DPRD Langkat Paripurnakan Program Kerja 2020

DPRD Langkat Paripurnakan Program Kerja 2020

 

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan yang disetujui dalam rapat paripurna.

Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan dalam rangka menetapkan Program Kerja DPRD Kabupaten Langkat tahun 2020, Senin (29/4/2019).

Paripurna yang digelar secara internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE ini langsung meminta kepada Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan membacakan draf Surat Keputusan DPRD yang berisi program kerja DPRD Langkat tahun 2020 sesuai tugas pokok dan fungsi anggota DPRD yakni anggaran, pembentukan perda dan pengawasan.

Seperti pada fungsi pembentukan perda, DPRD Langkat pada tahun 2020 merencanakan membuat 4 Ranperda inisiatif.

Sapta Bangun pada rapat itu mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Langkat yang menghadiri rapat agar terus meningkatkan kinerja dengan sebaik mungkin dengan lebih giat lagi menambah ilmu dan wawasan guna optimalnya pelaksanaan program kerja yang telah dibuat.

“Dengan bertambahnya ilmu dan wawasan diharapkan kinerja dapat optimal, sehingga seluruh kegiatan dalam program kerja dapat terselenggara sebagaimana semestinya,” ungkap Sapta Bangun.

Sapta Bangun juga mengingatkan kepada anggota DPRD Langkat yang duduk di alat kelengkapan DPRD agar dapat menjalankan semua rencana program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar.

Ketua DPRD Langkat Tinjau UNBK dan USBN

Ketua DPRD Langkat Tinjau UNBK dan USBN

 

Untuk melihat secara langsung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMP/MTs Tahun Pelajaran 2018/2019, Ketua DPRD Kabupaten Langkat lakukan peninjauan ke SMP Negeri 2 Stabat, Senin (22/4).

Dalam peninjauan UNBK itu, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE didampingi Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan dan juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Kepala SMP Negeri 2 Stabat, Adnan mengatakan bahwa pelaksanaan UNBK dilaksanakan selama empat hari yakni dari tanggal 22-25 April 2019.

“Hari pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia, hari kedua Matematika, hari ketiga Bahasa Inggris dan hari keempat Ilmu Pengetahuan Alam,” jelas Adnan.

Lanjutnya, jumlah murid kelas IX yang mengikuti UNBK sebanyak 177 orang dengan rincian 78 orang laki-laki dan 99 perempuan, dengan pelaksanaan tiap harinya terbagi dalam tiga sesi, sesi 1 dilaksanakan pukul 07.30-09.30, sesi 2 pukul 10.30-12.30 dan sesi 3 pukul 14.00-16.00 Wib.

Pada kesempatan itu, Adnan berharap melalui Ketua DPRD Langkat, agar menjadi perhatian untuk penganggaran komputer di sekolah itu melalui Dinas Pendidikan Langkat.

“Karena dari 65 total komputer maupun laptop yang digunakan untuk UNBK, hanya 21 komputer milik sekolah, lainnya itu laptop para guru dan murid,” sebut Adnan.

Menanggapi permintaan Kepala SMP Negeri 2 Stabat, Ketua DPRD Langkat Surialam mengingatkan kepada perwakilan Dinas Pendidikan agar memperhatikan permintaan penambahan komputer itu.

Surialam juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah atas antisipasi kesiapan sekolah dalam melaksanakan UNBK dan berharap pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik dan lancar.

Selain meninjau UNBK, Ketua DPRD Langkat juga melakukan peninjauan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke SD Negeri 050662 Perdamaian Kecamatan Stabat.

Menurut keterangan Kepala Sekolah, Asyhariah bahwa pelaksanaan ujian selama 3 hari dengan jumlah murid sebanyak 71 orang yang mengikuti ujian yang dibagi dalam 4 ruang sesuai juknis.

