Aspirasi Masyarakat Langkat Diakomodir

Aspirasi Masyarakat Langkat Diakomodir

 

Dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM, unsur Forkopimda dan para Kepala OPD, Senin (11/3) DPRD Langkat paripurnakan hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat yang telah dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 6 Maret 2019 yang lalu.

Semua aspirasi masyarakat yang telah ditampung pada reses diakomodir oleh anggota dewan berdasarkan laporan dari juru bicara masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Seperti yang disampaikan oleh juru bicara dapil III Nurul Azhar Lubis, SH yang berharap kepada Pemerintah Daerah dapat merealisasikan pembuatan air bersih di Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang yang sama sekali tidak memiliki sarana air bersih bagi penduduknya.

“Miris mendengarnya terhadap keluhan masyarakat yang jika memasak dan mencuci menggunakan air yang berwarna hitam kecoklatan,” ucap Nurul.

Untuk di Kecamatan Tanjung Pura, Nurul Azhar Lubis juga berharap kepada Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang baru dilantik, dapat menjolok dana dari pemerintah pusat untuk pembuatan tanggul maupun pendalaman sungai-sungai yang telah dangkal sehingga masyarakat tidak merasakan lagi yang namanya banjir.

“Tolong perhatikan aspirasi masyarakat yang telah kami tampung diakhir masa tugas kami sebagai anggota DPRD Langkat periode 2014-2019 dapat dipenuhi,” harap Nurul Azhar Lubis diatas mimbar saat membacakan laporan hasil reses.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE itu, salah seorang anggota dewan H. Faisal Haq juga sempat interupsi pada saat berlangsungnya rapat paripurna dengan menyuarakan aspirasi masyarakat desa Pematang Cengal Barat yang mengeluhkan maraknya kasus pencurian dan narkoba.

“Dengan kasus pencurian ini, masyarakat takut untuk meniggalkan rumahnya, mohon menjadi catatan dan keseriusan bagi pihak Polres Langkat untuk menanganinya,” pinta anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini.

Bupati Langkat dalam pidatonya yang dibacakan Sekda, mengatakan bahwa hasil reses anggota DPRD Langkat yang merupakan masukan yang langsung didengar dari masyarakat, dilihat dan dirasakan ketika anggota dewan berada dilapangan sebagai wujud rasa pengabdian dalam menunaikan amanat rakyat, akan diwujudkan dalam bentuk program kerja yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat berdasarkan skala prioritas.

Sebelum menutup rapat, H. Sapta Bangun, SE mengharapkan hasil reses yang merupakan pokok-pokok pikiran DPRD Langkat dapat masuk dalam rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat.

DPRD Langkat Tindak Lanjuti Hasil Reses

DPRD Langkat Tindak Lanjut Hasil Reses

 

Untuk membicarakan pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD Langkat tahun 2019 yang hasilnya dituangkan menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPRD Langkat yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat, maka dilaksanakan rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Langkat dengan mengundang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jum’at (8/3).

Hadir pada rapat itu Asisten Administrasi Ekbangsos Drs. H. Hermansyah bersama Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kadis Pendidikan, Kadis Prindag dan perwakilan Kepala OPD lainnya.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE itu, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi berharap aspirasi masyarakat yang telah ditampung pada saat reses dapat diwujudkan dalam anggaran perubahan APBD 2019 atau R.APBD 2020.

“Prioritaskan infrastruktur jalan pada wilayah pesisir, karena kami sudah turun kelapangan, wilayah pesisir seakan tidak tersentuh pembangunan,” pinta Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE.

Senada dengan apa yang disampaikan Sapta, Ketua Fraksi PDI.P Kirana Sitepu juga mengungkapkan masih banyak jalan di Kabupaten Langkat yang belum diaspal.

“Perhatikan juga kualitas pembangunan, jangan dibangun tahun ini, tahun berikutnya sudah rusak dan kalau terus-terusan seperti ini bagaimana dapat dibangun di daerah lain,” keluh H. Ajai Ismail, SE Ketua Fraksi NasDem.

Kepala Bappeda H. Sujarno dalam rapat mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dihimpun melalui e-pokir semuanya diinput pada sistem Bappeda, sistem yang memilah langsung pendistribusian pokir itu.

