Donny Setha Inginkan Seleksi Ulang Balon Kades Yang Bermasalah

Donny Setha Inginkan Seleksi Ulang Balon Kades Yang Bermasalah

 

Munculnya permasalahan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan berlangsung pada 19 Juni 2022 mendatang di Kabupaten Langkat membuat DPRD Langkat adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Langkat dengan mengundang Dinas PMD, pihak USU sebagai lembaga yang menilai ujian bakal calon kepala desa, Camat Besitang, warga dan bakal calon (balon) kades yang kalah saat seleksi, Kamis (19/5/2022).

RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha bersama Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin dan Anggota DPRD Langkat Safii dari partai Perindo.

RDP ini merupakan tindak lanjut pengaduan warga dan Balon Kades Halaban Kecamatan Besitang yang kalah seleksi sebelumnya ke DPRD Langkat.

Munculnya permasalahan dikarenakan bakal calon kades yang kalah tidak terima karena dari tingkat pendidikan mereka lebih unggul dari calon kades yang lulus dengan bermodalkan ijazah paket B dan C. Selain itu ada bakal calon kades yang sudah memiliki pengalaman kerja di pemerintahan.

Tidak hanya di Desa Halaban, di RDP itu terkuak persoalan yang sama di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai yang disampaikan Meidi Kembaren dari organisasi Gerakan Rakyat Untuk Transparansi (Garansi).

“Ada bakal calon kades yang kalah, sementara pendidikan dan pengalamannya sudah mumpuni dari calon kades yang menang,” sebutnya.

Terhadap persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha menyayangkan pihak yang menilai tidak menilai aspek pendidikan dan pengalaman dalam hal kelulusan para bakal calon kades. Untuk menyuarakan aspirasi warga itu, Donny Setha meminta  diadakan seleksi ulang bagi desa yang mengajukan keberatan atas hasil seleksi calon kades.

Donny juga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak USU dalam RDP.

“Harusnya pihak Universitas Sumatera Utara (USU) hadir dalam RDP ini dan kita perlu tanggung jawab USU dalam hal ini,” ucap Donny.

Pernyataan Donny Setha disambut senada oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin dan Safii yang menginginkan diadakan seleksi ulang. Ketua DPRD Langkat meminta dinas PMD berkoordinasi dengan Tim Kabupaten untuk menyikapi pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPRD Langkat.

Menanggapi permintaan DPRD Langkat, Sutrisuanto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) akan menindak lanjutinya setelah keluar surat rekomendasi dari DPRD Langkat terkait diadakan seleksi ulang.

“Setelah ada surat rekomendasi dari DPRD Langkat, kami akan berkoordinasi dengan Tim Pemkab Langkat,” ungkap Sutrisuanto.

DPRD Langkat Beri Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati

DPRD Langkat Beri Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati

 

Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat yang digelar pada Kamis (14/4/2022), akhirnya DPRD Langkat keluarkan Surat Keputusan nomor 10 tahun 2022 tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2021.

Rekomendasi DPRD Langkat ini berupa catatan strategis yang merupakan saran, masukan dan koreksi yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pada kesempatan itu, Dedek Pradesa selaku Ketua Panitia Khusus (pansus) LKPJ membacakan rekomendasi yang berisi rekomendasi dari komisi-komisi DPRD Langkat, rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD Langkat dan rekomendasi pansus terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Langkat.

Ketua Pansus LKPJ Dedek Pradesa membacakan rekomendasi.

Seperti pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang dalam waktu dekat sebagai dinas yang mengurusi pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Pansus LKPJ memberikan rekomendasi diantaranya agar Dinas PMD dapat memberikan pelatihan kepada panitia pilkades. Agar Dinas PMD melaksanakan sistem seleksi bakal calon kepala desa (kades) secara transparan dan agar Dinas PMD mengeluarkan surat edaran agar kades yang masih aktif harus bersikap netral.

Selanjutnya Dedek membacakan rekomendasi dari Komisi A yang meminta Dinas PMD berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catpil terkait pemutakhiran data kependudukan di desa dan meminta Dinas PMD mampu bersikap profesional dan netral terkait pelaksanaan pilkades.

Dari fraksi-fraksi DPRD Langkat berharap kepada Dinas PMD agar pelaksanaan pilkades serentak tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar dan aman sehingga menjadi tolok ukur kemajuan desa.

