Rancangan APBD Langkat Sebesar 1,7 Triliun Disampaikan ke DPRD

Rancangan APBD Langkat Sebesar 1,7 Triliun Disampaikan ke DPRD

 

Melalui rapat paripurna DPRD Langkat, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Sapta Bangun, SE, Bupati Langkat sampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2019 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat, Senin (22/10).

Sebelumnya R.APBD 2019 ini telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Langkat untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, setelah sebelumnya Pemkab Langkat bersama DPRD Langkat terlebih dahulu menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penetapan strategi dan prioritas yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dengan memperhatikan sasaran dan program serta kemampuan anggaran.

Jumlah rancangan APBD yang disampaikan sebesar Rp.1.713.673.849.623,- dengan target pendapatan asli daerah sebesar Rp.151.480.847.030,- rinci Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM mewakili Bupati Langkat pada pembacaan nota keuangan R.APBD 2019 dihadapan rapat paripurna yang dihadiri segenap pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, para Asisten Setda, Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Usai pembacaan nota pengantar keuangan, masing-masing Fraksi DPRD Langkat memberikan saran, masukan, himbauan, tanggapan dan kajian terhadap rancangan APBD 2019 melalui pandangan umumnya yang disampaikan juru bicara fraksi.

Salah satunya Fraksi Partai Golkar menginginkan agar adanya peningkatan pendapatan asli daerah, Fraksi PDI Perjuangan menginginkan adanya perhatian terhadap insentif guru honorer dan permasalahan penanggulangan demam berdarah.

Selanjutnya Fraksi Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra menyoroti proses lelang atau tender yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Langkat.

Sementara itu Fraksi Nasdem menyoroti tentang galian C yang berimplikasi terhadap rusaknya infrasturktur jalan dan Fraksi BSPN juga menyoroti tentang infrasturktur jalan dan penanganan banjir di Kabupaten Langkat.

Pimpinan rapat H. Sapta Bangun, SE akhirnya mengskoor rapat paripurna sampai tanggal 23 Oktober 2018 untuk mendengarkan jawaban Bupati Langkat atas apa yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi dalam pandangan umum.

Ketua Komisi D DPRD Langkat Terima Kunjungan DPRD Sumedang

Ketua Komisi D DPRD Langkat Terima Kunjungan DPRD Sumedang

 

Bertempat di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat, Ketua Komisi D DPRD Langkat Drs. H. Sarikat Bangun menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Senin (22/10).

Dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi D DPRD Langkat Drs. H. Sarikat Bangun ingin apa yang dibutuhkan untuk bahan informasi oleh rombongan Komisi B DPRD Sumedang yang hadir bersama Ketua DPRD Sumedang Dedy Muliadi terjawab dengan jelas dan meminta kepada masing-masing Dinas PU dan Bappeda Langkat yang sengaja diundang untuk dapat membantu menjawab setiap pertanyaan dari Komisi B DPRD Sumedang yang membidangi pembangunan.

Ketua DPRD Sumedang Dedy Muliadi dalam kunjungan ini, menyampaikan bahwa kunjungan Komisi B DPRD Sumedang ini dalam rangka mempelajari dan sharing beberapa hal teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Karena di Kabupaten Sumedang akan menyusun RPJMD tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang telah melaksanakan Pilkada serentak. Selain itu pertemuan ini dapat menjadi teman atau sahabat sehingga terjalin tali silaturahim,” sebut Dedy.

Setelah menerima kunjungan ini, H. Sarikat Bangun menyampaikan bahwa kunjungan seperti ini sangat bermanfaat, sebab dengan adanya kunjungan ini terjadi sharing informasi terkait kegiatan-kegiatan di lembaga DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD kedepannya dapat berjalan lebih baik.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Sumedang karena telah memilih DPRD Langkat menjadi tujuan sharing dan tukar informasi serta kedepan hubungan tali silaturahmi ini tetap terjaga.

Ketua DPRD Sumedang mengucapkan terima kasih karena merasa sangat dihormati atas kedatangannya dan sangat pantas sekali Kabupaten Langkat dikatakan masyarakatnya yang ramah, sopan dan terkenal religiusnya.

