Sosialisasi Ranperda Inisiatif DPRD

Sosialisasi Ranperda Inisiatif DPRD

 

Dalam rangka untuk mendapatkan masukan dan penajaman terhadap Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat, DPRD Langkat melalui Alat Kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah laksanakan pembukaan acara sosialisasi Ranperda Inisiatif DPRD di aula gedung Pegnasos Stabat, Selasa (10/7).

Sosialisasi yang dibuka oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Makhruf Ritonga, SE berlangsung semarak dengan dihadiri Kabag Hukum Setdakab Langkat mewakili Bupati Langkat, para nara sumber pembanding dari Bappeda Langkat yakni Budianto, SE, dari Dinas Lingkungan Hidup M. Zain, S.Kom, dari Dinas Kesehatan M. Arifin Sinaga dan dari Dinas Perumahan & Permukiman Beryl, ST. MT. Hadir juga Arif, SH. MH selaku tim penyaji dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum USU, Camat, Lurah, Kepala Desa, insan pers dan undangan lainnya.

Makhruf Ritonga saat membuka acara, mengatakan bahwa ada 4 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat tahun 2018 yang akan disosialisasikan yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Terpadu, Ranperda tentang Penetapan Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Langkat, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ranperda tentang Pengembangan Perlindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.

“Sosialisasi Ranperda ini sesuai ketentuan pasal 253 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa DPRD dan Kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan Rancangan Perda dan pada ayat (3) menyatakan bahwa penyebarluasan Ranperda dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dalam hal ini BPPD” sebutnya.

Lebih lanjut Makhruf mengatakan dengan sosialisasi ini diharapkan dapat menambah khasanah terhadap penyempurnaan Ranperda, juga ada gagasan-gagasan baru demi lahirnya Perda-Perda yang membawa kepada kemaslahatan masyarakat.

Makhruf pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan (stake holder) yang telah hadir, semoga ruh dari Ranperda yang berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat dan kelanjutan pembangunan Langkat dapat terlaksana dengan baik, ucapnya.

Usai acara sosialisasi dibuka, selanjutnya Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Langkat H. Zurwansyah, SH selaku moderator yang memandu acara sosialisasi Ranperda inisiatif DPRD yang pertama yaitu sosialisasi Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Terpadu dengan nara sumber dari anggota BPPD DPRD Langkat M. Syahrul, S.Sos.

LPJ APBD Langkat 2017 Disetujui

LPJ APBD Langkat 2017 Disetujui

Melalui Rapat Paripurna DPRD Langkat yang dipimpin Pelaksana Tugas Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE, laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun 2017 akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah setelah sebelumnya semua Fraksi-Fraksi DPRD Langkat menyampaikan pendapat akhir fraksinya yang menyatakan setuju, Rabu (11/7).

Fraksi-fraksi mengutarakan bahwa persetujuan LPJ APBD harus menjadi perhatian kedepannya bagi pemerintah daerah agar lebih baik lagi juga sebagai koreksi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memperhatikan hasil pembahasan panitia khusus (pansus) yang tertuang pada laporan Pansus DPRD Langkat yang telah dibacakan juru bicaranya Jiman Tarigan, ST.

Persetujuan LPJ APBD ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Langkat tentang Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun 2017.

Dalam SK dan Berita Acara tertera bahwa Pemkab Langkat dan DPRD Langkat telah membahas dan menyetujui Ranperda LPJ APBD Langkat tahun 2017 dengan rincian Pendapatan sebesar Rp. 2.311.283.153.445,09 dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.320.218.854.855,16 dan Silpa sebesar Rp. 130.359.228.520,92.

Plt. Ketua DPRD Ralin Sinulingga, SE pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Pansus DPRD Langkat dan OPD yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam pembahasan LPJ APBD 2017 demi mewujudkan tugas dan fungsi DPRD dalam bidang anggaran sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Ralin juga mengutarakan dalam rangka percepatan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan kedepan serta perubahan APBD 2018 dan Rancangan APBD 2019, meminta kepada Bupati untuk segera menyampaikan draftnya kepada DPRD Langkat untuk dilaksanakan pembahasan.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Bupati Langkat diwakili Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Jamaah Calon Haji Langkat Di Tepung Tawari

Jamaah Calon Haji Langkat Di Tepung Tawari

Sebanyak 432 orang Jamaah Calon Haji Langkat yang terdiri atas 20 Kepala Rombongan, 40 Kepala Regu dan 3 Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), ditambah 5 orang petugas haji lainnya yang tergabung dalam 2 kelompok terbang (kloter) akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 1439 H/2018 M.

Sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, Pemerintah Kabupaten Langkat pada Rabu (4/7) di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat melaksanakan acara tepung tawar bagi jamaah calon haji Langkat.

Lantunan kumandang takbir dan doa mengiringi acara tepung tawar jamaah calon haji Langkat yang dihadiri Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH, anggota DPRD Langkat H. Arba’i Fauzan, S.Pd, Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes. MM, Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa Sitepu, Ketua DWP Langkat Ny. Roro Indra Salahudin dan sejumlah Kepala OPD di jajaran Pemkab Langkat.

Bupati Langkat pada bimbingan dan arahannya  mengharapkan kepada para jamaah calon haji semoga dapat khusuk dalam menjalankan ibadah haji dan selalu berdoa ditempat-tempat yang mustajab agar mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT.

“Do’akan juga Kabupaten Langkat semakin sejahtera dan masyarakatnya berakhlak mulia serta diberi generasi yang bertaqwa. Jangan lupa jaga nama baik Kabupaten Langkat,” harap Bupati.

Pada kesempatan itu, H. Arba’i Fauzan, S.Pd mewakili Ketua DPRD Langkat menyampaikan di hadapan para jamaah calon haji semoga acara tepung ini menjadi setawar sedingin dan menjadi do’a demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

“Do’a dan niat yang tulus dalam melaksanakan ibadah haji harus tertanam dalam hati, tidak boleh bergeser niat itu, In syaa Allah akan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Dengan predikat mabrur dan mabrurah ini semoga bumi Langkat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wata’ala,” sebut H. Arba’i dihadapan para jamaah calon haji.

Untuk mencapai haji yang mambrur dan mabrurah itu haruslah terpenuhinya semua syarat, rukun serta wajib haji. Dalam mencapai itu, H. Arba’i mengingatkan agar bekal ilmu pengetahuan selama bimbingan manasik haji dan informasi haji lainnya dapat dilaksanakan dengan baik.

“Manfaatkan juga momentum manasik haji sebagai sarana untuk membina silaturahim sesama jamaah, sekaligus untuk menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan antara sesama jamaah calon haji,” harapnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Langkat, Drs. H. T. Darmansah, MA menjelaskan keberangkatan kloter 1 akan dilepas secara resmi oleh Bupati Langkat pada Sabtu (21/7) pukul 13.30 Wib di Alun-Alun T. Amir Hamzah Stabat, lalu masuk Asrama Haji Medan dan kemudian terbang menuju Madinah pada Minggu (22/7) pukul 19.30 Wib dari Bandara Kuala Namu menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Untuk jamaah calon haji kloter 6 akan dilepas hari Jum’at (27/7) pukul 07.30 Wib di serambi Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat. Sementara untuk kepulangan kloter 1 direncanakan Minggu (2/9) pukul 16.40 Wib dan kloter 6 pada Jum’at (7/9) pukul 20.00 Wib, terang H. T. Darmansah.

Hadir juga pada acara tersebut, unsur Forkopimda, Kepala BNN, Ketua MUI, para Staf Ahli dan Asisten Setda, para Camat, Pengurus IPHI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, insan pers dan undangan lainnya.

Pansus Bahas LPJ APBD Langkat

Pansus Bahas LPJ APBD Langkat

Setelah melalui proses disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat yang disertai pandangan umum fraksi-fraksi kemudian dilanjutkan dalam Rapat Paripurna mendengarkan jawaban Bupati Langkat atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Langkat, maka Panitia Khusus (Pansus) DPRD Langkat yang terdiri dari 4 Pansus lakukan pembahasan LPJ APBD 2017, Selasa (3/7).

Terlihat dalam dua hari ini di ruang rapat DPRD Langkat, masing-masing pansus I yang diketuai M. Syahrul, S.Sos, pansus II Riska Purnawan, ST, pansus III Jiman Tarigan, dan pansus IV Nurul Azhar Lubis, SH melakukan pembahasan LPJ dengan mengundang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Langkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan pansus.

