Ralin Sinulingga Gunakan 3 M Untuk Reses

Ralin Sinulingga Gunakan 3 M Untuk Reses

 

Waktu empat hari jadwal pelaksanaan reses II tahun 2018 bagi anggota DPRD Kabupaten Langkat, dimanfaatkan benar-benar oleh Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE untuk melaksanakannya.

Walaupun jarak tempuh yang begitu jauh dengan jalan bebatuan tidak menjadi penghalang bagi Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga untuk mengunjungi Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, tepatnya di Dusun Tanjung Merawa untuk melaksanakan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Senin (24/9).

Kedatangan Ralin yang baru pertama kali melaksanakan reses di Dusun Tanjung Merawa Desa Belinteng, begitu ditunggu masyarakat pada siang itu sebagai tamu yang dinantikan, yang setibanya wakil rakyat yang telah duduk dua periode ini sebagai anggota DPRD Langkat langsung disematkan uis gara (kain khas suku karo) sebagai bentuk penghargaan masyarakat.

Sebelum acara reses dimulai, Ralin duduk membaur dengan warga untuk makan siang bersama menikmati hidangan yang telah disiapkan.

Dalam sambutan resesnya, ia menjelaskan kepada masyarakat bahwa reses itu saatnya bertemu konstituen, menyerap aspirasi dan melihat kondisi masyarakat secara langsung, sesuai moto yang saya terapkan untuk reses yaitu 3 M (melihat, mendengar dan merasakan).

“Reses ini merupakan acara resmi, yang mana makanan dan minuman yang kita makan tadi dibiayai dari APBD Kabupaten Langkat, APBD itu salah satunya bersumber dari pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat,” ucap Ralin sembari menghimbau kepada warga agar taat membayar pajak.

Sudah banyak dana APBD Langkat yang diberikan ke Desa Belinteng di 2018, untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar mengawasi pembangunan itu.

Selain itu, Ralin juga memberikan pemahaman politik kepada warga, karena pada 2019 nanti akan dilaksanakan pemilihan umum serentak, masyarakat akan dihadapkan pada lima kertas suara untuk memilih Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan anggota DPRD Kabupaten Langkat.

Pada reses itu, Ralin sempat meneteskan air mata karena beberapa warga sekitar dusun yang datang, walaupun dengan kondisi keterbatasan ekonomi, mereka memberikan bantuan berupa uang kepadanya.

“Kami begitu mendambagakan sosok Ralin yang telah banyak berbuat terhadap kampung kami, itu tanda teringat kami, supaya kalau menjadi orang hebat agar tetap ingat kepada kami yang dibawah ini,” ucap salah seorang warga.

Suasana yang berbeda dalam dialog antara warga kali ini, beberapa perwakilan kelompok warga dengan bergantian secara langsung menghadap Ralin untuk menyampaikan keinginan-keinginan dan keluhan-keluhan yang dirasakan warga.

Semua aspirasi diterima, namun ia menjelaskan bahwa tidak semua aspirasi dapat terealisasi karena Langkat yang begitu luas dengan 23 kecamatan, sehingga perlu pemerataan pembangunan disetiap kecamatan.

Pada reses itu, ditampung aspirasi masyarakat seperti menginginkan pengaspalan jalan, rabat beton, irigasi yang baik, pembangunan gedung sekolah dan panti sosial, pemasangan pipanisasi dan tersedianya MCK.

Hadir diacara reses tersebut, Kepala Desa Belinteng Ruben Sembiring, SP, ratusan warga dusun Tanjung Merawa dan warga desa tetangga yang berada disekitar Desa Belinteng.

Wakil Ketua DPRD Reses, Masyarakat Karya Maju Inginkan Jembatan

Masyarakat Karya Maju Inginkan Jembatan

 

Masyarakat Desa Karya Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat menginginkan adanya jembatan penghubung antara dusun 7 menuju dusun 8 Desa Karya Maju yang dipisahkan oleh sungai yang panjangnya sekitar 60 meter.

Hal ini diungkapkan masyarakat dihadapan Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE yang berasal dari Partai Demokrat yang melaksanakan reses di desa tersebut, Sabtu (22/9).

“Dengan jembatan penghubung ini, masyarakat akan merasa terbantu dalam hal transportasi untuk mengangkut hasil usaha perkebunan, memperlancar perjalanan anak-anak menuju sekolahnya dan yang lebih parah lagi untuk menghindari kejadian yang lalu, ada warga yang meninggal karena tidak sempat dilarikan ke rumah sakit disebabkan transportasi yang tidak lancar ini,” ungkap Bambang Irawan warga dusun 8 Desa Karya Maju yang menginginkan perjuangan Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun untuk merealisasikannya.

