dengan terbentuknya fraksi ini, maka tugas, fungsi dan wewenang DPRD Langkat dapat lebih optimal,” pinta Surialam.

Hadir diacara itu, Asisten Ekbangsos Drs. H. Hermansyah mewakili Bupati Langkat, perwakilan unsur forkopimda, Kepala OPD, Camat, pimpinan partai politik dan undangan lainnya.

Kinerja DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 Disampaikan

Kinerja DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 Disampaikan

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan kinerja DPRD Kabupaten Langkat masa jabatan 2014-2019, Selasa (8/10).

Kurun waktu 5 tahun anggota DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 selama bertugas, disampaikan ringkasannya oleh Ir. Antoni selaku juru bicara anggota DPRD menyampaikan keberhasilan maupun kendala DPRD Langkat dalam menjalankan tri fungsinya yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam penyampaian fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), Antoni memaparkan bahwa selama periode tahun 2014-2019 telah diajukan sebanyak 72 judul perda dalam program pembentukan peraturan daerah, yang terdiri dari 28 perda inisiatif DPRD dan 26 perda Pemkab Langkat dan 18 perda APBD.

“Dari 72 perda tersebut, sebanyak 67 perda telah disetujui bersama antara DPRD dan Pemkab Langkat atau sekitar 93%,” sebut politisi PAN ini, yang juga mengurai tentang fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat mengatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna ke 161 dalam kurun waktu lima tahun dan menjadi rapat paripurna terakhir bagi anggota DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019.

Ia juga mengatakan bahwa penyampaian laporan kinerja merupakan momentum penyampaian pertanggung jawaban kinerja DPRD Langkat kepada masyarakat Kabupaten Langkat. Selain itu dapat dijadikan sebagai referensi bagi anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 agar kedepannya lebih baik lagi.

Pada kesempatan itu Ketua DPRD mengucapkan atas nama seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Langkat dan semua pihak yang telah bekerjasama dan kemitraan yang terjalin dengan baik selama ini.

“Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan selama 5 tahun ini dan semoga apa-apa yang telah kami kerjakan tercatat sebagai amal ibadah,” pintanya.

Akhir dari penyampaian laporan kinerja, ditandai dengan penyerahan Buku Laporan Kinerja DPRD Langkat akhir masa jabatan 2014-2019 oleh anggota DPRD Langkat, Ir. Antoni kepada Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Hadir diacara itu segenap anggota DPRD Langkat, usur Forkopimda Langkat, Sekdakab Langkat serta para pejabat Pemkab Langkat, para Camat, unsur pimpinan Parpol dan organisasi fungsional se Kabupaten Langkat, wartawan dan hadirin lainnya.

50 calon terpilih DPRD Langkat Diambil Sumpah/Janjinya

50 calon terpilih DPRD Langkat Diambil Sumpah/Janjinya

 

Sebanyak 50 orang calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat hasil pemilihan umum 2019 resmi menjadi anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 setelah diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Efendi, SH dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 Surialam, SE, Senin (14/10).

Dari 50 anggota DPRD itu, 28 orang diisi anggota dewan baru dan 22 orang merupakan anggota DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 yang terpilih kembali.

Ada 11 partai politik yang terwakili duduk di DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 yaitu Partai Golkar 10 kursi, Gerindra, PDI.P 7 kursi, PAN, Nasdem, Demokrat 4 kursi, PBB, Perindo, PPP, PKS 3 kursi dan PKB 2 kursi.

Dari Partai Golkar diisi oleh Pujianto, Edi Bahagia, Surialam, Zuhuriah Wista Br. Gurusinga, Sribana Perangin Angin, Johanes Sitepu, Sedarita Ginting, Munhasyar, Sarno dan Ahmad Senang.

Selanjutnya Gerindra; Dedek Pradesa, Agus Salim, Azman, Zulhijar, Rahmanuddin Rangkuti, Ismail Fandi dan Donny Setha. Dari PDI.P; Pimanta Ginting, Hotland Sitompul, Ralin Sinulingga, Yusuf Tarigan, Romelta Ginting, Juriah dan Sandrak Herman Manurung.

