Langkat 7 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa I Sidang ke-1 T.A. 2025. Rapat ini dilaksanakan dengan dihadiri Pj. Bupati Langkat yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Mulyono, M.Si, perwakilan Forkopimda, para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan undangan lainnya.

Pembacaan hasil reses oleh anggota DPRD Langkat

Rapat paripurna dimulai dengan laporan yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Langkat sebagai juru bicara bagi daerah pemilihannya. Enam Anggota DPRD yang menyampaikan laporan adalah Purwanto, Mardanta Sitepu, Meja Sembiring, Hermansyah, Eddy Wijaya dan Mahalli Hakim. Masing-masing juru bicara memaparkan hasil reses yang telah mereka lakukan selama rmasa reses, yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat di wilayah daerah pemilihan (dapil) mereka.

Laporan yang disampaikan mencakup berbagai aspirasi, keluhan serta usulan dari masyarakat yang mereka wakili, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan daerah. Para anggota DPRD juga menegaskan komitmen mereka untuk terus menjembatani aspirasi masyarakat demi tercapainya pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Langkat.

Penyerahan hasil reses kepada Ketua DPRD Langkat

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin rapat paripurna ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya pelaksanaan reses Anggota DPRD Kab. Langkat dan apresiasi kepada seluruh Anggota DPRD yang telah menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Langkat agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak eksekutif yang menunjukkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam memajukan Kabupaten Langkat.

Wakil Ketua DPRD Langkat, Ir. Antoni Ginting, menggelar reses di Desa Paluh Pakeh Babussalam Kecamatan Batang Serangan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait masalah yang mereka hadapi, terutama di sektor pertanian, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam kesempatan ini, warga menyampaikan sejumlah keluhan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Salah satu keluhan utama yang disampaikan adalah kondisi jalan sepanjang 300 meter yang menghubungkan desa dengan kecamatan. Jalan ini sering mengalami kerusakan dan menjadi sulit dilalui saat musim hujan, menghambat mobilitas warga. Masyarakat mengusulkan agar jalan tersebut segera diperbaiki dengan melanjutkan pengaspalan yang sudah direncanakan.

Peninjauan langsung Wakil Ketua DPRD dengan Kepala Desa ke lokasi rawan banjir

Warga juga berharap adanya kelanjutan program bedah rumah bagi keluarga yang membutuhkan tempat tinggal layak. Selain itu, mereka juga meminta pembangunan paving blok yang sudah disahkan dalam RAPBD dapat segera dimulai, guna meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas di lingkungan mereka.

Ir. Antoni Ginting menanggapi aspirasi tersebut dengan komitmen untuk memperjuangkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Ia memastikan bahwa perbaikan jalan 300 meter akan dimulai pada tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada 2026. Selain itu, program pengaspalan dan bedah rumah tetap menjadi prioritas dalam program pembangunan.

salah satu warga desa paluh pakeh babussalam saat bertanya kepada Wakil Ketua DPRD Langkat

Ir. Antoni juga membahas sektor kesehatan dengan mengusulkan sistem pelayanan yang lebih mudah diakses, cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan medis. Untuk mengantisipasi bencana, perbaikan dan peninggian titik terbakar serta wilayah rawan banjir juga akan segera dilaksanakan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun desa dengan semangat gotong royong demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Ketua DPRD Kabupaten Langkat menggelar reses di Desa Perkebunan Bandar Telu untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD turut membawa serta para Kepala Dinas terkait agar dapat mendengar langsung keluhan masyarakat serta melihat kondisi infrastruktur desa yang masih membutuhkan perhatian serius.

Salah satu permasalahan utama yang disampaikan oleh warga adalah kondisi jalan desa yang rusak. Ketua DPRD menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pihak perusahaan sekitar harus berperan aktif dalam perbaikan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya para Kepala Dinas dalam reses ini, diharapkan ada langkah konkret dalam menangani permasalahan yang dihadapi warga.

Tanya jawab warga dengan Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin angin, SE

Selain berdialog dengan masyarakat, Ketua DPRD juga menyalurkan bantuan sosial berupa beras dan uang kepada para lansia di sekitar lokasi reses. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Kegiatan reses ini menjadi salah satu bentuk komitmen Ketua DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat Desa Perkebunan Bandar Telu dan sekitarnya.

Sesi tanya jawab warga dengan ibu Sribana Perangin angin, SE

Dengan adanya reses ini, masyarakat berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki jalan dan aspirasi lainnya sesuai yang disampaikan warga.

Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan salah satu media yang menyebutkan dirinya mengenakan pakaian yang mencolok dan tidak memahami perda nomor 4 tahun 2024  saat menghadiri rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-275.