Pansus Minta Percepat Pengukuran Lahan HGU PT. Prima Sum

Pansus Minta Percepat Pengukuran Lahan HGU PT. Prima Sum

 

Sengketa Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang dengan PT. Prima Sum yang berakibat 8 orang warga desa terjerat dalam kasus hukum sehingga mendekam dipenjara, membuat para istri-istri warga bersemangat datang ke DPRD Langkat, Senin (8/4/2019).

Para ibu-ibu yang datang itu memenuhi undangan Panitia Khusus DPRD Langkat yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan dengan menghadirkan pihak PT. Prima Sum yang diwakili manajernya Usaha Sembiring, perwakilan BPN Langkat, Asisten Administrasi Tata Pemerintahan Setdakab Langkat Drs. Abdul Karim, MAP dan Kabag Tapem Suriyanto, S.Sos.

Setelah para pihak saling menjelaskan, seperti yang disampaikan Danil perwakilan BPN Langkat, bahwa 5 tahun sebelum habis masa berlaku HGU, sudah bisa dilakukan pengukuran ulang.

“HGU PT. Prima Sum berakhir tahun 2022,” ungkap Danil.

Raja Kamsah Sitepu selaku Ketua Pansus, meminta kepada PT. Prima Sum agar segera mempercepat permintaan pengukuran lahan ini ke BPN Langkat, sehingga permasalahan sengketa lahan yang dipersoalkan yang biaya pengukurannya dari masyarakat ini selesai.

“Sudah 2 periode saya jadi anggota DPRD Langkat, baru kali ini masyarakat yang membayar biaya pengukuran lahan HGU yang nilai uangnya tidak sedikit,” ucap Raja Kamsah.

Pernyataan Raja Kamsah itu juga ditimpali anggota pansus Makhruf Ritonga, SE yang mengatakan bahwa dengan percepatan pengukuran ini akan menguntungkan pihak perusahaan karena masyarakat yang membiayai.

Sembari ia mengucapkan terima kasih atas investasi PT. Prima Sum di Kabupaten Langkat.

Dalam rapat itu, istri warga yang datang 5 orang itu meminta kepada lembaga DPRD agar dalam pengukuran nantinya, para suami mereka dapat dikeluarkan sementara karena mereka yang tahu batas-batas lahan yang disengketakan.

Sementara itu, Abdul Karim meminta kepada warga agar dapat bersabar sembari menunggu proses berlangsung, karena kita mau menegakkan hukum dengan tindakan yang tidak melanggar hukum.

RDP Sengketa Lahan Antara Warga Dengan PT. LNK

DPRD Langkat Gelar RDP Sengketa Lahan Antara Warga Dengan PT. LNK

 

Puluhan warga Desa Nambiki Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, didampingi kuasa hukumnya dan lembaga Kontras Sumut, menghadiri undangan DPRD Langkat, untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara warga dengan PT. LNK, Selasa (9/4).

Hadir dalam RDP itu, pihak perwakilan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), PTPN II, perwakilan Polresta Binjai dan Polres Langkat, perwakilan BPN, Kabag Tapem, Sekcam Selesai dan undangan lainnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Langkat dihadiri Asisten Administrasi Tata Pemerintahan, Drs. Abdul Karim, MAP.

RDP dipimpin Sukirin, SE dan dihadiri 3 anggota Komisi A, diantaranya Joni Sitepu, Suwarmin dan Drs. H. Sarikat Bangun.

Dalam rapat tersebut terjadi debat pendapat dan pandangan, baik dari perwakilan warga Desa Nambiki, Pemerintah Langkat dan Anggota Komisi A DPRD Langkat.

Asisten Tata Pemerintahan Setdakab Langkat, Abdul Karim mengatakan, persoalan, terkait soal lahan yang masih dalam sengketa warga, jika di Stanpas bukan wewenang Pemerintah Langkat, melainkan itu wewenangnya dari keputusan Pengadilan.

Sementara beberapa warga yang hadir minta lahan tersebut, tidak dilakukan perpanjangan HGU.

