Hari Jadi Kabupaten Langkat Ke 269 Diperingati

Hari Jadi Kabupaten Langkat Ke 269 Diperingati

 

Perhelatan akbar memperingati Hari Jadi Kabupaten Langkat ke 269 tahun 2019 yang puncak acaranya ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat di gedung DPRD Langkat, Kamis (17/1).

Gedung DPRD Langkat yang mampu menampung seribuan tamu undangan ini, begitu meriah dipadati tamu-tamu yang hadir.

Terlihat di kursi pimpinan rapat paripurna, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili H. Rajali, S.Sos. MSP Kepala Dinas Sosial, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE dan wakilnya H. Sapta Bangun, SE, Ralin Sinulingga, SE dan Dr. Donny Setha, ST. SH. MH.

Dibarisan VIP juga terlihat anggota DPD-RI Parlindungan Purba, H. Syamsul Arifin, SE mantan gubernur Sumatera Utara dan juga mantan Bupati Langkat dua periode, Sultan Langkat Drs. H. Tuanku Azwar Aziz Djalil Rahmadsyah Al-Hajj, para Komandan Satuan TNI/Polri dan mantan-mantan pejabat yang pernah mengabdikan diri di Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang membuka rapat paripurna dengan dua buah pantun sebagai ciri khas bumi melayu Langkat menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke 269 yang ditetapkan tanggal 17 Januari setiap tahunnya merupakan momentum peringatan sejarah lahirnya Langkat sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Langkat Nomor 11 Tahun 1995 tentang Hari Jadi Kabupaten Langkat.

Ketua DPRD di momen hari jadi Kabupaten Langkat ini juga mengajak masyarakat dari 14 ragam etnis yang ada di Kabupaten Langkat untuk menjaga kekondusifan agar keberagaman yang ada menjadi pemersatu persaudaraan sebagai wujud Bhineka Tunggal Ika.

“Mari kedepankan sikap saling hormat-menghormati, rajut kebersamaan antara etnis, antar agama sebagaimana ajaran leluhur dimana bumi dipinak disitu langit dijunjung”, ajak Ketua DPRD.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam pesannya berharap di Hari Jadi Kabupaten Langkat ini agar lebih maju dan mandiri kedepannya sesuai dengan konsentrasi visi Gubernur Sumatera Utara yang ingin mewujudkan Sumatera Utara maju, aman, sejahtera dan bermartabat.

“Kami mengajak pemerintah dan masyarakat Kabupaten Langkat dapat membantu mewujudkan visi itu dengan bentuk program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Langkat,” harap Gubernur.

Sebelumnya, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dalam pidatonya mengatakan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat merupakan wujud penghormatan kepada para pendahulu yang telah berjasa mendirikan dan membesarkan bumi Langkat berseri.

Bupati Langkat dua periode yang akan mengakhiri periodeisasi sebagai Bupati Langkat di Februari 2019 ini berpesan kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Langkat untuk mencintai daerah ini dengan sepenuhnya, hormati para pendahulu pembesar negeri ini dan tanamkan bahwa hidup dalam kebersamaan merupakan anugerah yang harus di syukuri.

Dalam rangkaian acara rapat paripurna ini juga dibacakannya Lintasan Sejarah Hari Jadi Kabupaten Langkat oleh Sekdakab Langkat dan pemberian cendramata kepada mantan Bupati/Wakil Bupati Langkat, mantan Ketua DPRD, mantan Sekda dan keluarga para pejuang serta tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah Langkat.

Bapemperda Inginkan Peraturan Pendukung Perda Diselesaikan

Bapemperda Inginkan Peraturan Pendukung Perda Diselesaikan

 

Untuk memulai tugas-tugas di tahun 2019, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat yang diketuai Nurul Azhar Lubis, SH adakan rapat dengan mengundang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Langkat yang merupakan pelaksana peraturan daerah yang telah disahkan DPRD Langkat, Senin (14/1).