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin rapat, dalam pidatonya mengharapkan kepada Plt. Bupati Langkat agar rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Langkat kedepannya dapat lebih baik lagi.

“Rekomendasi ini jadi bahan evaluasi kedepannya karena berisi saran, masukan maupun koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan,” ungkap Ketua DPRD Langkat.

Menanggapi rekomendasi yang diberikan DPRD Langkat, Plt. Bupati Langkat Syah Afandin melalui Sekretaris Daerah Indra Salahudin mengucapkan terima kasih kepada pansus, fraksi-fraksi dan komisi-komisi DPRD Langkat yang telah memberikan pandangan, tanggapan dan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah tahun 2021.

Ia menyebutkan rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Langkat merupakan tanggung jawab moral dalam upaya menjalankan fungsi kontrol untuk penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

“Rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi kami agar bekerja lebih optimal lagi,” ungkap Indra.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat, perwakilan unsur Forkopimda, para Kepala OPD dan undangan lainnya.

 

Asosiasi Antropologi Minta Dukungan DPRD Langkat

Asosiasi Antropologi Minta Dukungan DPRD Langkat

 

Pengurus Daerah Sumatera Utara Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) lakukan koordinasi ke Pimpinan DPRD Kabupaten Langkat terkait pembentukan Forum Kemitraan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Koordinasi Asosiasi Antropologi itu diterima Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin bersama Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga dan Antoni, Anggota DPRD Langkat Sandrak Herman Manurung dan Sukardi didampingi Sekretaris DPRD Langkat Basrah Pardomuan di ruang kerja Ketua DPRD Langkat, Kamis (7/4/2022).

Pengurus Daerah AAI berkantor di jalan Dwikora no. 9 C Komplek Setia Budi Town House Medan Sunggal.

Ketua Pengurus Daerah AAI Zulkifli Lubis dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa asosiasinya merupakan asosiasi nasional yang berdiri sejak 12 Maret 1983 yang memiliki visi menjadikan profesi antropologi bermanfaat bagi penciptaan tatanan sosial dan budaya yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Dihadapan Pimpinan DPRD Langkat, Zulkifli menuturkan bahwa asosiasinya kedepan akan membentuk sebuah Forum Kemitraan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat.

Dijelaskannya, forum ini bermanfaat untuk Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK), masyarakat disekitar kawasan dan pemerintah daerah.

“Saat ini tercatat ada 26 KTHK di Kabupaten Langkat lingkup kawasan pengelolaan taman nasional III Stabat,” tambahnya menjelaskan.

Dan dalam waktu dekat Pengurus Daerah Sumatera Utara Asosiasi Antropologi Indonesia akan mengadakan forum grup diskusi (FGD) di Hotel Grand Stabat dengan mengundang pemangku kepentingan seperti pemerintahan daerah, DPRD, BB-TNGL, CSO, NGO, KTHK dan pihak swasta lainnya

Anggota DPRD Langkat Sukardi dikesempatan itu turut menimpali apa yang disampaikan Ketua AAI, ia menyakinkan bahwa program kemitraan konservasi sangat begitu dirasakan warga didaerah tempat tinggalnya yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

“22 tahun dirinya dan warga pengungsi aceh lainnya tinggal di kawasan TNGL dan saat ini telah diperhatikan pemerintah daerah dengan telah dipasangnya jaringan listrik PLN dan adanya program kemitraan konservasi,” ungkap Sukardi.

Usai mendengarkan penjelasan keberadaan dan fungsi AAI, Pimpinan DPRD Langkat mendukung sepenuhnya Forum Kemitraan Konservasi TNGL Kabupaten Langkat terbentuk.

Ralin Sinulingga mengungkapkan bahwa hal yang sama telah mereka perjuangkan terbangunnya jalan penghubung dari Kabupaten Langkat menuju ke Kabupaten Karo melalui kawasan TNGL.

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin juga memberikan dukungan sepenuhnya. “Kalau yang terbaik untuk rakyat dan untuk membangunan ekonomi rakyat pastilah kami dukung,” ujarnya.

Terhadap rencana Asosiasi Antropologi Indonesia akan mengadakan forum grup diskusi (FGD) di Hotel Grand Stabat, Sribana juga menyambut baik terlaksanana FGD dan undangan FGD dapat disampaikan ke DPRD Langkat.

“Semoga FGD menghasilkan rekomendasi yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Langkat,” tutup Sribana.

