DPRD Langkat Tindak Lanjuti Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

DPRD Langkat Tindak Lanjuti Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

 

Menyahuti aksi puluhan Mahasiswa Langkat yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langkat, DPRD Langkat menindak lanjutinya dengan berjanji akan meneruskan permintaan mahasiswa dengan menyurati lembaga DPR-RI di Jakarta.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Langkat Dr. Donny Setha, ST. SH. MH yang menerima aksi unjuk rasa mahasiswa yang menginginkan 5 pernyataan sikapnya ditindak lanjuti DPRD Langkat, Selasa (1/10).

“Kita akan surati secara resmi DPR-RI di Jakarta ataupun secara langsung bertemu dengan anggota DPR-RI untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa,” sebut Donny.

Dalam pernyataan sikapnya, Fahrizal selaku Ketua Umum HMI Cabang Langkat menyampaikan 5 permintaan yakni meminta presiden mencabut pengesahan revisi UU KPK, menolak pengesahan revisi UU KUHP, menolak pengesahan revisi UU Pertanahan, menuntut pertanggung jawaban korporasi dalam karhutla di Kalimantan dan Sumatera serta mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan aparat negara terhadap peserta demokrasi.

Fahrizal juga menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa sesuai panggilan hati karena mereka menilai Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah tidak pro pada rakyat.

“Kami bergerak atas panggilan hati, walaupun kami tahu DPRD Langkat tidak berwenang dalam membatalkan UU ini, kami berharap dengan adanya aksi di daerah yang didukung DPRD, maka pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pernyataan sikap yang kami sampaikan,” jelas Fahrizal.

Pertemuan aksi unjuk rasa diakhiri dengan ditandatanganinya pernyataan sikap yang diinginkan mahasiswa antara HMI Cabang Langkat bersama pimpinan DPRD Langkat yang diwakili oleh Donny Setha.

Mahasiswa Langkat Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Pungli dan Premanisme

Mahasiswa Langkat Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Pungli dan Premanisme

 

Mahasiswa Langkat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Langkat (Germala) lakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Langkat, Senin (23/9).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ini terkait maraknya pungutan liar dan aksi premanisme di daerah Kabupaten Langkat.

Hal ini disampaikan penanggung jawab aksi, Gusri Hanafi, dihadapan Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE, Sekretaris Komisi A H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn dan anggota Komisi A Ir. Antoni yang menerima aksi mereka di ruang rapat DPRD Langkat.

Dalam keterangan Gusri Hanafi, Germala datang ke DPRD Langkat karena masyarakat sudah resah dengan pungli dan aksi premanisme yang mengatasnamakan oknum pribadi maupun OKP/Ormas terhadap sopir truk yang melintas di jalan raya serta pabrik-pabrik.

“Karena itu, kami datang ke kantor wakil rakyat ini untuk mengadukan hal itu agar aspirasi ini disampaikan kepada Bupati Langkat,” ujar Gusri Hanafi.

Ada 3 pernyataan sikap yang disampaikan Germala, yakni mendesak Bupati Langkat untuk melakukan pembinaan dengan tertib agar tidak terjadi aksi pungli dan premanisme yang mengatasnamakan OKP/Ormas maupun oknum pribadi. Selain itu meminta Pemkab Langkat ikut berperan dalam menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat dan selanjutnya meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas aksi pungli dan premanisme.

Sekretaris Komisi A, Rahmanuddin Rangkuti dalam menanggapi aksi Germala, sangat mengapresiasi dan sepakat agar aksi pungli dan premanisme di Langkat harus ditanggulangi dengan baik.

“Dengan informasi ini, kami berharap pihak Polres Langkat yang hadir dalam pertemuan ini untuk dapat menindak lanjutinya,” ujar Rahmanuddin Rangkuti.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE juga menimpali apa yang disampaikan Sekretaris Komisi A, agar pihak Polres Langkat bertindak tegas terhadap aksi pungli dan premanisme, karena kita mengetahui Tim Saberpungli sudah dibentuk.

“Kalau Langkat aman, maka masyarakat akan tenang,” sebut Ralin.

Usul Judul Ranperda Dari Komisi-Komisi dan Pemkab Langkat Dibahas Bapemperda

Usul Judul Ranperda Dari Komisi-Komisi dan Pemkab Langkat Dibahas Bapemperda

 

Untuk mempersiapkan usul judul rancangan peraturan daerah (ranperda) agar masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Kabupaten Langkat tahun 2020, Bapemperda DPRD Langkat adakan rapat koordinasi dengan mengundang lintas Komisi A-D DPRD Langkat dan Bagian Humum Setdakab Langkat, Rabu (4/9).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Langkat, Nurul Azhar Lubis, SH saat membuka rapat mengatakan bahwa rapat ini untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak legislatif dan eksekutif tentang apa-apa saja usul judul ranperda yang direncanakan dan ini dibahas lagi bersama-sama di Bapemperda.

