DPRD Langkat Setujui LPJ APBD 2021

DPRD Langkat Setujui LPJ APBD 2021 Menjadi Perda

 

DPRD Langkat setujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Rabu, (20/7/2022).

Pengesahan/persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRD setelah delapan fraksi yang ada di DPRD Langkat menyatakan setuju disahkannya Ranperda pada penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Langkat melalui juru bicara masing-masing fraksi.

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin jalannya rapat mengetuk palu sidang sebagai tanda disahkannya Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah segenap anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.

Pengesahan/persetujuan juga ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Langkat terhadap Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2021.

Sebelumnya juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Langkat Sedarita Ginting dalam penyampaian hasil kerja Badan Anggaran DPRD yang telah membahas LPJ APBD 2021 bersama Kepala OPD menyatakan setuju disahkannya Ranperda LPJ APBD 2021 menjadi Perda.

Juru bicara Banggar Sedarita Ginting menyerahkan hasil pembahasan banggar kepada Plt. Bupati

Banggar sepakat atas realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp.2.266.625.881.854,64 atau mencapai 106,17% dari target APBD dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.166.967.560.816,95 sehingga surplus anggaran sebesar Rp. 99.658.321.037,69 dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp. 291.477.163.832,18

Dalam laporan Banggar itu, ada beberapa kesimpulan dan saran/rekomendasi, salah satunya, Banggar meminta Pemerintah Daerah (Pemda) kedepannya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Banggar pun mengingatkan Pemda mempercepat proses lelang proyek pembangunan sehingga proses pengerjaan proyek tidak terburu-buru dalam pelaksanaannya.

Banggar juga meminta Pemda perlu mengadakan diklat pengadaan dana BOS untuk seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Langkat agar tidak ditemui temuan dari penggunaan dana BOS.

Selain itu, Banggar meminta Pemda melakukan koordinasi dengan Pemprovsu atas Jalan Provinsi Binjai Bukit Lawang yang rusak akibat over tonase sehingga kenyamanan menuju tempat wisata di Bukit Lawang dapat dirasakan pengunjung.

Menanggapi saran, masukan dan rekomendasi dari Banggar maupun dari fraksi-fraksi DPRD Langkat, Plt. Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik akan hal itu.

Ia menyebutkan bahwa masukan dan rekomendasi DPRD Langkat adalah untuk menjalankan fungsi sosial kontrol demi memberhasilkan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rapat itu, Plt. Bupati mengingatkan kepada Kepala OPD untuk dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan program/kegiatan dengan melakukan pengawasan ketat kepada para staf masing-masing.

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin sebelum menutup rapat meminta kepada Pemerintah Daerah agar segera menyampaikan draf laporan semester pertama dan prognosis enam bulan kedepan serta KUPA/PPAS APBD 2022 dan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 untuk dibahas DPRD Langkat.

 

DPRD Langkat Bentuk Pansus Ranperda

DPRD Langkat Bentuk Pansus Ranperda

 

DPRD Kabupaten Langkat bentuk Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Langkat dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat yang digelar pada Selasa (12/7/2022).

Panitia Khusus (Pansus) ini akan bertugas membahas, meneliti dan menyempurnakan 8 Ranperda, yang diantaranya 6 Ranperda merupakan Inisiatif DPRD dan 2 Ranperda Pemerintah Kabupaten Langkat yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Langkat dan telah difasilitasi oleh Biro Hukum Setdaprovsu.

8 Ranperda itu adalah Ranperda perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2018 tentang Pengolahan Limbah Barang Berbahaya dan Barang Beracun, Ranperda perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, Ranperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ranperda tentang Penyelenggaraaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ranperda tentang Perkebunan dan Petani Plasma dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Pansus ini diketuai Zulhijar dan wakilnya Dedi dengan anggotanya merupakan utusan dari fraksi-fraksi yakni Sedarita Ginting, Zuhuriah Wista Br Gurusinga, Ahmad Senang, Dedek Pradesa, Pimanta Ginting, Hotland Sitompul, Syamsul Rizal, Simon Predi, Ajai Ismail, Fatimah, Azmaliah, Lucky Saputra dan Muhammad Bahri.