Masing-masing pansus meminta penjelasan Kepala OPD tentang anggaran 2017 yang telah terealisasi dengan target realisasi yang direncanakan OPD. Setiap dinas, badan atau kantor yang dipanggil membawa laporan lengkap dan langsung dipimpin oleh kepala dinas, badan atau kantor yang bersangkutan. Sebab Kepala OPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas semua anggaran yang dipakai di tahun 2017.

Ketua pansus I, M. Syahrul, S.Sos usai rapat pembahasan saat diwawancarai mengatakan berharap pembahasan LPJ ini dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan Badan Musyawarah DPRD.

“Saya optimis pembahasan ini akan berjalan dengan baik karena fraksi-fraksi mengirimkan anggota Pansus LPJ ini sesuai dengan Komisi-Komisi DPRD, sehingga tidak sulit lagi bagi anggota pansus dalam membahas LPJ karena anggota pansus yang merupakan anggota komisi telah menguasai persoalan mitra kerjanya,” ujarnya.

Pembahasan ini dimaksudkan sebagai masukan pertimbangan dan bahan kajian lebih lanjut untuk pemkab guna memperbaiki serta menyempurnakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut ujar Syahrul, hasil kerja pansus nantinya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna pengesahan Ranperda LPJ APBD 2017 menjadi Perda, dan setelah menjadi Perda maka tugas selanjutnya bagi anggota DPRD Langkat fokus pada perubahan APBD 2018 untuk menampung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai bulan Desember 2018.

Dzuhur Berjamaah dan Tausiyah Ramadhan Hiasi Musholla DPRD Langkat

Dzuhur Berjamaah dan Tausiyah Ramadhan Hiasi Musholla DPRD Langkat

 

 

Ramadhan adalah kesempatan ataupun momentum dimana setiap langkah dan gerak kebaikan dinilai ibadah yang pahalanya dilipatgandakan, oleh karena itu Sekretariat DPRD Langkat dibawah kepemimpinan Drs. Basrah Pardomuan yang setiap tahunnya saat bulan suci Ramadhan selalu mengadakan kegiatan sholat dzuhur berjamaah dan tausiyah Ramadhan di Musholla DPRD Langkat.

Hal ini juga dilakukan Sekretaris DPRD Langkat untuk menyahuti himbauan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH pada saat apel gabungan pada Senin (14/5) di halaman kantor Bupati Langkat, dimana Bupati Langkat menghimbau kepada Kepala OPD dalam menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1439 Hijriah untuk menghiasi masing-masing kantor dengan kegiatan yang bersifat religius.

Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan telah menjadwalkan kegiatan di bulan Ramadhan dengan membuat petugas azan sholat dzuhur berjamaah dan penceramah yang diisi oleh anggota DPRD Langkat dan Tim Ahli DPRD Langkat.

Ramadhan pertama, Kamis (17/5) setelah melaksanakan sholat dzuhur berjamaah, beberapa anggota DPRD Langkat yang turut hadir dan para pegawai Sekretariat DPRD Langkat yang terdiri dari Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf serta pegawai honor Sekretariat DPRD memadati Musholla DPRD Langkat untuk mendengarkan tausiyah singkat yang disampaikan oleh Tim Ahli DPRD Langkat Nanang Susianto, S.Pd.I.

Dalam tausiyahnya, Nanang Susianto yang basicnya juga seorang ustadz, menyambut baik apa yang dicanangkan oleh Sekretaris DPRD Langkat, karena dengan kegiatan ini tidak hanya memberi siraman rohani tapi juga mempererat ukhuwah islamiyah antar pegawai.

Lebih lanjut Ustadz Nanang, menyampiakan bahwa kita harus banyak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah SWT karena masih dipertemukan pada Ramadhan kali ini.

Ustadz Nanang mengatakan bahwa kata Ramadhan itu artinya panas, yang bermakna melalui bulan Ramadhan diharapkan umat Islam mampu membakar dosa-dosa dengan memperbanyak mohon ampun dan beristighfar.

“Perang yang sesungguhnya adalah jihat melawan nafsu yakni dengan berpuasa, karena puasa merupakan dinding menahan nafsu supaya lebih baik,” jelas Ustadz Nanang.

Disunatkan juga di bulan Ramadhan untuk mandi taubat serta sholat sunnat taubat dua rakaat dan mengisi bulan Ramadhan dengan memperbanyak membaca Al-Qur’an, berzikir dan bersedekah.

Program Kerja DPRD Langkat 2019 Diparipurnakan

Program Kerja DPRD Langkat 2019 Diparipurnakan

 

DPRD Langkat menggelar rapat paripurna tahun ke IV rapat ke 5 masa persidangan ke II dengan agenda penetapan program kerja DPRD Kabupaten Langkat tahun 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Sapta Bangun, SE, Jum’at (11/5).

Paripurna yang dilaksanakan secara internal ini adalah menyahuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa DPRD provinsi dan kabupaten/kota menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan dan disetujui dalam rapat paripurna.

Dalam paripurna ini Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan membacakan draf Surat Keputusan DPRD yang berisi program kerja DPRD Langkat tahun 2019, dimana draf ini telah melalui harmonisasi atas program, kegiatan, indikator serta capaian kinerjanya berdasarkan hasil pembahasan alat kelengkapan DPRD (pimpinan, komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan dan badan pembentukan perda) pada rapat penyusunan program kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Sapta Bangun dalam kesempatan itu mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Langkat yang menghadiri rapat paripurna agar semua rencana program kerja yang telah disetujui ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan.

“Untuk menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai anggota DPRD Langkat, kita dituntut untuk lebih giat lagi dalam menambah ilmu dan wawasan guna mengoptimalisasikan kinerja sehingga seluruh kegiatan dalam program kerja dapat terselenggara sebagaimana semestinya,” ungkap Sapta Bangun.

Sapta Bangun juga mengingatkan kepada anggota DPRD Langkat yang duduk di alat kelengkapan DPRD kiranya dapat menjalankan semua rencana program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan baik nantinya.

DPRD Berikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Langkat

DPRD Berikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Langkat

 

DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Pembacaan Keputusan Rekomendasi DPRD Langkat berupa Catatan Strategis atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat Tahun 2017 di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Kamis sore (26/4).

Rapat Paripurna Istimewa dipimpin Pelaksana Tugas Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha, ST. SH. MH.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Wakil Bupati Langkat Drs. H. Sulistianto, M.Si mewakili Bupati, para anggota DPRD Langkat, para unsur Forkopimda, Sekdakab. Langkat, para Asisten dan Kepala SKPD, Camat se Kab. Langkat dan undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Pelaksana Tugas Ketua DPRD Langkat menyampaikan bahwa Rekomendasi DPRD ini merupakan hasil pembahasan yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus (pansus) bersama SKPD terkait, dimana pansus telah menyampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Internal yang sebelumnya dilaksanakan dan juga Fraksi-Fraksi DPRD Langkat telah menyampaikan pendapat akhirnya yang menyetujui rekomendasi pansus dan juga memberikan rekomendasi tambahan agar menjadi perhatian Pemerintah Kab. Langkat.

Lanjutnya, bahwa pembahasan LKPJ ini berpedoman kepada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 71 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 pasal 23 ayat (5) yang berbunyi “Keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan” dan berdasarkan Tata Tertib DPRD Langkat nomor 1 tahun 2015 pasal 89 ayat (5) berbunyi “Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna Istimewa”.

Sementara itu anggota DPRD Langkat Suwarmin sebagai juru bicara pansus dalam pembacaan rekomendasi atas LKPJ Bupati Langkat menyampaikan antara lain dari segi geografis agar pemerintah daerah segera menyelesaikan tata batas wilayah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo dan mendorong Pemprovsu untuk menyelesaikan batas wilayah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten di wilayah Provinsi Aceh.

Dari segi demografi, seluruh wajib KTP dapat terekam datanya dan memiliki KTP. Dari segi perekonomian, pemerintah daerah agar menyusun rencana umum penanaman modal dan data potensi investasi di Kabupaten Langkat dan mempermudah investor masuk guna mendongrak perekonomian serta dapat mengendalikan inflasi di daerah.

Selanjutnya dari segi pengelolan keuangan daerah, hendaknya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan PAD, penyelesaian tunggakan PBB dari PTPN II, memperjelas potensi riil bagi hasil PBB perkebunan dan pertambangan, menyesuaikan prosentase antara belanja langsung dan tidak langsung,

Sebelum menutup rapat paripurna, Pelaksana Tugas Ketua DPRD berharap kepada Bupati Langkat agar Rekomendasi yang berupa catatan strategis yang berisi saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dapat ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat dimasa yang akan datang.