Hadir dalam pertemuan itu Asisten Pemerintahan Setdakab Langkat Drs. Abdul Karim, MAP, Asisten Administrasi Ekbangsos Drs. H. Hermansyah dan yang mewakili Kepala OPD dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, BPKAD, Badan Pendapatan dan Kabag Hukum Setdakab Langkat Alimat Tarigan, SH.

Diundang juga dalam rapat itu Kepala BNN Langkat H. Ahmad Zaini yang terkait Peraturan Daerah (perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Nurul Azhar Lubis dihadapan peserta rapat, meminta agar perda-perda yang telah disahkan DPRD Langkat agar diikuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Langkat yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan perdanya, juga Ranperda yang masih difasilitasi maupun dievaluasi pihak Gubernur Sumatera Utara agar cepat ditindak lanjuti.

“Kami ingin diakhir masa kepemimpinan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH semua perda-perda yang disahkan DPRD Langkat dengan persetujuan bersama Bupati Langkat diselesaikan, sehingga tidak ada tunggakan kerja yang tidak direalisasikan Bupati Langkat,” ujar Nurul Azhar Lubis.

Menimpali keinginan Bapemperda, Asisten Pemerintahan Abdul Karim mengharapkan kepada OPD terkait untuk rajin berkoordinasi dengan OPD lainnya maupun dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga perda maupun ranperda yang difasilitasi, dievaluasi maupun yang dieksaminasi tidak terkendala.

Ketua Bapemperda menutup rapat mengharapkan hasil kerja yang salah satunya merupakan fungsi DPRD Kabupaten Langkat yaitu membuat peraturan daerah dapat dirasakan dan berguna bagi masyarakat Kabupaten Langkat.

Hadir juga dalam rapat itu, anggota Bapemperda Fatimah, S.Si. M.Pd, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan dan Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD H. Zurwansyah, SH.

Komisi B Undang Dinas Pendidikan dan K3S

Komisi B Undang Dinas Pendidikan dan K3S

 

Memulai masa kerjanya di tahun 2019, Komisi B DPRD Kabupaten Langkat yang diketuai Kirana Sitepu undang mitra kerjanya yakni Dinas Pendidikan dan para Ketua K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), Senin (7/1).

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat ini dihadiri Jumiran selaku Kabid PSD Dinas Pendidikan mewakili Kepala Dinasnya dan para K3S se Kabupaten Langkat.

Ketua Komisi B, Kirana Sitepu yang memimpin rapat mengatakan forum ini kami gelar untuk mengali informasi-informasi tentang pendidikan juga sekaligus sebagai ajang perkenalan susunan pimpinan dan anggota Komisi B yang baru saja terbentuk di tahun 2019.

“Hal ini merupakan komitmen kami di Komisi B, agar mitra kerja Komisi B dalam menjalankan tugas dapat terlaksana dengan baik,” ucap Kirana.

Jumiran dalam rapat itu menjelaskan setiap tahun diperkirakan ada lima guru yang pensiun, hal ini sangat berdampak pada anak didik di sekolah dan untuk menggantinya dengan mengangkat guru honor terkendala dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak membenarkan lagi mengangkat guru honor.

Sementara itu, para K3S menjelaskan kondisi yang sama yakni masih banyak sekolah-sekolah yang memerlukan guru-guru PNS dan juga masih minimnya gaji/honor para guru honorer.

“Padahal pengabdian seorang guru itu sangat luar biasa, mohon dapat ditingkatkan gaji guru honor,” sebut salah seorang K3S.

Minimnya gaji guru honor yang bersumber dari dana BOS ini disebabkan jumlah murid yang sedikit dan guru honor banyak di suatu sekolah dan gaji dibayarkan secara triwulan.

Salah seorang dari K3S juga menginginkan ada kebijakan untuk penerimaan guru honor.

Wakil Ketua Komisi B, H. Faisal Haq merasa miris dengan kondisi guru setiap tahun pensiun dan tidak ada penggantinya, “mau jadi apa anak didik di Kabupaten Langkat,” keluhnya walaupun di tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Langkat telah menganggarkan bantuan 150 ribu untuk tambahan uang bagi guru-guru honor.

