LKPJ Bupati Langkat Tahun 2020 Dibahas

 

Beranggotakan 15 orang Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Langkat bahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2020, Minggu (11/4/2021).

Kelima belas anggota pansus yang merupakan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Langkat sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Langkat nomor 7 tahun 2019 yang mensyaratkan anggota pansus paling banyak 15 orang.

Pujianto selaku Ketua Pansus bersama wakilnya Johan Wiryawan Bangun yang memimpin rapat pembahasan LKPJ meminta anggota pansus untuk mempertanyakan kinerja maupun memberi saran kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran terhadap anggaran tahun 2020.

Masing-masing Kepala OPD memaparkan anggaran dan realisasi dari anggaran yang digunakan sesuai dengan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun.

Pada pembahasan di OPD Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), anggota pansus Zulhijar mempertanyakan realisasi pelaksanaan kegiatan paskibraka.

Manna Wasalwa selaku Kadispora menjelaskan, dikarenakan pandemi covid maka pelaksanaan kegiatan paskibraka tidak maksimal.

Anggota pansus Ajai Ismail dari Fraksi Nasdem berharap kegiatan kompetisi keolahragaan dapat dilaksanakan kembali.

Terhadap kinerja Direktur RSU Tanjung Pura, anggota pansus dari Fraksi KPK, Fatimah memberikan apresiasi program jampersal yang terlaksana dengan baik dan meminta RSU Tanjung Pura dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sementara itu untuk peningkatan pendapatan daerah, masing-masing anggota pansus berharap Kepala Bapenda untuk dapat meningkatkan pendapatan dengan adanya proyek jalan tol yang ada di Kabupaten Langkat.

Pada pembahasan LKPJ itu juga dipertanyakan anggota pansus terhadap tindak lanjut rekomendasi tahun 2019 yang telah diberikan pansus sebelumnya.

Untuk diketahui output dari hasil kerja pansus adalah pemberian rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi perbaikan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

DPRD Langkat Gelar Paripurna Usul Penggantian Ketua DPRD

 

DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna penggantian Ketua DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 atas nama Surialam, SE kepada Sribana Perangin Angin di gedung DPRD Langkat, Kamis (1/4/2021).

Mekanisme penggantian Ketua DPRD Langkat itu melalui dua tahap rapat paripurna internal dengan agenda usul pemberhentian Surialam, SE sebagai Ketua DPRD Langkat dan usul calon pengganti Ketua DPRD Langkat.

 

Surialam yang saat ini masih berstatus Ketua DPRD Langkat saat memimpin rapat menjelaskan bahwa UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD, yang menjadi pedoman dilaksanakannya rapat paripurna.

Penggantian Ketua DPRD Langkat yang berasal dari Partai Golkar ini juga menindak lanjuti surat DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat nomor : PB-21/GK-LKT/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal menindak lanjuti surat DPP Partai Golkar Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Langkat sisa masa jabatan 2019-2024 yang menetapkan Sribana Perangin Angin yang menggantikan Surialam.

Dalam rapat paripurna itu, Zulhijar anggota DPRD Langkat dari Fraksi Gerindra mempertanyakan alasan Ketua DPRD Langkat mengundurkan diri dari jabatannya.

“Jawaban dari pertanyaan ini perlu kami ketahui untuk dapat kami sampaikan kepada masyarakat kalau ada yang bertanya,” kata Zulhijar.

Surialam mengatakan alasan kesehatan yang menjadi dasar dirinya mengundurkan, selain itu faktor umur yang sudah 60 tahun lebih.

“Dengan kondisi itu dan banyaknya tugas-tugas di DPRD Langkat, maka saya mengundurkan diri,” ungkapnya.

Setelah memberi jawaban, Surialam melanjutkan rapat paripurna yang menjelaskan setelah ditetapkannya keputusan DPRD Langkat tentang usul pemberhentian Ketua DPRD Langkat dan usul calon pengganti Ketua DPRD Kab. Langkat akan diteruskan ke Gubernur Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

PNS Sekretariat DPRD Ikuti Sosialisasi Entri Data Pokir

 

Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat dibawah pimpinan Drs. Basrah Pardomuan adakan sosialisasi entri data pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Langkat dari hasil reses pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan mengundang pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat di ruang rapat Banmus DPRD Langkat, Senin (15/3/2021).

Hadir Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Abdul Jaminson, ST sebagai nara sumber pada acara sosialisasi itu yang diikuti staf komisi DPRD Langkat yang ditugaskan untuk entri data hasil reses Anggota DPRD Langkat dari daerah pemilihannya masing-masing.

Sekretaris DPRD Langkat Basrah Pardomuan yang membuka sosialisasi berharap kepada staf yang mengikuti untuk bersungguh-sungguh, karena aplikasi SIPD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru berlaku di tahun 2021.

“Ini aplikasi baru, jadi peserta harus aktif bertanya kepada narasumber,” pesan Basrah kepada peserta sosialisasi.