Akhir acara kedua belah pihak saling bertukar cendera mata dan foto bersama sebagai kenang-kenangan.

DPRD Langkat Sahkan Tatibnya Sesuai PP 12/2018

DPRD Langkat Sahkan Tatibnya Sesuai PP 12/2018

Setelah melalui proses pembahasan di panitia khusus (pansus), dimana sebelumnya pada awal September 2018 draf revisi Tatib DPRD telah disampaikan, akhirnya DPRD Langkat mengesahkan Peraturan Tata Tertib DPRD Langkat dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (15/10).

Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Langkat yang disahkan ini merupakan Tatib yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Ketua pansus tatib Makhruf Ritonga, SE dalam laporannya dihadapan rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE mengatakan bahwa setelah dilakukan pembahasan oleh pansus, Tatib DPRD Langkat yang baru terdiri dari 22 Bab dan 189 pasal.

“Secara keseluruhan revisi Tatib DPRD Langkat yang lama 70% berubah, diantaranya pengaturan pendelegasian tugas Ketua DPRD, pengaturan waktu jam kerja dan penganjuran memakai pakaian melayu setiap hari Jum’at, hal ini dalam rangka melestarikan budaya dan kearifan lokal,” jelas Makhruf.

Lebih lanjut dijelaskan Makhruf, yang mendasar dalam PP 12/2018 ini adalah untuk pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati dikarenakan bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, maka DPRD yang mengusulkan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati kepada menteri dalam negeri.

Sementara Sapta Bangun dalam pidatonya setelah seluruh anggota DPRD Langkat menyetujui revisi tatib DPRD, mengharapkan peraturan tatib DPRD Langkat yang disahkan agar menjadi pedoman bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyahuti dan menyikapi aspirasi masyarakat sekaligus merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Langkat.

Tidak lupa Sapta Bangun pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota pansus tatib atas kerjanya dalam penyempurnaan Peraturan Tatib DPRD Langkat.

Hadir dalam paripurna itu, Wakil Ketua DPRD Ralin Sinulingga, SE dan segenap anggota DPRD Langkat.

DPRD dan TAPD Langkat Bahas Hasil Evaluasi Gubsu Terhadap P.APBD 2018

DPRD dan TAPD Langkat Bahas Hasil Evaluasi Gubsu Terhadap P.APBD 2018

 

Setelah Pemerintah Kabupaten Langkat mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran P.APBD 2018 pada akhir September 2018 lalu, akhirnya Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/1303/KPTS/2018 tentang Evaluasi Ranperda P.APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P.APBD 2018 tertanggal 9 Oktober 2018.

Atas dasar tersebut, Badan Anggaran DPRD Langkat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Langkat pada 9 Oktober 2018 malam lakukan pembahasan terhadap hasil evaluasi dimaksud di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE didampingi Wakil Ketua DPRD H. Sapta Bangun, SE mengatakan bahwa pembahasan ini harus kita segerakan agar rencana-rencana kegiatan yang telah ditampung dalam P.APBD 2018 dapat segera terealisasi sehingga kesemua kegiatan tidak terkendala, terutama kegiatan pembangunan fisik.

Hal itu disampaikannya didepan segenap anggota Badan Anggaran yang hadir dan TAPD seperti Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda dan Kepala BKD Langkat.

Selain itu, Badan Anggaran DPRD Langkat berharap kepada TAPD Langkat agar segera menindak lanjuti secara tertulis terhadap evaluasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dimaksud.

Menyahuti hal tersebut, Kepala BPKAD Drs. M. Iskandarsyah dihadapan pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Langkat mengatakan bahwa Pemkab Langkat telah menindak lanjuti hasil evaluasi dimaksud dengan melakukan pergeseran anggaran ke belanja modal sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara.

Tujuannya, kata dia agar memenuhi pencapaian alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sementara alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah sesuai amanat pasal 49 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan anggaran untuk fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari belanja daerah sesuai amanat pasal 171 ayat (2) UU 36/2009 tentang Kesehatan, Pemkab Langkat tetap konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran tersebut, lanjut Iskandarsyah menjelaskan.

Mendapat penjelasan yang terinci dari TAPD, akhirnya Badan Anggaran DPRD Langkat menyetujui perubahan-perubahan anggaran yang telah disesuaikan Pemkab Langkat.

DPRD Langkat Gagas Ranperda Wajib Belajar MDTA

DPRD Langkat Gagas Ranperda Wajib Belajar MDTA

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat Makhruf Ritonga, SE di podium ruang rapat paripurna dalam agenda Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Langkat untuk tahun 2019, Selasa (9/10/2018).

“Tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembentukan Ranperda Wajib Belajar MDTA ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar atau yang sederajat kecuali Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT),” papar Makhruf Ritonga.

Selain itu, tujuannya untuk memberikan bekal kemampuan beragama kepada para siswa untuk mengembangkan kehidupannya yang berilmu, beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia.

Disamping Ranperda Wajib Belajar MDTA, Makhruf Ritonga mengatakan pada propemperda tahun 2019, DPRD Langkat juga mengusulkan Ranperda inisiatif lainnya seperti Ranperda Larangan Membawa Hand Phone ke Sekolah, Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Ranperda Penggunaan Pakaian Adat Melayu pada Hari Tertentu, Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ranperda Penyelenggaraan, Pengelolaan Perpustakaan dan Museum, dan Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan.

Selain Ranperda inisiatif, dalam rapat paripurna itu juga diusulkan 2 judul Ranperda Pemkab Langkat yaitu Ranperda tentang Pembangunan Industri Daerah dan Ranperda tentang Retribusi Tempat Pelelangan.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dalam sambutannya mengharapkan Ranperda yang ditetapkan dalam propemperda 2019, nantinya dapat dibahas bersama dengan sebaik-baiknya.

“Sehingga melahirkan peraturan daerah yang baik, taat azas dan dapat dilaksanakan dengan berkeadilan serta mempunyai kepastian hukum yang dapat memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, bahwa pihaknya sangat menyadari bahwa penetapan propemperda merupakan langkah penting  dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan Langkat, khususnya dari sisi regulasi, karena nantinya  akan berdampak besar dalam mengambil kebijakan.

Sementara itu Ketua DPRD Langkat, Surialam, SE yang memimpin rapat paripurna mengatakan bahwa salah satu dasar untuk untuk menyusun suatu peraturan daerah telah termaktub pada pasal 240 UU 23/2014 yang menyebutkan bahwa penyusunan Ranperda dilakukan berdasarkan propemperda, yang mana Ranperda tersebut dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

Surialam mengharapkan untuk menuju proses pembahasan Ranperda, agar masing-masing pihak dapat mempersiapkan draf Ranperda untuk dikaji dengan seksama dan diteliti dalam menyusun naskah akademiknya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut segenap anggota dewan, para jajaran Kepala OPD Langkat, unsur Forkopimda, Ketua KPU, Camat dan undangan lainnya.

DPRD Langkat Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses

DPRD Langkat Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses

 

Menyahuti amanat Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Permendagri 86/2017, DPRD Kabupaten Langkat pada Senin (8/10/2018) di ruang rapat paripurna menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses II Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat Tahun 2018.

Pada paripurna tersebut, seluruh aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh masing-masing anggota dewan yang melaksanakan reses sebagai bentuk pertanggung jawaban moril dan politis ke pemilih di daerah pemilihannya, dibacakan secara rinci oleh juru bicara dari masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Terlihat, hasil reses dapil I dibacakan oleh Suwanto, dapil II oleh Suwarmin, dapil III oleh Nurul Azhar Lubis, SH, dapil IV oleh Risna Lela Sari, SE dan dapil V oleh H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn.

Hasil reses yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat dari tanggal 22-25 September 2018 merupakan pokok-pokok pikiran DPRD Langkat yang diinput dalam e-planning (perencanaan elektronik) didalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebut Wakil Ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun, SE yang memimpin rapat paripurna.

Lebih lanjut Sapta Bangun mengatakan bahwa aspirasi-aspirasi yang ditampung baik itu tentang infrastruktur, sosial dan ekonomi, kesemuanya itu demi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Langkat yang adil dan sejahtera.

“Oleh karen itu, kami harap kepada Bupati Langkat agar pokok-pokok pikiran DPRD Langkat dimaksud dapat masuk dalam RKPD sehingga aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pinta Sapta Bangun.

Pada kesempatan itu, tidak lupa Sapta Bangun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat.

Sebelumnya Bupati Langkat dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Rudi Kinandung mengatakan terkait pokok-pokok pikiran DPRD Langkat akan didengar dan diserap sesuai aturan sehingga program pembangunan betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat

“Diharapkan berbagai masukan dari reses ini, akan dapat lebih meningkatkan rasa pengabdian didalam menunaikan amanat rakyat dan dapat terwujud berdasarkan skala prioritas,” lanjut Rudi Kinandung membacakan sambutan Bupati Langkat, H. Ngogesa Sitepu, SH.

Hadir pada paripurna tersebut segenap anggota DPRD Kab. Langkat, unsur forkopimda, para Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Komisi A Mediasi Sengketa Lahan

Komisi A Mediasi Sengketa Lahan Kelompok Tani Dengan PT. Prima Sum

 

Sengketa lahan masyarakat Kelompok Tani “Harapan Tani Sejahtera” Dusun VII Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang dengan PT. Prima Sum memang sudah berlangsung sejak lama.

Karena tak kunjung selesai, Kelompok Tani “Harapan Tani Sejahtera” meminta bantuan mediasi Komisi A DPRD Langkat.

Komisi A yang diketuai Ir. H. Munhasyar, S.Pd. M.Pd bersama sekretaris Komisi A Fatimah, S.Si dan anggota Komisi A yang lainnya seperti M. Syahrul, S.Sos, Suwanto dan Yusri Handoko duduk bersama dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kelompok Tani “Harapan Tani Sejahtera” di ruang Komisi A membahas sengketa lahan, Selasa (2/10).

Dalam memediasi permasalahan sengketa lahan ini, Komisi A mengundang pihak Pemkab Langkat yang dihadiri Asisten I Drs. Abdul Karim, MAP, BPN Langkat, Camat Sawit Seberang, Kabag Tapem, Polres Langkat yang dihadiri Kanit Tipiter dan PT. Prima Sum.

Ketua A, Munhasyar saat membuka rapat menjelaskan bahwa permasalahan sengketa lahan Kelompok Tani “Harapan Tani Sejahtera” dengan PT. Prima Sum beberapa waktu yang lalu telah dimediasi Komisi A, dengan hasil rapat menyatakan status quo yaitu tidak boleh melakukan aktifitas di lahan tersebut sebelum ada keputusan tetap.

Asisten I, Abdul Karim yang selalu setia hadir disetiap rapat Komisi A untuk memediasi permasalahan ini, menyayangkan tidak pernah hadirnya pimpinan PT. Prima Sum.

“Inti dalam rapat terakhir agar masyarakat mengadukan masalah ini ke Polres Langkat sehingga pimpinan PT. Prima Sum dapat hadir dalam setiap mediasi. Selain itu juga perlu dilakukan ukur ulang dengan menghadirkan Kanwil untuk mengetahui batas-batas milik perusahaan,” ujar Abdul Karim.

Pihak Polres Langkat dalam permasalahan ini sudah melakukan peninjauan lapangan bersama BPN, berdasar surat-surat yang ada bahwa benar titik koordinat HGU PT. Prima Sum telah sesuai dengan data yang ada, ujar Kanit Tipiter Polres Langkat.

Pada kesempatan itu, Asisten I Abdul Karim menegaskan kepada Kelompok Tani, apabila lahan yang disengketakan berdasarkan hasil pengukuran sesuai data milik perusahaan, maka masyarakat harus rela keluar, namun tetap ada ganti rugi.

Dalam RDP itu karena PT. Prima Sum hanya dihadiri Usaha Sembiring selaku Manajer yang tidak dapat mengambil keputusan final, akhirnya RDP Komisi A DPRD Langkat belum menghasilkan keputusan final dan rencana pembentukan pansus sengketa tanah dirasa belum diperlukan untuk menangani masalah ini.

Lebih lanjut permasalahan sengketa lahan ini akan dimediasi Polres Langkat dan Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara.

DPRD Langkat dan TAPD Bahas KUA/PPAS RAPBD 2019

DPRD Langkat dan TAPD Bahas KUA/PPAS RAPBD 2019

 

 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) seperti kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Asumsi-asumsi dasar ini salah satunya memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi makro dan sumber daya manusia.

Rancangan KUA dibahas dalam rangka untuk menyelaraskan program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah dengan program-program pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD.

Kebijakan-kebijakan yang ada dalam KUA tersebut menjadi dasar dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PPAS meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2019, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019.

Berdasarkan Permendagri 21/2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa rancangan KUA disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan R.APBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan itu dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD.

Menyahuti itu, Badan Anggaran DPRD Langkat bersama TAPD pada Senin (1/10) di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat lakukan pembahasan KUA dan PPAS R.APBD 2019 yang telah sesuai dengan Permendagri 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.

Pembahasan yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE dihadiri anggota Badan Anggaran lainnya berjalan lancar dengan masing-masing memberikan pertanyaan yang mendetail, pandangan dan masukan terhadap penjelasan Ketua TAPD Langkat atas KUA dan PPAS RAPBD 2019.

Adapun hasir akhir dari pembahasan KUA dan PPAS RAPBD 2019 berupa nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan DPRD Langkat untuk dijadikan dasar penyusunan RAPBD 2019.

Nota kesepakatan ini menjadi acuan bagi masing-masing SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) guna dituangkan dalam penjabaran R.APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2019.

Nota kesepakatan akan ditandatangani Bupati Langkat bersama Pimpinan DPRD Langkat dengan jumlah RAPBD 2019 sebesar 1,7 triliun lebih.

Hadir diacara pembahasan tersebut, Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE, anggota Badan Anggaran DPRD Langkat lainnya seperti M. Syahrul, S.Sos, Edi Bahagia, Ir. H. Munhasyar, S.Pd. M.Pd, Pujianto, SE, Kirana Sitepu, Suwanto, H. Agus Salim, Yusri Handoko, Nurul Azhar Lubis, SH, Sucipto, M. Bahri, SH. MH, Sukirin, SE, Ir. Antoni serta dari Pemkab Langkat hadir Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM selaku Ketua TAPD beserta anggota TAPD lainnya.

Donny Setha Reses Di Teluk Meku

Donny Setha Reses Di Teluk Meku

 

Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan yang terdiri dari tujuh dusun, merupakan salah satu kantong-kantong suara yang mendudukkan Donny Setha di lembaga DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-2019 silam.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha, ST. SH. MH saat melaksanakan reses di aula Kantor Desa Teluk Meku yang dihadiri Camat Babalan yang diwakili Kasi Pemerintahan Abdul Bani, SE, Kanit Binmas Polsek Pangkalan Berandan TLP Marbun, Bhabinkamtibmas Arifin, ibu-ibu PKK desa, para kepala dusun, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Teluk Meku, Selasa (25/9).

“Makna reses itu bertujuan untuk menampung aspirasi/keinginan masyarakat, kemudian memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat terealisasi. Oleh karena itu, sampaikan informasi kepada wakil-wakil bapak-ibu yang duduk di DPRD Langkat, karena tidak semua permasalahan di masyarakat diketahui anggota DPRD Langkat,” jelas Donny.

Pergunakan kami yang duduk di lembaga DPRD Langkat, tugas kami itu untuk melayani masyarakat karena kami adalah wakil rakyat, sambungnya.

Jadi sering-seringlah berkomunikasi dengan anggota DPRD Langkat yang telah bapak-ibu dudukkan di lembaga DPRD, karena tanpa dukungan bapak-ibu, saya pribadi tidak akan duduk menjadi Wakil Ketua DPRD Langkat, lanjutnya menjelaskan.

Pada reses itu turut hadir bersama Wakil Ketua DPRD Langkat, Sekretaris Apdesi Sumatera Utara Kusdiantoro, SHI yang pada kesempatan itu berbicara tentang ekonomi kerakyatan.

Sebelumnya, Kepala Desa Teluk Meku Nursaid dalam sambutannya mengatakan kepada warganya yang hadir untuk dapat menyampaikan keinginan maupun harapan terhadap daerahnya masing-masing kepada Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha, karena kalau dari dana desa maupun alokasi dana desa tidak dapat menyelesaikan semua harapan masyarakat Desa Teluk Meku.

Donny Setha pada reses itu berharap kepada masyarakat agar menguatkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), karena Bumdes yang baik akan dapat meningkatkan ekonomi desa.

Karena tidak semua APBD Langkat dapat segera merealisasikan semua keinginan masyarakat. Masyarakat perlu juga mandiri, mampu berinovasi, masyarakat perlu berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan pengusaha agar dana CSR perusahaan dapat digunakan untuk keperluan masyarakat, harap Donny.

“Berani, mau dan pintar itu merupakan kunci hidup agar lebih baik lagi,” pungkas Donny.

Ralin Sinulingga Gunakan 3 M Untuk Reses

Ralin Sinulingga Gunakan 3 M Untuk Reses

 

Waktu empat hari jadwal pelaksanaan reses II tahun 2018 bagi anggota DPRD Kabupaten Langkat, dimanfaatkan benar-benar oleh Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE untuk melaksanakannya.

Walaupun jarak tempuh yang begitu jauh dengan jalan bebatuan tidak menjadi penghalang bagi Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga untuk mengunjungi Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, tepatnya di Dusun Tanjung Merawa untuk melaksanakan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Senin (24/9).

Kedatangan Ralin yang baru pertama kali melaksanakan reses di Dusun Tanjung Merawa Desa Belinteng, begitu ditunggu masyarakat pada siang itu sebagai tamu yang dinantikan, yang setibanya wakil rakyat yang telah duduk dua periode ini sebagai anggota DPRD Langkat langsung disematkan uis gara (kain khas suku karo) sebagai bentuk penghargaan masyarakat.

Sebelum acara reses dimulai, Ralin duduk membaur dengan warga untuk makan siang bersama menikmati hidangan yang telah disiapkan.

Dalam sambutan resesnya, ia menjelaskan kepada masyarakat bahwa reses itu saatnya bertemu konstituen, menyerap aspirasi dan melihat kondisi masyarakat secara langsung, sesuai moto yang saya terapkan untuk reses yaitu 3 M (melihat, mendengar dan merasakan).

“Reses ini merupakan acara resmi, yang mana makanan dan minuman yang kita makan tadi dibiayai dari APBD Kabupaten Langkat, APBD itu salah satunya bersumber dari pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat,” ucap Ralin sembari menghimbau kepada warga agar taat membayar pajak.

Sudah banyak dana APBD Langkat yang diberikan ke Desa Belinteng di 2018, untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar mengawasi pembangunan itu.

Selain itu, Ralin juga memberikan pemahaman politik kepada warga, karena pada 2019 nanti akan dilaksanakan pemilihan umum serentak, masyarakat akan dihadapkan pada lima kertas suara untuk memilih Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan anggota DPRD Kabupaten Langkat.

Pada reses itu, Ralin sempat meneteskan air mata karena beberapa warga sekitar dusun yang datang, walaupun dengan kondisi keterbatasan ekonomi, mereka memberikan bantuan berupa uang kepadanya.

“Kami begitu mendambagakan sosok Ralin yang telah banyak berbuat terhadap kampung kami, itu tanda teringat kami, supaya kalau menjadi orang hebat agar tetap ingat kepada kami yang dibawah ini,” ucap salah seorang warga.

Suasana yang berbeda dalam dialog antara warga kali ini, beberapa perwakilan kelompok warga dengan bergantian secara langsung menghadap Ralin untuk menyampaikan keinginan-keinginan dan keluhan-keluhan yang dirasakan warga.

Semua aspirasi diterima, namun ia menjelaskan bahwa tidak semua aspirasi dapat terealisasi karena Langkat yang begitu luas dengan 23 kecamatan, sehingga perlu pemerataan pembangunan disetiap kecamatan.

Pada reses itu, ditampung aspirasi masyarakat seperti menginginkan pengaspalan jalan, rabat beton, irigasi yang baik, pembangunan gedung sekolah dan panti sosial, pemasangan pipanisasi dan tersedianya MCK.

Hadir diacara reses tersebut, Kepala Desa Belinteng Ruben Sembiring, SP, ratusan warga dusun Tanjung Merawa dan warga desa tetangga yang berada disekitar Desa Belinteng.