LKPJ Bupati Tahun 2021 Disampaikan Ke DPRD

LKPJ Bupati Tahun 2021 Disampaikan Ke DPRD Langkat

 

DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2021, Senin (28/3/2022).

Rapat paripurna ini digelar setelah Bupati Langkat menyampaikan buku LKPJ ke DPRD Langkat melalui suratnya nomor : 045.2-686/PEM/2022 tertanggal 21 Maret 2022 dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk dilaksanakan rapat paripurna.

LKPJ merupakan kewajiban Kepala Daerah untuk disampaikan kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun dan paling lambat penyampaiannya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Hal ini sesuai pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” demikian sebut Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, SE yang memimpin jalannya rapat paripurna.

LKPJ itu sendiri lanjut Ketua DPRD menjelaskan, paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan perda maupun perkada dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Dalam paripurna itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyampaikan ringkasan dari dokumen LKPJ. Dikesempatan itu Syah Afandin mengucapkan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD Langkat atas peran dan kemitraan yang baik selama ini sehingga lancarnya agenda pemerintahan.

Pada ringkasan itu disampaikan capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan Rp. 167 milyar lebih, karena pandemi covid-19 terealisasi Rp. 158 milyar lebih. Untuk penerimaan dana pendapatan transfer mengalami kenaikan dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1,8 triliun lebih terealisasi sebesar Rp. 1,9 triliun lebih.

LKPJ yang dipertanggung jawabkan ini juga diuraikan pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 2.134.997.096.064,- terealisasikan Rp. 2.266.625.881.854,64. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp. 2.326.815.938.858 terealisasi sebesar Rp. 2.166.967.560.816,95.

“Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 291.477.163.832,18,” papar Plt Bupati sembari menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan belanja daerah juga telah dilakukan audit pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Selain itu, disampaikan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,35% dengan kategori tinggi, PDRB naik 3,08 % dari tahun 2020 dan pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan sebesar 3.08%.

Akhir rapat paripurna ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen LKPJ oleh Plt Bupati kepada Ketua DPRD Langkat yang selanjutnya akan dibahas oleh Pansus DPRD untuk memberikan rekomendasi berupa catatan strategis.

Penandatanganan berita acara LKPJ

 

Wakil Ketua DPRD Langkat Tanam Pohon di Peringatan Hari Air Sedunia

Wakil Ketua DPRD Langkat Tanam Pohon di Peringatan Hari Air Sedunia

 

Memperingati Hari Air Sedunia yang setiap tahunnya diperingati tanggal 22 Maret, di Kabupaten Langkat diperingati dengan cara penanaman seribu pohon bertempat di Lau Juhar Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kecamatan Kuala, Selasa (22/3/2022).

Lokasi yang berada di daerah perbukitan milik warga yang bernama Tamba itu dijadikan panitia dari Kongsi Production bekerja sama dengan Kader Konservasi Sumut dan Forum Wampu Sumut yang menginisiasi kegiatan itu dengan melakukan penanaman seribu pohon berbagai jenis pohon sepeti pohon aren, gaharu, duku dan lainnya.

Para pejabat pemerintahan hadir diacara itu seperti Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hermansyah, yang mewakili Kapolres dan Dandim, Ketua Forum DAS Wampu Prof Abdul Rauf, Dirut PDAM Tirta Wampu Herman Sukendar Harahap, kader-kader konservasi, para mahasiswa dari 12 universitas di Sumatera Utara yang turut berkontribusi untuk menanam pohon diperingatan Hari Air Sedunia.

Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni yang didaulat oleh panitia untuk memberikan kata sambutan menyatakan salut dan bangga serta mengapresiasi apa yang diinisiasi panitia dan semua pihak terkait.

Menurutnya dengan menanam pohon merupakan salah satu cara menjaga keberlangsungan keberadaan alam, yang mana pohon berkontribusi untuk ketersediaan air, khususnya air sungai Wampu di Kabupaten Langkat. Selain itu pohon dapat mengeluarkan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia.

Antoni mengucapkan terima kasih kepada pemilih lahan yang telah menyediakan areal untuk ditanami pohon. “Kepada pak Tamba, saya ucapkan terima kasih, semoga ini dapat menjadi contoh bagi yang lain dan menjadi amal jariyah, semoga dari niat baik ini tentunya menghasilkan yang baik pula,” ucapnya.

Ia mengajak semua pihak agar pohon-pohon yang ditanam dapat terjaga dengan baik demi kelestarian alam.

“Hari ini kita menyatu dengan alam, semoga alam bersahabat dengan kita dan terjaga alam Kabupaten Langkat,” harapnya.

Sebelumnya Ketua Forum DAS Wampu Prof Abdul Rauf menjelaskan fungsi forumnya untuk menjaga agar air sungai tetap mengalir dengan jernih. Peran semua pihak untuk menjaga daerah aliran sungai (DAS) Wampu juga sangat diharapkannya. Dengan pohon yang ditanam semoga dapat menjaga air bersih harapnya.

Di acara itu juga, Prof Abdul Rauf menginisiasi untuk mengumpulkan donasi dari orang-orang yang hadir demi perawatan pohon yang ditanam. Terkumpul lah dana berkisar 2 juta yang diserahkan kepada pak Purnama yang dipercayakan untuk merawat pepohonan di lokasi yang ditanam.

Wakil Ketua DPRD Langkat, Antoni, (kedua dari kiri) foto bersama usai penanaman pohon

DPRD Langkat Berikan Rekomendasi Ke PTPN II

DPRD Langkat Berikan Rekomendasi Ke PTPN II

 

Terhadap permintaan masyarakat Desa Stabat Lama dan masyarakat Desa Stabat Lama Barat yang ingin pinjam pakai lahan PTPN II yang akan digunakan untuk lapangan sepak bola dan tempat pemakaman umum yang disampaikan kedua Kepala Desa, membuat Komisi A DPRD Langkat mengeluarkan rekomendasi.

Rekomendasi Komisi A DPRD Langkat diambil setelah diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak PTPN II yang dihadiri Nur Kamal, Camat Wampu Syamsul Adha, Kepala Desa Stabat Lama dan Kepala Desa Stabat Lama Barat, unsur perangkat kedua desa, tokoh pemuda dan beberapa masyarakat di ruang rapat DPRD Langkat, Senin (21/3/2022).

Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi A Dedek Pradesa itu dikeluarkan rekomendasi agar PTPN II memberikan izin pemakaian lahan untuk lapangan sepak bola kepada Desa Stabat Lama dan lahan pemakaman umum kepada Desa Stabat Lama Barat.

Selain itu, Komisi A mengeluarkan rekomendasi memohon kepada pihak PTPN II agar tidak melakukan penanaman pohon sawit diareal yang diinginkan masyarakat.

RDP Komisi A

Anggota Komisi A Zulhijar yang hadir dalam RDP meminta staf Komisi A agar mempersiapkan surat rekomendasi dimaksud dan meminta kepada Muhammad Rasid Kepala Desa Stabat Lama dan kepada Tengku Firmansyah Kepala Desa Stabat Lama Barat untuk menyurati Bupati Langkat meminta dukungan agar dikeluarkan juga rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sebelumnya disampaikan Nur Kamal yang mewakili pihak PTPN II, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT. LNK atas permohonan masyarakat yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Dijelaskannya, untuk saat ini sesuai aturan bahwa lahan HGU PTPN II yang dimohon masyarakat belum dapat diberikan karena sesuai aturan bahwa HGU yang telah dikeluarkan BPN harus digunakan sesuai peruntukannya.

“Karena itu sampai saat ini dirinya menyatakan pihak PTPN II belum bisa memberikan lahan dimaksud,” ujarnya.

Namun setelah berbagai masukan dari peserta rapat, akhirnya Nur Kamal akan menyampaikan hasil RDP ke top manajemen PTPN II.

DPRD Langkat Bentuk Pansus PAD

DPRD Langkat Bentuk Pansus PAD

 

DPRD Kabupaten Langkat bentuk Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD). Pansus dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan PAD yang selama ini dianggap masih kecil kontribusinya dalam APBD.

Alasan ini disampaikan Ajai Ismail selaku Ketua Fraksi Nasdem yang merupakan salah satu fraksi pengusul terbentuknya Pansus Peningkatan PAD pada rapat paripurna DPRD Langkat yang digelar pada Jum’at (4/3/2022).

Menurut Acai (panggilan Ajai Ismail), PAD memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktifitas pemerintahan dan pembangunan.

“Penggalian segala sumber dana potensial di daerah merupakan cara untuk peningkatan PAD itu,” sebut Acai.

H. Ajai Ismail, SE menyampaikan latar belakang dibentuknya Pansus PAD

Sumber PAD dimaksud sebut Acai dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, bagi hasil bukan pajak, sumbangan pemerintah pusat dan provinsi serta penerimaan lain-lain.

Dari semua sektor ini lanjutnya, Pansus akan membantu pemerintah daerah memaksimalkan pengelolaan potensi PAD sehingga PAD dapat menstimulasi dana pembangunan daerah.

Sementara itu, Plt. Bupati Langkat Syah Afandin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Indra Salahudin, menyambut baik dibentuknya Pansus Peningkatan PAD.

Pembentukan Pansus PAD dianggap penting, karena selama kurun waktu 3 tahun dilanda pandemi covid-19, pencapaian PAD belum maksimal.

“Pemerintah daerah berharap rekomendasi dari hasil kerja Pansus nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga PAD dapat lebih ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” ucap Sekda.

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin rapat, berharap Pansus dapat bekerja semaksimal mungkin sehingga PAD yang merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Usai paripurna, Pansus Peningkatan PAD yang berjumlah 15 orang sepakat menunjuk Pujianto dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua Pansus dan Bahri dari Partai Bulan Bintang sebagai wakilnya.

Minggu, 12 Juni 2022 Pilkades Di Langkat

Minggu, 12 Juni 2022 Pilkades Di Langkat

 

Untuk lebih memantapkan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022 di Kabupaten Langkat, Komisi A DPRD Langkat adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Dinas PMD, Dinas Dukcatpil, Camat se Kabupaten Langkat, Apdesi kabupaten dan perwakilan Apdesi kecamatan dan para Ketua BPD di gedung DPRD Langkat, Rabu (2/3/2022).

Dalam RDP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Sutrisuanto menerangkan tahapan pilkades yang telah mereka jadwalkan secara rinci dan merencakan pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) pada Rabu 29 Juni 2022 dengan jumlah anggaran pilkades sebesar 6,5 milyar.

“1 April 2022 direncanakan pendaftaran calon kepala desa (kades), 6 April 2022 penetapan calon kades, 20 Mei 2022 kades incumbent yang maju kembali mencalonkan kades harus mengundurkan diri dan 23 Mei merupakan berakhirnya masa aktif tugas kepala desa di tahun 2022,” papar Sutrisuanto.

Melalui tahapan penjadwalan ini, Sutrisuanto menyakinkan bahwa penyaluran BLT triwulan II tidak akan terganggu.

Lebih lanjut dikatakannya, sesuai aturan pemerintah pusat karena saat ini masih pandemi covid, maka 1 TPS diperuntukan bagi 500 orang pemilih (DPT). Diperkirakan ada 880 TPS untuk pilkades serentak 2022.

Ketua Komisi A Dedek Pradesa yang memimpin RDP meminta para pihak yang diundang untuk memberikan pandangan dan masukan demi terlaksananya pilkades yang baik dan lancar.

Anggota Komisi A Zulhijar meminta Dinas PMD untuk memangkas tahapan Pilkades sehingga waktu pencoblosan pilkades dapat lebih cepat dilaksanakan dan pencoblosan dihari libur agar tingkat kehadiran masyarakat lebih maksimal dan tidak mengganggu kerja masyarakat.

“Menurut saya, Minggu 19 Juni 2022, waktu pencoblosan dapat dilaksanakan,” sarannya.

Sementara masukan Hasan Basri dari Apdesi memberi pendapat bahwa pertengahan Juni 2022 diperkiranan dapat dilaksanakan hari pencoblosan. “Minggu, 12 Juni 2022 masukan dari kami,” ucapnya.

Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan, akhirnya RDP itu menyepakati Minggu 12 Juni 2022 ditetapkan waktu pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022.

Pokir Hasil Reses DPRD Langkat Ditetapkan

Pokir Hasil Reses DPRD Langkat Ditetapkan

 

Sebanyak 759 pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Langkat dari hasil reses yang telah dilaksanakan pada 27-31 Januari 2022 ke masing-masing daerah pemilihan Anggota DPRD Langkat pada masa sidang I tahun ke III tahun anggaran 2022 ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Langkat, Selasa (15/2/2022).

Penetapan ini ditandai dengan dibacakannya Draf Surat Keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan.

Keseluruhan pokir anggota DPRD Langkat yang diparipurnakan ini dibacakan Azmaliah, S.Ag selaku anggota Badan Anggaran DPRD Langkat dihadapan rapat paripurna yang dihadiri Pelaksana Tugas Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH dan undangan lainnya.