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin jalannya rapat paripurna berharap Pansus dapat bertugas dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman kepada ketentuan.

Sementara itu, Plt. Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik dibentuknya Pansus dan berharap pansus yang terbentuk dapat memberikan hasil kajian yang mendalam terhadap delapan Ranperda.

“Kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan atas terbentuknya pansus, semoga dengan terbentuknya pansus dapat lebih meningkatkan kualitas dan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Langkat,” ungkapnya.

Pokir Hasil Reses DPRD Langkat Ditetapkan

Pokir Hasil Reses DPRD Langkat Ditetapkan

 

Pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Langkat dari hasil reses masa sidang II tahun ke III tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan tanggal 7 sampai 11 Juni 2022 oleh anggota DPRD Langkat ke daerah pemilihannya, akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Langkat, Selasa (28/6/2022).

Rapat paripurna ini digelar setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dari kegiatan reses, rapat paripurna penyampaian hasil reses, pembahasan di Komisi-Komisi DPRD Langkat dengan pihak-pihak terkait sesuai usulan yang ditampung dan pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

Dalam rapat paripurna itu, Rahmanuddin Rangkuti selaku anggota Badan Anggaran membacakan pokir yang berupa usulan dari lima daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Langkat.

“Sebanyak 592 usulan pokir dapil 1, 185 usulan pokir dapil 2, 132 usulan pokir dapil 3, 260 usulan pokir dapil 4 dan 183 usulan pokir dapil 5,” sebut Rahmanuddin.

Rahmanuddin Rangkuti selaku anggota Badan Anggaran membacakan pokir

Terhadap semua usulan pokir ini, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin jalannya rapat paripurna berharap pokir dijadikan prioritas pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat selaras dengan RPJMD.

Selanjutnya Ketua DPRD Langkat meminta pokir yang nantinya diinput dalam SIPD dapat terealisasi berdasarkan skala prioritas demi pertanggung jawaban ke masyarakat.

Menanggapi pokir DPRD Langkat itu, Plt. Bupati Langkat Syah Afandin mengatakan pokir dari hasil reses akan jadi beban moral kalau tidak dapat direalisasikan.

Ia juga mengatakan komitmen politis Kepala Daerah juga menjadi hal yang harus direalisasikan ke masyarakat selain usulan reses dan usulan dalam musrenbang.

“Keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk merealisasikan usulan-usulan dimaksud, karena itu kedepan perlu dikurangi belanja-belanja lain untuk mempercepat merealisasikannya,” pintanya.

Ondim panggilan akrab Syah Afandin berharap juga kepada Anggota DPRD Langkat dapat membawa anggaran dari pusat ke daerah.

“Kita perlu kolaborasi untuk merealisasikan usulan-usulan pembangunan, karena pokir itu tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Reses Di Desanya, Ketua DPRD Langkat Minta Masyarakat Berikan PR Padanya

Reses Di Desanya, Ketua DPRD Langkat Minta Masyarakat Berikan PR Padanya

 

Di reses masa sidang II tahun ke III tahun anggaran 2022, Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin Angin adakan reses dikampung halamannya sendiri yaitu di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala dengan didampingi dari Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcatpil, Jum’at (10/6/2022).

Mejuah-juah man banta kerina (bahasa karo) ucap Sribana Perangin Angin saat menyapa warga yang mayoritas suku karo dan membuka acara reses secara resmi yang digelar di Jambur Desa Raja Tengah yang hadiri Camat Kuala, para Kepala Desa dan perangkat desa yang ada di Kecamatan Kuala dan ratusan warga Desa Raja Tengah.