Perwakilan PT. LNK Hamzah Lubis mengatakan, lahan yang diakui masyarakat, yang disengketakan itu, masih milik PT. LNK dan HGU nya masih belum berakhir.

Pimpinan RDP, Sukirin, yang juga Ketua Komisi A DPRD Langkat, mengatakan, terkait hasil kesimpulan rapat sementara yaitu, agar Pemerintah Kabupaten Langkat tidak lagi memperpanjang HGU lahan yang terdapat silang sengketa dengan masyarakat, termasuk di Desa Nambiki ini.

Sekwan Pimpin Apel Pembacaan Ikrar Netralitas ASN pada Pemilu

Sekretaris DPRD Langkat Pimpin Apel Pembacaan Ikrar Netralitas ASN pada Pemilu

 

Sebagai wujud dukungan bagi terciptanya pesta demokrasi yang bermartabat, beretika dan demokratis, Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat Drs. Basrah Pardomuan pimpin pembacaan ikrar pernyataan sikap netralitas ASN yang diikuti seluruh jajaran PNS dan hononer di lingkungan Sekretariat DPRD pada saat apel pagi di halaman kantor DPRD Langkat, Jum’at (5/4/2019).

Pada apel pagi tersebut, Basrah Pardomuan membacakan enam poin penting dalam ikrar yang menegaskan posisi strategis ASN. Termasuk diantaranya, komitmen untuk tidak golput dan menolak kampanye ujaran kebencian dan hoax.

“Mendukung suksesnya pemilu dan pilpres serentak tahun 2019, menolak segala bentuk kampanye ujaran kebencian, fitnah, ujaran bermuatan sara serta hoax. Selain itu, mendorong kampanye bermartabat dan beretika yang mengedepankan adu program, adu konsep dan adu gagasan. Menjaga netralitas dan profesionalitas ASN dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya. Mengajak seluruh WNI untuk menggunakan hak pilihnya serta mendukung tetap tegaknya NKRI yang berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Basrah membacakan ikrar, yang diikuti ASN peserta apel.

Usai pembacaan ikrar, Basrah Pardomuan dalam arahannya mengatakan bahwa pembacaan ikrar netralitas ASN ini merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2019 yang lalu, yang telah ditindaklanjuti melalui surat Bupati Langkat kepada masing-masing Kepala OPD.

“Menjadi harapan kita semua, pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang akan datang dapat berjalan dengan sukses didalam pelaksanaannya. Gunakan hak pilih kita untuk memilih Presiden, anggota DPD-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Langkat,” ajak Basrah.

Ia juga mengingatkan kepada peserta apel agar arif dan bijak dalam menggunakan media sosial, karena begitu banyak informasi ataupun berita-berita yang harus disaring dan diteliti kebenarannya.

“Jangan salah untuk memberikan komentar maupun meneruskan sebuah berita yang bisa berakibat fatal,” ujar Basrah sembari mengingatkan stafnya agar tetap semangat dalam bekerja.

Ketua DPRD dan Para Pejabat Langkat Tes Urine

Ketua DPRD dan Para Pejabat Langkat Tes Urine

 

Secara dadakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat H. Ahmad Zaini dengan beberapa orang stafnya lakukan tes urine terhadap Ketua DPRD Kabupaten Langkat Surialam, SE, Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM dan para pejabat Pemkab Langkat lainnya di ruang Sekda, Kamis (4/4).

Tes urine yang dilakukan secara dadakan yang diinisiasi Sekda ini merupakan menyahuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE setelah diperiksa urinenya, hasil negatif. Hasil ini membuktikan bahwa Ketua DPRD Langkat bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Hasil negatif ini juga diikuti para pejabat lainnya seperti Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan, Kepala Bappeda H. Sujarno, S.Sos. M.Si, Kadis Lingkungan Hidup Drs. Iskandar Zurkarnain Tarigan, M.Si, Kadis PPKB & PPA Hj. Purnama Dewi Tarigan, SH, Kepala Bapenda Dra. Muliani S, Kabag Kessos H. Syahrizal, S.Sos. M.Si yang turut berada di ruang sekda.