“Hal ini sesuai ketentuan pasal 36 ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa penyusunan prolegda dikoordinasikan oleh alat kelengkapan dewan yang khusus menangani bidang legislasi,” ucap Nurul Azhar Lubis.

Dalam rapat itu, Komisi B mengusulkan judul Ranperda tentang Pengelolaan Pariwisata Daerah, Ranperda tentang Penanganan Stunting, Ranperda tentang Pengelolaan Kota Layak Anak, Ranperda tentang Pemerataan Zonasi Guru,

Komisi C mengusulkan judul Ranperda tentang Pengelolaan Wisata Mangrove, Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Ranperda tentang Retribusi  Pemanfaatan Lahan pada Hutan Negara, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan.

Komisi D mengusulkan judul Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup

Setelah melalui pembahasan yang mendalam atas usul judul dari komisi-komisi DPRD Langkat dan dari Bapemperda sendiri, akhirnya diputuskan lima usul judul ranperda inisiatif DPRD Langkat yang masuk dalam propemperda tahun 2020 yaitu Ranperda tentang Ketahanan Keluarga, Ranperda tentang Kota Layak Anak, Ranperda tentang Hutan Kota, Ranperda tentang Pengelolaan Wisata Mangrove dan Ranperda tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan pada Hutan Negara.

Sementara itu dari Pemerintah Kabupaten Langkat diusulkan lima judul ranperda juga, yakni Ranperda tentang Kebupaten Layak Pemuda, Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang perubahan Perda nomor 15 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaranan Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Hadir dalam rapat itu anggota Bapemperda seperti Makhruf Ritonga, SE, Pujianto, SE, H. Syamsul Bahri Surbakti, SE. MM, Fatimah, S.Si, M.Pd dan Drs. Basrah Pardomuan selaku sekretaris bukan anggota.

Komisi A DPRD Langkat Mediasi Aduan Hasil Pilkades

Komisi A DPRD Langkat Mediasi Aduan Hasil Pilkades

 

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Langkat yang berlangsung pada tanggal 22 Agustus 2019 lalu yang menggambarkan makna demokratis masih menyisihkan suatu polemik di salah satu desa yakni Desa Cempa Kecamatan Hinai.

Hal ini ditandai dengan adanya aksi yang dilakukan pihak yang mengatasnamakan Kelompok Masyarakat Peduli Demokrasi Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat yang mendatangi Komisi A DPRD Langkat, Kamis, (5/9).

Aksi kelompok masyarakat ini diterima Sekretaris Komisi A, H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn bersama anggota Komisi A lainnya di ruang rapat Komisi A.

Dalam aduannya, Koordinator Kelompok Masyarakat Peduli Demokrasi Desa Cempa, Sidik Bangun menjelaskan adanya kecurangan pada pemilihan kepala desa di Desa Cempa, yang mana dari 3.917 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan 2.575 pemilih yang datang ke TPS tetapi kertas suara dalam kotak suara setelah dihitung berjumlah 2.579.

“Ini menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa bisa bertambah 4 kertas suara, seharusnya kertas suara itu 2.575 juga,” terang Sidik Bangun dengan nada heran.

Lanjutnya, kami berharap Pemerintah Kabupaten Langkat dapat membatalkan hasil pilkades Desa Cempa yang terdapat kejanggalan didalam proses pelaksanaannya. Selain itu, dapat memberikan sanksi kepada para panitia dan perangkat Desa Cempa karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Langkat, Musti Sitepu, SE. M.Si yang turut hadir menerima aksi menjelaskan sesuai Peraturan Bupati Langkat bahwa sanggahan pemilihan kepala desa dilakukan tiga hari setelah pelaksanaan pilkades, kalau telah lewat dari tiga hari, maka itu dianggap tidak ada permasalahan dan para pihak-pihak yang kalah harus dapat menerimanya.

Sekretaris Komisi A, Rahmanuddin Rangkuti juga menjelaskan atas ketidak tahuan para calon kepala desa maupun pendukungnya terhadap Peraturan Bupati Langkat, mengatakan bahwa setiap aturan yang dikeluarkan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang berarti setiap ada peraturan yang dikeluarkan, masyarakat tahu ataupun tidak tahu, itu dianggap sudah tahu begitu peraturan diundangkan.

Setelah mendapat penjelasan, akhirnya Kelompok Masyarakat Peduli Demokrasi Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat memahami terhadap polemik yang ada.

Komisi A DPRD Langkat berharap pelantikan kepala desa yang rencananya dilaksanakan 25 September 2019 mendatang dapat berjalan dengan aman dan lancar karena Komisi A dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa ini, telah jauh-jauh hari melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses pelaksanaan sampai pelantikan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama.

Penandatanganan SK dan Berita Acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat

7 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat Disahkan

7 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat Disahkan

 

Dipenghujung berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-2019 mampu menyelesaikan 7 peraturan daerah di tahun 2019. Hal ini ditandai dengan disahkannya 7 ranperda inisiatif DPRD menjadi peraturan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat yang digelar pada Senin, (2/9).

Pengesahan 7 peraturan daerah ini membuktikan bahwa tidak melemahnya semangat wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD Langkat untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai salah satu fungsinya yakni pembuatan peraturan daerah.

Terlihat dengan bersemangat diatas podium, Ketua Bapemperda DPRD Langkat Nurul Azhar Lubis, SH menjelaskan secara rinci dari awal proses sebelum hingga menjadi perda.

“Dimulai dengan penetapan draft ranperda inisiatif DPRD Langkat menjadi ranperda inisiatif DPRD. Selanjutnya dibentuk pansus dengan SK nomor 11 tahun 2019, yang mana sesuai PP nomor 12 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa pembahasan dalam rapat pansus dilakukan bersama kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, hingga pengesahan menjadi perda pada hari ini,” jelas Nurul Azhar Lubis.

Nurul Azhar Lubis juga merinci 7 ranperda inisiatif yang akan disahkan yakni Ranperda Wajib Belajar MDTA, Ranperda Larangan Membawa Hp di Sekolah, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolan Perpustakaan, dan Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengesahan 7 ranperda inisiatif menjadi peraturan daerah ditandai dengan ditandatanganinya SK dan Berita Acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat setelah seluruh fraksi DPRD Langkat menyetujui dan anggota dewan yang hadir menyatakan setuju untuk disahkan.

Wakil Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH yang hadir mewakili Bupati menyambut baik disahkannya 7 ranperda inisiatif yang merupakan wujud penyelesaian tugas-tugas konstitusional.

Dengan disahkannya ketujuh ranperda ini semoga memperkaya kuantitas regulasi daerah yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak ada hak-hak masyarakat yang terabaikan.

“Yang terpenting adalah sejauh mana peraturan daerah tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dijalankan tanpa menimbulkan permasalahan,” harap Bupati Langkat.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut segenap anggota DPRD Langkat, perwakilan usur Forkopimda Langkat, para pejabat Pemkab Langkat dan undangan lainnya.

Bupati dan Ketua DPRD Langkat menandatangani SK dan Berita Acara Perda P.APBD 2019 disaksikan Wakil Ketua DPRD dan Sekda

Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun 2019 Disahkan

Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun 2019 Disahkan

 

Sebesar Rp. 2.446.451.121.715,37 perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2019 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat yang digelar, Rabu (28/8).

Pada perubahan ABPD ini bertambah 629 milyar lebih dari APBD 2019 yang sebelumnya sebesar 1,8 triliun.

Proses pengesahan perubahan APBD ini sebelumnya dimulai dengan pembahasan di Komisi A-D bersama dengan mitra kerja komisi dan terakhir di bahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD terkait, sebut Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE.

Pengesahan/persetujuan perubahan APBD dalam rapat paripurna DPRD Langkat, ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Langkat terhadap Perda perubahan APBD 2019.

Sebelum disahkan, juru bicara badan anggaran, Ir. Antoni membacakan hasil kerja badan anggaran dan juga fraksi-fraksi DPRD Langkat memberikan pendapat akhir fraksinya yang menyatakan menyetujui Ranperda perubahan APBD dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah.

“Badan Anggaran berharap agar serapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dimaksimalkan, adanya pemerataan rehab-rehab sekolah yang bersifat prioritas dan perlunya dibuat suatu program peningkatan sektor pariwisata sesuai visi dan misi Bupati Langkat periode 2019-2024,” sebut Antoni membacakan beberapa poin yang menjadi catatan penting dalam hasil kerja Badan Anggaran DPRD Langkat.

Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengesahan perubahan APBD 2019 ini.

“Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan, akhirnya pembahasan dan penetapan perubahan APBD ini dapat berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Bupati Langkat.

Bupati juga mengapresiasi pandangan dan tanggapan anggota dewan terhadap perubahan APBD yang menunjukkan besarnya rasa tanggung jawab moral sebagai fungsi kontrol lembaga legislatif yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, segenap anggota DPRD Langkat, perwakilan usur Forkopimda Langkat, Sekdakab Langkat, para pejabat Pemkab Langkat dan undangan lainnya.