Nurul Azhar Lubis, SH anggota Komisi B yang turut hadir menyarankan agar sekolah-sekolah yang muridnya sedikit agar dapat di merger (gabung dengan sekolah lain yang berdekatan) sehingga tidak mengganggu aktifitas belajar.

Untuk menggabung satu sekolah dengan sekolah yang lain diperlukan peraturan daerah sebagai pendukung menggabungkan sekolah, jawab Jumiran Kabid PSD.

Pernyataan Jumiran langsung ditanggapi Nurul Azhar Lubis, SH yang merupakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Langkat agar Dinas Pendidikan mengusulkan rencana pembentukan peraturan daerahnya.

Menutup rapat, Ketua Komisi B Kirana Sitepu merasa sedih kalau pendidikan di Kabupaten Langkat tidak maju dan berharap kepada Dinas Pendidikan agar merata dalam penempatan guru-guru di Kabupaten Langkat.

AKD DPRD Langkat Tahun 2019 Terbentuk

AKD DPRD Langkat Tahun 2019 Terbentuk

 

Dipenghujung akhir tahun 2018, setelah sebelumnya melalui rapat paripurna internal yang mengambil keputusan tentang nama-nama anggota fraksi yang duduk di alat kelengkapan dewan (AKD) tahun 2019, maka digelarlah rapat paripurna penetapan susunan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Langkat yang duduk AKD Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan Dewan tahun 2019, Senin (31/12).

Penetapan AKD ini berpedoman pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 163 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Langkat nomor 28 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Langkat pasal 36 ayat (1) tentang Alat Kelengkapan Dewan, sebut Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin jalannya rapat yang dihadiri segenap anggota DPRD, Sekda mewakili Bupati Langkat, unsur forkopimda, para Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Puncak dari paripurna ini ditandai dengan dibacakannya Surat Keputusan tentang Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat yang duduk di AKD oleh Sekretaris DPRD Drs. Basrah Pardomuan.

Untuk pimpinan Komisi A diketuai oleh Sukirin, SE (Partai Hanura), Wakil Ketua Jiman Tarigan, ST (Partai Demokrat) dan Sekretaris H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. M.Kn (Partai Gerindra). Komisi B Ketua Kirana Sitepu (PDI.P), Wakil Ketua H. Faisal Haq (Partai Demokrat) dan Sekretaris H. Ajai Ismail (Partai Nasdem). Komisi C Ketua Makhruf Ritonga, SE (PKS), Wakil Ketua Suwanto (PDI.P) dan Sekretaris Yustin (Partai Golkar). Komisi D Ketua Edi Bahagia (Partai Golkar), Wakil Ketua Makmur Ginting, SE (Partai Nasdem) dan Sekretaris M. Bahri, SH. MH (PBB).

Sementara AKD Badan Pembentukan Peraturan Daerah dipercayakan kepada Nurul Azhar Lubis, SH (PPP) sebagai ketua dan wakilnya Riska Purnawan, ST (Partai Hanura). Untuk alat kelengkapan Badan Kehormatan DPRD Langkat Ketuanya H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. M.Kn (Partai Gerindra) dan wakilnya H. Faisal Haq (Partai Demokrat).

Pada paripurna itu juga dibacakan AKD lainnya yaitu Panitia Khusus Penyelesaian Perselisihan Sengketa antara Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang dengan PT. Prima Sum yang diketuai Raja Kamsah Sitepu (Partai Golkar) dan Sukirin, SE (Partai Hanura) sebagai wakilnya.

Dipenghujung rapat, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE berharap kepada anggota dewan yang duduk di AKD untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pelaksanaan amanah sebagai wakil rakyat yang dititipkan masyarakat Langkat.

Tujuh Ranperda Disahkan

Tujuh Ranperda Disahkan

 

Sebanyak tujuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 secara resmi disahkan sebagai Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Langkat dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Dr. Donny Setha, ST. SH. MH, Senin (31/12).