Adha Wiradani selaku petugas BNN Langkat yang memeriksa menyatakan bahwa hasil tes urine menunjukkan garis dua yang berarti negatif terhadap semua yang diperiksa.

Ia juga menunjukkan hasil tes urine ini dapat juga untuk mengetahui seseorang itu menggunakan narkoba atau tidak seperti menggunakan ganja, sabu-sabu, morfin maupun obat-obatan.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE usai diperiksa tes urine-nya, sangat yakin mengatakan hasilnya pasti akan negatif.

“Saya menyakini hasilnya pasti negatif. Saya sangat anti dengan yang namanya narkoba, sebab penggunaan narkoba akan merusak segala sendi kehidupan seseorang,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda mengatakan akan menindak para pejabat kalau ada yang positif menggunakan narkoba.

“Kita komitmen agar para pejabat Pemkab Langkat dibawah kepemimpinan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama wakilnya H. Syah Afandin, SH terhindar dari penyalahgunaan narkotika,” pungkasnya.

DPRD Langkat Sambut Baik Gagasan Himala

DPRD Langkat Sambut Baik Gagasan Himala

 

Rencana memperkenalkan budaya melayu Langkat yang digagas Mahasiswa Langkat yang tergabung dalam Komisariat Himpunan Mahasiswa Langkat Universitas Sumatera Utara (Himala USU) disambut baik DPRD Kabupaten Langkat.

Rencana itu disampaikan Ketua Komisariat Himala USU Ami Pratama saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Langkat Surialam, SE di ruang kerjanya, Senin (25/3/2019).

“Ide ini muncul karena kami melihat generasi milenial saat ini sangat kurang kecintaannya terhadap budaya lokal, mereka lebih cenderung mengenal budaya asing dibandingkan budaya daerah,” ungkap Ami Pratama yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU ini.

Lanjutnya, kami akan libatkan semua elemen untuk event ini. Pada event ini nantinya akan ditampilkan tarian daerah, nyanyian-nyanyian dan drama melayu juga akan ditampilkan, selain itu kuliner khas Langkat juga akan kami perkenalkan, sehingga pepatah “Tak Kan Melayu Hilang Di Bumi” menjadi lebih dikenal masyarakat luas.

Sementara itu, Rahmad Hidayat mahasiswa Fakultas Kehutanan USU yang turut beraudiensi mengatakan bahwa rencana event memperkenalkan budaya melayu Langkat ini dilaksanakan di panggung terbuka gelanggang mahasiswa kampus USU di Medan.

“Kami juga akan tonjolkan ikon wisata Langkat agar Kabupaten Langkat lebih dikenal lagi, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas,” imbuhnya.

Anggota DPRD Langkat Makmur Ginting, SE yang juga hadir menerima audiensi itu mengucapkan salut dan bangga atas rencana yang akan dikerjakan adik-adik mahasiswa Langkat.

“Kalian ini kaum muda yang memiliki ide-ide yang brilian dari segi pemikiran dan saran. Kami selalu dorong hal itu. Langkat banyak objek wisata yang perlu dikenalkan, melalui kalian kami berharap dapat mempromosikan wisata langkat ke dunia luar,” harapnya.

Ketua DPRD Langkat, Surialam, SE dalam pertemuan itu mengatakan sangat mendukung gagasan bagus yang akan dibuat Himala USU untuk mengenalkan budaya melayu dan wisata Langkat.

“Ini sangat baik, karena salah satu misi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang ingin memajukan pariwisata di Kabupaten Langkat,” ungkapnya.

Ia juga meminta Himala USU untuk dapat mensosialisasikan juga kepada generasi milenial agar dapat memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Karena kalian ini merupakan pelopor masa depan bangsa dan merupakan agen-agen perubahan serta aset yang sangat berharga bagi Kabupaten Langkat,” ujar Surialam.