“Misalnya pokir tentang infrastruktur masuk ke dinas PUPR, permasalahan ekonomi ke dinas perdagangan, lalu OPD tersebut yang nantinya menindak lanjuti,” jelas H. Sujarno.

Mendengar masih banyaknya jalan yang rusak dan belum beraspal pada rapat itu, Ketua Fraksi BSPN Makhruf Ritonga, SE memberi saran kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dalam pengerjaan jalan sebaiknya dikerjakan dari ujung baru ke pangkal sehingga kalau ada lanjutan pengerjaan jalan tersebut yang dilalui truk material, maka jalan awal tidak rusak.

Saran Makhruf ini mendapat respon yang positif dari Kadis PUPR Ir. Julius sembari menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan pada jalan kabupaten terlebih dahulu.

Julius juga mengatakan bahwa pokir DPRD sebenarnya sudah tertampung, keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terealisasinya usulan-usulan pembangunan.

“Untuk tahun 2019, sesuai misi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pembangunan sektor pariwisata jadi prioritas dan Bulangta (Bukit Lawang dan Tangkahan) salah satunya akan jadi prioritas,” ungkap Julius.

Hadir dari Fraksi Partai Golkar M. Syahrul, S.Sos, Edi Bahagia, S.IP, Pujianto, SE, dari Fraksi Demokrat H. Faisal Haq, Ade Khairina Syahputri, SE, H. Agus Salim, dari Fraksi PDIP Romelta Ginting, Makmur Ginting, SE dari Fraksi NasDem, Ketua Fraksi HNB Sukirin, SE dan Agustinus Riza Kaban, SE dan Nurul Azhar Lubis, SH dari Fraksi BSPN yang turut memberi saran dan masukan pada rapat.

Walaupun Malam Hari, Ralin Sinulingga Tetap Semangat Jemput Aspirasi

Walaupun Malam Hari, Ralin Sinulingga Tetap Semangat Jemput Aspirasi

 

Menyesuaikan waktu luang masyarakat yang mayoritas pekerjaannya sebagai buruh tani, Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE adakan reses ke Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai di malam hari, Selasa (5/3).

Di malam acara reses itu tampak begitu ramai masyarakat Pasar 6 Desa Kwala Mencirim menghadirinya dan hadir juga perwakilan dari Kecamatan Sei Bingai Erwin Ginting, perwakilan Polsek Sei Bingai, Kepala Desa Kwala Mencirim Waris Suriadi, tokoh agama dan tokoh masyarakat desa.

Dalam reses itu, masyarakat mengadukan kepada Ralin Sinulingga bahwa Desa Kwala Mencirim seperti dianaktirikan dari segi pembangunan dengan desa-desa yang lain di Kecamatan Sei Bingai.

“Contohnya sampai saat ini jalan di depan Kantor Desa Kwala Mencirim yang begitu padat penduduk belum pernah merasakan aspal,” keluh warga.

Selain itu, masyarakat juga masih mengeluh tentang pengurusan administrasi kependudukan (KTP), juga berharap adanya sosialisasi secara langsung tentang BPJS dari pihak terkait kepada masyarakat karena dengan keterbatasan ekonomi sehingga terbatas juga informasi yang diketahui masyarakat dari berbagai media.

Warga lainnya juga mengeluh dengan urusan prona yang tidak kunjung selesai, kalau kami lihat di media televisi sepertinya mudah sekali masyarakat untuk mendapatkan sertifikat prona.

Terkait permasalahan keamanan tindak pencurian yang disampaikan warga, perwakilan Polsek Sei Bingai mengharapkan bantuan masyarakat agar dapat melaporkan kejadian ke Polsek Sei Bingai dengan bukti dan saksi sehingga pihak kepolisian dapat memprosesnya.

Perwakilan Polsek juga menghimbau masyarakat untuk tetap berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa yang bertugas di desa dalam menjaga keamanan desa.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga yang menjawab semua keinginan masyarakat, mengatakan bahwa aspirasi masyarakat itu perlu disampaikan kepada wakilnya di lembaga DPRD pada saat reses, karena tanpa adanya aspirasi tidak ada yang akan diperjuangkan.

“Permintaan ataupun aspirasi itu sama halnya seperti doa, tidak semua doa dapat atau cepat terkabulkan. Hal ini sama juga dengan yang diinginkan masyarakat, semuanya tidak mungkin terealisasi, karena daerah pemilihan yang begitu banyak sehingga yang prioritas lah yang saya perjuangkan,” jelas Ralin.

Ralin pun berusaha kedepannya Desa Kwala Mencirim tidak dianaktirikan lagi, tetapi akan menjadi anak kandung baginya.

Selain itu Ralin mengingatkan masyarakat untuk peduli dengan administrasi kependudukan sehingga nantinya tidak terkendala sembari ia mengingatkan pada Pemilu 17 April 2019 jangan golput.

Malam itu Ralin secara pribadi memberi bantuan uang tunai kepada Mesjid Al Hasanah yang diminta masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Langkat sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa sebagai bentuk kepeduliannya terhadap konstituen di daerah pemilihannya, Ia ada menyediakan mobil ambulance gratis yang kapan pun bisa dipergunakan masyarakat.

Ketua DPRD Langkat Reses ke Desa Perhiasan

Ketua DPRD Langkat Reses ke Desa Perhiasan

 

Desa Perhiasan Kecamatan Selesai dijadikan tujuan reses oleh Ketua DPRD Langkat Surialam, SE untuk mengunjungi masyarakat pemilihnya, Senin (4/3).

Desa Perhiasan merupakan salah satu penyumbang suara yang signifikan untuk mengantarkannya menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-2019 dari partai Golkar.

“Saya berterima kasih kepada masyarakat Desa Perhiasan atas dukungannya selama ini, kepercayaan masyarakat terhadap saya tidak akan saya lupakan,” ucap Surialam dalam sambutan awalnya.

Usulan-usulan yang telah terealisasi selama ini merupakan bukti nyata terima kasih saya kepada masyarakat desa ini.

“Hari ini saya datang kesini dalam rangka reses yang jadwal pelaksanaannya telah ditetapkan selama 4 hari (3-6 Maret) untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, walaupun selama ini saya tetap berkomunikasi dengan kader-kader partai yang berada di desa ini,” jelasnya.

Ponisan selaku Kepala Dusun Sumber Rejo mengucapkan berterima kasih atas perjuangan Ketua DPRD Langkat terhadap pembangunan- pembangunan yang telah ada di Desa Perhiasan, khususnya di Dusun Sumber Rejo, apalagi di tahun 2019 ini Dusun Sumber Rejo mendapatkan alokasi dana APBD Kabupaten Langkat untuk pengaspalan jalan sepanjang 1 kilo meter.

“Kami terus berharap kepada bapak Surialam untuk terus menyuarakan dan mampu merealisasikan aspirasi masyarakat,” harap Kepala Dusun yang disambut tepuk tangan warga masyarakat yang memadati lokasi acara reses.

Surialam pada reses itu, begitu merasa tersanjung kepada warga karena begitu banyak yang datang di acara resesnya, sebab ada sebahagian warga yang hanya duduk beralaskan tikar, sembari meminta maaf kepada warga apabila ada yang tidak mendapatkan konsumsi yang telah dianggarkan sebanyak 100 orang.

“Desa ini akan tetap jadi perhatian saya, oleh karena itu pembangunan yang telah ada dan yang akan ada, nantinya untuk dapat diawasi dan dijaga dengan baik,” ajak Surialam.

Selain itu, Ketua DPRD Langkat juga menghimbau masyarakat agar dapat mensukseskan Pemilu 17 April 2019 mendatang dengan tidak saling ejek maupun melakukan tindakan yang negatif sehingga pemilu damai di Kabupaten Langkat dapat terlaksana, pungkasnya.

Saat Reses, Masyarakat Desa Keluhkan Keamanan

Saat Reses, Masyarakat Desa Keluhkan Keamanan

 

Dalam suasana terik matahari yang begitu menyengat di halaman kantor Desa Pematang Cengal Barat tempat dilaksanakannya reses Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE bersama anggota DPRD Langkat H. Faisal Haq, tampak begitu antusias warga menyampaikan aspirasinya setelah Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun menjelaskan maksud reses yaitu untuk menampung aspirasi masyarakat, Minggu (3/3).

“Sampaikan aspirasi yang diinginkan, tidak hanya masalah pembangunan, tapi juga masalah lain, seperti pendidikan, kesehatan dan masalah sosial,” ucap H. Sapta Bangun.

Dalam reses ini, masalah keamanan sangat diresahkan masyarakat Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura yang terdiri 6 dusun ini.

“Kami sangat resah dengan keamanan desa kami ini, pencurian marak terjadi,” ujar warga yang bernama Syahrial sembari mengatakan bahwa saat ini sudah banyak rumah warga yang menjadi korban pencurian, hal ini diduga karena masalah narkoba.

Walaupun pembangunan infrastruktur jalan penting, tapi keamanan hal yang utama, ujar Syahrial menambahkan dan berharap pihak terkait dapat bertindak.

Masalah pupuk bersubsidi juga dikeluhkan masyarakat desa yang telah memekarkan diri dari desa induk Desa Pematang Cengal di tahun 2007 ini.

“Birokrasi untuk mendapatkan pupuk sangat rumit, petani sudah tanam padi tapi pupuk belum sampai,” terang Dermawan selaku ketua salah satu kelompok tani.

Ia juga mengeluhkan masalah banjir yang akibatnya dirasakan 5 desa sekitarnya, disebabkan tanggul dan sungai yang mendangkal.

Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun pada kesempatan itu menyampaikan semua aspirasi baik masalah pembangunan jalan dan pendidikan yang diminta masyarakat sebelumnya akan menjadi perhatiannya.

Disamping itu anggota DPRD Langkat H. Faisal Haq mengutarakan masalah pendistribusian pupuk akan menjadi prioritasnya karena ia berada di komisi yang salah satunya membidangi permasalahan pupuk.

“Berikan kepercayaan kepada kami untuk menyahuti aspirasi-aspirasi yang disampaikan tadi,” tandas H. Faisal Haq.

Hadir di acara reses itu, Kepala Desa Pematang Cengal Barat Drs. M. Kasim beserta perangkat desa, Bhabinkamtibmas Polsek Tanjung Pura Afri Andi, ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa Pematang Cengal Barat.

 

 

DWP Sekretariat DPRD Sambut Kunjungan DWP Kabupaten

DWP Sekretariat DPRD Sambut Kunjungan DWP Kabupaten Langkat

 

Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat yang diketuai Ny. Basrah Pardomuan menyambut kedatangan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Langkat yang dipimpin Ny. H. Indra Salahudin bersama pengurus DWP lainnya.

Kedatangan DWP Kabupaten Langkat yang ditunggu DWP Sekretariat DPRD tampak begitu ramai dihadiri para pengurus dan anggota DWP Sekretariat DPRD yang berjumlah 44 orang di ruang rapat Sekretariat DPRD Langkat, Rabu (27/2).

Ny. Basrah Pardomuan pada ucapan selamat datangnya merasa senang dikunjungi DWP Kabupaten Langkat.

“Semoga pertemuan ini dapat terjalin tali silaturahim yang lebih erat lagi antara pengurus dan anggota DWP Sekretariat DPRD dengan pengurus DWP Kabupaten Langkat yang telah terjalin baik selama ini,” ucap Ny. Basrah Pardomuan.

Selain itu Ny. Basrah Pardomuan memperkenalkan susunan pengurus DWP Sekretariat DPRD yang selama ini terus aktif dengan kegiatannya seperti donor darah, pemberian bantuan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya bagi istri Pegawai Negeri Sipil.

Di pertemuan kunjungan kerja sekaligus pembinaan DWP Kabupaten Langkat itu, Ketua DWP Kabupaten Langkat Ny. H. Indra Salahudin juga memperkenalkan pengurus DWP Kabupaten yang mendampinginya yakni Ny. Syahmadi, Ny. Matehsa Sitepu, Ny. Saiful Abdi, Ny. Juliansyah, Ny. Muliono dan Ny. Irwan Syahri.

Ny. Indra berharap setiap unit DWP agar mampu membesarkan organisasi DWP dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat bagi pembinaan istri PNS khususnya maupun kegiatan sosial lainnya.

“Kegiatan kunjungan kerja sekaligus pembinaan ke unit-unit DWP ini rutin kami laksanakan dalam setiap bulannya untuk mengingatkan dan menjelaskan pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh anggota DWP sehingga tujuan organisasi DWP itu dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Usai rangkaian acara selesai, pengurus dan anggota DWP Sekretariat DPRD dan pengurus DWP Kabupaten Langkat lakukan foto bersama.

Paska Dilantik, Bupati Langkat Sampaikan Pidato Perdana

Paska Dilantik, Bupati Langkat Sampaikan Pidato Perdana Pada Rapat Paripurna DPRD

 

Memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa paska pelantikan bupati diadakan penyampaian pidato sambutan bupati pada sidang paripurna DPRD. Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Langkat laksanakan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE, Kamis (21/2).

Dalam pidato perdananya, Bupati Langkat periode 2019-2024 Terbit Rencana Perangin Angin didampingi Wakil Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan untuk memegang amanah sebagai Bupati Langkat, kepada calon yang turut berkompetisi kemarin Bupati Langkat juga mengucapakan terima kasih dan jiwa besar dari semua calon.

Menurut Bupati Langkat mulai kemarin, hari ini dan hari-hari selanjutnya bahwa dirinya dan wakilnya H. Syah Afandin, SH bukanlah milik satu golongan atau parpol tertentu, melainkan kami harus berdiri diatas semua golongan dan kepada semua parpol.

“Hilangkan perbedaan, cari dan perkuat persamaan, kami menyadari bahwa membangun Langkat tidak bisa dilakukan oleh orang perorang atau kelompok perkelompok, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama,” terangnya.

Ada enam misi yang menjadi pedoman Bupati dan Wakil Bupati Langkat dalam bekerja nanti yaitu penguatan ideologi bangsa dalam menjaga kerukunan masyarakat yang beragam suku dan agama, memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi penyelenggaraan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih bagi perluasan partisipasi publik.

Pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar pelayanan minimal sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan serta tanggap darurat.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE dalam kesempatan itu mengucapkan selamat atas dilantiknya Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dan Wakil Bupati H. Syah Afandin, SH periode 2019-2024 dan berharap dengan amanah yang telah diberikan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Langkat dan mengucapkan terima kasih kepada H. Ngogesa Sitepu, SH yang telah mengabdikan diri selama sepuluh  tahun menjadi Bupati Langkat.

Ketua DPRD juga berpesan kepada Bupati Langkat dan Wakil Bupati Langkat periode 2019-2024 bahwa saat ini asa dan harapan masyarakat Langkat ada dipundak Saudara berdua.

Hadir saat itu segenap pimpinan dan anggota DPRD Langkat, Sekda, unsur Forkopimda, para Kepala OPD di jajaran Pemkab Langkat, para komandan satuan TNI/POLRI, Sultan Langkat, Ketua TP PKK Kab Langkat Ny. Tio Rita Terbit Rencana, Ketua IKD Ny. Yusleli Surialam, para Camat, Ketua KPU dan Bawaslu, para pimpinan partai politik, para pimpinan Ormas dan OKP, insan pers dan hadirin lainnya.

DPRD Berikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati

DPRD Berikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Langkat

 

Setelah sebelumnya dilaksanakan rapat paripurna internal DPRD Langkat yang setuju mengambil keputusan memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Langkat tahun 2014-2019, akhirnya dibacakan rekomendasi tersebut dalam rapat paripurna DPRD Langkat, Senin (18/2).

Rekomendasi itu dibacakan M. Syahrul, S.Sos selaku Ketua Panitia Khusus yang membahas LKPJ yang merupakan kinerja Bupati selama tahun 2018 dan kinerja akhir masa jabatan Bupati melalui Kepala OPD sebagai pelaksananya.

Secara keseluruhan Syahrul memaparkan pencapaian-pencapaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melihat kondisi realitas di lapangan.

Beberapa kemajuan pembangunan maupun kelemahan/kekurangan dalam implementasi kebijakan pembangunan dijadikan Panitia Khusus sebagai evaluasi dalam memberikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis terhadap kinerja tersebut.

“Tujuan rekomendasi DPRD atas LKPJ ini untuk memberikan saran, masukan dan koreksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik dan akuntabel,” sebut Syahrul.

Mendapat rekomendasi itu, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas berbagai pandangan, tanggapan dan masukan dari anggota dewan.

“Hal ini merupakan bentuk aktualisasi besarnya rasa tanggung jawab moral kita untuk terus kearah yang lebih baik lagi,” sebut Bupati.

Lanjutnya, rekomendasi ini adalah tanggung jawab bersama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial demi penyempurnaan dan perbaikan guna memberhasilkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat diwaktu yang akan datang.

“Rekomendasi ini juga menjadi masukan yang konstruktif bagi kami sebagai bahan evaluasi penilaian kinerja aparatur,” ujar Ngogesa.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin rapat, berharap rekomendasi DPRD Langkat untuk dapat ditindak lanjuti.

Usai kegiatan, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan bersama seluruh ASN Sekretariat DPRD menyempatkan foto bersama dengan Bupati yang merupakan hari terakhir beliau mengikuti rapat paripurna dalam kapasitasnya sebagai Bupati Langkat. Selain foto bersama, Sekretaris DPRD juga memberikan cindera mata berupa lukisan kepada Bupati sebagai bentuk kenang-kenangan dari Sekretariat DPRD Langkat.

MTQ Ajang Motivasi Untuk Mencapai Prestasi

MTQ Ajang Motivasi Untuk Mencapai Prestasi

 

Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-52 tingkat kabupaten tahun 2019 selama lima hari (11-15 Februari) yang mana Kecamatan Salapian bertindak sebagai tuan rumah.

Rangkaian pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan di Kecamatan Salapian yang terkenal dengan Salapian Bersinar (bersih, sehat, indah, aman dan rapi) ini dipusatkan di lapangan bola kaki perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling berlangsung meriah yang diikuti para kafilah dari 23 Kecamatan dan 1 kafilah khusus dari PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), Senin (11/2).

Rangkaian acara yang dimulai pada sore hari diawali dengan penerimaan peserta pawai ta’aruf dari masing-masing Kecamatan dan dari PT. LNK, dilanjutkan dengan pelantikan dewan hakim MTQ serta pembukaan MTQ yang secara resmi dibuka oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH.

Hadir pada malam pembukaan MTQ itu Bupati dan Wakil Bupati Langkat terpilih periode 2019-2024 Terbit Rencana Perangin-Angin dan H. Syah Afandin, SH, Dandim 0203 Langkat, Kajari, Kepala BNN, anggota DPRD Langkat Raja Kamsah Sitepu dan H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn, Presdir PT. LNK Nasruddin Bin Ismail, jajaran pejabat dari tingkat kabupaten maupun kecamatan serta masyarakat Kecamatan Salapian yang menyaksikan.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang hadir dalam pembukaan MTQ yang akan memperlombakan cabang tilawah anak-anak (tartil), remaja dan dewasa, cabang hifzil qur’an 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz, cabang fahmil qur’an, cabang syahril qur’an, cabang khattil qur’an dalam sambutannya berharap MTQ sebagai ajang membumikan membaca Al-Qur’an di bumi Langkat.

“Semoga MTQ dapat memberikan barokah untuk Kabupaten Langkat dan gambaran yang positif tentang keberhasilan pendidikan keagamaan,” ucap Surialam.

Kepada para peserta, Ketua DPRD Langkat mengharapkan agar termotivasi lagi dalam membaca Al-Qur’an sehingga tercapai prestasi yang lebih baik lagi.

Surialam juga mengatakan bahwa MTQ merupakan salah satu hasil kerja keras para orang tua dalam mendidik anak-anaknya sehingga bisa tampil sebagai peserta MTQ.

Sementara itu Bupati Langkat dalam arahannya menyampaikan salam perpisahan karena MTQ Salapian yang bertema “Bersama Al-Qur’an Kita Wujudkan Masyarakat Maju, Sejahtera dan Religius” merupakan MTQ yang terakhir dihadirinya sebagai Bupati Langkat karena tanggal 20 Februari 2019 ia akan mengakhiri masa jabatannya.

Ia juga mengatakan event MTQ merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membina potensi generasi muda untuk menjadikan generasi beriman, berilmu dan berakhlak.

“Untuk itu, komitmen ini harus sama kita jaga dan lestarikan sebagai tanggung jawab kita selaku orang tua maupun pribadi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Langkat menyampaikan kepada official dan peserta MTQ yang jumlah seluruhnya  816 orang, bahwa para pemenang nantinya akan diberangkatkan umroh olehnya secara pribadi, dari Bupati terpilih Terbit Rencana Perangin-Angin dan dari pimpinan RSU Putri Bidadari Firmansyah untuk 6 orang.

LKPJ Bupati Langkat Dibahas

LKPJ Bupati Langkat Dibahas

 

Setelah Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH secara langsung menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Langkat tahun 2014-2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat beberapa hari yang lalu, selanjutnya Panitia Khusus (pansus) DPRD Langkat melakukan pembahasan bersama para Kepala OPD di ruang rapat DPRD Langkat, Sabtu (2/2).

M. Syahrul, S.Sos sebagai ketua pansus didampingi wakilnya Sukirin, SE, dalam rapat mengatakan kepada anggota pansus bahwa yang perlu dicermati dalam pembahasan LKPJ ini adalah dari segi realisasi pelaksanaan kegiatan bukan realisasi keuangannya.

“Agar pembahasan ini tidak lari dari koridor yang dibahas sehingga pembahasan dapat terstruktur,” jelas Syahrul.

Dari pihak Bupati Langkat yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Musti, SE M.Si didampingi para Kepala OPD dengan secara rinci menyampaikan implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dan yang terintegrasi dengan LKPJ akhir masa jabatan Bupati selama lebih kurang lima tahun.

Dalam pembahasan masing-masing anggota pansus mencermati laporan yang disampaikan para Kepala OPD. Pada rapat itu anggota pansus mempertanyakan diantaranya tentang keberhasilan penggunaan dana desa khususnya Bumdes, kinerja dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan masalah kependudukan.

Tentang dana desa, Kepala PMDK Jaya Sitepu menjelaskan bahwa realisasi pengunaan dana desa dapat terlaksana dan dana desa dari pemerintah pusat ini sangat membantu untuk pembangunan di pedesaan. Terkait Bumdes, Jaya Sitepu menjelaskan bahwa Bumdes dipimpin seorang Direktur, walaupun keberadaan Bumdes belum maksimal tapi dapat membantu perekonomian masyarakat desa.

Terkait kinerja BKD, dijelaskan bahwa BKD telah menjalankan aturan ketetapan bersama tiga kementerian dengan memecat 54 PNS yang tersandung kasus korupsi. Untuk penerimaan CPNS tahun 2018 dengan kuota yang diterima sebanyak 508 terpenuhi 467 orang yang diterima. “Hal ini salah satunya disebabkan tidak terpenuhinya kuota guru TIK (teknologi informasi dan komunikasi) pada rekrutmen CPNS 2018,” jelas Musti menambahkan penjelasan Plt. Kepala BKD Romarlan Harahap.

Menanggapi pertanyaan anggota pansus Syamsul, S.Ag dan Ir. Antoni tentang administrasi kependudukan, Kepala Dinas Dukcatpil Matehsa Sitepu mengatakan bahwa standar waktu pengurusan dokumen KTP selesai dalam 5 hari kerja, terkendalanya hanya di ketersediaan blanko KTP yang menyebabkan keterlambatan siapnya KTP itu.

Matehsa menambahkan permintaan blanko KTP yang diajukan Dinas Dukcatpil tidak pernah diberikan sesuai permintaan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu anggota pansus lainnya, H. Ajai Ismail, SE meminta kepada Satpol PP agar dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu 2019 benar-benar sesuai aturan dan pahami betul-betul peraturan serta tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Langkat.