RPJMD Kabupaten Langkat Disahkan

Melalui rapat paripurna tahun kelima, rapat kesembilan, masa persidangan ketiga, DPRD Kabupaten Langkat sahkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Langkat lima tahun kedepan, Kamis (1/8).

Diakhir masa jabatan anggota DPRD Langkat yang berakhir di bulan Oktober 2019 ini, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE selaku pimpinan rapat berharap pemerintah daerah mampu merealisasikan isi RPJMD dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan kemajuan Kabupaten Langkat.

Surialam mengatakan, setelah disahkannya Ranperda RPJMD ini kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara guna dievaluasi.

“Apabila ada perbaikan, mari sama-sama kita berkumpul kembali untuk melakukan penyempurnaan atas evaluasi gubernur dengan menindak lanjutinya,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara pansus Ir. Antoni membacakan hasil kerja pansus yang telah membahas RPJMD dengan maksimal bersama Bappeda Langkat telah sepakat Ranperda RPJMD dapat dijadikan Perda.

Walaupun sepakat, pansus berharap catatan-catatan perbaikan yang diharapkan pansus dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sama halnya yang disampaikan pansus, fraksi-fraksi DPRD Langkat melalui pendapat akhir fraksinya menyetujui disahkannya RPJMD, semoga visi Bupati Langkat ingin “mewujudkan Langkat yang maju, sejahtera dan religius, melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan” dapat tercapai.

Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus DPRD Langkat dan pihak-pihak terkait yang telah mencurahkan waktunya dalam membahas RPJMD.

“Berbagai saran, kritikan dan ide-ide untuk perbaikan dan kesempurnaan dokumen RPJMD, akan menjadi catatan eksekutif untuk penyempurnaan, baik dokumen maupun pelaksanaan RPJMD kedepan nantinya,” ujar Bupati Langkat.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut segenap anggota DPRD Langkat, perwakilan usur Forkopimda Langkat, Sekdakab Langkat, para pejabat Pemkab Langkat dan undangan lainnya.

Legislatif dan Eksekutif Saling Jawab Ranperda

Melalui 2 agenda Rapat Paripurna DPRD Langkat, Fraksi-Fraksi DPRD Langkat dan Bupati Langkat saling memberikan jawaban/tanggapan atas Ranperda RPJMD yang disampaikan Bupati Langkat dan 7 Ranperda inisiatif DPRD Langkat, Selasa (23/7).

7 Ranperda inisiatif DPRD itu yaitu Ranperda Wajib Belajar MDTA, Ranperda Larangan Membawa Hp di Sekolah, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolan Perpustakaan, dan Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Atas Ranperda yang disampaikan pihak Eksekutif dan Legislatif sehari sebelumnya, Fraksi-Fraksi DPRD Langkat menanggapi Ranperda RPJMD melalui pandangan umum fraksinya dan Bupati Langkat menanggapi 7 Ranperda inisiatif yang disampaikan DPRD Langkat.

Dalam tanggapannya, Fraksi-Fraksi DPRD Langkat menyambut baik atas dukungan maupun masukan saran-saran dari Bupati Langkat atas Ranperda inisiatif DPRD. Begitu juga Bupati Langkat berterima kasih atas masukan dari Fraksi-Fraksi DPRD Langkat.

Selain menerima masukan dari Bupati Langkat, beberapa fraksi DPRD Langkat menanggapi atas saran Bupati Langkat terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik agar materi yang mengatur substansi kerja Ombudsman dihapus karena Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai mekanisme kerja sendiri, fraksi dapat memahami namun perlu didiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan pansus.

Sementara itu, Bupati Langkat melalui wakilnya H. Syah Afandin, SH dalam penjelasannya bahwa RPJMD yang menitik beratkan pada sektor pariwisata akan melibatkan 10 OPD dalam rangka pengembangan pariwisata di Langkat yaitu Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi, Dinas Perindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kecamatan-Kecamatan.

“Program-program priorias untuk pengembangan pariwisata tahun 2020 telah dianggarkan sekitar 12 persen dari APBD Kabupaten Langkat,” sebut Wakil Bupati.

Dipenghujung rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, dibacakan Surat Keputusan oleh Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan tentang Pembentukan Panitia Khusus (pansus) DPRD Langkat yang akan membahas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 7 Ranperda inisiatif DPRD Langkat yang terbagi dalam 4 pansus.

7 Fraksi DPRD Langkat Setujui LPJ Bupati

Melalui penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Langkat, Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 disetujui DPRD Langkat menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (16/7).

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE mengetuk palu sidangnya sebagai tanda disahkan Ranperda ini menjadi Perda setelah segenap anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.

Sebelumnya juru bicara Badan Anggaran DPRD Langkat Pujianto, SE dalam penyampaian hasil kerja Badan Anggaran DPRD yang telah membahas LPJ APBD 2018 bersama Kepala OPD menyatakan menyetujui disahkannya LPJ APBD 2018 menjadi Perda.

Dalam laporan Banggar itu, ada beberapa saran/rekomendasi, salah satunya, Banggar berharap Pemda harus lebih mengoptimalkan pengelolaan pariwisata sesuai visi misi Bupati Langkat tahun 2019-2024.

Selain itu, Banggar meminta Pemda untuk mampu mengelola aset dengan baik agar kedepannya penilaian BPK atas laporan keuangan Pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sama juga dengan yang disepakati Banggar, pada pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Langkat yang walaupun secara keseluruhan menyetujui LPJ APBD 2018 disahkan menjadi Perda, fraksi-fraksi menekankan agar Pemda melalui OPD-nya agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor supaya peningkatan pembangunan di bumi Langkat menjadi semakin baik dan merata.