“Hari ini saya bawa orang-orang dinas Pemkab Langkat, agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan bertanya langsung terkait pembangunan, kesehatan, maupun administrasi kependudukan yang menjadi kendala di desa sehingga saya dan dinas terkait dapat mendengar langsung dan bisa menjelaskan secara rinci apa yang diinginkan masyarakat,” ucap Sribana Perangin Angin.

Sampaikan saja aspirasi yang diinginkan lanjutnya, berikan lagi PR bagi saya agar dapat direalisasikan kedepannya.

Pada reses itu, Ketua DPRD Langkat meminta seluruh dinas yang hadir untuk memaparkan program yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Usai paparan dari dinas-dinas, masyarakat berkesempatan menyampaikan aspirasi. Walaupun setiap tahun anggaran Ketua DPRD Langkat selalu memperhatikan pembangunan dan aspirasi warga di desanya, masyarakat masih meminta lagi perhatian Ketua DPRD untuk peningkatan kualitas jalan yang telah terbangun.

Semua pertanyaaan dan usulan masyarakat dijawab dan ditampung oleh Ketua DPRD Langkat dan dijawab dinas-dinas sehingga warga merasa bangga dengan kehadirannya.

Ketua DPRD Langkat menyatakan usulan masyarakat yang bersifat prioritas akan diutamakan dan usulan-usulan masyarakat akan menjadi PR bagi dirinya selama duduk di DPRD Langkat.

Dikesempatan resesnya itu, Sribana memberikan bantuan beras dan uang kepada beberapa orang lansia dan anak yatim sebagai bentuk tali asih, juga memberi bantuan untuk mesjid yang sedang direhab di salah satu dusun di desa itu. Ia berharap bantuan yang diberikannya dapat berguna bagi masyarakat.

Sribana PA memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada lansia diacara resesnya

Saat Reses, Ralin Sinulingga Ajak Masyarakat Cerdas Dalam Memilih

Saat Reses, Ralin Sinulingga Ajak Masyarakat Cerdas Dalam Memilih

 

Lima hari jadwal reses yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Langkat dimanfaatkan maksimal oleh Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihannya yakni dapil tiga yang terdiri dari Kecamatan Kuala, Salapian, Sei Bingai, Bahorok dan Kutambaru.

Dihari ketiga pelaksanaan, Ralin Sinulingga reses ke Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok, tepatnya di Dusun Sri Jadi Perpulungan, Kamis (9/6/2022).

Ralin Sinulingga saat reses di Dusun Sri Jadi Perpulungan Desa Simpang Pulau Rambung

Terpanggil Ralin reses ke dusun ini berdasarkan informasi bahwa jalan di Dusun Sri Jadi Perpulungan sepanjang 2 kilo meter belum tersentuh hotmix, walaupun saat pemilu legislatif suaranya sangat sedikit di desa ini.

Pada penyampaian maksud reses, Ralin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa reses merupakan hak anggota dewan. “Jadi anggota dewan yang bapak ibu dudukkan di lembaga DPRD Langkat, saat reses akan mengunjungi konstituen di dapilnya untuk menampung aspirasi masyarakat, baik masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan permasalahan sosial lainnya untuk diperjuangkan agar terealisasi,” ucap Ralin.

Karena itu lanjutnya, saat reses sampaikan saja apa-apa yang dibutuhkan desa dan ingatkan anggota dewan yang melaksanakan reses, apa yang diperlukan desa.

“Jangan segan atau malu untuk berinteraksi dengan anggota dewan, karena anggota dewan itu dipilih oleh rakyat dan tidak ada apa-apanya tanpa rakyat. Kepercayaan rakyat merupakan amanah bagi kami,” tutur politisi dari PDI Perjuangan itu.

Saat reses ini, warga hanya meminta agar jalan Dusun Sri Jadi Perpulungan sepanjang 2 kilo meter dapat dihotmix. Atas aspirasi ini, Ralin Sinulingga berjanji akan memperjuangkan untuk merealisasikan keinginan warga atas jalan dusun yang telah berulang kali masuk dalam musrenbang desa.