Perubahan APBD Langkat 2019 Disampaikan Ke DPRD

Perubahan APBD Langkat 2019 Disampaikan Ke DPRD

 

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Langkat, DPRD Langkat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun 2019, Senin (19/8).

Sebelumnya, Bupati Langkat bersama DPRD Langkat telah menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBD Tahun 2019.

Sebesar Rp. 2.446.451.121.715,37 perubahan APBD 2019 yang disampaikan Bupati Langkat melalui penjelasannya yang dibacakan Wakil Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH dihadapan rapat paripurna yang dihadiri segenap anggota dewan.

Dalam penjelasannya, Pemkab Langkat dalam mengajukan perubahan APBD telah memperhatikan aspek teknis, legalitas dan aspek material yang dapat menjamin terciptanya akuntabilitas anggaran dan mempermudah proses evaluasi serta pengendalian anggaran.

Selanjutnya Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPRD Ralin Sinulingga, SE bersama Wakil Bupati Langkat menandatangani Berita Acara penyerahan Ranperda perubahan APBD 2019.

Untuk diketahui, perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan APBD tahun 2019.

Akhirnya Ketua DPRD menskoor rapat paripurna usai fraksi-fraksi DPRD Langkat menanggapi perubahan APBD yang disampaikan melalui pandangan umum fraksinya.

Ketua DPRD Jadi Irup HUT RI di MAN 3 Langkat

Ketua DPRD Jadi Irup HUT RI di MAN 3 Langkat

 

Momentum upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 di sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Langkat yang berada di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat menjadi sangat spesial bagi murid-murid dan dewan guru yang mengikuti upacara.

Pasalnya, bertindak sebagai inspektur upacara yakni Ketua DPRD Kabupaten Langkat Surialam, SE yang kedatangannya dikalungkan bunga tanda kehormatan dari sekolah MAN 3 Langkat, Sabtu (17/8).

Selain itu, momen yang paling dinantikan yakni pengibaran bendera merah putih oleh 16 orang pasukan pengkibar bendera dari siswa-siswi kelas X dan XI MAN 3 yang dipimpin Danton Imron Hadi Dwinata dan yang bertugas sebagai penggerak dan pembentang bendera sebanyak 3 orang yaitu M. Habib Hafis, Anggoro Pradana dan Dinda Ramadhani yang berjalan lancar hingga bendera merah putih berkibar diujung tiang bendera.

Suasana upacara yang begitu khidmat dengan komandan upacara Erwanda Siddiq yang diikuti ratusan murid yang berbaris rapi memadati halaman sekolah semakin bertambah saat Ketua DPRD Langkat memekikkan kata “merdeka” saat membuka awal pidatonya.

Dalam pidato tertulis Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang dibacakan Ketua DPRD Langkat itu mengulas kisah kemerdekaan Indonesia, dimana didalamnya peran pemuda mempunyai andil dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Sesuai tema SDM Unggul Indonesia Maju pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, maka untuk menjadi bangsa yang kuat, kita harus mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia yang handal yakni SDM yang siap menghadapi tantangan sesuai zamannya,” sebut Ketua DPRD motivasi pelajar.

Lebih lanjut, dalam pesan Bupati mengingatkan kepada pelajar untuk menghindari segala bentuk perbuatan yang membuat kita terlena, seperti bersikap bermalas-malasan atau tidak peduli dengan masa depan, penggunaan media sosial yang salah peruntukannya, pergaulan bebas, mencoba obat-obatan terlarang atau narkoba, yang semuanya itu adalah jurang kehancuran yang pasti membawa penyesalan.

“Apa yang kita tanam, itulah yang kelak akan kita panen, tanamkan kebaikan, tanamkan keseriusan dalam belajar, kelak kalian akan menikmati hasilnya dan kunci keberhasilan adalah akhlak, yakni berakhlak yang baik dan taat kepada orang tua serta berakhlak dan patuh kepada guru,” sebut Surialam membacakan amanat Bupati untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Langkat.

DPRD Langkat Gelar Paripurna Dengarkan Tiga Pidato Presiden

DPRD Langkat Gelar Paripurna Dengarkan Tiga Pidato Presiden

 

DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna yang merupakan agenda tahunan dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui siaran televisi menjelang peringatan HUT RI ke-74 di gedung DPRD Langkat, Jum’at (16/8).