Paripurna Internal DPRD Ambil Keputusan Rekomendasi LKPJ

Paripurna Internal DPRD Ambil Keputusan Rekomendasi LKPJ

 

Setelah melalui proses pembahasan oleh Panitia Khusus (pansus) DPRD Kabupaten Langkat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2017, akhirnya DPRD Langkat menggelar Rapat Paripurna Intern untuk mengambil keputusan tentang rekomendasi atas hasil pembahasan pansus, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Kamis pagi (26/4).

Sebelum Rapat Paripurna DPRD Langkat mengambil keputusan, masing-masing juru bicara pansus yang terdiri dari pansus I sampai dengan IV membacakan rekomendasi dihadapan segenap anggota dewan yang hadir dan dilanjutkan dengan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Langkat atas rekomendasi pansus.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD Langkat nomor 1 tahun 2015 bahwa setelah pansus memberikan rekomendasi, kemudian fraksi-fraksi memberikan pandangan atas hasil kerja pansus, kemudian pimpinan DPRD mengesahkan keputusan tentang catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati untuk selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa,” sebut Plt. Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE selaku pimpinan Rapat Paripurna.

Hasil kerja Pansus I yang dibacakan oleh Suwanto diantaranya merekomendasikan kepada Camat agar memonitoring terhadap penggunaaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, perekaman KTP dan Camat dapat mendata galian C diwilayahnya. Pansus II yang dibacakan Ade Khairina Syahputri, SE salah satu rekomendasinya dalam bidang pendidikan misalnya perlu pendataan guru-guru honorer dengan mengeluarkan SK Bupati untuk dapat diberikan insentif, dalam bidang kesehatan Pansus II berharap pemaksimalan puskesmas 24 jam dengan pemerataan tenaga dokter di seluruh puskesmas, Pansus III yang dibacakan oleh Ir. Antoni merekomendasikan agar Pemda dapat mengupayakan penagihan tunggakan PBB PTPN II dan Pemda agar mampu meningkatkan PAD serta dapat meraih predikat WTP atas penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan dan Pansus IV oleh H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn menegaskan agar pemda harus cepat tanggap terhadap masalah lingkungan terutama masalah limbah dan menindak perusahaannya.

Selanjutkan Fraksi Partai Golkar memberikan rekomendasi agar KPU bersama pihak-pihak yang terkait termasuk aparat keamanan dapat bahu membahu menciptakan kondisi ketertiban dan keamanan yang kondusif agar hajatan demokrasi nasional dapat berjalan dengan baik dan juga Fraksi Partai Golkar meminta agar pemda segera menyelesaikan tata batas wilayah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo dan mendorong Pemprovsu untuk menyelesaikan batas wilayah Langkat dengan kabupaten di wilayah Provinsi Aceh.

Fraksi Nasdem dalam rekomendasinya meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan dapat menertibkan dan bertindak tegas terhadap pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Fraksi PDI Perjuangan meminta keseriusan pemda dan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba dan perjudian, juga perlu pembinaan olahraga di Kabupaten Langkat. Fraksi Partai Gerindra meminta pemda dalam penentuan formasi penerimaan CPNS tahun 2018 sesuai dengan kebutuhan yang ada dan juga agar anggaran pembangunan dapat diarahkan kepada wilayah kelurahan. Fraksi BSPN meminta perhatian pemerintah terhadap guru-guru mengaji dan dapat meningkatkan minat membaca Al-Qur’an kepada masyarakat. Fraksi HNB meminta pemda untuk dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang BPJS.

Setelah masing-masing fraksi menyetujui rekomendasi pansus, akhirnya pimpinan rapat mengskors rapat untuk dilanjutkan dalam Rapat Paripurna Istimewa.

DPRD Langkat Bahas LKPJ Bupati 2017

DPRD Langkat Bahas LKPJ Bupati 2017

 

Setelah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat Tahun 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat pada Senin (2/4), DPRD Langkat secara terjadwal membahasnya dalam 4 Panitia Khusus (pansus).