Selain menampung aspirasi, dikesempatan reses itu Ralin Sinulingga mengajak masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin. Seperti memilih anggota legislatif atau memilih kepala desa yang dalam waktu dekat Kabupaten Langkat akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) pada tanggal 19 Juni 2022. “Jangan memilih karena uang, jangan memilih karena kedekatan, tapi pilihlah sosok yang benar-benar mampu berbuat untuk memajukan daerah kita,” ujar Ralin.

Ia juga mengingatkan warga untuk menjaga kekondusifan desa walaupun berbeda dukungan saat pilkades, tetapi yang terpilih nantinya merupakan yang terbaik untuk desa.

“Jangan karena dukung-mendukung saat pilkades, sehingga terjadi perpecahan di desa,” ingat anggota dewan tiga periode ini.

Hadir diacara reses itu, para perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga Dusun Sri Jadi Perpulungan.

Wakil Ketua DPRD Langkat Tinjau Lokasi Jalan Dusun

Wakil Ketua DPRD Langkat Tinjau Lokasi Jalan Dusun

 

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi konstituen pada daerah pemilihannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Antoni, meninjau langsung jalan yang diinginkan warga untuk diperbaiki. Peninjauan lapangan ini dilakukannya usai laksanakan reses di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura, Rabu (8/6/2022).

Saat berlangsungnya acara reses, mendengar keinginan warga yang disampaikan melalui Sekretaris Desa Paya Perupuk, Dede Muliani, yang meminta agar jalan Dusun V Kenanga dan jalan Gang Sauh yang juga berada di Dusun V Desa Paya Perupuk dapat di aspal hotmix, Antoni langsung responsif menyahuti keinginan warga untuk meninjau ke lokasi jalan dusun itu.

“Usai acara reses, tolong dampingi saya untuk melihat lokasi jalan yang ingin dihotmix tadi,” ujar Antoni sembari mendapatkan tepuk tangan gembira dari warga yang hadir.

Dalam penyampaian resesnya, Wakil Ketua DPRD Langkat dari Partai Amanat Nasional itu memberikan pemahaman kepada warga yang hadir saat acara reses, bahwa mekanisme proses suatu usulan pembangunan dapat dilaksanakan melalui musrenbang dan reses.

Pertama, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa, lalu dibawa dalam musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. Selanjutnya yang kedua, dengan mekanisme reses seperti sekarang ini lanjutnya memaparkan.

“Karena itu sampaikan apa yang dibutuhkan desa ini yang sifatnya prioritas saja agar dapat saya perjuangkan. Aspirasi yang disampaikan merupakan oleh-oleh bagi saya untuk dibawa ke gedung DPRD Langkat,” ucap politisi PAN itu.

Antoni saat menampung aspirasi masyarakat desa paya perupuk

Pada saat aspirasi ditampung, selain perbaikan jalan, disampaikan juga oleh Desi Anggraini selaku Kepala Sekolah PAUD tentang minimnya gaji untuk guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Kami tidak mampu untuk memberi gaji yang layak karena itu melalui acara reses ini, mohon bantuan melalui bapak Wakil Ketua DPRD Langkat agar ada bantuan dari pemerintah terhadap guru-guru kami, sebutnya.

Terhadap aspirasi yang disampaikan, Antoni berjanji akan menyuarakan di kantor DPRD Langkat tentang minimnya gaji guru PAUD melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak-pihak yang terkait.

Dikesempatan itu, Antoni juga langsung menyahuti permintaan sarana olahraga futsal yang diinginkan warga dengan berjanji membantu secara pribadi untuk menyediakan perlengkapan futsal yang diminta warga desa Paya Perupuk.

Hadir diacara reses itu, Ketua BPD Paya Perupuk, para perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga desa Paya Perupuk.