Ada tiga agenda mendengarkan pidato presiden yang didengarkan yaitu pidato pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2019, pidato kenegaraan dalam rangka HUT kemerdekaan RI pada sidang bersama DPR dan DPD-RI serta pidato presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN tahun 2020 beserta nota keuangannya.

Tiga agenda itu sesuai surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-780/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang pedoman peringatan HUT ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia 2019, sebut Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat paripurna.

Presiden Jokowi yang berpakaian adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat dalam pidatonya menyampaikan sejumlah hal, antara lain pentingnya menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa, sebab semangat persatuan dan kesatuan itulah yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka.

Selain itu, kita harus berani menerima era keterbukaan, mampu berkompetisi, tidak berhenti berkreasi dan berinovasi, lanjutnya.

“Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu dimanfaatkan secara optimal di era sekarang ini, kita butuh SDM unggul dan berakhlak,” ujar Presiden.

Pada pidato presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang R.APBN tahun anggaran 2020 yang berlangsung pada pukul 14.00 Wib, presiden menyampaikan rencana pemindahan ibu kota Jakarta se salah satu wilayah di Kalimantan.

Dalam pengantar nota keuangan tahun 2020 itu juga, presiden memastikan pada tahun 2020 tidak ada kenaikan gaji untuk PNS. Meski tidak ada kenaikan gaji, presiden memastikan ASN tetap akan mendapatkan gaji ke-13 juga THR.

Dipenutup rapat paripurna, Ketua DPRD Langkat berharap segenap penyelenggara pemerintahan di daerah untuk senantiasa menyamakan persepsi dan menigkatkan koordinasi agar pelaksanaan program pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan baik.

Rapat paripurna dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Dandim 0203, Kapolres, Kajari, Ketua PA dan Ketua PN, Kepala BNN, Sekda, para Kepala OPD, Ketua TP. PKK, Ketua IKD dan undangan lainnya.

Berandan Bumi Hangus Ke 72 Diperingati

Berandan Bumi Hangus Ke 72 Diperingati

 

Diawali dengan pelepasan pawai karnaval oleh Bupati Langkat bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kepala BNN dan para Komandan Satuan TNI/Polri di tribun kehormatan depan rumah dinas Camat Babalan, peringatan Berandan Bumi Hangus ke-72 di peringati, Selasa (13/8).

Usai pelepasan pawai karnaval yang diikiti oleh pelajar tingkat SD, SLTP dan SLTA, acara dilanjutkan ke lapangan petrolia Pangkalan Berandan dimana setiap tahunnya di tanggal 13 Agustus, Berandan Bumi Hangus diperingati.

Hadir dalam acara itu Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Staf Ahli Gubsu Bidang Ekonomi, Aset, Keuangan dan SDM Dr. H. Agus Tripryono, Manager Area PT. Pertamina (Persero) RU II Cabang Dumai Pangkalan Berandan, para veteran dan para pejabat di jajaran Pemkab Langkat serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE dalam kata sambutannya mengatakan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas peringatan Berandan Bumi Hangus.

Sebagaimana diketahui peristiwa Berandan Bumi Hangus merupakan peristiwa sejarah, dimana Pangkalan Berandan yang merupakan kota berdirinya Pertamina pertama di Indonesia di bumi hanguskan atau diledakkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia agar penjajah dari negeri Belanda yang berniat menguasai kota minyak tersebut tidak bisa menguasai hasil bumi Indonesia.

“Untuk itu kita harus dapat menghargai jasa-jasa para pahlawan dan semangat nasionalisme dapat tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari,” ajak Ketua DPRD.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin pada pidatonya menjelaskan bahwa acara Berandan Bumi Hangus merupakan wujud kecintaan kita atas perjuangan para pejuang yang telah membuktikan daerah ini pernah mencatatkan diri dalam tinta emas lembaran sejarah perjuangan bangsa, dengan turut andil bagi tegaknya semangat mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa heroik Berandan Bumi Hangus ini sambung Bupati, mengandung semangat pantang menyerah dan rela berkorban yang harus terus digelorakan dari waktu ke waktu.

Sementara itu Gubsu mengatakan peringatan Berandan Bumi Hangus patut untuk dikenang, semangat patriotik harus ditanamkan dan terbangun, sebagai energi penggerak pembangunan dan menjunjung tinggi solidaritas dan kebersamaan untuk membangun Kabupaten Langkat.

“Selaku pemerintah Provsu, kami menghimbau kepada masyarakat Langkat, agar peringatan Berandan Bumi Hangus kali ini, dapat meningkatkan semangat untuk melakukan berbagai kegiatan yang bernilai positif  dan bermafaat bagi diri pribadi maupun masyarakat,” uangkapnya.