Sebelum tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini disahkan, M. Syahrul, S.Sos sebagai Ketua panitia khusus (pansus) pembahasan tujuh Ranperda ini menyampaikan bahwa setelah melalui tahapan pembahasan intern pansus maupun pembahasan dengan mitra kerja yang berkenaan dengan materi Ranperda sepakat agar tujuh Ranperda dapat disahkan menjadi peraturan daerah.

Pernyataan pengesahan Ranperda oleh Pansus ini juga diikuti oleh tujuh fraksi yang ada di DPRD Langkat yang menyatakan menyetujui untuk disahkan menjadi Perda melalui pendapat akhir fraksi yang dibacakan langsung ketua fraksi maupun oleh juru bicara fraksi.

Proses pengesahan ini juga ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Langkat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Adapun tujuh Ranperda yang disahkan menjadi peraturan daerah (perda) yaitu tentang Badan Permusyawartan Desa, Perda tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda tentang Pengelolaan Sampah Terpadu, Perda tentang Penamaan Jalan, Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perda tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Kebudayaan Daerah.

Proses selanjutnya Perda ini akan dilanjutkan dengan membuat Peraturan Bupati Langkat sebut Donny Setha sebagai dasar pelaksanaanya.

Ia juga menyatakan bahwa dari tujuh Perda yang disahkan, empat merupakan Perda inisiatif DPRD Langkat.

Sambungnya lagi, ia berharap agar pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyampaikan Perda ke Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

Sementara sebelumnya, Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes MM yang membacakan sambutan Bupati Langkat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu pengesahan tujuh Ranperda menjadi Perda sekaligus berharap nantinya dapat mensosialisasikan serta mempublikasikan produk Perda ini kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui Perda ini.

Bupati Langkat dalam pesannya juga berharap Perda ini dapat dijalankan sebagai mestinya,  tanpa menimbulkan permasalahan hukum dan lainnya. Terutama Perda yang sasarannya mengenai kepentingan masyarakat luas, seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Sebab merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung,” terangnya.

Dua Perda Inisiatif DPRD Disosialisasikan

Dua Perda Inisiatif DPRD Disosialisasikan

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat melalui alat kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah lakukan sosialisasi Peraturan Daerah (perda) Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sosialisasi dilaksanakan selama lima hari di bulan Desember pada tanggal 17, 18, 19, 27 dan 28 Desember 2018 ke sekolah-sekolah yang berada di kecamatan. Untuk  Kecamatan Babalan dilaksanakan pada sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah dan SMA/SMK Yayasan Dharma Patra, Kecamatan Besitang pada sekolah SMK Ridho Zahra.

Pada sosialisasi di Kecamatan Gebang dilaksanakan di aula Kantor Desa Air Hitam, Kamis (27/12).

Hadir diacara sosialisasi itu unsur Pemerintahan Desa Air Hitam, Ormasy, OKP, perwakilan guru dan pemuda dan masyarakat Desa Air Hitam.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Makhruf Ritonga, SE yang membuka sosialisasi mengatakan bahwa perda yang disosialisasikan merupakan perda inisiatif DPRD Langkat.

“Membuat perda merupakan tugas kami sebagai wakil rakyat dan mensosialisasikan perda itu juga bagian dari tugas kami, walaupun filosofisnya setiap aturan apabila sudah disahkan maka masyarakat dianggap sudah mengetahui,” jelas Makhruf.

Jadi dalam hal ini, kami turun langsung melaksanakan sosialisasi perda ini merupakan bentuk tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD Langkat, sambungnya.

Sementara itu anggota BPPD M. Syahrul, S.Sos mengatakan sebelumnya perda ini juga telah disosialisasikan ke sekolah-sekolah, karena perda inisiatif DPRD Langkat ini isinya bersinggungan langsung untuk diketahui pelajar.

“Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, merupakan wujud cinta kami kepada masyarakat,” ujar Syahrul.

Syahrul pada kesempatan itu mengajak masyarakat, ormasy dan OKP untuk dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ia juga menghimbau agar kantor-kantor pemerintahan untuk membuat slogan anti narkoba sebagai bentuk ikut sertanya mensosialisasikan perda ini.

Nurul Azhar Lubis, SH yang juga anggota BPPD, pada sosialisasi ini memaparkan tentang perda pendidikan. Ia menjelaskan pendidikan adalah salah satu benteng untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Dengan perda pendidikan, kami sebagai unsur penyelenggara pemerintahan berperan memajukan pendidikan di Kabupaten Langkat, walaupun ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi perda ini mengatur celah-celah kearifan lokal yang dapat diterapkan di Langkat,” ujar politisi PPP ini.

Sambungnya, kita berharap dengan perda ini mutu pendidikan di Kabupaten Langkat dapat berkualitas, merata pada semua daerah dan berbiaya murah. Dengan pendidikan yang berkualitas diharapkan masyarakat Langkat dapat meningkat daya saingnya di era sekarang ini.

Ia juga menyinggung bahwa pendidikan itu tidak hanya dari segi nilai, tapi moral atau akhlak juga harus menjadi perhatian. Seorang guru jangan lah hanya mengajar tapi lebih kepada mendidik, kalau pendidikan maju maka kita akan hebat.

DPRK Aceh Timur Kunjungi DPRD Langkat

Terkait Permasalahan Tanah

DPRK Aceh Timur Kunjungi DPRD Langkat

 

Komisi A DPRK Aceh Timur yang membidangi permasalahan tanah adakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Langkat.

Kunjungan DPRK Aceh Timur ini didampingi Wakil Ketua DPRK Aceh Timur Samsul Akbar yang diterima oleh Anggota Komisi A DPRD Langkat Raja Kamsah Sitepu dan Agustinus Riza Kaban, SE di ruang rapat Badan Anggaran, Rabu (19/12).

Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur, Irwanda menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ada permasalahan penyelesaian tanah di Aceh Timur, sehingga kami perlu datang ke Langkat, karena kami mendengar di Langkat telah ada menyelesaikan pembebasan lahan masyarakat dengan perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa ada gampong (sebutan desa di Aceh) yang masuk dalam HGU perusahaan, gampong ini terdata di kementerian sehingga dapat Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, masalahnya Kepala Desa tidak bisa membangun infrastruktur jalan di gampong itu, sehingga penggunaan DD tidak maksimal.

Menimpali apa yang disampaikan Irwanda, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Timur MB. Bandi Harvirdaus, SH yang turut mendampingi kunjungan kerja ini menyampaikan bagaimana solusi yang pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga nantinya tidak ada satu perbuatan yang melanggar hukum yang akan kami lakukan untuk mengatasi permasalahan ini.

“Akibat masalah ini, menjadi persoalan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa maupun dana desa dari pemerintah pusat,” jelasnya Bandi.

Asisten Pemerintahan Setdakab Langkat Drs. Abdul Karim, MAP yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD Langkat, juga diundang dalam pertemuan itu yang begitu menguasai masalah ini, secara rinci memberi penjelasan bahwa memang benar Pemkab Langkat ada menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di beberapa tempat.

“Pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pemberian tali asih yang sesuai aturan kepada masyarakat merupakan cara yang kami gunakan disini,” ujar Abdul Karim.

Ia juga menyarankan kepada para tamu dari Aceh Timur agar melibatkan TP4D untuk penggunaan anggaran DD agar pelaksanaannya lebih baik.

Agustinus Riza Kaban juga menambahkan bahwa sesuai aturan bahwa untuk fasilitas umum yang berada di HGU perusahaan, wajib dikeluarkan pada saat HGU itu diperpanjang.

Usai mendapat penjelasan secara rinci, pimpinan rapat Raja Kamsah Sitepu berharap pertemuan ini dapat bermanfaat untuk penyelesaian permasalahan pertanahan di Aceh Timur dan dapat terjalin tali silaturahmi antar lembaga dewan.

Turut hadir dalam rapat itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Langkat Suriyanto, S.Sos dan Ikhwan Hudaya dari BPN Langkat.

Pujianto Hadiri Pelantikan HIMPAUDI

HIMPAUDI Kecamatan se Kabupaten Langkat Dilantik

 

Bertempat di aula Gedung PKK Kabupaten Langkat, Pengurus Kecamatan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) se Kabupaten Langkat masa bakti 2017-2021 resmi dilantik, Senin (17/12).

Secara serentak masing-masing Pengurus HIMPAUDI Kecamatan berikrar di prosesi pelantikan itu, kemudian ditandai dengan penandatangan berita acara pelantikan oleh Ketua HIMPAUDI Kabupaten Langkat Jamaliah, S.Ag, juga turut ditandatangani oleh Bunda PAUD Kabupaten Langkat Ny. Nuraida Ngogesa Sitepu dan Ketua DPRD Langkat yang diwakili Pujianto, SE

Hadir diacara pelantikan itu Kadis Pendidikan, Ketua Ikatan Guru Raudatul Athfal, Ketua Ikatan Guru TK dan ratusan anggota HIMPAUDI Kecamatan.

Pujianto dalam pidatonya mengucapkan selamat atas pelantikan HIMPAUDI Kecamatan se Kabupaten Langkat masa bakti 2017-2021, semoga dengan pelantikan ini terlahir program-program kerja HIMPAUDI yang dapat menyentuh dan menumbuh kembangkan pendidikan anak usia dini.

Karena pendidikan bagi anak usia dini sangat lah penting, di usia ini anak-anak sebelum masuk pendidikan dasar, terlebih dahulu diberi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar lebih siap untuk pendidikan berikutnya.

Lebih lanjut Pujianto yang merupakan anggota Komisi B DPRD Langkat mengatakan bahwa HIMPAUDI merupakan organisasi yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini yang berperan menjadi panutan, pembimbing, pengasuh dan fasilitator bagi anak.

“Jadi HIMPAUDI itu merupakan perpanjangan tangan untuk memajukan anak-anak PAUD dalam mencerdaskan anak-anak bangsa dan juga merupakan pelopor pendidikan,” harapnya.

Sementara itu Ny. Nuraida Ngogesa Sitepu mengharapkan para pengurus yang dilantik dapat amanah dalam menjalankan tugas untuk membangun dunia pendidikan.

“Didik anak-anak sebaik mungkin karena mereka seperti kertas putih, ditangan para pendidik lah mereka anak menjadi lebih baik,” harap Nuraida.

H. Sapta Bangun Reses di Desa Buluh Telang

H. Sapta Bangun Reses di Desa Buluh Telang

 

Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang menjadi tempat yang dipilih Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat H. Sapta Bangun, SE untuk melaksanakan reses tahap III tahun 2018 tepatnya di Dusun II Pancoran, Sabtu (15/12).

Kedatangan H. Sapta Bangun yang melaksanakan reses bersama anggota DPRD Langkat H. Faisal Haq yang berasal dari Partai Demokrat terlihat dinantikan warga desa.

Pasalnya disamping tempat acara pelaksanaan reses, ada pembangunan lening parit di Desa Buluh Telang yang telah diperjuangkan Wakil Ketua DPRD Langkat, sehingga masyarakat begitu sangat senang atas kedatangannya.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Buluh Telang M. Yunus saat menyampaikan kata sambutan dihadapan yang hadir, diantaranya ada perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, RSU Tanjung Pura dan BPBD Kabupaten Langkat yang turut serta mendampingi reses Wakil Ketua DPRD yang dilaksanakan secara kelompok ini.

“Saya bangga dan senang kenal dengan Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun karena beliau dapat memperjuangkan aspirasi pembangunan di desa ini,” sebut  M. Yunus.

Sementara itu, H. Sapta Bangun mengatakan bahwa itulah pentingnya menjaga tali silaturahmi dengan sering berkomunikasi dengan saya yang merupakan wakil bapak-ibu di lembaga DPRD Langkat.