Abdul Jaminson sebelum menjelaskan secara rinci cara entri data di SIPD melalui laman website http://sipd.kemendagri.go.id menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Langkat harus sudah disampaikan ke Bappeda satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

“Pokir DPRD itu merupakan rangkuman dari hasil reses. Pokir itu usulan dari lembaga DPRD bukan perorangan, yang prioritas dijadikan pokir DPRD,” jelas Jaminson.

Alur entri data, papar Jaminson diawali dengan input pokir menggunakan akun anggota dewan, lalu divalidasi OPD Setwan, lalu divalidasi OPD Bappeda, lalu masuk ke OPD tujuan pokir, terakhir divalidasi TAPD.

Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Langkat Zubaidah Kaunar, SH sebagai leading sektor yang menangani pokir DPRD Langkat diakhir sosialisasi mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan meminta staf yang telah ditugaskan untuk entri data pokir ke SIPD agar menyelesaikan secepatnya.

“Ini tugas mulia, dimana aspirasi masyarakat Kabupaten Langkat dapat kita fasilitasi,” pungkasnya menutup acara sosialisasi.

Penjabat Kades Tanjung Putus Akan Ditetapkan

 

Terhambatnya aktivitas di Pemerintahan Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang, membuat Camat Padang Tualang bersama Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Tanjung Putus dan beberapa Kepala Dusun Desa Tanjung Putus beraudiensi ke Pimpinan DPRD Langkat, Jum’at (5/3/2021).

Hal ini disebabkan Plh Kades hanya dapat melaksanakan tugas-tugas administrasi saja sedangkan untuk kegiatan keuangan tidak menjadi kewenangan Plh. Akibat ini ada hak-hak para Perangkat Desa Tanjung Putus yang tidak bisa dibayarkan.

Salah seorang Kepala Dusun mengatakan bahwa dirinya sudah 10 bulan belum terima gaji dan meminta hak-haknya sebagai Kepala Dusun dapat diperjuangkan.

Pada audiensi itu, turut dihadirkan Plt. Asisten Administrasi Tata Pemerintahan Basrah Pardomuan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Inspektorat Kabupaten Langkat. Sementara dari Pimpinan DPRD Langkat hadir Ketua DPRD Surialam dan Wakil Ketua DPRD Antoni.

Dalam audiensi itu, didapat keterangan bahwa Kepala Desa Tanjung Putus (berinisial E) tidak diketahui keberadaannya sejak 15 Januari 2021 dan kasusnya sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Stabat.

“Kasus ini sudah ditangani aparat penegak hukum, namun belum ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Sekretaris Dinas PMD yang datang mewakili Kepala Dinas PMD.

Sekretaris Dinas PMD menjelaskan pihak telah berbuat agar Penjabat Kepala Desa Tanjung Putus dapat segera ditetapkan.

Dalam audiensi itu Sekretaris Inspektorat juga banyak memberikan masukan dan memaparkan tentang mekanisme pemberhentian Kepala Desa sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Setelah mendengarkan keterangan dalam audiensi, Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni meminta melalui Dinas PMD untuk segera menetapkan Penjabat Kepala Desa Tanjung Putus definitif.

“Pemerintahan Desa Tanjung Putus saat ini berjalan tanpa anggaran, dengan adanya Penjabat Kepala Desa, maka pemerintahan Desa Tanjung Putus diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Langkat Surialam menegaskan dalam pertemuan itu, meminta Maret 2021 Penjabat Kepala Desa Tanjung sudah ditetapkan.

Hadiri Forum Perangkat Daerah, DPRD Langkat Minta Perhatian Pemda

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat laksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021 yang mengusung tema peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pengembangan pariwisata yang dibuka Wakil Bupati Langkat Syah Afandin di ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Rabu (24/2/2021).

Dalam forum yang merupakan sarana koordinasi antar pelaku pembangunan daerah untuk mencapai program pembangunan itu, Ketua DPRD Langkat melalui Ketua Komisi D DPRD Langkat Sribana Perangin Angin meminta perhatian pemerintah daerah setelah Kepala Bappeda Sujarno menjelaskan bahwa bidang infrastruktur jalan, infrastruktur sekolah dan infrastruktur kesehatan yang banyak diminta masyarakat.

Menyikapi itu, DPRD Langkat meminta utamakan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran dan tidak tumpang tindih program antara OPD.

Selain itu perlu verifikasi dan validasi data sehingga tidak ada satu daerah atau sektor yang terlupakan dalam pembangunan. DPRD Langkat juga meminta Pemda merealisasikan aspirasi masyarakat dari hasil reses anggota DPRD Langkat dengan menyediakan ruang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sribana pun mengingatkan RKPD nantinya harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah termuat dalam RPJMD demi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Langkat.

Sementara itu Wabup mengingatkan peserta forum untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Langkat.

“Semoga forum ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Langkat,” ungkapnya.

Diakhir kegiatan, dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan Wakil Bupati, Ketua Komisi D DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Sekda, Kepala Bappeda, Kadis LH, Kadis Perkim, Akademisi, Camat Pematang Jaya dan unsur masyarakat H. Zulkifli A. Dian.