Turut hadir beberapa anggota DPRD Langkat yang menerima audiensi, seperti Pujianto, SE, Jumari S, H. Faisal Haq dan Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan.

Petani Secanggang Mengadu Ke DPRD Langkat

Terancam Gagal Panen

Petani Secanggang Mengadu Ke DPRD Langkat

 

Melihat kondisi pertanian di Kecamatan Secanggang yang berakibat akan gagal panen karena musim kemarau, Pengurus Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Secanggang beraudiensi mengadukan hal itu ke kantor DPRD Kabupaten Langkat, (25/3/2019).

Pengaduan pengurus KTNA ini diterima langsung Ketua DPRD Langkat Surialam, SE di ruang kerjanya yang turut dihadiri perwakilan dari Dinas Pertanian Langkat.

“Miris dengan kondisi yang memperihatinkan terhadap ratusan hektar lahan pertanian padi yang diprediksi gagal panen, maka kami datang kesini untuk mengadukannya,” sebut Sugito Sekretaris Pengurus KTNA.

Ada empat desa yang diprediksi mengalami gagal panen ini, yaitu Desa Tanjung Ibus, Kebun Kelapa, Sungai Ular dan Kelurahan Hinai Kiri terang Sugito menjelaskan.

“Sebenarnya prediksi gagal panen ini dapat diatasi kalau mesin kompanisasi dapat menyalurkan air ke persawahan petani,” ucap Purwanto Ketua KTNA.

Mariono selaku Kepala Bidang Irigasi Dinas Pertanian Langkat menjelaskan kepada Pengurus KTNA bahwa Dinas Pertanian telah memasang mesin kompanisasi di Kecamatan Secanggang.

Sebelum mesin kompanisasi di pasang, ia menjelaskan di hadapan Ketua DPRD dan Pengurus KTNA, bahwa Dinas Pertanian Langkat telah mensosialisasikan bahwa biaya operasional mesin kompanisasi tidak dianggarkan dan menjadi tanggung jawab masyarakat/petani.

“Dalam hal ini biaya pipa maupun saluran air untuk sampai ke sawah-sawah petani di tanggung oleh petani,” ungkap Mariono.

Ketua DPRD dalam pertemuan itu, meminta Pengurus KTNA sering berkomunikasi dengan Dinas Pertanian maupun pihak terkait lainnya. Ia berharap para petani untuk berembuk sehingga mampu menyelesaikan permasalahan ini.

Surialam juga mengingatkan, agar Pengurus KTNA berkomunikasi dengan kepala desa masing-masing karena setiap desa telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang dapat dipergunakan untuk bidang pertanian juga.

Demo Rias Kecantikan Isi Arisan DWP Sekretariat DPRD Langkat

Demo Rias Kecantikan Isi Arisan DWP Sekretariat DPRD Langkat

 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat terus bergeliat mengisi acara arisan yang rutin dilaksanakan setiap bulannya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya.

Kali ini Rabu (20/3/2019), Ketua DWP Sekretariat DPRD Langkat Nyonya Basrah Pardomuan mengundang salah satu penyedia merk produk kecantikan yang sudah terkenal untuk lakukan demo produknya dihadapan ibu-ibu DWP dan ibu-ibu pegawai Sekretariat DPRD Langkat yang hadir diacara itu.

“Sengaja saya undang mereka agar ibu-ibu DWP bertambah wawasannya dalam hal pengetahuan kecantikan,” ujar Nyonya Basrah dalam kata sambutannya.

Organisasi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Langkat ini harus kita yang membesarkan, jadikan motivasi dalam diri kita bahwa arisan ini untuk menjalin tali silaturahim yang berkesinambungan dan saya ingin keberadaan saya di kantor ini membawa manfaat bagi orang lain, sambungnya.

“Kebersamaan dan kerjasama yang baik merupakan suatu kunci keberhasilan suatu organisasi,” sebut Nyonya Basrah.

Arisan yang digelar DWP Sekretariat DPRD ini juga merupakan arisan terakhir bagi Nyonya Zainul Aryadi yang memasuki masa pensiun di akhir Maret 2019.

Nyonya Basrah juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sumbangsih Nyonya Zainul Aryadi selama di organisasi DWP Sekretariat DPRD Langkat.

“Ini bukan arisan terakhir bagi Nyonya Zainul Aryadi, karena sesuai aturan apabila berkenan Nyonya Zainul Aryadi masih menjadi anggota DWP walaupun suaminya sudah pensiun,” jelas Nyonya Basrah.

Dipenghujung acara arisan, dilakukan demo make-up standar untuk hari kerja bagi pegawai sekaligus pemberian cindera mata dari DWP Sekretariat DPRD Langkat kepada Nyonya Zainul Aryadi dan ia pun memberikan kenang-kenangan kepada seluruh anggota DWP yang hadir.

Ketua DPRD Langkat Ingin Hasil Reses Direalisasikan

Hadiri Musrenbang RKPD, Ketua DPRD Langkat Ingin Hasil Reses Direalisasikan

 

Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 yang secara resmi dibuka Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin di ruang pola kantor Bupati Langkat, Kamis (14/3).

Kepala Bappeda Langkat H. Sujarno, S.Sos, M.Si selaku leading sector pelaksana acara dalam laporannya menyebutkan Musrenbang RKPD merupakan perwujudan usulan-usulan dalam bidang pembangunan, sosial budaya dan ekonomi yang dimulai dari desa, kecamatan sampai kabupaten.

“Mayoritas usulan masyarakat tentang pembangunan infrastruktur jalan,” terang Sujarno dalam penjelasannya dihadapan Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Ir. H. Irman, M.Si.

Hadir juga diacara itu, Wakil Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Ketua MUI, perwakilan Dinas Pariwisata Sumut, Bappeda Deli Serdang, Binjai dan Aceh Tamiang, perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan Forum Anak Langkat.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang hadir dalam acara itu, pada pidatonya berharap Musrenbang RKPD yang juga merupakan penjabaran visi misi Bupati Langkat periode 2019-2024 ini mampu menghasilkan usulan-usulan program proyek terpadu yang ditampung dalam APBD yang dapat dirasakan masyarakat sebagai upaya pemerintah daerah menjadi pelayan publik.

Ketua DPRD juga meminta pokok-pokok pikiran anggota DPRD Langkat sesuai hasil reses tahun 2019 yang telah diparipurnakan beberapa waktu yang lalu, dapat terealisasi di tahun 2020 melalui OPD terkait berdasar skala prioritas dengan ketersediaan anggaran.

Sementara itu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin berharap diawal tahun kepemimpinannya, meminta kepada peserta Musrenbang RKPD agar dapat melaksanakannya dengan baik untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas dan akuntabel.

“Karena acara ini merupakan hal yang sangat penting menyangkut hajat hidup untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Langkat,” ucapnya.

Pembangunan pariwisata harus difokuskan, dengan tidak mengabaikan yang lainnya. Infrastruktur jalan menuju tempat wisata mutlak dilaksanakan sesuai dengan salah satu misi kami menjadi Bupati Langkat.

Bupati Langkat juga berharap kepada Pemprovsu agar pembangunan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Langkat dapat menjadi perhatian yang serius dan pembangunan sekolah SLTA yang merupakan kewenangan provinsi dapat terbangun di Kabupaten Langkat.

Menyahuti permintaan Bupati Langkat, Kepala Bappeda Provsu meminta Kepala OPD terkait agar menjalin koordinasi dengan pihak pemprovsu untuk mewujudkan pembangunan jalan provinsi maupun pembangunan sekolah SLTA.

“Pemprovsu juga menjadikan Bahorok sebagai skala prioritas penanganan pariwisata dengan mengucurkan dana 5 milyar tahun ini,” sebutnya dan berharap Bukit Lawang menjadi destinasi pariwisata di Kabupaten Langkat.