Reses di Desa Securai Utara, Donny Setha: Uji Saya Sebagai Wakil Rakyat

Reses di Desa Securai Utara, Donny Setha: Uji Saya Sebagai Wakil Rakyat

 

Dihari pertama jadwal pelaksanaan Reses Masa Sidang II Tahun ke III Tahun Anggaran 2022, Wakil Ketua DPRD Langkat, Donny Setha laksanakan reses di Dusun III Bukit Satu, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Selasa (7/6/2022).

Reses Masa Sidang II Tahun ke III ini mengusung tema “Sinkronisasi musrenbang dengan jaring aspirasi didalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang berkesinambungan”.

Donny Setha dalam sambutannya menyampaikan, jika kegiatan reses merupakan sarana wakil rakyat dalam menjemput segala aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pembangunan maupun kebijakan pemerintah.

Ia menegaskan kepada warga untuk memanfaatkan jabatan yang sekarang diembannya sebagai Wakil Ketua DPRD Langkat.

“Uji saya sebagai wakil rakyat, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang telah mendudukkan saya sebagai anggota DPRD Langkat selama dua periode,” ujar Donny.

Karena itu lanjutnya, sampaikan aspirasi dari desa ini yang bersifat prioritas, mudah-mudahan dengan amanah jabatan Wakil Ketua DPRD Langkat yang saya emban dapat cepat merealisasikan keinginan masyarakat

“Wakil rakyat itu adalah pelayan masyarakat, jadi jangan sungkan ataupun takut untuk mengadukan segala keluhan bapak ibu terkait pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah. Jabatan Wakil Ketua DPRD yang saya emban sekarang merupakan amanah dari Allah, dan itu akan saya pertanggung jawabkan kelak di akhirat,” tambahnya.

Pada reses itu, Kepala Dusun IV, Wiyanto, menyampaikan aspirasinya perihal usulan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Securai Utara dengan Desa Lama Baru.

“Sudah hampir 5 tahun kondisi infrastruktur jalan begitu begitu saja. Mohon bantuan bapak Wakil Ketua DPRD Langkat untuk merealisasikan pembangunan jalan penghubung desa tersebut,” pintanya.

Sementara itu, Susilawati menyampaikan permasalahan terkait berbagai bantuan sosial salah satunya bantuan BPNT di Desa Securai Utara.

“Disini banyak warga yang sudah terdaftar mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT), namun saat pembelian sembako, saldo didalam kartu e-warung kosong,” sebutnya.

Menanggapi aspirasi warga tentang kosongnya saldo kartu sembako dalam BPNT, Donny Setha pun mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terhadap usulan reses yang prioritas, dirinya berupaya dapat memperjuangkan dalam perubahan APBD nanti.

Di reses itu, Donny Setha mengingatkan pihak desa dan perangkatnya agar mendata warga miskin dengan sebenar-benarnya sehingga bantuan-bantuan pemerintah dapat tepat sasaran. “Jangan yang kaya dapat bantuan, sedangkan yang miskin tidak mendapat bantuan,” pesannya.

Usai serap aspirasi masyarakat, Donny Setha memberikan bantuan sebanyak 100 karung beras kepada masyarakat dan uang tunai untuk pembangunan mesjid yang berada dilokasi acara reses.

Turut hadir dalam reses, Camat Babalan Fajar Aprianta Sitepu, Kepala Desa Securai Utara Nurisan Nasution, Babinsa serta Tokoh Masyarakat Desa Securai Utara.

Donny Setha berbagi kepada peserta reses sebabagi bentuk meringankan beban masyarakat

SAH, Perubahan AKD DPRD Langkat Diumumkan

SAH, Perubahan AKD DPRD Langkat Diumumkan

 

Resmi sudah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Langkat berubah. Perubahan ini diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Langkat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Senin (13/6/2022).

Memenuhi amanat peraturan yang ada, bahwa perubahan masa jabatan pimpinan AKD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris adalah selama dua tahun enam bulan sejak Anggota DPRD Langkat dilantik. Sedangkan untuk anggota AKD dapat berubah minimal selama satu tahun sekali berdasarkan usul fraksi.