Sebelumnya, Kepala Desa Karya Maju, Mukhlis dalam sambutannya mengatakan, bahwa Desa Karya Maju merupakan pemekaran dari Desa Pantai Cermin yang terbentuk pada 2003 yang lalu.

Ia juga merasa bangga dan berterima kasih atas kedatangan tamu yang terhormat Wakil Ketua DPRD Langkat ke Desa Karya Maju.

Mukhlis berharap aspirasi yang nantinya disampaikan warganya dapat tertampung dengan baik dan juga terealisasi, sehingga Desa Karya Maju menjadi lebih maju lagi, sesuai dengan namanya.

  1. Sapta Bangun pada reses itu mengajak beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti dari dinas pertanian, dinas perikanan & kelautan, dinas kesehatan, RSU Tanjung Pura dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

“Sengaja saya bawa OPD, agar keinginan masyarakat dapat terjawab dengan baik, karena OPD merupakan pelaksana kegiatan, sedangkan anggota DPRD menampung aspirasi dan memperjuangkan aspirasi tersebut,” ucap Sapta dihadapan ratusan masyarakat yang hadir.

Reses itu kewajiban anggota DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat, jadi sampaikan saja keinginan bapak/ibu, jangan segan dan sungkan untuk datang ke kantor DPRD Langkat menyampaikan aspirasi, lanjut Sapta.

Selain menginginkan pembangunan jembatan, pada reses itu masyarakat juga meminta pengaspalan jalan, lening parit, pemberantasan narkoba dan pelarangan hiburan malam (keyboard) erotis.

Hadir diacara reses tersebut, Camat Tanjung Pura Taufik Reza, SSTP, Wakapolsek Tanjung Pura, para kepala desa tetangga seperti Kepala Desa Lalang, Kepala Desa Pantai Cermin, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Karya Maju.

Tatib DPRD Langkat Direvisi

Tatib DPRD Langkat Direvisi

 

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka untuk menyahuti aturan itu, DPRD Langkat laksanakan rapat paripurna di gedung DPRD Langkat untuk merevisi tatib lama DPRD Langkat yang masih mengacu pada PP nomor 16 tahun 2010, Senin (10/9).

Dalam paripurna tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat Makhruf Ritonga, SE yang merupakan alat kelengkapan dewan yang tugasnya sebagai garda terdepan dalam perubahan tatib ini menjelaskan, bahwa perubahan tatib mengacu pada PP 12/2018, yang mana dibutuhkan waktu paling lama enam bulan sejak PP ini diundangkan untuk merubah tatib DPRD Langkat yang lama.

“Adapun maksud dan tujuan disusunnya rancangan tatib ini sebagai dasar bagi setiap anggota DPRD Langkat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan PP ini,” jelas Makhruf.

Lebih lanjut Makhruf menjelaskan, salah satu hal yang mendasar dalam PP 12/2018 ini adalah untuk pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati dikarenakan bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, maka DPRD yang mengusulkan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati kepada menteri dalam negeri.

Selain itu, dalam hal bupati dan wakil bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

“Kedua contoh hal diatas, akan dituangkan dalam rancangan tatib DPRD Langkat yang baru,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE yang memimpin rapat paripurna, berharap kepada panitia khusus yang akan membahas rancangan tatib DPRD dapat bekerja secara maksimal, karena kami telah mempercayakan semua anggota BPPD duduk di panitia khusus yang membahasnya.

Pada paripurna itu juga disampaikan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Langkat yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 September 2018.

Usai paripurna, dilakukan pemilihan pimpinan panitia khusus pembahasan rancangan tatib, terpilih sebagai Ketua Makhruf Ritonga, SE dan Wakilnya M. Syahrul, S.Sos.

 

 

Ket foto :

Ketua BPPD Makhruf Ritonga, SE memberikan penjelasan rancangan tatib DPRD Langkat di ruang rapat paripurna.

Bupati Langkat Jawab Pandangan Umum Fraksi

Bupati Langkat Jawab Pandangan Umum Fraksi

 

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat terhadap Ranperda perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat, Selasa (4/9).

Bupati Langkat yang diwakili Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM secara rinci memberikan jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya disampaikan fraksi Partai Golkar oleh juru bicaranya Pujianto, SE, fraksi HNB oleh Arifuddin, fraksi Nasdem oleh H. Ajai Ismail, SE, fraksi PDIP oleh Suwanto, fraksi Demokrat oleh H. Agus Salim, fraksi Gerindra oleh Yusri Handoko dan dari fraksi BSPN oleh Fatimah, S.Si, M.Pd.

Dalam penjelasan Sekda, terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah yang semula Rp. 144.050.847.030,- menjadi Rp. 148.432.567.030,- berasal dari sektor retribusi daerah yang mendominasi yaitu dari retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari dana kapitasi JKN sebesar lebih kurang Rp. 1.515.000.000,-

Selanjutnya, mengapa terjadi pengurangan dana desa, dijelaskan karena adanya perubahan aturan dari Permendagri 33/2017 disesuaikan dengan Permenkeu Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa.

Mengenai peningkatan belanja pegawai pada belanja tidak langsung disebabkan penganggaran dana DAK non fisik yang berasal dari pemerintah pusat yaitu belanja tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru yang belum dianggarkan pada APBD 2018.

Menjawab kurang perhatiannya Pemkab terhadap robohnya jembatan di Dusun Gapuk Desa Bukit Mas, dr. Indra menjelaskan karena keterbatasan waktu pelaksanaan untuk rehab jembatan sehingga tidak dianggarkan pada perubahan APBD 2018 akan tetapi dianggarkan pada R.APBD 2019.

Mengenai pasien bersalin yang dilakukan tindakan di ruang IGD tidak di ruang bersalin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan sesuai dengan bimbingan akreditasi yang sedang berjalan. RSU Tanjung Pura telah menyiapkan alat USG bagi ibu hamil dan mempersiapkan dokter spesialis kebidanan dan kandungan 24 jam.

Terkait masih tingginya pengangguran dikalangan pemuda dan angka kemiskinan yang menjadi perhatian serius Pemkab Langkat telah melaksanakan program ketenagakerjaan seperti program pelatihan kepada calon TKI dan program peningkatan kesempatan kerja melalui kegiatan program padat karya mandiri.

“Tentang keberadaan guru honor, fraksi PDIP yang menginginkan ada perhatian terhadap gaji guru honor yang sangat tidak layak, maka Pemkab Langkat sedang mengkaji pemberian honor tambahan dari APBD sehingga tidak membebani belanja APBD dikarenakan jumlah guru honor yang saat ini berjumlah 2.800 orang,” sebut Sekda.

Sekda juga menjelaskan bahwa pada tahun ini Pemkab menerima alokasi dana DAK sebesar Rp. 414.927.706.000,00 yang terdiri dari DAK fisik sebesar Rp. 124.853.633.000,00 dan DAK non fisik sebesar Rp. 290.074.073.000,-

Terkait kebutuhan penerimaan PNS, Pemkab telah menyampaikan kebutuhan PNS dan dokumen pendukung ke Kementerian PAN dan RB.

Dan tentang peningkatan prestasi atlet yang ada di Kabupaten Langkat, Pemkab telah melakukan pembinaan terhadap seluruh cabang olahraga dan juga memberikan apresiasi terhadap atlet berprestasi. Mudah-mudahan suatu saat atlet-atlet Kabupaten Langkat dapat menjadi atlet nasional yang berprestasi seperti yang diharapkan fraksi BSPN.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE.

Pimpinan DPRD Terima Audiensi Bawaslu Langkat

Pimpinan DPRD Terima Audiensi Bawaslu Langkat

 

 

Pimpinan DPRD Langkat yang terdiri dari Ketua Surialam, SE dan Wakilnya H. Sapta Bangun, SE dan Donny Setha, ST. SH. MH terima audiensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Langkat di ruang Ketua DPRD Langkat, Senin (3/9).

Audiensi Bawaslu dalam rangka konsolidasi dan koordinasi demi suksesnya pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sebut Ketua Bawaslu Husli Laili, S.Pd.I saat menyampaikan maksud audiensi.

Bawaslu Langkat periode 2018-2023 yang baru terbentuk terdiri dari empat anggota yaitu Ahmad Sayuti, SHI yang bertugas pada divisi hukum, data dan informasi, Riono Hardiman divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, Juliadi, SH. MH divisi penindakan pelanggaran dan Marhadenis Nasution, M.Hum divisi sengketa.

“Saya sendiri pada divisi organisasi dan sumber daya manusia,” ungkap Husli Laili memperkenalkan Komisioner Bawaslu.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE sangat menyambut baik audiensi Bawaslu, dengan harapan pertemuan ini bermanfaat bagi kedua belah pihak dan terjalin hubungan silaturahim yang baik juga karena sudah saling mengenal.