“Saat ini kami datang kembali untuk bersilaturahmi dengan bapak-ibu dalam rangka kegiatan reses untuk menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan anggarannya di lembaga DPRD Langkat sesuai dengan fungsi DPRD itu sendiri yaitu fungsi anggaran, pembuatan perda dan pengawasan,” ujar Sapta.

Ia pun menerangkan bahwa saat ini usul setiap pembangunan harus melalui proses usulan dari desa sesuai dengan perencanaan, tidak bisa seperti dulu lagi begitu diminta bisa cepat direalisasikan, karena itu di acara reses ini sampaikanlah aspirasi yang diinginkan dan semua aspirasi akan dicatat untuk kita tampung dalam e-pokir (elektronik pokok pikiran) anggota dewan.

“E-pokir inilah jalan pintas yang kami miliki sebagai anggota DPRD Langkat untuk kami perjuangkan di Pemerintahan Kabupaten Langkat,” jelas H. Sapta Bangun.

Selain penjelasan H. Sapta Bangun, perwakilan RSU Tanjung Pura juga memperkenalkan fasilitas dan dokter RSU Tanjung Pura yang saat ini sudah lengkap, sehingga kami dari RSU Tanjung Pura siap melayani masyarakat.

Senada dengan itu, Sri Mahyuni dari Dinas Kesehatan juga menyampaikan program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan menyampaikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat di Desa Buluh Telang.

Turut hadir diacara reses, Ketua BPD Desa Buluh Telang, para Kepala Desa yang berdekatan dengan Desa Buluh Telang dan masyarakat Desa Buluh Telang.

Reses Ketua DPRD Kab. Langkat

Ketua DPRD : Usulan Reses Masuk e-Pokir

Semua usulan reses yang disampaikan baik berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan akan dimasukkan dalam e-pokir anggota DPRD Kabupaten Langkat. Tidak seperti yang dulu begitu usulan disampaikan dapat direalisasikan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Langkat Surialam, SE saat reses secara perseorangan di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai, Sabtu (15/12/2018).

Masyarakat yang hadir pada acara reses rata-rata mengusulkan tentang infrastruktur seperti pengaspalan maupun pengerasan jalan, lanjutan pengaspalan, perbaikan rehab beton, pembangunan jembatan, pembuatan lening parit dan pembuatan bronjong.

Di acara reses ini, Surialam yang telah tiga periode menjadi anggota DPRD Langkat ini mengatakan usulan reses akan diperjuangkan karena di bulan Januari 2019 akan ada Musrenbang Kabupaten, disitu akan saya perjuangkan walaupun semua usulan tidak semuanya terealisasi karena Langkat yang terdiri dari 277 desa dan kelurahan, yang semuanya juga harus diratakan pembangunan sesuai skala prioritas.

“Saya tidak mau banyak berjanji tapi saya akan perjuangkan usulan yang telah disampaikan,” ucapnya.

Pada kesempatan reses itu, Ketua DPRD Langkat juga memberikan pemahaman politik, tentang pemilihan umum 2019 yang terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Mantan Kepala Desa Padang Brahrang ini juga mengajak masyarakat agar santun dalam menentukan pilihan, jangan gara-gara berbeda pilihan politik kita tidak berbaikan. Ia juga berharap kalaupun berbeda pilihan jangan lah berbuat anarkis seperti mencoret ataupun mengoyak alat peraga kampanye (APK) salah satu calon tertentu.

“Saya ingin bapak-ibu juga menyampaikan hal ini kepada yang lainnya agar pemilu 2019 berjalan dengan baik,” harapnya.

Pada reses itu Ketua DPRD Langkat juga mengajak ustadz M. Arifin, S.Ag yang memberikan siraman rohani kepada peserta reses karena pemahaman agama sangatlah penting.

Turut hadir diacara itu perwakilan dari Polsek Tandem, kader Partai Golkar, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sambirejo.