Ketua DPRD menegaskan bahwa dirinya memahami terkait pengenaan pakaian kebaya pada saat perayaan Hari Jadi Kabupaten Langkat.

Pada saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Ketua DPRD hadir dengan mengenakan pakaian resmi yang sesuai dengan acara, yakni busana daerah yang mencerminkan budaya Langkat. Penampilannya disesuaikan dengan tema acara sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal. Namun, pemberitaan sebelumnya memunculkan kesalahpahaman terkait busana yang dikenakan.

“Saya ingin meluruskan bahwa pada saat peninjauan stand pameran, saya tidak memakai pakaian yang mencolok seperti yang diberitakan sebelumnya. Disaat Paripurna Hari Jadi Langkat, saya pakai baju kebaya kolaborasi dengan selendang karo, setelah selesai turun kelapangan untuk menyapa masyarakat dan keliling stand saya ganti baju karna saya tidak mau ada perbedaan dengan masyarakat yang hadir karna saya juga masyarakat biasa,” ujar Ketua DPRD Langkat dalam keterangannya, Minggu (19/01/2025).

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin saat memimpin rapat paripurna

Peninjauan stand pameran sendiri merupakan salah satu rangkaian acara utama dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-275. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pejabat daerah, tokoh adat, dan perwakilan instansi.

Stand pameran tersebut menampilkan berbagai potensi lokal, mulai dari hasil kerajinan, kuliner tradisional, hingga produk unggulan daerah.

Ketua DPRD juga menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat. Menurutnya, momentum ini tidak hanya menjadi ajang perayaan tetapi juga kesempatan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan mempromosikan potensi daerah kepada masyarakat luas.

Terkait adanya kesalahan informasi, Ketua DPRD berharap media dapat lebih teliti dalam menyampaikan berita agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami sangat menghormati kerja keras rekan-rekan media, tetapi saya harap ke depan tidak ada lagi pemberitaan yang kurang akurat seperti ini. Kolaborasi yang baik antara media dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan informasi yang benar dan mendidik,” tambahnya.

Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin Aangin saat foto bersama dgn Pj Gubsu dan unsur Forkopimda Langkat usai kegiatan

Perayaan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-275 diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan media. Semua pihak diajak untuk saling mendukung demi kemajuan Kabupaten Langkat yang lebih baik di masa depan.

DPRD Langkat Sahkan Perubahan Badan Hukum Langkat Setia Negeri

DPRD Kabupaten Langkat tetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas (PT) Langkat Setia Negeri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dalam rapat paripurna yang digelar Jum’at (13/12/2024).

Sebelum Ranperda ini ditetapkan, Pimanta Ginting Ketua Pantia Khusus (Pansus) DPRD Langkat menyampaikan hasil pembahasan Ranperda setelah difasilitasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ia menjelaskan bahwa Pansus telah bekerja maksimal dengan mengundang pihak terkait.

Ada beberapa perubahan saat membahas Ranperda jelasnya, diantaranya penyesuaian judul Ranperda, penghapusan konsideran, menyempurnaan konsideran, penambahan dasar hukum, penghapusan pasal, penyempurnaan pasal dan penambahan ayat dalam pasal.

Dalam penjelasan Ketua Pansus disebutkan bahwa modal dasar Perseroda Langkat Setia Negeri pertama kali sebesar 25 milyar rupiah dengan kepemilikan saham Pemerintah Daerah tidak kurang dari 51 persen dari jumlah keseluruhan saham. Saham-saham dapat dimiliki oleh perseorangan dan badan hukum.

Komisaris Perseroda Langkat Setia Negeri minimal beranggotakan 3 orang dengan perbandingan 1 unsur independen berbanding 2 unsur lainnya (pemerintah daerah).

Setelah Pansus dan Fraksi-fraksi DPRD Langkat sepakat atas perubahan bentuk hukum Langkat Setia Negeri, selanjutnya Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin rapat paripurna berharap dengan telah disahkannya Perseroda Langkat Setia Negeri menjadi Peraturan Daerah, agar Pemerintah Daerah melalui OPD terkait segera menyusun Peraturan Bupatinya agar Perda dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat.

Sementara itu, Pj Bupati Langkat melalui Sekda Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Langkat dengan telah disahkannya Perseroda Langkat Setia Negeri yang selanjutnya pemerintah daerah akan menyampaikan dokumen Perseroda kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan nomor register.

Sekda mengatakan transformasi PT Langkat Setia Negeri menjadi Perseroda diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan daerah secara profesional serta berkelanjutan.

Ia meminta Kepala perangkat daerah terkait untuk segera mempersiapkan dan menyusun Ranperda penyertaan modal bagi Perseroda agar mengoptimalkan peran Perseroda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.