Anggota Bawaslu Marhadenis Nasution yang merupakan senior di Bawaslu Langkat pada audiensi itu mengatakan bahwa berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 bahwa kedudukan Bawaslu saat ini bersifat permanen seperti KPU, yang mana dulunya namanya Panwaslu masih bersifat ad hoc (sementara).

“Oleh karena itu, kami mohon dukungan anggaran dari DPRD Langkat dalam hal kantor Bawaslu seperti kantor KPU Langkat karena saat ini kantor kami masih menyewa disebabkan keterbatasan anggaran, walaupun anggaran Bawaslu untuk pemilu nanti berasal dari pusat (APBN),” harap Marhadenis.

Ia juga menjelaskan bahwa dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat salah satunya yang jumlah anggota Komisioner Bawaslu sebanyak lima orang dari delapan Kabupaten/Kota yaitu Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Serdang Bedagai dan Kota Medan.

“Selain itu berjumlah tiga orang saja Komisioner Bawaslunya, hal ini berdasarkan jumlah penduduk,” papar Marhadenis.

Usai mendengarkan penjelasan Bawaslu, Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE mengatakan bahwa Bawaslu itu merupakan mitra DPRD, oleh karena itu anggaran Bawaslu yang berasal dari APBN agar dapat dipergunakan secara maksimal, tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

“Tempatkan pegawai sekretariat Bawaslu yang mampu dalam mengelola administrasi dan anggaran,” ucap Sapta memberikan masukan.

Lanjut Sapta, Bawaslu itu merupakan orang-orang pilihan, dengan pengalaman yang sudah ada, secara pribadi saya berharap kedepannya orang-orang Bawaslu dapat bergabung di lembaga DPRD Langkat.

Donny Setha berharap adanya komunikasi yang baik antara Bawaslu dengan DPRD maupun pihak-pihak lain, karena komunikasi yang baik salah satu kunci kesuksesan.

Sementara itu, M. Syahrul, S.Sos anggota Komisi A yang turut hadir pada waktu itu mengatakan bahwa kegiatan Bawaslu sudah terukur, jadi diharapkan Bawaslu dapat mendeteksi penganggaran untuk perhelatan pemilu nanti.

Dipenghujung pertemuan, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE mengharapkan kepada Bawaslu untuk dapat  bekerja dengan baik dalam hal pengawasan karena kita memahami tuntutan publik yang sangat besar terhadap kewenangan Bawaslu untuk menindak dugaan pelanggaran pemilu.

“Dan kami berharap Bawaslu dapat menciptakan pemilu yang bermartabat dan damai di Kabupaten Langkat,” pesan Ketua DPRD Langkat.

Perubahan APBD Langkat 2018 Disampaikan Ke DPRD

Perubahan APBD Langkat 2018 Disampaikan Ke DPRD

 

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Langkat, DPRD Langkat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun 2018, Senin (3/9).

Sebelumnya, Kepala Daerah bersama DPRD Langkat telah menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dibahas Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBD Tahun 2018.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

“Hal tersebut tertuang dalam pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” sebut Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD H. Sapta Bangun, SE, Ralin Sinulingga, SE dan Donny Setha, ST. SH. MH.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dalam penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD menyebutkan bahwa total rancangan perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun 2018 sebesar Rp. 2.390.615.544.062,92.

“Dengan jumlah belanja semula sebesar Rp. 1.832.309.588.986,00 bertambah sebesar Rp. 558.305.985.076,92,” rinci Ngogesa dihadapan sidang paripurna yang dihadiri segenap anggota DPRD, Sekda, para unsur Forkopimda, para Asisten Setda, para Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Usai Bupati Langkat membacakan secara rinci rancangan perubahan APBD 2018 dan penandatanganan berita acara penyerahan Ranperda perubahan APBD, Ketua DPRD Langkat mempersilahkan tujuh fraksi yang ada di DPRD Langkat untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya atas perubahan APBD 2018.

Sebelum Ketua DPRD menskors rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati pada esok harinya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat, pada kesempatan itu, diumumkan susunan perubahan Fraksi Hati Nurani Bangsa DPRD Langkat dengan Ketua yang baru Sukirin, SE, Wakil Ketua Agustinus Riza Kaban, SE dan Sekretaris Syamsul, S.Ag.

DPRD Langkat Tetapkan 4 Ranperda Inisiatif

DPRD Langkat Tetapkan 4 Ranperda Inisiatif

 

Setelah mendapat penjelasan dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kabupaten Langkat Makhruf Ritonga, SE tentang dasar-dasar hukum maupun latar belakang dan tujuan penyusunan 4 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat, akhirnya seluruh anggota DPRD Langkat yang hadir dalam rapat paripurna setuju ditetapkan 4 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat untuk tahun 2018.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE secara internal yang dihadiri anggota DPRD, tim ahli dan Sekretariat DPRD Langkat di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Senin (20/8).

Setelah kata sepakat diambil, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan membacakan Surat Keputusan tentang Penetapan 4 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat dimaksud yakni Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Terpadu, Ranperda tentang Penamaan Jalan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ranperda tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Kebudayaan Daerah.

Makhruf Ritonga dalam penjelasannya mengatakan bahwa perlu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah maupun masyarakat untuk melaksanakan pelayanan publik sehingga diperlukan payung hukum yang jelas dalam bentuk peraturan daerah untuk mengatur hal itu.

“Sebagai contoh, seperti pada Ranperda Pengelolaan Sampah, rakyat perlu kepastian untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, selain itu ada larangan yang tegas memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Langkat,” jelas Makhruf Ritonga.

Sementara itu, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE mengharapkan kepada seluruh anggota DPRD Langkat agar dalam menuju proses Ranperda menjadi Perda dapat dipastikan bahwa Ranperda yang disetujui adalah benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat.

Surialam Bacakan Teks Proklamasi Pada Upacara HUT RI Ke 73

Surialam Bacakan Teks Proklamasi Pada Upacara HUT RI Ke 73

 

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE bacakan teks proklamasi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 tahun 2018. Upacara yang dilaksanakan di lapangan alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat itu dipimpin Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH sebagai inspektur upacara.

Upacara dimulai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera (paskibra) yang berasal dari utusan sekolah-sekolah di Kabupaten Langkat. Sebelum pengibaran bendera merah putih, Bupati Langkat terlebih dahulu menyerahkan bendera ke pembawa baki Puspita Indriani dari SMA Negeri 1 Tanjung Pura.

Bertindak sebagai penggerak dan pembentang bendera sebanyak 3 orang yaitu Alhajsyah Husaini dari SMAN 1 Hinai, Arif Muhidin dari SMAN I Secanggang dan Edo Prayogi dari SMAN 1 Hinai.

Derap langkah paskibra yang berjumlah 58 orang dengan jumlah masing-masing putra putri sebanyak 29 orang membuat suasana lapangan alun-alun Tengku Amir Hamzah begitu meriah disaksikan ribuan masyarakat Kabupaten Langkat yang ingin melihat secara langsung keramaian 17 Agustusan di kota Stabat.

Seluruh peserta upacara tampak berbaris rapi dan khidmat mengikuti jalannya upacara yang diikuti oleh PNS Pemkab Langkat yang kompak berpakaian seragam Korpri, siswa-siswa dari sekolah-sekolah di Stabat, organisasi kepemudaan dan pasukan dari TNI/Polri, dimana yang bertindak sebagai komandan upacara Hendri Nainggolan dari Batalion Arhanudse 11/BS.

Duduk di tribun kehormatan hadir juga Bupati Langkat terpilih Terbit Rencana Perangin-angin bersama istri, Ketua TP PKK Langkat, unsur Forkopimda bersama istri, para veteran pejuang kemerdekaan, pejabat eselon II Pemkab Langkat dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Langkat Surialam, usai upacara yang dilanjutkan pelepasan defile pawai karnaval untuk memeriahkan HUT kemerdekaan di kota Stabat ini, saat itu mengatakan sangat berkesan peringatan HUT kemerdekaan ini, dahulu para pejuang berperang untuk memerdekaan negara ini, sekarang waktunya kita mengisi kemerdekaan itu dengan perjuangan yang tiada kenal kata henti yakni bagaimana membuat masyarakat dapat menikmati arti kemerdekaan itu.

“Misalnya membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, menjalin komunikasi yang baik antara pimpinan, menghindari bentuk perselisihan yang dapat memecah belah persatuan dan sebagai seorang pimpinan harus mampu jadi panutan,” ujar Surialam.

Ketua DPRD Langkat Jadi Irup HUT RI Ke 73

Ketua DPRD Langkat Jadi Irup HUT RI Ke 73

 

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Stabat yang setiap tahunnya dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia laksanakan upacara pengibaran bendera dengan Inspektur Upacara dari pejabat di jajaran Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Kali ini, pada upacara HUT RI ke 73 tahun 2018 bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang diikuti para guru dan ratusan murid yang berbaris rapi memadati halaman sekolah MTsN, Jum’at (17/8).

Setelah beberapa acara pembuka, momen yang paling dinantikan yakni pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengkibar bendera dari siswa-siswi MTsN berjalan lancar hingga bendera merah putih berkibar diujung tiang bendera.

Suasana begitu khitmad pada saat pengibaran bendera, karena berbekal latihan selama ini para petugas sukses mengibarkan bendera merah putih.

Usai rangkaian kegiatan pengibaran bendera, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE pada kesempatan itu membacakan amanat tertulis Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH. Dalam amanat tersebut mengulas kisah kemerdekaan Indonesia, dimana didalamnya peran pemuda mempunyai andil dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Motivasi peran pemuda kala itu hendaknya menjadi pembelajaraan, dengan mempersiapkan masa depan melalui belajar meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan,” sebut Ketua DPRD mengingatkan kepada pelajar.

Lebih lanjut, bahwa keberhasilan itu hanya milik orang-orang yang mempunyai cita-cita, lalu berusaha mencapainya dengan kerja keras, belajar sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak mudah untuk menyerah.

“Akhlak yang baik kepada guru, taat kepada orang tua dan menjauhi segala perilaku yang dapat merusak masa depan, juga penunjang keberhasilan,” sebut Surialam membacakan amanat Bupati untuk sekolah-sekolah di Langkat.

Usai upacara, Kepala MTsN Stabat Edi Syahputra mengatakan sangat berterima kasih atas kehadiran dan merupakan suatu kehormatan Ketua DPRD Langkat  sebagai Inspektur Upacara di sekolah MTsN Stabat.

“Semoga kedatangan Ketua DPRD Langkat  di sekolah MTsN ini membawa kebaikan bagi sekolah,” ucap Edi.

Sementara itu, Ketua DPRD Langkat mengatakan kepada Edi Syahputra yang kesehariaanya juga sebagai Ketua BKPRMI Langkat ini, agar dapat membina sekolah MTsN Stabat dengan sebaik-baiknya, kawal terus anak didik dengan pendidikan agama yang baik sehingga perilaku yang menyimpang pelajar saat ini yang kita lihat melalui media televisi maupun di sosial media, seperti tawuran antara pelajar, kebut-kebutan di jalan dan penyalah gunaan narkoba dapat dihindari.

Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden RI

Rapat Paripurna DPRD Langkat Mendengarkan Pidato Presiden RI

 

DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui siaran televisi menjelang peringatan HUT RI ke 73 di gedung DPRD Langkat, Kamis (16/8).

Paripurna yang merupakan agenda tahunan ini, sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-604/M.Sesneg/Set/TU.00.04/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang pedoman peringatan Hari Ulang Tahun ke 73 Kemerdekaan Republik Indonesia 2018, sebut Surialam, Ketua DPRD Langkat yang memimpin rapat paripurna.

Ada 2 agenda rapat paripurna yang didengarkan, yakni pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR-RI dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke 73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2018 pada sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI.

Presiden Jokowi melalui pidatonya menyampaikan sejumlah hal, antara lain, presiden menegaskan pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dan mendukung kinerja KPK. Jokowi juga mengajak semua pihak menyelamatkan negara dengan tidak melakukan tindakan korupsi.

Jokowi juga menyebut tentang pelanggaran HAM dimasa lalu, dia berharap pelanggaran HAM itu tidak terulang lagi.

Jokowi juga mengajak seluruh pihak menjaga lahan dan hutan Indonesia. Presiden mengapresiasi pemerintah daerah yang menangani kebakaran hutan di Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga menyentuh perihal pemberantasan terhadap narkoba, menjaga NKRI, saham freeport, keadilan ekonomi, juga perang terhadap terorisme dan radikalisme. Dia juga mengingatkan perihal Asean Games yang tahun ini digelar di Indonesia.

Rapat Paripurna istimewa itu dihadiri oleh pihak legislatif dan eksekutif Kabupaten Langkat serta jajaran forkopimda Langkat.

Diakhir paripurna, Surialam berharap dengan mendengarkan pidato kenegaraan ini, menjadi motivasi untuk menjalankan pemerintahan ini demi kecintaan terhadap rakyat, sambil mengetuk palu menutup rapat paripurna.