DPRD Langkat Laksanakan Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif

Bertempat di ruang rapat paripurna, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat laksanakan acara konsultasi publik terhadap Ranperda inisiatifnya, Selasa (11/6).

Konsultasi publik dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Ranperda inisiatif yang dibuat DPRD Langkat agar lebih sempurna lagi.

Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda Nurul Azhar Lubis, SH saat menyampaikan maksud diadakannya acara sosialisasi/konsultasi publik terhadap Ranperda Wajib Belajar MDTA yang pertama disosialisasikan yang dihadiri para kepala sekolah SD, SLTP dan forum MDTA yang hadir sebagai peserta. Selain itu hadir narasumber pembanding terhadap Ranperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yakni Kadis Pendidikan DR. H. Saiful Abdi, Kasubbag Hukum Polres Langkat Iptu Maraganti Panggabean, SH. M.Hum, Kabag Kessos H. Syahrizal, S.Sos. M.Si dan yang mewakili Kakan Kemenag Langkat.

“Ada sebanyak tujuh Ranperda inisiatif DPRD yang akan disosialisasikan yakni Ranperda Wajib Belajar MDTA, Ranperda Larangan Membawa Hand Phone Ke Sekolah, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum dan Ranperda Pelayanan Publik,” sebut Nurul Azhar Lubis.

Ketujuh Ranperda itu disosialisasikan selama empat hari yakni dari tanggal 11, 17, 18 dan 19 Juni 2019.

Lebih lanjut Nurul Azhar mengharapkan kepada peserta dan narasumber untuk memberikan dukungan atas Ranperda Wajib Belajar MDTA karena dengan kondisi saat ini masih ada murid yang buta aksara Al-Qur’an dan diharapkan dengan lahirnya Perda ini moral dan akhlak jadi semakin lebih baik.

Sementara itu, anggota Bapemperda Fatimah, S.Si. M.Pd mengatakan Ranperda Wajib Belajar MDTA itu sangat penting karena jam pelajaran pendidikan agama islam di tingkat sekolah dasar hanya dua jam dalam sepekan sehingga dirasa sangat kurang, karena itu perlu ditambah jam belajarnya pada sekolah MDTA.

“Ranperda inisiatif ini bukti kecintaan DPRD Langkat terhadap masyarakat,” ucap Fatimah.

Dalam acara konsultasi publik itu, narasumber dan peserta konsultasi publik memberikan ide-ide dan pemikiran terhadap pengkayaan Ranperda yang disosialisasikan. Peserta juga berharap adanya perhatian pemerintah daerah terhadap para guru-guru MDTA dan bantuan ke sekolah MDTA setelah Ranperda ini disahkan menjadi Perda.

Mahasiswa Langkat Gelar Aksi Solidaritas

Sebagai wujud solidaritas Mahasiswa Langkat yang tergabung dalam organisasi Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura pasca insiden gerakan masa yang digelar 21 dan 22 Mei 2019 di Jakarta, mereka berorasi di Kantor DPRD Langkat, Rabu (29/5).

Puluhan mahasiswa yang berorasi di pintu masuk gerbang DPRD Langkat disambut oleh Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan dan Wakapolres Langkat Kompol Hendrawan Keliat yang selanjutnya diterima diruang Komisi A.

Di ruangan yang dipadati mahasiswa, insan pers dan pihak kepolisian, Ketua Senat Fuad M. Rizky Rambe membacakan 7 petisi atas terjadinya insiden gerakan masa yang digelar 21 dan 22 Mei 2019 di Jakarta.

“Kami mendukung TNI/Polri untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, meminta Polri menyelidiki pelaku penembakan terhadap masa aksi, menindak aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak kekerasan, menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu stabilitas dan kondusifitas NKRI, meminta Polres Langkat serius menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Langkat dan meminta DPRD Langkat untuk menghimbau masyarakat agar menjunjung tinggi asas persatuan dan kesatuan dan tetap menjaga keamanan dan persaudaraan,” ucap Fuad membacakan petisi.

Menanggapi petisi itu, Kompol Hendrawan berterima kasih atas dukungan mahasiswa terhadap TNI/Polri untuk menjaga ketertiban.

“Menjaga ketertiban itu sudah merupakan tanggung jawab polri,” jelas Hendrawan yang juga mengingatkan walaupun tanggung jawab Polri tetapi juga perlu dibantu masyarakat.

Ia juga menegaskan kepada adik-adik mahasiswa yang menyebut dirinya agen perubahan (agent of change) terkait insiden di Jakarta, bahwa pihak Mabes Polri sudah membuat tim intern untuk menyelidikinya dan ia pun berjanji akan meneruskan petisi mahasiswa ke Poldasu selanjutnya disampaikan ke  Mabes Polri.

Selanjutnya Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan, mengingatkan kepada mahasiswa untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan pada hari Jum’at (31/5) untuk diterima secara resmi oleh Komisi A DPRD Langkat yang membidangi aksi mahasiswa.

Panja DPRD Langkat Bahas LHP BPK

Setelah sebelumnya pada Rabu (22/5) yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, maka DPRD Langkat bentuk Panitia Kerja dalam membahas LHP dimaksud,.

Pembahasan LHP yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE dihadiri anggota Panitia Kerja (Panja) lainnya yang dilaksanakan di ruang rapat Banggar DPRD Langkat dan dihadiri Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM dan beberapa Kepala OPD, Minggu (26/5).

Panja DPRD Langkat pada pembahasan LHP BPK itu berharap pihak eksekutif dapat meningkatkan opini BPK di tahun yang akan datang agar mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Langkat, karena saat ini hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Selain itu, Panja DPRD Langkat mengharapkan Pemkab dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK atas LHP ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Fatimah, S.Si. M.Pd anggota Panja yang hadir dalam rapat itu meminta kepada pihak eksektif agar mampu belajar dari temuan-temuan tahun sebelumnya, sehingga tidak terjadi lagi temuan yang sama di tahun berjalan.

“Pengelolaan dan penatausahaan masalah aset harus menjadi rujukan agar kedepan tidak ada lagi aset yang menjadi temuan BPK,” harapnya.

Plt. Kadis PUPR Subiyanto, SE memaparkan pihaknya sudah menindak lanjuti temuan di dinasnya dengan menyurati rekanan yang menjadi pihak yang mengembalikan temuan BPK itu.

Sementara itu Sekda Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari anggota Panja dan tahun ini pihak Pemkab Langkat akan berusaha semaksimal mungkin agar kedepan mampu mendapatkan opini WTP dari BPK.

“Kami akan segera tindak lanjuti semua temuan itu sebelum batas akhir penyelesaiannya” pungkas Sekda memaparkan.

Tausiyah Ramadhan Hiasi Musholla DPRD Langkat

Ramadhan adalah kesempatan ataupun momentum dimana setiap langkah dan gerak kebaikan dinilai ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Untuk wujudkan itu, sesuai jadwal petugas penceramah yang telah ditandatangani Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan, setelah kegiatan sholat zuhur berjamaah diadakan tausiyah Ramadhan di Musholla DPRD Langkat.

Kali ini Tim Ahli DPRD Langkat Nanang Susianto, S.Pd.I yang mengisi tausiyah yang dihadiri para ASN Sekretariat DPRD Langkat, Rabu (15/5).

Dalam tausiyah Ramadhannya, Nanang Susianto yang basiknya seorang ustadz mengatakan tausiyah ini tidak hanya memberi siraman rohani tetapi juga untuk mempererat ukhuwah islamiyah antar pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Langkat.

Ia juga memaparkan agar dalam mengerjakan puasa harus dengan semangat penuh dengan niat lillahi ta’ala untuk mencapai nilai taqwa.

Nanang yang atas perhatian Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang baru saja pulang menunaikan ibadah umrah ini berbagi kisah saat ia umrah.

Ia menuturkan selama di Madinah dan Mekah, ia melihat ada perbedaan dengan di Indonesia dalam hal kewajiban seorang suami untuk mendidik anaknya.

“Bahwa disana pada saat waktu sholat, sang suami membawa anak laki-laki dan perempuannya sholat disampingnya dan dalam kegiatan sehari-hari,” sebutnya.

Selain berkisah tentang suami, ustadz Nanang juga mengutarakan kemuliaan seorang ibu/istri, terutama saat mengandung dan melahirkan, sebab pada kaum wanita terdapat salah satu asmaul husna Allah SWT yaitu rahim.

Lebih lanjut ustadz Nanang menuturkan tiga kewajiban istri terhadap suami yakni harus menutup aurat dan tidak membuka aib suami, berdandan untuk suami dan taat kepada suami.

Menutup tausiyahnya ustadz Nanang Susianto mengajak jamaah sholat zuhur bersama-sama membaca doa kafaratul majelis “Subhaanakallaahumma wa bihamdika, asyhadu allaa ilaaha illaa anta, astaghfiruka, wa atuubu ilaik” yang artinya Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu.

Bapemperda DPRD Langkat Bahas Naskah Akademik

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat undang pembuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Larangan Membawa Telepon Genggam (Handphone) di Sekolah dari Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (FSH UINSU), Selasa (7/5).

Dalam rapat itu, pihak FSH UINSU memaparkan isi naskah akademik yang mereka susun dihadapan Ketua Bapemperda Nurul Azhar Lubis, SH dan beberapa anggota Bapemperda lainnya yakni Makhruf Ritonga, SE, Fatimah, S.Si. M.Pd, H. Syamsul Bahri Surbakti, SE. MM dan Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan.

Pihak FSH UINSU menjelaskan kedudukan hukum Naskah Akademik dalam penyusunan Ranperda tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang atau  Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

“Oleh karena itu, kedudukan hukum naskah akademik, menjadi syarat yang harus disertakan dalam penyusunan Ranperda,” terang pihak FSH UINSU.

Setelah mendengar paparan pihak FSH UINSU, Ketua Bapemperda Nurul Azhar Lubis berharap Naskah Akademik harus sudah layak untuk dibahas bersama dalam rapat Panitia Khusus pembahasan Ranperda ini nantinya.

Ia menginginkan larangan membawa handphone di sekolah ini berlaku tidak hanya di sekolah umum tetapi juga sekolah agama dan pesantren.

“Pemberlakuan Perda ini yang kami inginkan berlaku untuk sekolah umum dan juga sekolah agama maupun pesantren,” jelas Nurul Azhar.

Anggota Bapemperda lainnya juga memberikan masukan bahwa perlu ada  perbaikan-perbaikan pada Naskah Akademik seperti pengkhususan bahwa handphone yang dilarang hanya dalam ruangan saja dan untuk diluar sekolah tiperkenankan. Selain itu perlu mengupdate data-data yang disajikan kepada instansi terkait seperti jumlah sekolah yang ada di Langkat.

“Ruh dibuatnya Perda ini adalah untuk kebaikan,” ujar Makhruf Ritonga menambahkan, karena negara maju pun juga menerapkan melarang membawa handphone di sekolah.