Fraksi lainnya juga meminta Bupati Langkat untuk membuat pakta integritas kepada seluruh pengguna anggaran di jajaran Pemkab Langkat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Ketua Fraksi Nasdem H. Ajai Ismail, SE pada pendapat akhir fraksinya, menilai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang begitu tinggi saat ini, untuk dapat dievaluasi melalui perencanaan yang lebih baik, efisien dan tepat guna lagi kedepannya, agar Silpa dapat diminimalisir sehingga penyerapan anggaran di masing-masing OPD dapat meningkat.

Pengesahan LPJ APBD 2018 ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD Kab. Langkat sebagai bentuk disahkannya LPJ.

Jembatan Sei Wampu Stabat Akan Rampung Diakhir 2019

Menyikapi pembangunan jembatan baru Sei Wampu Kota Stabat yang saat ini terhenti pengerjaannya, Komisi D DPRD Kabupaten Langkat mendatangi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Kamis (13/6).

Komisi D yang datang bersama Pimpinan DPRD Langkat untuk menindak lanjuti dan mempertanyakan ke Dirjen Bina Marga Kementerian di Jakarta untuk mengetahui mengapa pembangunan jembatan itu berhenti, ternyata pembangunan jembatan itu telah diputus kontrak, namun saat ini pengerjaannya kembali dilelang dan sudah ada pemenangnya, tinggal menunggu pelaksanaannya saja, jelas pihak Dirjen Bina Marga.

Diketahui bahwa diputusnya kontrak proyek jembatan Sei Wampu dibawah naungan Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional-1 (BBJN-1) Sumatera Utara karena ada kesalahan kontraktor termasuk keterlambatan pengerjaan di lapangan sehingga diambil tindakan.

Sesuai hasil pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR itu, pihak Dirjen berjanji akan menyelesaikan pembangunan jembatan Sei Wampu yang sempat terhenti pengerjaannya sesuai dengan perencanaan awal, jembatan nantinya diprediksi akan rampung akhir tahun 2019 ini.

Sesuai hasil pertemuan itu, jembatan Sei Wampu segera dikerjakan kembali setelah diketahui adanya pemenang tender. Komisi D DPRD Langkat akan turut melakukan pengawasan mengingat selama ini, pihak Komisi D tidak mengetahui secara persis proyek itu, termasuk RAB dan gambar proyek jembatan dimaksud.

Untuk diketahui, jembatan Sei Wampu yang membelah Sungai Wampu Stabat yang merupakan urat nadi kota Stabat akan dibangun melengkung seperti jembatan Barelang yang ada di Kota Batam yang mulai dikerjakan sejak awal Nopember 2015 lalu. Proyek jembatan ini berbiaya Rp. 57,2 milyar yang pengerjaannya oleh PT. Karya Agung Nadajaya dan konsultan supervise PT. Purnajasa Bimanapratama dengan masa waktu 810 hari kalender.

Namun hingga kini pengerjaan proyek jembatan itu, baru memasang rangka lantai jembatan dan sejak beberapa bulan terakhir terhenti pengerjaannya bahkan kini tidak seorangpun karyawan di lokasi proyek tersebut.

Fraksi-Fraksi DPRD Langkat Tanggapi LPJ Bupati

Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat yang digelar dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Langkat atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018, fraksi-fraksi DPRD Langkat menanggapinya dalam pandangan umum fraksinya, Selasa (2/7).

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin secara langsung menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2018 dihadapan anggota dewan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, Kepala OPD dan undangan lainnya.

Dalam rapat itu, Ketua DPRD Langkat menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan rapat paripurna sesuai pasal 320 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 13/2006 pasal 298 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda LPJ APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setelah Bupati Langkat membacakan nota LPJ, fraksi-fraksi DPRD Langkat memberi tanggapan, saran dan pertanyaan maupun kritik terhadap LPJ yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp.2.264.130.572.078 yang terealisasi sebesar 98,34 persen dan belanja sebesar Rp.2.391.115.544.062,92 terealisasi 93,02 persen.

Fraksi Hati Nurani Bangsa (HNB) dengan juru bicaranya Arifuddin misalnya menanggapi rendahnya realisasi belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR karena fraksi HNB menilai bahwa fungsi LPJ merupakan gambaran pencapaian target dan kinerja pemerintah daerah dalam memajukan dan mengembangkan daerah.

Sementara itu Ketua fraksi PDI Perjuangan Kirana Sitepu berharap kepada Pemda agar lebih serius dalam pengelolaan pajak PBB-P2. Selain itu Fraksi PDI Perjuangan meminta menganalisa potensi pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kontribusi yang positif dari sektor pariwisata karena dengan berbagai perbaikan, salah satunya dengan cara memperbaiki infrastruktur jalan menuju objek wisata.

Secara keseluruhan fraksi-fraksi DPRD Langkat juga memberikan masukan atas kejadian kebakaran industri rumahan perakitan mancis yang terjadi di Desa Sambi Rejo Kecamatan Binjai, agar Pemda melakukan pengawasan yang ketat terhadap pabrik home industry yang tidak memiliki izin agar kasus serupa tidak terulang lagi.

Usai fraksi-fraksi memberikan tanggapan, Ketua DPRD Langkat menskoor rapat sampai 8 Juli 2019 untuk mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi.