Mahasiswa Unjuk Rasa UU MD3 Ke DPRD Langkat

 

 

Aksi unjuk rasa dilakukan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Langkat-Binjai ke kantor DPRD Langkat guna menyampaikan aspirasinya terkait dengan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Selasa (6/3).

Aksi unjuk rasa diterima anggota Komisi A DPRD Langkat, Raja Kamsah Sitepu didampingi Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD H. Zurwansyah, SH dan Tim Ahli DPRD Langkat Ir. Sutiknar yang semula di ruang Komisi A selanjutnya berpindah ke ruang rapat Badan Musyawarah dikarenakan ruang Komisi A tidak dapat menampung jumlah mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa.

Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Langkat-Binjai Sawaluddin, Sekretaris Gusri Hanafi dan mahasiswa lainnya secara bergantian menyampaikan aspirasi dan keinginan PC PMII untuk menolak revisi UU MD3 yang mereka anggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

“Kami ingin DPRD Langkat mendukung penolakan revisi UU MD3 ini,” sebut Gusri Hanafi.

Dalam aksi ini dibacakan 6 poin penyataan sikap PC PMII Langkat-Binjai terkait revisi UU MD3 yakni pertama, secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi karena setiap warga negara berhak memberikan kritiknya terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR/DPRD. Adapun ekspresi yang berbeda-beda dalam memberikan kritiknya tidak boleh dipandang sebagai bentuk penistaan terhadap anggota dan lembaga DPR/DPRD, apalagi sampai dijerat dengan hukum.

Kedua, mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui revisi UU MD3 dengan tidak menandatanganinya, hal ini sebagai sikap politik presiden berpihak kepada rakyat.

Ketiga, mendesak Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan PERPPU pengganti UU MD3.

Keempat, PC PMII Langkat-Binjai istiqomah memperjuangkan hak demokrasi warga negara yang terancam oleh revisi UU MD3 dengan melakukan uji materi (judicial review) atas pasal-pasal yang ‘bertentangan’ ke Mahkamah Konstitusi melalui LBH PB PMII.

Kelima, siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan.

Keenam, meminta kepada DPRD Kab. Langkat menolak revisi UU MD3 dengan membubuhkan tanda tangan sebagai keberpihakan kepada rakyat.

Setelah menyampaikan aspirasi dan melakukan dialog, Raja Kamsah Sitepu turut membubuhkan tanda tangan untuk selanjutnya diteruskan ke Pimpinan DPRD Kab. Langkat.

Raja Kamsah diakhir pertemuan meminta kepada mahasiswa agar tetap tenang dan tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasinya karena dapat mengganggu kondusifitas Kabupaten Langkat.

Hadiri Forum SKPD, Plt. Ketua DPRD Minta Perhatikan Pokir DPRD

 

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat laksanakan kegiatan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Langkat tahun 2018 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Langkat diwakili Assisten Administrasi Umum Drs. Sura Ukur, di ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (5/3).

Forum SKPD ini merupakan proses lanjutan dari pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Hadir dalam acara itu Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kab. Langkat Ralin Sinulingga, SE, para Kepala OPD Langkat dan Camat se Kabupaten Langkat.

Ralin dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat dalam forum itu mengingatkan bahwa sanya Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat pada tanggal 10-14 Februari 2018 telah melaksanakan reses ke daerah pemilihannya.

“Untuk itu mohon disediakan ruang untuk pokok pikiran (pokir) DPRD didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional,” harapnya.

Dalam forum itu, Ralin juga mengingatkan untuk prioritas pada bidang pertanian dan nelayan yang ada di Kabupaten Langkat dengan tidak mengesampingkan masalah kesehatan juga, karena dengan hal itu mudah-mudah dapat mensejahterakan masyarakat.

“Perlu menjadi perhatian kita juga, agar pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat dapat lebih ditingkatkan lagi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat dapat meningkat,” lanjut Ralin.

Masalah penempatan guru dan gedung sekolah-sekolah yang ada di pedesaaan harus diperhatikan juga, perlu ada pemetaan dalam hal ini, ungkap Ralin.

Ralin berharap forum SKPD ini harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah termuat dalam RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Langkat untuk lima tahun kedepan.

Ralin Sinulingga Jabat Pelaksana Tugas Ketua DPRD Langkat

 

Pasca digelarnya Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Langkat dengan agenda usul pemberhentian Terbit Rencana Perangin-Angin sebagai Ketua DPRD Kab. Langkat, Kamis (15/2), maka ditunjuk Ralin Sinulingga, SE sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPRD Kab. Langkat menggantikan Terbit Rencana Perangin-Angin yang maju sebagai calon Bupati Langkat periode 2018-2023.

Ralin Sinulingga, SE yang merupakan Wakil Ketua DPRD Langkat dari Fraksi PDI Perjuangan ini ditunjuk sebagai PLT Ketua DPRD Langkat berdasarkan rembuk 3 Pimpinan DPRD Langkat sesuai dengan Peraturan DPRD Kab. Langkat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Langkat.

Ralin usai ditunjuk menjabat sebagai PLT Ketua DPRD mengungkapkan terima kasih kepada 2 Pimpinan DPRD Langkat lainnya yang telah mempercayakan dirinya sebagai PLT Ketua DPRD Langkat dan kepada rekan-rekan seluruh Anggota Dewan, saya mohon doa dan dukungannya dalam menjalankan tugas ini, sebutnya.

Dikatakan Ralin, PLT ini hanya bersifat sementara saja, sembari menunggu ditetapkannya Ketua DPRD Langkat yang definitif berdasarkan usulan dari Partai Golkar Kabupaten Langkat yang telah mendudukkan Terbit Rencana Perangin-Angin sebagai Ketua DPRD Langkat tahun 2014 yang lalu.

“Jadi tugas saya hanya melanjutkan program yang ada, kalau program khusus tidak ada, tapi paling tidak apa yang sudah dilakukan kepemimpinan yang lama (Terbit Rencana Perangin-Angin) akan saya lanjutkan dan kebijakan-kebijakan akan dilanjutkan dan dituntaskan,” sebutnya.

Pada kesempatan itu juga, Ralin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Langkat pada Pilkada Langkat yang jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 mendatang agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dimana sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat yang telah menetapkan dua pasangan calon yakni dengan nomor urut 1, Terbit Rencana Perangin-Angin berpasangan dengan H. Syah Afandin dan nomor urut 2, H. Rudi Hartono Bangun berpasangan dengan Budiono.

Deklarasi Kampanye Damai Merupakan Tanggung Jawab Moral

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2018, diikuti kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat yakni nomor urut 1 Terbit Rencana Perangin-angin berpasangan dengan H. Syah Afandin, dan nomor urut 2 pasangan H. Rudi Hartono Bangun dengan Budiono, bertempat di lapangan alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, Minggu (18/2).

Ratuasan massa dari pendukung kedua pasangan calon (paslon) tampak memadati tribun dan lapangan alun-alun mewarnai semaraknya deklarasi tersebut, dengan yel-yelnya masing-masing.

Agenda deklarasi diawali dengan pembacaan deklarasi kampanye damai oleh kedua paslon yang selanjutnya ditandai dengan penanda tanganan ikrar pelaksanaan pilkada damai yang turut ditandatangani juga oleh partai politik pendukung, tim kampanye, juga disaksikan dan ditandatangani Bupati Langkat yang diwakili Asisten II Drs. Hermasyah, Plt. Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, unsur pimpinan TNI-Polri, forkominda, pemuka agama, KPU dan Panwaslih.

Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balon udara dan burung merpati sebagai simbol kampanye damai,  dilanjutkan dengan pawai kendaraan yang diikuti oleh Komisioner KPU, Panwaslih, serta  kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat dan masing-masing pendukungnya dengan rute seputaran kota Stabat.

Dalam kesempatan di acara tersebut, Ketua KPU Langkat Agus Arifin mengatakan, bahwa kegiatan deklarasi kampanye damai yang dilakukan merupakan agenda tahapan dari pelaksanaan Pilkada.

“Acara ini merupakan agenda dari pelaksanaan Pilkada dan selain itu juga sebagai ajang silaturahmi antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta para pendukung dari masing masing paslon, juga seluruh lapisan masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu mendatang,” ujarnya.

Ditegaskan Agus Arifin, bahwa deklarasi kampanye damai dimaksudkan agar terlaksananya Pilbup Kabupaten Langkat pada tahun 2018 dapat berlangsung aman dan damai dan perlu diketahui bahwa deklarasi kampanye damai serentak ini juga dilaksanakan secara serentak di 171 di seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia yang melaksanakan Pilkada.

“Diharapkan semua pihak dapat mendukung serta menjaga ketertiban, keamanan serta kebersamaan  dalam pelaksanaan kampanye damai ini hingga akhir pelaksanaan tahapan pilkada bisa berjalan sukses,” ujar Agus.

Selanjutnya disela-sela akhir kegiatan deklarasi, Plt. Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga saat diwawancarai mengatakan juga berharap pelaksanaan Pilkada Langkat dapat berjalan sesuai dengan aturan dan terlaksana dengan aman dan damai.

“Kita berharap dengan digelarnya deklarasi ini, masing-masing pasangan calon harus komit dengan ikrar yang telah ditandatangani, karena hal ini merupakan tanggung jawab moral bagi pasangan calon dan bagi partai politik pendukung, tim kampanye kedua paslon,” ujarnya.

Khusus bagi partai politik pendukung dan tim kampanye kita berharap Kabupaten Langkat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dengan tetap saling menjaga tahapan-tahapan proses pelaksanaan pilkada Langkat sesuai dengan koridornya, sambung Ralin.

Perlu untuk diketahui 7 poin ikrar yang ditandatangani berbunyi “siap menciptakan pilkada yang berintegritas, bermartabat dan damai,” “patuh dan taat dengan peraturan serta menjaga ketertiban dan kondusifitas kampanye,” “siap melaksanakan kampanye bersih, kampanye anti hoax, kampanye anti sara dan anti politik uang,” “menyelesaikan masalah kampanye secara musyawarah/mufakat,” “saling menghormati bagi pasangan calon dalam berkampanye,” “siap menerima pilkada sesuai peraturan perundang-undangan,” dan “siap menang, siap kalah, siap terpilih dan siap mendukung pasangan calon yang terpilih dengan penuh keikhlasan.”

Terkait adanya informasi bahwa masyarakat Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura yang menginginkan pencabutan portal di desanya, maka Komisi D DPRD Langkat undang Kadis Perhubungan Kab. Langkat dan Camat Tanjung Pura dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi D, Kamis (25/1).

RDP yang dipimpin Sekretaris Komisi D, Romelta Ginting, SE dan dihadiri Anggota Komisi D lainnya yakni Nurul Azhar Lubis, SH, Makhruf Ritonga, SE dan H. Agus Salim ini digelar dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat berkaitan adanya keinginan masyarakat Desa Pekubuan yang menginginkan pencabutan portal yang telah terpasang di Desa Pekubuan demi kelancaran penyalurah baban bakar minyak (BBM) kepada masyarakat karena mobil tangki pengantar BBM tidak dapat melewati portal.

Camat Tanjung Pura, Suriyanto, S.Sos menjelaskan bahwa memang benar ada demo yang mengatasnamakan masyarakat Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura yang menginginkan pencabutan portal. Kami selaku Pemerintahan Kecamatan tetap berusaha berkoordinasi menanggapi permasalahan ini, sebutnya.

Lanjut Suriyanto, namun begitu masih banyak masyarakat Desa Pekubuan yang menginginkan tetap terpasangnya portal karena dengan adanya portal, jalan-jalan disana tidak cepat rusak.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Aldersyam Siahaan, SH mengungkapkan di Kecamatan Tanjung Pura ada dipasang 3 portal, 1 diantaranya di Desa Pekubuan dan pemasangan ini telah berdasarkan kajian yang mendalam dari kami.

“Hal ini kami lakukan untuk melindungi rusaknya jalan yang ada di Kabupaten Langkat dalam hal ini di Desa Pekubuan dan apa yang kami lakukan telah sesuai dengan aturan yang ada dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Jalan Daerah,” ungkap Alders.

Mendapat menjelasan dari Camat Tanjung Pura dan Kadis Perhubungan, Anggota Komisi D Nurul Azhar Lubis, SH yang merupakan Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Tanjung Pura, sangat mendukung apa yang telah dilakukan Camat dan Kadis Perhubungan.

“Saya merasa senang dengan pemasangan portal ini, karena jalan-jalan di daerah saya jadi bagus dan dengan adanya portal ini, maka biaya perawatan jalan dapat dialihkan untuk lanjutan pengaspalan jalan-jalan yang belum tersentuh aspal,” sebut Nurul.

Nurul juga menambahkan bahwa karena kesadaran dan ketaatan terhadap aturan dan hukum kita masih lemah, makanya portal ini dipasang.

Senada dengan Nurul, Makhruf Ritonga yang juga berasal dari daerah pemilihan yang sama sepakat portal harus tetap dipasang karena telah sesuai dengan Perda dan kebijakan Pemkab. Langkat ini sudah bagus.

Mengenai permasalahan mobil tangki maupun truk pengangkat hasil pertanian yang tidak dapat melewati portal, Makhruf menjelaskan pihak pengusaha harus memahami aturan yang ada dan solusinya pihak pengusaha mengganti mobil tangki maupun truk dengan ukuran kecil.

Akhirnya Romelta Ginting selaku pimpinan rapat beserta Anggota Komisi D DPRD Langkat bersama Camat Tanjung Pura dan Kadis Perhubungan sepakat tidak ada pencabutan portal di Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura.