Warga Kwala Mencirim Minta Bantuan Bedah Rumah dan Irigasi Ke Ralin Saat Reses

 

Banyak harapan masyarakat terhadap wakil mereka yang ada di gedung DPRD Kabupaten Langkat untuk dapat memperjuangkan aspirasinya. Hal ini terbukti saat Ralin Sinulingga Wakil Ketua DPRD Langkat laksanakan reses masa sidang I tahun ke IV tahun anggaran 2023 ke Desa Pasar 6 Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai, Kamis (26/1/2023).

Warga berharap kembali kepada Ralin Sinulingga untuk merealisasikan bantuan bedah rumah yang nilainya 20 juta rupiah yang telah diterima masyarakat di tahun ini.

“20 unit sudah dibantu untuk bedah rumah, kami berharap tahun depan pak Ralin selaku Wakil Ketua DPRD Langkat dapat memperjuangkan kembali bantuan bedah rumah ke desa kami,” pinta Kepala Desa Pasar 6 Kwala Mencirim Beni Agus Patria.

Kepala Desa Pasar 6 Kwala Mencirim itu pun langsung memberikan berkas proposal bantuan bedah rumah untuk warganya kepada Ralin Sinulingga.

Selain bedah rumah, Kepala Desa Pasar 6 Kwala Mencirim berharap agar warganya yang banyak mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian, agar diperjuangkan irigasi di desanya.

Sebelum menanggapi aspirasi warga, Ralin Sinulingga memuji lingkungan aula tempat dilaksanakan reses yang berada di areal perjuangan warga yang telah ditanami pepohonan yang begitu sangat asri.

Moto 3 M yang diterapkan Ralin Sinulingga kepada masyarakat yakni melihat, mendengar dan merasakan tetap konsekwen ia pertahankan sebagai bukti amanah yang ia emban sebagai wakil rakyat.

“Tiga periode saya duduk di DPRD Kabupaten Langkat, saya akan jalankan kepercayaan masyarakat kepada saya dan akan terus berjuang demi kepentingan rakyat,” ucap Ralin disambut tepuk tangan warga.

Untuk bantuan bedah rumah berikutnya, saya akan berkoordinasi lagi dengan anggota DPR-RI dari fraksi PDIP Perjuangan sebut Ralin. Yang telah terlaksana 20 unit rumah itu, sebutnya, juga atas koordinasinya dengan anggota DPR-RI fraksi PDIP Perjuangan karena ada program pusat yang diberikan ke daerah.

“Terhadap permintaan irigasi, ini akan menjadi perhatian saya juga,” ungkap politisi PDIP Perjuangan itu.

Hadir dalam acara reses itu, Plt. Camat Sei Bingai Musti yang merupakan Asisten Administrasi Umum Setdakab Langkat, Sekcam Sei Bingai Tuahta, Ketua UD Hijau Bumi Mendaun Haris Azhar dan ratusan warga Desa Pasar 6 Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai.

 

Hari Jadi Kabupaten Langkat Ke 273 Diperingati

 

DPRD Langkat gelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Langkat ke 273 tahun yang mengusung tema Langkat Berbudaya, Pariwisata Bangkit, UMKM Maju, di gedung DPRD Langkat, Selasa pagi (17/1/2023).

Dipimpin Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Langkat yang setiap tahunnya diperingati tanggal 17 Januari sesuai Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1995 merupakan momentum acara puncak peringatan sejarah lahirnya Kabupaten Langkat.

Dengan balutan busana melayu para anggota dewan sebagai peserta rapat dan tamu yang hadir sebagai tanda Kabupaten Langkat disebut tanah melayu negeri betuah, yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara diwakili Kaiman Turnip sebagai Staf Ahli Gubsu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, anggota DPR-RI Delia Pratiwi, beberapa Kepala Daerah se Kabupaten/Kota Sumut, Sultan Langkat, Tuan Guru Babussalam, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, unsur Forkopimda Langkat, Dansat TNI/Polri, Sekda, Kepala SKPD, Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat Langkat serta tamu undangan lainnya.

Beberapa pantun pun diberikan sebagai tanda membuka rapat paripurna oleh Sribana. Selanjutnya Sribana menyampaikan, jika kegiatan paripurna yang dilaksanakan merupakan sarana refleksi perkembangan Kabupaten Langkat dari masa ke masa.

“Peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat hari ini merupakan sarana refleksi bagi kita semua dalam membangun bumi betuah menuju Langkat yang maju, berbudaya dan religius,” ucapnya.

Sribana mengajak 14 etnis yang ada di Kabupaten Langkat (etnis melayu, karo, jawa, mandailing, banjar, batak toba, aceh, minang, banten, dairi, simalungun, bali, tionghoa dan nias) yang berhadir, untuk saling menjaga keharmonisan dengan saling hormat menghormati untuk merajut kebersamaan dengan tetap menganut Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung.

Dikesempatan itu, Sribana juga mengucapkan apresiasi atas keberhasilan kepemimpinan Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin yang membawa Langkat lebih baik lagi. Tidak lupa Sribana mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun rasa memiliki dan rasa mencintai terhadap Kabupaten Langkat dengan turut melanjutkan pembangunan dan memelihara pembangunan itu.

Sementara itu, pada pidato Gubernur menyatakan bahwa Kabupaten Langkat adalah salah satu prioritas pembangunan infrastruktur jalan dengan panjang yang dibangun sejauh 40,29 kilo meter.

“Ini salah satu upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat dengan melakukan kegiatan ekonomi,” jelas Kaiman Turnip membacakan pidato Gubsu.

Gubsu juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat daerah untuk memberikan dukungan dan partisipasi menjaga kekondusifan serta ketertiban untuk kesuksesan penyelenggaraaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan bulan November 2024.

Komisi A DPRD Langkat Undang KPU Terkait Perubahan Dapil

 

Terhadap rancangan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Langkat di tiap Dapil pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Komisi A DPRD Langkat undang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (30/11/2022).

Ketua Komisi A Bahri meminta penjelasan Ketua KPU Sopian Sitepu terhadap rancangan yang telah KPU buat yang telah tersebar luas untuk diketahui masyarakat Kabupaten Langkat demi mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terkait penataan Dapil tersebut.

Sopian Sitepu yang hadir bersama anggota KPU lainnya menjelaskan bahwa kenapa ada perubahan dapil disebabkan bertambahnya jumlah penduduk di setiap kecamatan.

“Ada 3 rancangan dapil yang kami ajukan, yakni rancangan 1 terdiri dari 5 dapil, rancangan 2 terdiri dari 6 dapil dan rancangan 3 terdiri dari 6 dapil,” sebut Sopian.

Menambahkan apa yang disampaikan Ketua KPU, anggota KPU Muhammad Khair turut menjelaskan bahwa perubahan dapil menganut tujuh prinsip yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proposionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU RI nomor 6 tahun 2022.

Usai pemaparan oleh pihak KPU Langkat, Zulhijar Sekretaris Komisi A DPRD Langkat menanyakan siapa yang menjadi eksekutor penentuan dapil dan indikator penataan dapil tersebut.

Menjawab itu, Khair mengatakan, bahwa yang menjadi eksekutor ketiga usulan rancangan tersebut yakni KPU RI dan Komisi II DPR RI.

Khair juga menjelaskan, bahwa pihaknya telah membuka layanan penyampaian masukan dan tanggapan oleh masyarakat terkait penataan Dapil tersebut, baik melalui email maupun surat menyurat pertanggal 23 Nopember hingga 6 Desember 2022.

“Untuk tahapan uji publik rancangan penataan dapil tersebut nantinya diumumkan paling lama pada tanggal 12 ataupun 13 Desember 2022 mendatang, dan selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU RI bersama Komisi II DPR RI,” jelasnya.

Adapun yang menjadi indikator penataan Dapil dan perubahan komposisi kursi tiap Dapil di Langkat yakni atas dasar perubahan pertambahan jumlah penduduk di masing masing Dapil tersebut dan kesetaraan komposisi kursi di masing masing Dapil, tutupnya.

RDP yang berlangsung penuh keakraban tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi A Pimanta Ginting dan anggota Komisi A diantaranya, Suwarmin, Dedi, Aidir Syahputra dan Surialam.

Berikut 3 rancangan penataan Dapil Langkat yang diusulkan oleh KPU Langkat :

Rancangan 1

Dapil I (12 kursi)
1. Stabat
2. Wampu
3. Secanggang
4. Batang Serangan

Dapil II (7 kursi)
1. Binjai
2. Selesai
3. Sirapit

Dapil III (8 kursi)
1. Bahorok
2. Salapian
3. Kuala
4. Sei Bingai
5. Kutambaru

Dapil IV (11 kursi)
1. Babalan
2. Pangkalan Susu
3. Besitang
4. Sei Lepan
5. Brandan Barat
6. Pematang Jaya

Dapil V (12 kursi)
1. Hinai
2. Tanjung Pura
3. Padang Tualang
4. Gebang
5. Sawit Sebrang

Rancangan 2

Dapil I (10 kursi)
1. Stabat
2. Wampu
3. Secanggang

Dapil II (7 kursi)
1. Binjai
2. Selesai
3. Sirapit

Dapil III (9 kursi)
1. Bahorok
2. Salapian
3. Kuala
4. Sei Bingai
5. Kutambaru

Dapil IV (8 kursi)
1. Hinai
2. Padang Tualang
3. Batang Serangan
4. Sawit Seberang

Dapil V (8 kursi)
1. Pangkalan Susu
2. Besitang
3. Sei Lepan
4. Brandan Barat
5. Pematang Jaya

Dapil VI (8 kursi)
1. Tanjung Pura
2. Gebang
3. Babalan

Rancangan 3
Dapil I (10 kursi)
1. Stabat
2. Wampu
3. Secanggang

Dapil II (8 kursi)
1. Sei Bingei
2. Binjai
3. Selesai

Dapil III (7 kursi)
1. Bahorok
2. Salapian
3. Kuala
4. Sirapit
5. Kutambaru

Dapil IV (8 kursi)
1. Hinai
2. Padang Tualang
3. Batang Serangan
4. Sawit Seberang

Dapil V (8 kursi)
1. Pangkalan Susu
2. Besitang
3. Sei Lepan
4. Brandan Barat
5. Pematang Jaya

Dapil VI (9 kursi)
1. Tanjung Pura
2. Gebang
3. Babalan

1,9 Triliun APBD Langkat Disahkan

 

Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat tahun keempat, rapat ketujuh, masa persidangan kesatu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023 sebesar 1,9 triliun lebih disahkan menjadi Peraturan Daerah di gedung DPRD Langkat, Jum’at (25/11/2022).

Badan Anggaran DPRD Langkat melalui juru bicaranya Ahmad Senang dalam laporannya menjelaskan hasil yang disepakati Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Langkat pada saat pembahasan Ranperda APBD bersama Kepala SKPD dengan total APBD Kabupaten Langkat tahun 2023 sebesar Rp.1.993.215.976.198.

Dari angka tersebut, Ahmad Senang merinci pendapatan asli daerah sebesar Rp. 170 milyar lebih, pendapatan transfer Rp. 1,774 triliun lebih dan pendapatan daerah lain-lain sebesar Rp. 48 milyar lebih.

Untuk belanja daerah disebutkannya sebesar Rp. 1.990.215.976.198, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 1,503 triliun lebih, belanja modal Rp. 102 milyar lebih, belanja tidak terduga Rp. 10 milyar lebih dan belanja transfer sebesar Rp. 372 milyar lebih

“Dengan demikian ada surplus anggaran sebesar Rp. 3 milyar yang diperuntukkan sebagai investasi Pemerintah Kabupaten Langkat,” ungkap Ahmad Senang yang berasal dari Partai Golkar.

Pengesahan APBD 2023 ini juga ditandai dengan diucapkannya kata setuju oleh delapan fraksi yang ada di DPRD Langkat melalui juru bicara masing-masing fraksi pada pendapat akhir fraksinya dan selanjutnya ditandatanganinya Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Langkat terhadap Perda APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023 yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023.

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, yang memimpin jalannya rapat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Langkat untuk segera menyampaikan Perda yang telah disahkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

“Semoga Perda APBD yang kita tetapkan hari ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat,” tutur Ketua DPRD sembari menutup rapat.

Hadir dalam rapat paripurna itu, Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin, segenap Anggota DPRD Langkat, unsur Forkopimda, Sekda, para Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

DPRD Langkat Gelar Paripurna Penyampaian R.APBD 2023

 

DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023, Jum’at (18/11/2022).

Rapat paripurna dilaksanakan setelah sebelumnya Plt. Bupati Langkat menyampaian Ranperda APBD 2023 ke DPRD Langkat sesuai surat nomor : 900-3226/BPKAD/2022 tanggal 9 Nopember 2022, lalu mendapat rekomendasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Langkat untuk diparipurnakan.

Diketahui dalam penjelasan Plt. Bupati melalui Sekda Langkat, H. Amril, S.Sos. MAP, bahwa penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Langkat tahun 2023 dan penyusunan nota keuangannya menggunakan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023.

Disampaikan Sekda bahwa estimasi pendapatan daerah pada APBD 2023 sebesar Rp. 1.993.215.976.198, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 170 milyar lebih, pendapatan transfer Rp. 1,774 triliun lebih dan pendapatan daerah lain-lain sebesar Rp. 48 milyar lebih.

Sedangkan untuk belanja daerah pada APBD 2023 sebesar Rp. 1.990.215.976.198, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 1,502 triliun lebih, belanja modal Rp. 103 milyar lebih, belanja tidak terduga Rp. 10 milyar lebih dan belanja transfer sebesar Rp. 372 milyar lebih.

“Sebesar 3 milyar dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Langkat ke Bank Sumut,” terang Sekda.

Sekda berharap R.APBD 2023 yang disampaikan segera dibahas bersama-sama antara Badan Anggaran DPRD Langkat dengan TAPD Kabupaten Langkat.

Penyampaian Ranperda APBD ini ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara penyerahan Ranperda dari Plt. Bupati kepada Pimpinan DPRD Langkat yang selanjutnya fraksi-fraksi DPRD Langkat menanggapinya melalui pandangan umum fraksi yang dibacakan juru bicara masing-masing fraksinya.

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, yang memimpin jalannya rapat paripurna, meminta Plt. Bupati Langkat untuk menjawab semua pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat dan menskoor rapat dengan agenda rapat paripurna berikutnya mendengarkan jawaban Plt. Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi.