KUPA/PPAS P.APBD Langkat Ditandatangani

KUPA/PPAS P.APBD Langkat Ditandatangani

 

Setelah melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD Langkat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akhirnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Langkat tahun anggaran 2019 ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat yang digelar Senin (12/8).

Rapat paripurna digelar untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD yang mengamanatkan bahwa KUPA/PPAS yang telah mendapat nota kesepakatan ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin jalannya rapat paripurna.

Adapun jumlah KUPA/PPAS P.APBD 2019 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD disepakati pendapatan daerah bertambah Rp. 507.868.838.367,- yang semula Rp. 1.819.053.849.623,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 2.326.922.687.990,-

“Untuk belanja daerah disepakati bertambah Rp. 629.397.272.092,37 dari semula anggaran murni Rp. 1.817.053.849.623,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 2.446.451.121.715,37 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 127.487.984.419,37,” sebut Ir. Antoni anggota DPRD Langkat yang membacakan secara rinci hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan TAPD terhadap KUPA/PPAS P.APBD 2019.

Rangkaian kegiatan itu ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUPA/PPAS perubahan APBD oleh Bupati bersama pimpinan DPRD Langkat.

Usai ditandatangani nota kesepakatan, Ketua DPRD Langkat menjelaskan bahwa hal itu menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah serta penyusunan rancangan perubahan APBD Langkat tahun anggaran 2019.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada DPRD Langkat dengan semangat kemitraan dan kebersamaan, sehingga KUPA/PPAS P.APBD 2019 dapat disepakati.

“Saran-saran DPRD Kab. Langkat akan menjadi masukan yang berarti bagi kami dalam penyempurnaan perencanaan dan teknis pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang,” ujar Bupati.

Hadir dalam rapat paripurna Wakil Bupati H. Syah Afandin, SH, Wakil-Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE dan Dr. Donny Setha, ST. SH. MH, perwakilan unsur Forkopimda, Sekda, kepala OPD serta undangan lainnya.

Sekretariat DPRD Langkat Gelar Perpisahan

Sekretariat DPRD Langkat Gelar Perpisahan

 

Untuk kesekian kalinya Sekretariat DPRD Langkat dibawah pimpinan Drs. Basrah Pardomuan adakan perpisahan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat DPRD yang memasuki masa pensiun.

Kali ini digelar acara perpisahan Kepala Bagain Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Langkat H. Zurwansyah, SH yang telah betugas 13 tahun 10 bulan sebagai pejabat struktural eselon tiga di Sekretariat DPRD Langkat dengan acara yang sederhana dan penuh kekeluargaan, Jum’at (2/8).

Hadir di acara itu para Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD, para Tim Ahli Sekretariat DPRD dan mantan-mantan PNS Sekretariat DPRD yang telah pensiun juga diundang.

Sekretaris DPRD Langkat dalam arahannya mengucapkan terima kasih atas pengabdian Kabag Hukum dan Risalah, semoga pengabdian yang telah dikerjakan menjadi amal kebaikan.

Ia mengingatkan kepada ASN Sekretariat DPRD agar dapat meneladani apa-apa yang telah dibuat Kabag Hukum dan Risalah dengan kompleksitas pekerjaannya.

“Kita tularkan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkannya,” ajak Sekretaris DPRD Langkat.

Hari ini lanjut Basrah, sengaja kita undang mantan-mantan pensiunan PNS Sekretariat DPRD agar tali persaudaraan diantara kita tetap terus terjaga sampai kapan pun dan dimana pun karena mereka masih keluarga besar Sekretariat DPRD Langkat.

Sementara itu H. Zurwansyah dalam ucapan perpisahannya, memohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan selama bertugas baik sengaja maupun tidak sengaja.

“Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kesalahan dan kekhilafan karena itu saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf,” ucap H. Zurwansyah dengan nada sedih.

Semoga perpisahan tidak menjadi penghalang jalinan tali silaturahim yang telah terajut dengan baik diantara kita semua, harapnya.

DPRD Langkat Bantu Mediasi Persoalan Tenaga Kerja

DPRD Langkat Bantu Mediasi Persoalan Tenaga Kerja di PLTU

 

Terkait unjuk rasa ratusan warga dari Desa Tanjung Pasir, Desa Sei Siur, Desa Pintu Air dan Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat yang memblokir jalan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pangkalan Susu pada Selasa (23/7/2019) sore, DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan pengunjuk rasa, perwakilan PLN Pangkalan Susu serta perwakilan PT. Tisa & Duta dan PT. Palma selaku vendor dan dihadiri Camat Pangkalan Susu Tengku Fahrizal Azmi, Kapolsek Pangkalan Susu AKP Slamet Riyadi, serta 4 Kepala Desa dari masyarakat yang berunjuk rasa, Jum’at (26/7/2019) sore.

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha tersebut, terungkap bahwa masyarakat sekitar PLTU berharap dapat bekerja di PLTU.

Perwakilan PLN Pangkalan Susu, Arifin mengatakan bahwa selama ini untuk pembangunan PLTU memang telah mempekerjakan masyarakat sekitar sekitar 60-70 persen.

Dalam hal ini lanjut Arifin, bahwa PLN Pangkalan Susu hanya pemakai jasa dari vendor yang membangun PLTU. Atas musyawarah untuk memenuhi permintaan masyarakat yang berunjuk rasa, PLN dan vendor sepakat menambah 15 orang karyawan dari warga sekitar.

M. Ridwan dari PT. Tisa & Duta berharap 15 orang yang akan kami terima benar-benar orang-orang yang profesional karena ada posisi-posisi tertentu yang memang harus memiliki keahlian khusus jadi tidak bisa diberikan kepada yang tidak profesional.

Dalam RDP itu juga terungkap pengakuan 8 orang mantan pekerja yang menyebutkan adanya pungli dalam proses perekrutan pekerja di PLTU Pangkalan Susu oleh beberapa oknum.

Mendengar pengakuan itu, Donny langsung meminta kepada Kasat Intel Polres Langkat Edi Saragih, SH yang juga hadir dalam pertemuan itu agar dapat memproses secara tuntas pengakuan mantan pekerja itu.

“Kami berharap Polres Langkat dapat memproses secara hukum dalam kasus ini agar ada efek jera,” tegas Donny.

Donny Setha mengatakan maksud dilaksanakan RDP ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan warga, sehingga tidak ada lagi perselisihan dengan ada berdirinya PLTU Pangkalan Susu karena PLTU ini dapat menambah perubahan yang baik bagi Kabupaten Langkat.

Bupati dan Ketua DPRD menandatangani SK dan Berita Acara Pengesahan RPJMD disaksikan Wakil Ketua DPRD, Sekda dan Sekretaris DPRD Langkat

RPJMD Kabupaten Langkat Disahkan

RPJMD Kabupaten Langkat Disahkan

 

Melalui rapat paripurna tahun kelima, rapat kesembilan, masa persidangan ketiga, DPRD Kabupaten Langkat sahkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Langkat lima tahun kedepan, Kamis (1/8).

Diakhir masa jabatan anggota DPRD Langkat yang berakhir di bulan Oktober 2019 ini, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE selaku pimpinan rapat berharap pemerintah daerah mampu merealisasikan isi RPJMD dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan kemajuan Kabupaten Langkat.

Surialam mengatakan, setelah disahkannya Ranperda RPJMD ini kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara guna dievaluasi.

“Apabila ada perbaikan, mari sama-sama kita berkumpul kembali untuk melakukan penyempurnaan atas evaluasi gubernur dengan menindak lanjutinya,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara pansus Ir. Antoni membacakan hasil kerja pansus yang telah membahas RPJMD dengan maksimal bersama Bappeda Langkat telah sepakat Ranperda RPJMD dapat dijadikan Perda.

Walaupun sepakat, pansus berharap catatan-catatan perbaikan yang diharapkan pansus dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sama halnya yang disampaikan pansus, fraksi-fraksi DPRD Langkat melalui pendapat akhir fraksinya menyetujui disahkannya RPJMD, semoga visi Bupati Langkat ingin “mewujudkan Langkat yang maju, sejahtera dan religius, melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan” dapat tercapai.

Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus DPRD Langkat dan pihak-pihak terkait yang telah mencurahkan waktunya dalam membahas RPJMD.

“Berbagai saran, kritikan dan ide-ide untuk perbaikan dan kesempurnaan dokumen RPJMD, akan menjadi catatan eksekutif untuk penyempurnaan, baik dokumen maupun pelaksanaan RPJMD kedepan nantinya,” ujar Bupati Langkat.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut segenap anggota DPRD Langkat, perwakilan usur Forkopimda Langkat, Sekdakab Langkat, para pejabat Pemkab Langkat dan undangan lainnya.

Pansus II sedang membahas RPJMD.

Ranperda RPJMD Dibahas

Bab Per Bab Ranperda RPJMD Dibahas Pansus

 

Panitia khusus (pansus) DPRD Langkat mulai membahas Ranperda RPJMD tahun 2019-2024 setelah Pemerintah Kabupaten Langkat menyampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Langkat beberapa waktu yang lalu.

Terlihat di ruang rapat DPRD Langkat, pansus DPRD Langkat yang terdiri dari 3 pansus membahas secara rinci RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan, Rabu, (24/7).

Pansus I yang diketuai Ir. Antoni, pansus II Kirana Sitepu dan pansus III M. Syahrul, S.Sos beserta anggota pansus membedah bab per bab Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mempertanyakan kepada Kepala Bappeda beserta para jajarannya yang merupakan leading sektor Ranperda ini.

Untuk memenuhi pembahasan 3 pansus, Kepala Bappeda H. Sujarno, S.Sos, M.Si membagi personilnya di masing-masing pansus dengan mengirimkan beberapa pejabat strukturalnya.

Dalam penjelasannya, Kepala Bappeda yang hadir bersama Tim Ahli dari ITB mengatakan bahwa RPJMD yang disusun telah sesuai kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) berdasarkan amanat UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“KLHS  merupakan pendekatan strategi jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan pemerintah daerah terhadap dokumen-dokumen perencanaan,” ungkap H. Sujarno.

Pansus I yang membahas 3 bab mengingatkan agar data-data dalam RPJMD harus valid agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.

“Diharapkan untuk mencapai visi misi Bupati Langkat yang menitik beratkan pada sektor pariwisata agar dapat meningkatkan PAD sehingga belanja tidak langsung dan belanja langsung bisa proporsional,” ingin Antoni.

Sama dengan pansus I, pansus II menginginkan adanya peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke destinasi pariwisata di Kabupaten Langkat setiap tahunnya.

“Untuk mencapai itu, perlu komitmen bersama agar RPJMD yang merupakan visi misi Bupati Langkat sebagai pemecah permasalahan di masyarakat dapat terlaksana dengan baik,” tegas Kirana.

Pada pansus III menginginkan dalam RPJMD ditampung putra-putri Langkat yang putus sekolah agar Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan pelatihan-pelatihan buat mereka.

3 pansus yang masing-masing membahas bab per bab ini sesuai hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD Langkat yang menetapkannya.

Legislatif dan Eksekutif Saling Jawab Ranperda

Legislatif dan Eksekutif Saling Jawab Ranperda

 

Melalui 2 agenda Rapat Paripurna DPRD Langkat, Fraksi-Fraksi DPRD Langkat dan Bupati Langkat saling memberikan jawaban/tanggapan atas Ranperda RPJMD yang disampaikan Bupati Langkat dan 7 Ranperda inisiatif DPRD Langkat, Selasa (23/7).

7 Ranperda inisiatif DPRD itu yaitu Ranperda Wajib Belajar MDTA, Ranperda Larangan Membawa Hp di Sekolah, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolan Perpustakaan, dan Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Atas Ranperda yang disampaikan pihak Eksekutif dan Legislatif sehari sebelumnya, Fraksi-Fraksi DPRD Langkat menanggapi Ranperda RPJMD melalui pandangan umum fraksinya dan Bupati Langkat menanggapi 7 Ranperda inisiatif yang disampaikan DPRD Langkat.

Dalam tanggapannya, Fraksi-Fraksi DPRD Langkat menyambut baik atas dukungan maupun masukan saran-saran dari Bupati Langkat atas Ranperda inisiatif DPRD. Begitu juga Bupati Langkat berterima kasih atas masukan dari Fraksi-Fraksi DPRD Langkat.

Selain menerima masukan dari Bupati Langkat, beberapa fraksi DPRD Langkat menanggapi atas saran Bupati Langkat terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik agar materi yang mengatur substansi kerja Ombudsman dihapus karena Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai mekanisme kerja sendiri, fraksi dapat memahami namun perlu didiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan pansus.

Sementara itu, Bupati Langkat melalui wakilnya H. Syah Afandin, SH dalam penjelasannya bahwa RPJMD yang menitik beratkan pada sektor pariwisata akan melibatkan 10 OPD dalam rangka pengembangan pariwisata di Langkat yaitu Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi, Dinas Perindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kecamatan-Kecamatan.

“Program-program priorias untuk pengembangan pariwisata tahun 2020 telah dianggarkan sekitar 12 persen dari APBD Kabupaten Langkat,” sebut Wakil Bupati.

Dipenghujung rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, dibacakan Surat Keputusan oleh Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan tentang Pembentukan Panitia Khusus (pansus) DPRD Langkat yang akan membahas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 7 Ranperda inisiatif DPRD Langkat yang terbagi dalam 4 pansus.

Bapemperda DPRD Langkat Bahas RPJMD

Bapemperda DPRD Langkat Bahas RPJMD

 

Bapemperda DPRD Langkat undang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024.

Pembahasan RPJMD ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebelum Ranperda RPJMD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Langkat, jelas Nurul Azhar Lubis, SH selaku Ketua Bapemperda saat membuka rapat, Selasa (16/7).

Lanjutnya menjelaskan, bahwa sebelum lebih lanjut Ranperda RPJMD nantinya dibahas Panitia Khusus, kami di Bapemperda telah mempelajari RPJMD ini dan hari ini akan kita bahas bersama.

“Kami menilai perlu ada koreksi-koreksi terhadap isi dan cakupan yang lebih luas pada pasal-pasal dari Ranperda RPJMD ini,” terang Nurul Azhar.

Dalam pembahasan itu, anggota Bapemperda Kirana Sitepu menginginkan agar tercapainya visi misi Bupati Langkat periode 2019-2024 yang menitik beratkan pada sektor pariwisata hendaknya ada persentase yang jelas keberhasilan pariwisata melalui indikator-indikator yang terukur dan perlu ada grand design untuk pariwisata Langkat.

Anggota Bapemperda Makhruf Ritonga, SE juga berharap ada upaya dalam RPJMD untuk pengembangan sektor budaya.

Bapemperda juga menginginkan penguatan desa mandiri masuk dalam RPJMD dan berharap RPJMDes nantinya dapat mengalokasikan anggaran untuk pariwisata sehingga apa yang diinginkan dalam visi misi Bupati Langkat dapat terlaksana dengan baik.

Untuk diketahui, bahwa hasil rapat pembahasan Bapemperda ini berupa rekomendasi kepada Ketua DPRD Langkat untuk memfasilitasi terlaksananya rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda RPJMD.

Sebagai informasi, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang tertera pada pasal 263 ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain Kepala Bappeda H. Sujarno, S.Sos, M.Si beserta jajarannya yang hadir dalam pertemuan itu, hadir juga Asisten III Musti Sitepu, SE. M.Si dan yang mewakili Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat.

7 Fraksi DPRD Langkat Setujui LPJ Bupati

7 Fraksi DPRD Langkat Setujui LPJ Bupati

 

Melalui penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Langkat, Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 disetujui DPRD Langkat menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (16/7).

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE mengetuk palu sidangnya sebagai tanda disahkan Ranperda ini menjadi Perda setelah segenap anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.

Sebelumnya juru bicara Badan Anggaran DPRD Langkat Pujianto, SE dalam penyampaian hasil kerja Badan Anggaran DPRD yang telah membahas LPJ APBD 2018 bersama Kepala OPD menyatakan menyetujui disahkannya LPJ APBD 2018 menjadi Perda.

Dalam laporan Banggar itu, ada beberapa saran/rekomendasi, salah satunya, Banggar berharap Pemda harus lebih mengoptimalkan pengelolaan pariwisata sesuai visi misi Bupati Langkat tahun 2019-2024.

Selain itu, Banggar meminta Pemda untuk mampu mengelola aset dengan baik agar kedepannya penilaian BPK atas laporan keuangan Pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sama juga dengan yang disepakati Banggar, pada pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Langkat yang walaupun secara keseluruhan menyetujui LPJ APBD 2018 disahkan menjadi Perda, fraksi-fraksi menekankan agar Pemda melalui OPD-nya agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor supaya peningkatan pembangunan di bumi Langkat menjadi semakin baik dan merata.

Fraksi lainnya juga meminta Bupati Langkat untuk membuat pakta integritas kepada seluruh pengguna anggaran di jajaran Pemkab Langkat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Ketua Fraksi Nasdem H. Ajai Ismail, SE pada pendapat akhir fraksinya, menilai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang begitu tinggi saat ini, untuk dapat dievaluasi melalui perencanaan yang lebih baik, efisien dan tepat guna lagi kedepannya, agar Silpa dapat diminimalisir sehingga penyerapan anggaran di masing-masing OPD dapat meningkat.

Pengesahan LPJ APBD 2018 ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD Kab. Langkat sebagai bentuk disahkannya LPJ.

Banggar DPRD Langkat Bahas LPJ Bupati

Banggar DPRD Langkat Bahas LPJ Bupati

 

Setelah disampaikannya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 oleh Bupati Langkat dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu, maka Badan Anggaran DPRD secara maraton lakukan pembahasan LPJ dimaksud.

Sebanyak 39 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 23 Camat diundang ke DPRD Langkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk menjelaskan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2018.

Pada pembahasan lanjutan di hari Sabtu (13/7), masing-masing anggota Badan Anggaran (Banggar) memberikan pertanyaan, kritik maupun saran terhadap realisasi maupun yang belum terealisasi atas target realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan Kepala OPD selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab.

Seperti dari Dinas Perhubungan (Dishub), menerangkan bahwa dinasnya over target dari yang ditetapkan. Namun anggota Banggar, Nurul Azhar Lubis, SH berharap kepada Kepala Dishub walaupun retribusi parkir, retribusi terminal dan retribusi uji kenderaan bermotor melampaui target, tapi perlu memfungsikan terminal yang tidak berfungsi seperti terminal di Pangkalan Berandan.

Selain itu, Nurul Azhar juga mengingatkan Kadispora untuk menginisiasi suatu event besar di Kabupaten Langkat yang dapat memajukan pendapatan, seperti dari sektor pariwisata dan mampu menghidupkan sektor industri UKM, juga pendapatan masyarakat dari sektor lainnya.

Anggota Banggar, H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn juga mengingatkan Dishub agar lebih ketat lagi melaksanakan razia terhadap truk-truk Galian C yang melebihi tonase.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE, anggota Banggar M. Syahrul, S.Sos mengingatkan Kepala OPD terhadap pengelolaan aset daerah, sehingga kedepannya Pemkab Langkat dapat opini WTP.

Terhadap pembahasan anggaran Kecamatan, Nurul Azhar Lubis mengingatkan para Camat agar kejadian terbakarnya pabrik mancis di desa Sambi Rejo menjadi pembelajaran agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama dikemudian hari.

“Jangan ada kompromi terhadap usaha-usaha yang tidak memiliki izin dan tidak ada istilah Camat tidak mengetahui kondisi daerahnya,” ketus Nurul Azhar.

Selain Nurul Azhar, anggota Banggar H. Ajai Ismail, SE meminta para Camat agar lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Langkat.

Jembatan Sei Wampu Stabat Akan Rampung Diakhir 2019

Jembatan Sei Wampu Stabat Akan Rampung Diakhir 2019

 

Menyikapi pembangunan jembatan baru Sei Wampu Kota Stabat yang saat ini terhenti pengerjaannya, Komisi D DPRD Kabupaten Langkat mendatangi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Kamis (13/6).

Komisi D yang datang bersama Pimpinan DPRD Langkat untuk menindak lanjuti dan mempertanyakan ke Dirjen Bina Marga Kementerian di Jakarta untuk mengetahui mengapa pembangunan jembatan itu berhenti, ternyata pembangunan jembatan itu telah diputus kontrak, namun saat ini pengerjaannya kembali dilelang dan sudah ada pemenangnya, tinggal menunggu pelaksanaannya saja, jelas pihak Dirjen Bina Marga.

Diketahui bahwa diputusnya kontrak proyek jembatan Sei Wampu dibawah naungan Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional-1 (BBJN-1) Sumatera Utara karena ada kesalahan kontraktor termasuk keterlambatan pengerjaan di lapangan sehingga diambil tindakan.

Sesuai hasil pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR itu, pihak Dirjen berjanji akan menyelesaikan pembangunan jembatan Sei Wampu yang sempat terhenti pengerjaannya sesuai dengan perencanaan awal, jembatan nantinya diprediksi akan rampung akhir tahun 2019 ini.

Sesuai hasil pertemuan itu, jembatan Sei Wampu segera dikerjakan kembali setelah diketahui adanya pemenang tender. Komisi D DPRD Langkat akan turut melakukan pengawasan mengingat selama ini, pihak Komisi D tidak mengetahui secara persis proyek itu, termasuk RAB dan gambar proyek jembatan dimaksud.

Untuk diketahui, jembatan Sei Wampu yang membelah Sungai Wampu Stabat yang merupakan urat nadi kota Stabat akan dibangun melengkung seperti jembatan Barelang yang ada di Kota Batam yang mulai dikerjakan sejak awal Nopember 2015 lalu. Proyek jembatan ini berbiaya Rp. 57,2 milyar yang pengerjaannya oleh PT. Karya Agung Nadajaya dan konsultan supervise PT. Purnajasa Bimanapratama dengan masa waktu 810 hari kalender.

Namun hingga kini pengerjaan proyek jembatan itu, baru memasang rangka lantai jembatan dan sejak beberapa bulan terakhir terhenti pengerjaannya bahkan kini tidak seorangpun karyawan di lokasi proyek tersebut.