PAN; Sisanol Fahmi, Antoni, Mhd. Salam Sembiring dan Syamsul Rizal. Nasdem; Ajai Ismail, Makmur Ginting, Zulihartono dan Sukardi. Demokrat; Agus Salim, Simon Predi IR, Johan Wiryawan Bangun dan Ade Khairina Syahputri.

PBB; M. Bahri, Risna Lela Sari dan Siti Nurhayati. Perindo; Lucky Saputra, Kornel Sembiring dan Jenda Kita Tarigan. PPP; Sucipto, Husein Sidik Tarigan dan Suwarmin. PKS; Fatimah, Aidir Syahputra dan Azmaliah. Dari PKB; Arifuddin dan Dedi.

Prosesi pengucapan sumpah/janji ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/603/KPTS/2019 tertanggal 8 Oktober 2019 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 yang ditandatangani Edy Rahmayadi.

Pada paripurna itu, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan membacakan Pimpinan Sementara DPRD Langkat sesuai surat dari DPD Partai Golkar Langkat yang menunjuk Surialam, SE sebagai Ketua Sementara dan dari Partai Gerindra Langkat menunjuk Dedek Pradesa, S.Sos.I sebagai Wakil Ketua Sementara.

“Hal ini sesuai aturan, bahwa dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, maka dipimpin oleh pimpinan sementara yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama yakni Partai Golkar 112.845 suara dan kursi terbanyak kedua dari Partai Gerindra 76.874 suara,” jelas Basrah.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang dalam kesempatan itu membacakan pidato Gubernur Sumatera Utara, Wakil Bupati H. Syah Afandin, SH, Sultan Langkat, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Komisioner KPU, Komandan Satuan TNI/Polri, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, OKP dan keluarga para anggota DPRD Langkat yang dilantik serta tamu undangan lainnya.

APBD Langkat Tahun 2020 Disahkan

APBD Langkat Tahun 2020 Disahkan

 

Melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin Ketua DPRD Langkat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun 2020 sebesar Rp. 1,9 triliun disahkan, Selasa (8/10).

Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Langkat Nomor 3504/ DPRD/2019 dan Nomor 1041/BA/BUP/2019 tentang Ranperda APBD Langkat Tahun Anggaran 2020.

Dalam kesempatan itu seluruh fraksi DPRD Langkat pada pendapat akhir fraksinya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD Langkat tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Dengan perincian pendapatan Rp.1.941.036.354.159,- untuk belanjanya Rp.1.937.536.354.159,- dengan surplus anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal investasi pemerintah daerah.

Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin pada kesempatan itu menyampaikan perlunya kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan setiap kegiatan, tidak hanya sebatas sesuai  ketentuan administrasi, namun juga harus melakukan pemantauan atau monitoring secara berlanjut untuk bahan evaluasi atas kelemahan dan kekurangan yang perlu  penyempurnaan dalam pelaksanaan setiap kegiatan.

“Jangan hanya melihat jumlah anggaran yang terserap, namun harus dilihat juga sejauh mana pelaksanaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan dapat menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Langkat Surialam, SE meminta kepada Bupati agar Ranperda yang telah disahkan untuk segera  disampaikan kepada Gubsu untuk dievaluasi.

Semoga yang telah ditetapkan bersama  dalam Perda tentang APBD 2020 tersebut, bermanfaat bagi masyarakat Langkat demi terwujudnya kesejahteraan Langkat yang merata.

Sebelumnya, pengesahan Perda tersebut, juga ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan DPRD Langkat  Nomor 22 tahun 2019 oleh Sekretaris DPRD Drs. Basrah Pardomuan.

Mendengarkan penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD Langkat TA 2020 oleh juru bicara Suwanto.

9 Judul Ranperda Langkat Masuk Propemperda

9 Judul Ranperda Langkat Masuk Propemperda

 

Sebanyak sembilan judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Langkat tahun 2020.

Kesembilan judul ini ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Langkat yang merupakan paripurna terakhir yang dilaksanakan bagi anggota DPRD Langkat periode 2014-2019, Selasa (8/10).

Dari sembilan judul itu, 3 judul Ranperda berasal dari Pemkab Langkat yakni Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Ketiga judul ini merupakan perubahan Perda yang sudah ada dikarenakan adanya peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Sementara itu, DPRD Langkat mengusulkan 6 judul Ranperda inisiatifnya yakni Ranperda tentang Ketahanan Keluarga, Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak, Ranperda tentang Hutan Kota, Ranperda tentang Pengelolaan Wisata Mangrove, Ranperda tentang Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda dan Ranperda tentang Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Langkat.

Pada pengusulan judul Ranperda ini, masing-masing pihak, dalam hal ini Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin menjelaskan alasan-alasan pengajuan usul judul Ranperda dan Ketua Bapemperda DPRD Langkat Nurul Azhar Lubis, SH juga menjelaskan secara rinci 6 judul Ranperda inisiatif DPRD yang masuk dalam Propemperda tahun 2020.

Ketua DPRD Langkat, Surialam, SE yang memimpin rapat menjelaskan bahwa judul Ranperda yang masuk Propemperda tahun 2020 mengacu pada UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 39 yang menyebutkan perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan pada program pembentukan peraturan daerah.

Surialam berharap semua judul Ranperda yang sebelumnya telah seksama dikaji dan dibahas oleh Bapemperda DPRD Langkat bersama Pemerintah Daerah agar kepada semua pihak terkait agar mempersiapkan Naskah Akademik dan Draft Ranperda-nya sesuai ketentuan yang berlaku.

DPRD Langkat Tindak Lanjuti Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

DPRD Langkat Tindak Lanjuti Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

 

Menyahuti aksi puluhan Mahasiswa Langkat yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langkat, DPRD Langkat menindak lanjutinya dengan berjanji akan meneruskan permintaan mahasiswa dengan menyurati lembaga DPR-RI di Jakarta.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Langkat Dr. Donny Setha, ST. SH. MH yang menerima aksi unjuk rasa mahasiswa yang menginginkan 5 pernyataan sikapnya ditindak lanjuti DPRD Langkat, Selasa (1/10).

“Kita akan surati secara resmi DPR-RI di Jakarta ataupun secara langsung bertemu dengan anggota DPR-RI untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa,” sebut Donny.

Dalam pernyataan sikapnya, Fahrizal selaku Ketua Umum HMI Cabang Langkat menyampaikan 5 permintaan yakni meminta presiden mencabut pengesahan revisi UU KPK, menolak pengesahan revisi UU KUHP, menolak pengesahan revisi UU Pertanahan, menuntut pertanggung jawaban korporasi dalam karhutla di Kalimantan dan Sumatera serta mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan aparat negara terhadap peserta demokrasi.

Fahrizal juga menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa sesuai panggilan hati karena mereka menilai Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah tidak pro pada rakyat.

“Kami bergerak atas panggilan hati, walaupun kami tahu DPRD Langkat tidak berwenang dalam membatalkan UU ini, kami berharap dengan adanya aksi di daerah yang didukung DPRD, maka pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pernyataan sikap yang kami sampaikan,” jelas Fahrizal.

Pertemuan aksi unjuk rasa diakhiri dengan ditandatanganinya pernyataan sikap yang diinginkan mahasiswa antara HMI Cabang Langkat bersama pimpinan DPRD Langkat yang diwakili oleh Donny Setha.

Mahasiswa Langkat Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Pungli dan Premanisme

Mahasiswa Langkat Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Pungli dan Premanisme

 

Mahasiswa Langkat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Langkat (Germala) lakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Langkat, Senin (23/9).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ini terkait maraknya pungutan liar dan aksi premanisme di daerah Kabupaten Langkat.

Hal ini disampaikan penanggung jawab aksi, Gusri Hanafi, dihadapan Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE, Sekretaris Komisi A H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn dan anggota Komisi A Ir. Antoni yang menerima aksi mereka di ruang rapat DPRD Langkat.

Dalam keterangan Gusri Hanafi, Germala datang ke DPRD Langkat karena masyarakat sudah resah dengan pungli dan aksi premanisme yang mengatasnamakan oknum pribadi maupun OKP/Ormas terhadap sopir truk yang melintas di jalan raya serta pabrik-pabrik.

“Karena itu, kami datang ke kantor wakil rakyat ini untuk mengadukan hal itu agar aspirasi ini disampaikan kepada Bupati Langkat,” ujar Gusri Hanafi.

Ada 3 pernyataan sikap yang disampaikan Germala, yakni mendesak Bupati Langkat untuk melakukan pembinaan dengan tertib agar tidak terjadi aksi pungli dan premanisme yang mengatasnamakan OKP/Ormas maupun oknum pribadi. Selain itu meminta Pemkab Langkat ikut berperan dalam menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat dan selanjutnya meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas aksi pungli dan premanisme.

Sekretaris Komisi A, Rahmanuddin Rangkuti dalam menanggapi aksi Germala, sangat mengapresiasi dan sepakat agar aksi pungli dan premanisme di Langkat harus ditanggulangi dengan baik.

“Dengan informasi ini, kami berharap pihak Polres Langkat yang hadir dalam pertemuan ini untuk dapat menindak lanjutinya,” ujar Rahmanuddin Rangkuti.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE juga menimpali apa yang disampaikan Sekretaris Komisi A, agar pihak Polres Langkat bertindak tegas terhadap aksi pungli dan premanisme, karena kita mengetahui Tim Saberpungli sudah dibentuk.

“Kalau Langkat aman, maka masyarakat akan tenang,” sebut Ralin.

Usul Judul Ranperda Dari Komisi-Komisi dan Pemkab Langkat Dibahas Bapemperda

Usul Judul Ranperda Dari Komisi-Komisi dan Pemkab Langkat Dibahas Bapemperda

 

Untuk mempersiapkan usul judul rancangan peraturan daerah (ranperda) agar masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Kabupaten Langkat tahun 2020, Bapemperda DPRD Langkat adakan rapat koordinasi dengan mengundang lintas Komisi A-D DPRD Langkat dan Bagian Humum Setdakab Langkat, Rabu (4/9).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Langkat, Nurul Azhar Lubis, SH saat membuka rapat mengatakan bahwa rapat ini untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak legislatif dan eksekutif tentang apa-apa saja usul judul ranperda yang direncanakan dan ini dibahas lagi bersama-sama di Bapemperda.

“Hal ini sesuai ketentuan pasal 36 ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa penyusunan prolegda dikoordinasikan oleh alat kelengkapan dewan yang khusus menangani bidang legislasi,” ucap Nurul Azhar Lubis.

Dalam rapat itu, Komisi B mengusulkan judul Ranperda tentang Pengelolaan Pariwisata Daerah, Ranperda tentang Penanganan Stunting, Ranperda tentang Pengelolaan Kota Layak Anak, Ranperda tentang Pemerataan Zonasi Guru,

Komisi C mengusulkan judul Ranperda tentang Pengelolaan Wisata Mangrove, Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Ranperda tentang Retribusi  Pemanfaatan Lahan pada Hutan Negara, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan.

Komisi D mengusulkan judul Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup

Setelah melalui pembahasan yang mendalam atas usul judul dari komisi-komisi DPRD Langkat dan dari Bapemperda sendiri, akhirnya diputuskan lima usul judul ranperda inisiatif DPRD Langkat yang masuk dalam propemperda tahun 2020 yaitu Ranperda tentang Ketahanan Keluarga, Ranperda tentang Kota Layak Anak, Ranperda tentang Hutan Kota, Ranperda tentang Pengelolaan Wisata Mangrove dan Ranperda tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan pada Hutan Negara.

Sementara itu dari Pemerintah Kabupaten Langkat diusulkan lima judul ranperda juga, yakni Ranperda tentang Kebupaten Layak Pemuda, Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang perubahan Perda nomor 15 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaranan Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Hadir dalam rapat itu anggota Bapemperda seperti Makhruf Ritonga, SE, Pujianto, SE, H. Syamsul Bahri Surbakti, SE. MM, Fatimah, S.Si, M.Pd dan Drs. Basrah Pardomuan selaku sekretaris bukan anggota.