Dari angka 759 pokir itu, usulan masyarakat dari daerah pemilihan I sebanyak 168 usulan, daerah pemilihan II sebanyak 233 usulan, daerah pemilihan III sebanyak 67 usulan, daerah pemilihan IV sebanyak 129 usulan dan daerah pemilihan V sebanyak 162 usulan.

Azmaliah menyebutkan pokok-pokok pikiran DPRD ini sebelumnya sudah melalui proses, dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dari kegiatan reses, rapat paripurna penyampaian hasil reses, pembahasan di Komisi-Komisi DPRD Langkat dengan pihak-pihak terkait sesuai usulan yang ditampung anggota DPRD dan pembahasan pada Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

Wakil Ketua DPRD Langkat Ir. Antoni yang memimpin jalannya rapat paripurna berharap pokok-pokok pikiran DPRD Langkat yang telah ditetapkan dapat dijadikan prioritas pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat menyediakan ruang dari pokok-pokok pikiran DPRD yang di susun berdasarkan skala prioritas dalam RKPD, sehingga pokok-pokok pikiran DPRD dapat berfungsi didalam pembangunan, sosial dan ekonomi masyarakat Langkat,” ujarnya.

Menanggapi pokir DPRD Langkat itu, Plt. Bupati Langkat yang juga pernah sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengatakan reses akan jadi beban moral kalau tidak dapat direalisasikan.

“Keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk merealisasikan usulan masyarakat dimaksud, karena itu kedepan perlu dikurangi belanja-belanja lain untuk mempercepat merealisasikannya,” pinta Ondim panggilan akrab Syah Afandin.

Ondim meminta difokuskan usulan yang krusial agar direalisasikan sehingga amanah yang diberikan masyarakat kepada kita dapat dijalankan dengan baik, pungkasnya.

Usulan Infrastruktur Yang Banyak Diminta Dari Hasil Reses

Usulan Infrastruktur Yang Banyak Diminta Dari Hasil Reses

 

DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses masa sidang pertama tahun ketiga tahun anggaran 2022 di ruang paripurna DPRD Langkat, Kamis (10/2/2022).

Dari semua usulan aspirasi yang telah ditampung anggota DPRD Langkat hasil reses tanggal 27-31 Januari 2022, usulan infrastruktur yang paling banyak diminta masyarakat kepada anggota dewan.

Hal ini sesuai yang dibacakan juru bicara masing-masing daerah pemilihan (dapil). Dapil I dibacakan Pimanta Ginting dari PDIP, dapil II oleh Zulhijar dari Partai Gerindra, dapil III oleh H. Rahmanuddin Rangkuti dari Partai Gerindra, dapil IV oleh Husein Sidik Tarigan dari PPP dan dapil V oleh Syamsul Rizal dari PAN.

Juru bicara dapil IV Husein Sidik Tarigan dari PPP menyerahkan laporan reses ke Plt. Bupati Langkat

Melalui masing-masing juru bicara dapil, diuraikan siapa-siapa yang melaksanakan reses, ada yang melaksanakan secara perseorangan dan ada juga yang berkelompok dengan rincian waktu, lokasi reses dan usulan yang ditampung.

Usulan infrastruktur itu seperti pengasapalan jalan dengan hotmix, pengerasan jalan, pemasangan paving blok jalan, pembangunan parit beton, pembangunan embung padi, pembuatan bronjong sungai, pembuatan sumur bor dan pembangunan jembatan.

Selain infrastruktur, ditampung juga usulan bidang sosial dan ekonomi seperti permohonan bantuan mesin jahit, bantuan ternak hewan, bantuan bibit ikan dan bantuan bibit tanaman pohon.

Juru bicara dapil V Syamsul Rizal dari PAN menyerahkan laporan reses ke Plt. Bupati Langkat

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin rapat paripurna mengingatkan kepada anggota dewan yang duduk di komisi-komisi untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat dengan mengundang instansi terkait sesuai persoalan yang disampaikan masyarakat.

Yang selanjutnya sebut Sribana, usulan tersebut akan dibahas Badan Anggaran DPRD Langkat bersama komisi-komisi untuk dijadikan pokok-pokok pikiran DPRD.

“Pokok-pokok pikiran DPRD ini akan diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” paparnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Langkat, H. Syah Afandin, mengatakan bahwa hasil reses DPRD Langkat akan menjadi perhatian eksekutif demi kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif serta dana yang akan merealisasikan hasil reses ini,” ucap Syah Afandin.