Adapun pimpinan AKD sisa masa jabatan tahun 2019-2024 yang berubah hanya pada AKD Komisi-Komisi, AKD Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan AKD Badan Kehormatan. Sedangkan pada AKD Badan Musyawarah dan AKD Badan Anggaran, pimpinannya tetap dipimpin oleh Pimpinan DPRD Langkat.

Untuk perubahan pimpinan dan anggota Komisi A, diumumkan oleh Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan bahwa Ketua Komisi A dijabat M. Bahri, SH. MH, Wakil Ketua Komisi A Drs. Pimanta Ginting dan Sekretaris Komisi A Zulhijar, S.Pd dengan Koordinator Komisi A Wakil Ketua DPRD Langkat Dr. Donny Setha, ST. SH. MH.

Ketua Komisi B Fatimah, S.Si. M.Pd, Wakil Ketua Komisi B Zuhuriah Wista Br. Gurusinga, SE, Sekretaris Komisi B Syamsul Rizal dengan Koordinator Komisi B Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, SE.

Ketua Komisi C Zulihartono, Wakil Ketua Komisi C Kornel Sembiring, Sekretaris Komisi C Azmaliyah, S.Ag dengan koordinator komisinya Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE.

Komisi D lanjut Sekretaris DPRD membacakan, bahwa Ketuanya dijabat Johan Wiryawan Bangun, Wakil Ketua Romelta Ginting, Sekretaris Komisi D Sedarita Ginting dan koordinator komisinya Wakil Ketua DPRD Langkat Ir. Antoni.

Selanjutnya untuk Ketua Bapemperda dijabat Dedek Pradesa, S.Sos.I dan Wakil Ketua Bapemperda Azmaliyah, S.Ag. sedangkan Ketua Badan Kehormatan dijabat Edi Bahagia, S.Ip dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Sisanol Fahmi.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kab. Langkat

Atas perubahan pimpinan dan anggota AKD ini, Ketua DPRD Langkat dalam pidatonya berharap kepada seluruh anggota dewan yang telah berubah komposisinya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tri fungsi DPRD dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Dalam menjalankan tri fungsi itu yakni fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi pembentukan perda, hendaknya anggota dewan dapat membekali diri dengan pengetahuan dan wawasan sehingga kinerja dapat lebih meningkat,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Sekda dr. H. Indra Salahudin dalam rapat paripurna mengucapkan selamat kepada anggota dewan yang telah duduk di AKD sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

Plt. Bupati berharap hubungan kerja sama antara eksekutif dan lembaga legislatif dapat terjalin, terpelihara, harmonis, bersinerji dan saling mendukung untuk kesejahteraan masyarakat.

“Hubungan kemitraan ini untuk kebersamaan dan kemajuan Kabupaten Langkat,” baca Sekda.

 

Komisi A DPRD Langkat Berharap Warga Barak Induk Diberi Hak Pilih

Komisi A DPRD Langkat Berharap Warga Barak Induk Diberi Hak Pilih

 

Komisi A DPRD Langkat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindak lanjuti aksi ratusan warga Barak Induk Desa Harapan Maju yang datang ke kantor DPRD Kabupaten Langkat pada Senin 23 Mei 2022 yang menyuarakan hak pilih mereka pada pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan periode 2022-2028 yang tidak terakomodir.

RDP dilaksanakan dengan mengundang Dinas PMD, Dinas Dukcatpil, perwakilan warga Barak Induk dan dihadiri Sekretaris Komisi A Ade Khairina Syahputri, Anggota Komisi A Zulhijar, Pimanta Ginting dan Sukardi di ruang rapat Banggar, Rabu (25/5/2022).

Ketua Komisi A Dedek Pradesa saat membuka rapat mengatakan “setiap warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih”. Atas dasar itu, Ketua Komisi A mempertanyakan kenapa untuk warga Barak Induk Desa Harapan Maju tidak diakomodir hak pilihnya dalam pilkades.

Untuk diketahui yang terungkap dalam rapat sebelumnya, bahwa alasan pihak panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) tidak memasukkan warga Barak Induk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pilkades dikarenakan lokasi tempat tinggal warga Barak Induk berada diluar peta Desa Harapan Maju.

Warga Barak Induk ini merupakan pengungsi Aceh yang telah lama bermukim di wilayah lahan hutan Taman Nasional Gunung Louser (TNGL) namun mereka memiliki KTP Desa Harapan Maju.

Menyikapi permasalahan itu, Kepala Bidang (Kabid) PMD Langkat Selfian Ardy yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa aksi warga Barak Induk sebelumnya juga sudah diterima pihak Pemkab Langkat dan telah disampaikan bahwa sesuai aturan yang boleh memilih kepala desa harus berdomisili di desa tersebut.

Dalam RPD yang berlangsung singkat itu, anggota Komisi A Zulhijar angkat bicara. Ia bersikukuh agar pihak Pemkab Langkat dapat menimbang keberadaan warga Barak Induk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Harapan Maju, Kartu Keluarga (KK) dan juga mereka menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa Harapan Maju dapat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pilkades di Desa Harapan Maju.

“Kami Komisi A sepakat dan berharap warga Barak Induk agar masuk dalam bagian Desa Harapan Maju,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Turut hadir dalam RDP, Sekretaris Komisi A Ade Khairina Syahputri, Anggota Komisi A Pimanta Ginting dan Sukardi juga Camat Sei Lepan M. Iqbal Ramadhan.

RDP Komisi A di ruang rapat Banggar DPRD Kab. Langkat

Warga Barak Induk Mengadu Ke DPRD Langkat

Tak Punya Hak Pilih Dalam Pilkades, Warga Barak Induk Mengadu Ke DPRD Langkat

 

Ratusan warga Barak Induk Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan lakukan aksi damai ke kantor DPRD Kabupaten Langkat untuk menyuarakan atas hak suara mereka yang tidak diakomodir dalam Pilkades Harapan Maju periode 2022-2028 yang diselenggarakan pada 19 Juni 2022.

Aksi damai ini diterima anggota Komisi A DPRD Langkat dengan mengundang perwakilan aksi damai di ruang rapat Badan Musyawarah yang dihadiri Wakil Ketua Komisi A Dedi dan anggota Komisi A Zulhijar, Pimanta Ginting dan Sukardi, Senin (23/5/2022).

Dalam penerimaan aksi itu, disampaikan bahwa masyarakat disana sebanyak 1.500 jiwa tidak diperkenankan memberikan hak suaranya dikarenakan tempat tinggal mereka berada diluar batas Desa Harapan Maju padahal mereka memiliki KTP Desa Harapan Maju. Padahal masyarakat yang tinggal di Barak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak yang berjumlah 700 KK selalu ikut dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Langkat.

“Tolong bantu kami agar dapat memilih Kepala Desa di Desa Harapan Maju pada tanggal 19 Juni 2022 mendatang,” ujar Ernawati salah satu perwakilan yang menyampaikan keinginan warga.

Pada rapat itu, anggota Komisi A Zulhijar mempertanyakan kepada perwakilan warga apakah warga yang tidak diakomodir hak suaranya memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. Serentak perwakilan warga menyatakan mereka dapat bantuan BLT.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A Dedi meminta warga agar jangan anarkis menyikapi permasalahan ini dan menjaga kondusifitas desa.

“Kami akan fasilitasi dan sepakat untuk memperjuangkan hak-hak warga untuk ikut pilkades sesuai permintaan warga, namun semuanya tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Setelah bersepakat, akhirnya Komisi A DPRD Langkat akan menintak lanjuti aksi warga Barak Induk Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A dengan mengundang Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Langkat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Dukcatpil Kabupaten Langkat, Camat Sei Lepan dan pihak Desa Harapan Maju pada Rabu 25 Mei 2022 mendatang.