Terlihat masing-masing pansus I yang diketuai oleh Ir. H. Munhasyar, S.Pd, pansus II oleh Riska Purnawan, ST, pansus III oleh Ir. Antoni dan pansus IV oleh H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn sedang melakukan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (9/4).

4 pansus yang masing-masing membidangi pembahasan yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kab. Langkat memanggil Kepala OPD sesuai dengan dinas atau badan yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi, sehingga tidak sulit lagi bagi anggota pansus dalam membahas LKPJ karena anggota pansus merupakan anggota komisi yang telah menguasai persoalan mitra kerjanya.

Dalam pembahasan pansus ini, setiap laporan Kepala OPD dibahas secara detil untuk melihat bagaimana realisasi program dan anggaran tahun 2017. Setiap dinas atau badan yang dipanggil membawa laporan lengkap dan langsung dipimpin oleh kepala dinas atau badan yang bersangkutan. Sebab Kepala OPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas semua program dan uang yang dipakai.

Ketua pansus I Ir. H. Munhasyar, S.Pd saat diwawancarai usai rapat pembahasan pansus yang salah satu mitra kerjanya adalah Sekretariat DPRD Kab. Langkat, mengatakan hasil dari masing-masing pembahasan pansus akan dibuat rekomendasi, kemudian rekomendasi yang berupa catatan strategis sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan nantinya disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Langkat.

“Kita berharap, LKPJ Bupati Langkat Tahun 2017 ini sesuai dengan anggaran yang telah dipergunakan dengan realisasi program yang terukur yang dikerjakan masing-masing Kepala OPD,” ungkap Munhasyar yang merupakan anak Tuan Guru Babussalam.

LKPJ Bupati Langkat 2017 Disampaikan ke DPRD

LKPJ Bupati Langkat 2017 Disampaikan ke DPRD

 

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyampaikan secara langsung Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Senin (2/4).

Bupati Langkat dalam laporannya menyampaikan sesuai peraturan  dan mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2017 telah habis, maka sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, “saya selaku Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2017 kepada DPRD Langkat, guna mempresentasikan kemajuan penyelengaraan pemerintah dan kinerja pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2017,” jelasnya.

LKPJ ini, sambung Ngogesa untuk menjelaskan secara transparan dan akuntabel pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan malalui APBD tahun 2017 berdasarkan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019.

Bupati Langkat dalam laporannya menyampaikan penggunaan anggaran tahun 2017 dengan rincian Pendapatan Asli Derah yang ditetapkan sebesar Rp.2.348.070.654.167,- terealisasi sebesar Rp.2.311.283.153.445,09 dengan persentase 98,43%.  Belanja Daerah Kabupaten Langkat 2017 dianggarkan Rp.2.486.224.584.097,99 dan teralisasikan sebesar Rp.2.320.218.854.855,16 atau 93,32%. Alokasi penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp.141.653.929.930,99  dan terealisasi Rp.142.794.929.930,99.

Usai Bupati Langkat menyampaikan laporannya, Rapat Paripurna yang dipimpin Pelaksana Tugas Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, SE didampingi Wakil Ketua DPRD Donny Setha, ST. SH. MH mengucapkan terima kasih kepada  Bupati Langkat atas penjelasan LKPJ tahun 2017 dan atas terjalinnya kerjasama yang baik selama ini antara Pemkab. Langkat dengan DPRD Langkat.

Sambung Ralin, seusai Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan membacakan Surat Keputusan DPRD Kab. Langkat tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam membahas LKPJ Bupati Langkat tahun 2017, mengharapkan kepada anggota DPRD Langkat yang duduk di pansus untuk segera memilih pimpinan pansus agar dapat menjadwalkan pembahasan LKPJ Bupati Langkat.

Dapat diinformasikan, dalam membahas LKPJ Bupati Langkat tahun anggaran 2017 ini dibentuk 4 pansus, dimana pansus I diketuai oleh Ir. H. Munhasyar, S.Pd dan wakilnya Suwanto, pansus II Riska Purnawan, ST dan wakilnya H. Faisal Haq, pansus III Ir. Antoni dan wakilnya Suria Darma Ginting, SP dan pansus IV diketuai H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn dan wakilnya Romelta Ginting, SE.

Pansus bekerja untuk menghasilkan rekomendasi bagi kepada SKPD terkait guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.