Komisi A DPRD Langkat Tinjau Gang Yang Diresahkan Warga

 

Menindak lanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kabupaten Langkat yang dilaksanakan sebelumnya yang berkesimpulan melakukan peninjauan langsung ke lokasi Gang yang disebut Gang Pemadam Kebakaran yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura.

Peninjauan lapangan ini dilakukan Komisi A untuk mengetahui secara  pasti lokasi gang yang berdasar pengaduan warga, pintu gang tersebut di bongkar oleh petugas dari Satpol PP Kabupaten Langkat.

Komisi A DPRD Langkat yang turun ke lokasi terdiri dari Pimanta Ginting, Zulhijar, Surialam, Ade Khairina Syahputri, Aidir Syahputra dan Dedi, juga didampingi Camat Tanjung Pura dan Lurah Pekan Tanjung Pura langsung masuk ke gang melalui pintu ruko warga disamping gang, Kamis (24/11/2022) pukul 14.00 Wib.

Di lokasi, Camat Tanjung Pura M. Nawawi mengatakan bahwa pihaknya tidak ada meminta pihak manapun untuk membongkar pagar dipintu masuk gang. Pihaknya hanya menyampaikan notulen hasil rapat di kecamatan atas persoalan yang ada di Kecamatan Tanjung Pura termasuk gang yang dipersoalkan warga.

Pada saat peninjauan, Komisi A melihat kondisi gang tidak patut untuk disebut sebagai gang karena tidak layak untuk dilalui.

“Secara fisik, saya melihat ini bukan gang, saya melihat tidak bermanfaat gang ini,” sebut anggota Komisi A Zulhijar dilokasi peninjauan.

Dalam pantauan, gang itu ada parit kecilnya yang atasnya ditutup oleh pemilik ruko disamping gang itu. Parit itu lebarnya berkisar 70 cm dan disamping sisi kanan dan sisi kiri parit disemen oleh pemilik ruko sehingga gang itu diperkirakan lebarnya berukuran 2 meter.

Dihadapan warga, Pimanta Ginting bersama anggota Komisi A akhirnya mengambil keputusan agar warga memperbaiki kembali pintu pagar gang yang telah dibongkar Satpol PP dengan catatan pintu pagar tersebut jangan dimatikan, agar bisa buka tutup bilamana diperlukan.

Komisi A DPRD Langkat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat kembali dengan mengundang Sekda dan Satpol PP beserta Camat Tanjung Pura.

Komisi A DPRD Langkat meminta kepada warga nantinya untuk dapat menerima hasil keputusan rapat yang dilakukan melalui musyawarah mufakat apabila dinyatakan bahwa gang ini adalah gang pemadam kebakaran.

DPRD Langkat Perjuangkan THK2 Jadi ASN

 

Untuk menyuarakan aspirasi para guru eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) yang tidak dapat terangkat menjadi ASN, Pimpinan DPRD bersama Komisi B DPRD Langkat terus memperjuangkannya dengan diawali melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD Kabupaten Langkat, Jum’at (25/11/2022).

Pimpinan DPRD Langkat Antoni menyampaikan bahwa RDP yang bertepatan Hari Guru Nasional ini merupakan suatu ikhtiar kami sebagai lembaga perwakilan rakyat bagaimana memperjuangkan 29 orang guru THK2 yang masih tersisa di Kabupaten Langkat agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negera (ASN), karena itu Antoni meminta pihak yang diundang untuk menjelaskan kendalanya.

Kepala Dinas Pendidikan Langkat Syaiful Abdi dalam penjelasannya, alasan klasik selalu disampaikan pihak Kementerian Pendidikan di Jakarta bahwa ijazah para guru THK2 tidak linear dengan kualifikasi yang diajar di sekolah para guru tempat mengajar.

“Saya pribadi turut prihatin terhadap nasib para guru THK2 Kabupaten Langkat, dan ini tidak hanya di Kabupaten Langkat, persoalan para guru THK2 ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia,” ujar Kadis Pendidikan.

“Bagaimana para guru THK2 ini bisa jadi ASN, waktu mendaftar saja di sistem Kementerian Pendidikan, mereka sudah tertolak, jangankan untuk mengikuti test ASN,” ucapnya sembari mengatakan bahwa sistem itu bisa diubah karena program yang dibuat manusia.

Setelah mendengarkan penjelasan Kadis Pendidikan, Ketua Komisi B Fatimah memberikan motivasi kepada para guru THK2 Kabupaten Langkat yang hadir untuk tetap semangat dalam mengajar dan inovasi belajar jangan sampai surut demi mencerdaskan anak-anak didik.

“Kami akan terus kawal persoalan THK2 ini, kami akan surati kementerian, jika perlu kami akan langsung ke Jakarta bersama para guru THK2 untuk meminta penjelasan pihak Kementerian Pendidikan dan Kemen PANRB,” ucap politisi PKS ini.

Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni yang memimpin jalannya rapat, akhirnya menyimpulkan bahwa RDP perlu merekomendasikan ke Bupati Langkat untuk menyurati Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) di Jakarta, agar guru-guru eks THK2 Kabupaten Langkat dapat diangkat menjadi ASN dengan membuat sistem tersendiri khusus THK2 atau merubah sistem yang ada, serta menyurati ke Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta agar turut menyuarakan aspirasi guru THK2.

DPRD dan Pemkab Langkat Sepakati KUA/PPAS R.APBD 2023

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUP) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun 2023.

Kesepatakan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Langkat dan Plt. Bupati Langkat pada rapat paripurna di gedung DPRD Langkat, Kamis (3/11/2022).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, didampingi Wakil Ketua DPRD Ralin Sinulingga dan Antoni. Rapat itu juga dihadiri Plt. Bupati Langkat Syah Afandin, Anggota DPRD, perwakilan unsur Forkopimda, Ketua KPU dan Kepala SKPD.

Sebelum penandatanganan nota kesepakatan, juru bicara Badan Anggaran DPRD Langkat H. Rahmanuddin Rangkuti membacakan hasil pembahasan KUA-PPAS R.APBD 2023. Dalam pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD telah disepakati pendapatan daerah sebesar Rp. 1.993.215.976.198,- dengan besaran pendapatan asli daerah Rp. 170.033.415.220,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 48.349.495.700,-

Untuk belanja daerah disepakati sebesar Rp. 1.990.215.976.198,- dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 3 milyar, papar Rahmanuddin Rangkuti.

Plt. Bupati Langkat Syah Afandin dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Langkat dengan semangat kemitraan dan kebersamaan dalam pembahasan, sehingga KUA-PPAS R.APBD 2023 dapat disepakati.

Dirinya menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS R.APBD 2023 berawal dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana KUA-PPAS telah diselaraskan dengan program  pemerintah pusat, pemerintah provinsi yang memfokuskan pencapaian target pelayanan publik.

“Pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini, merupakan rangkaian proses  yang sistematis dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin diakhir pidatonya mengingatkan bahwa Nota Kesepakatan KUA-PPAS sebagai pedoman untuk menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD dan dalam menyusun Rancangan APBD tahun 2023 untuk dibahas di Badan Anggaran DPRD Langkat.

“Untuk itu saya minta kepada semua pihak untuk mengikuti tahapan berikutnya hingga disahkannya menjadi peraturan daerah,” pungkasnya.

 

Pelajar SMP IT Al Kahfi Kunjungi Kantor DPRD Langkat

 

Puluhan pelajar Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Kahfi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat lakukan kunjungan field trip ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat untuk mengenal lembaga DPRD, Senin (24/10/2022).

Kunjungan ini dipimpin langsung Kepala SMPIT Al-Kahfi Ningsih Iswari, S.Pd bersama beberapa guru SMPIT Al-Kahfi dan diterima Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Langkat Zubaidah Kaunar, SH di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Langkat bersama Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Ir. Aman Purba.

M. Zulamri, S.Pd selaku guru SMPIT Al-Kahfi menjelaskan bahwa kedatangan siswa-siswi SMPIT Al-Kahfi ke DPRD Langkat dalam rangka mengenalkan lembaga DPRD kepada muridnya dan untuk menyahuti mata pelajaran PPKN di sekolah yang didalamnya ada materi tentang pembuatan Undang-Undang maupun peraturan daerah.

“Karena DPRD Langkat sebagai lembaga yang membuat peraturan daerah, maka kami dari SMPIT Al-Kahfi melakukan kunjungan field trip kesini,” jelas Zulamri.

Dalam penerimaan kunjungan field trip pelajar SMPIT Al-Kahfi ini, kedua Kabag Sekretariat DPRD Langkat Zubaidah Kaunar dan Aman Purba secara bergantian memberikan penjelasan kepada para pelajar SMPIT Al-Kahfi tentang kelembagaan DPRD. Seperti jumlah anggota DPRD, tupoksi DPRD, menjelaskan apa itu fraksi, komisi dan alat kelengkapan yang ada di DPRD Langkat.

Menarik dalam pertemuan itu, beberapa pelajar menanyakan bagaimana caranya menjadi anggota DPRD, siapa nama Ketua DPRD Langkat, berapa lama tugas anggota DPRD dan apa hak-hak anggota DPRD.

Semua pertanyaan dijawab secara rinci dan jelas oleh kedua Kabag yang menerima sehingga bertambah pengetahuan dan catatan pelajar SMPIT Al-Kahfi saat kunjungan field trip, yang mana dihari itu sebelum ke kantor DPRD, para pelajar mengunjungi perpustakaan pemda.

Dipenghujung pertemuan itu, Zulamri mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Langkat yang telah memfasilitasi kunjungan muridnya

“Alhamdulillah hari ini pelajar SMPIT Al-Kahfi bisa duduk di kursi anggota DPRD Langkat dan semoga dimasa yang akan datang dari mereka ada yang menjadi anggota DPRD Langkat,” harapnya.

IGRA Langkat Sampaikan Aspirasi Ke Ketua DPRD

 

Pengurus Daerah Ikatan Guru Raudhatul Athfal (PD-IGRA) Kabupaten Langkat lakukan audiensi dengan Ketua DPRD Langkat untuk menyampaikan aspirasi para guru-guru Raudhatul Athfal.

Diterima diruang kerja Ketua DPRD Langkat, Rabu (31/8/2022), Ketua PD-IGRA Kabupaten Langkat Wariyanti menyampaikan ucapan terima kasih telah diterima dan bertatap muka dengan orang nomor 1 di DPRD Langkat itu.

Kami datang selain untuk menjalin silaturahim, juga untuk memperkenalkan keberadaan PD-IGRA Langkat kepada Ketua DPRD Langkat dan menyampaikan aspirasi guru-guru Raudhatul Athfal (RA).

Setelah memperkenalkan satu persatu pengurus IGRA yang hadir, Wariyanti menjelaskan bahwa ada sebanyak 278 sekolah RA di Kabupaten Langkat dan guru-guru RA ini berhimpun dalam ikatan yang bernama PD-IGRA, sebut Wariyanti sembari menjelaskan keberadaan IGRA di Kabupaten Langkat sudah ada dari tahun 2004.

Lebih lanjut Ketua PD-IGRA menjelaskan, Raudhatul Athfal adalah sekolah untuk anak usia dini atau sekolah TK (Taman Kanak-Kanak). RA ini bernaung dibawah Kementerian Agama sedangkan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada dibawah Dinas Pendidikan dengan nama perkumpulan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia).

Metode maupun cara mengajar di RA maupun di PAUD, tidak ada perbedaan, hanya saja yang membedakan di guru-guru yang berada di sekolah PAUD mendapatkan bantuan insentif kepada setiap guru PAUD sebesar Rp. 500 ribu per guru per tahun dari APBD Kabupaten Langkat.

“Karena itu, melalui pertemuan audiensi ini, kami berharap kepada Ketua DPRD Langkat dapat memfasilitasi bagaimana caranya agar guru-guru RA juga mendapatkan insentif yang sama dengan guru PAUD yang ditampung dalam APBD Kabupaten Langkat,” jelas Wariyanti.

Mendengarkan apa yang disampaikan Ketua PD-IGRA dan pengurus IGRA yang datang, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin menanggapi positif aspirasi PD-IGRA dan akan menindak lanjuti permintaan PD-IGRA. “Saya akan tindak lanjuti pertemuan ini dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPKAD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Bagian Kesra dalam Rapat Dengar Pendapat yang difasilitasi komisi yang membidangi pendidikan yakni Komisi B DPRD Langkat dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Ketua DPRD Langkat mengucapkan terima kasih kepada PD-IGRA yang telah menyampaikan informasi, dengan informasi ini kami jadi tahu persoalan dibawah dan tahu apa yang harus kami perbuat.

“Saya berharap kepada PD-IGRA untuk bersabar terhadap persoalan insentif yang disampaikan, jangan kendor semangat untuk mendidik anak-anak demi mencerdaskan kehidupan bangsa, kami akan responsif terhadap apa yang disampaikan PD-IGRA,” tutup Sribana Perangin Angin mengakhiri pertemuan.